hermankhaeron.info – Presiden RI, Joko Widodo menjelang sensus ekonomi pada 2016 lalu pernah mengatakan bahwa ia tidak mau lagi berurusan dengan data yang simpang siur, pegangannya cuma satu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
Menindak lanjuti pernyataan presiden tersebut, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mendesak BPS agar transparan dalam urusan data, terutama terkait metodologi dan prosedur pengambilan data yang dinilai carut-marut.
“Bagaimana menjamin data yang benar dilakukan dengan cara yang benar? Kalau sumber data BPS ini dianggap paling valid, mengapa di setiap kementerian ada anggaran pengambilan data dan surveinya segala macam, kenapa tidak di BPS saja,” kata Enny melalui diskusi perdana `Membenahi Data Pertanian dan Pangan Nasional,` Jumat, (17/3) di Gedung HKTI Jl. Harsono RM No.3, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Menurut Enny, kalau semua memang dipercayakan kepada BPS, maka semua pihak perlu mendorong jangan sampai pengambilan data pertanian yang tanggung jawab BPS, tapi 75 persen yang lain misalnya pengukuran lahan Kementan, diserahkan kepada yang lain. Nanti setelah pensiun, kata Enny, bisa jadi pada cuci tangan.
“Jadi mari kita lakukan data amnesti, kedua melakukan reformasi total di BPS, sehingga terjadi unifikasi data dan tidak ada lagi data-data yang berbeda-beda di setiap kementerian,” kata Sekjen HKTI Sadar Subagyo yang hadir dalam acara tersebut.
Sementara itu Komisi IV DPR, Herman Khaeron juga menginginkan ada reformasi di BPS. Menurutnya BPS bisa menjadi pusat sensor yang bertanggungjawab atas semua data dasar.
“Jadi, BPS jangan jadi Badan Biro statistik tapi jadi pusat sensor di mana ia bertanggungjawab terhadap semua data dasar, sehingga kementerian nggak usah lagi mengurusi data, dengan demikian akan terjadi unifikasi data. Tidak ada lagi data konsumsi beras yang berbeda-beda, tidak ada lagi luas lahan yang berbeda-beda,” katanya.[]
– Sumber: http://www.jurnas.com/mobile/artikel/15141/Karut-Marut-Data-Kementerian-HKTI-Harus-Ada-Reformasi-di-BPS/#sthash.NsATfd4D.dpuf
