DPR Targetkan Revisi UU Konservasi Rampung Tahun Ini

Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram yang terjadi di beberapa daerah harus disikapi serius. Sebab, masalah itu menyangkut nasib rakyat kecil. Jika berlarut-larut, kelangkaan juga bisa membuat ekonomi masyarakat menurun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengemukakan, kelangkaan yang terjadi sekarang bukan ujung masalah. Sebab, ada potensi penimbunan gas elpiji tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin meraup untung besar di tengah keresahan masyarakat. Potensi ini harus diantisipasi agar rakyat kecil tidak menjadi korban.

“Indikasi penimbunan bisa saja terjadi. Saya meminta pengawasan diperketat. Kalau ditemukan ada penimbunan, pelakunya diberi sanksi keras,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, Herman mengharapkan Pertamina terus melakukan operasi pasar. Dengan begitu, rakyat kecil tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan gas.

Herman juga meminta Kementerian ESDM dan Pertamina membuat skema yang tepat dalam penyaluran. Sebab, ketersediaan elpiji bersubsidi jauh di bawah kebutuhan. Perlu ada pengaturan segmentasi yang mumpuni. Kalau perlu dilakukan pembatasan. Tujuannya agar gas tersebut benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

“Sampai hari ini, penyaluran oleh Pertamina sudah melampaui quota subsidi. Sampai Desember, kemungkinan bertambah (melampaui quota),” papar Herman.

“Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dapat membuat pertumbuhan ekonomi ini menurun. Sebab, elpiji elpiji kilogam banyak sekali digunakan untuk kepentingan UMKM yang ada di Indonesia,” ucap politisi Demokrat itu.[bon/rmol]

sumber: rmol