Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintahan Joko Widodo jilid II untuk kembali memberi terobosan-terobosan baru di sektor pangan. Menurutnya capaian pemerintahan Jokowi periode I patut diapresiasi,namun terkait persoalan pangan pekerjaan rumah pemerintah masih banyak.
“Jokowi kan melanjutkan periode kedua, harus ada penajaman-penajaman di bidang pangan. Kita hargai dan apreisasi capaian kerja sebelumnya tapi persoalan pangan gak berhenti sampai hari ini,” kata dia dalam acara Focus Group Discusion Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri, di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Kebijakan terkait pangan yang ia rekomendasikan ke pemerintah bersifat ekstensifikasi dan divesifikasi. Ekstensifikasi pertanian merupakan perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.
Menurutnya sasaran ekstensifikas adalah lahan hutan, padang rumput steppe, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain.
“Ekstensifikasi penting. Harus ada ketegasan politik untuk perluasan lahan, agar produksi meningkat dan bisa mengimbangi peningkatan konsumsi agar tidak kehilangan kedaulatan pangan. Bisa marketable/ bisa karena market. Misalnya benih bisa diserahkan ke pasar, pupuk juga diserahkan ke pasar,” tambahnya.
Sementar diversifikasi pangan dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja. Masyarakat harus didorong untuk mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya.
Oleh karena itu ia berharap pemerintah bisa lebih fokus pada masalah tersebut.
“Sebaiknya presiden berikan penajaman di bidang pangan sehingga terjamin sustainability pangan ke masa akan datang. Kalau cita-cita 2045 lumbung padi dunia, capaian terhadap peningkatan masing-masing komoditas harus jelas dan pasti,” tuturnya.
Untuk mecapai target tersebut, ia juga meminta pemerintahan baru untuk menggunakan data yang pasti. Menurutnya saat ini data yang digunakan sebagai patokan pencapaian pangan itu berbeda-beda.
Ia mencontohkan ada data dari daerah yang berbeda dengan data BPS (badan pusat statistik), ada pula data kementerian/lembaga yang juga berbeda dengan data BPS.
“Perlu kepastian data sehingga bisa jadi patokan dalam pencapaian peningkatan produksi per komoditas. Ini kemudian bisa diramu apakah proses multi komoditas ini tergantung pada masing-masing komoditas. Kemudian dikembangkan sebagai tujuan untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan,” pungkasnya.
sumber: lampost
