Sasar Generasi Muda, Jambore Pesisir Kembali Digelar di Cirebon

Kementerian Kelautan daan Perikanan (KKP) kembali menggelar Jambore Pesisir 2017 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/10), sebagai bagian dari kampanye Gerakan Cinta Laut (Gita Laut). Setelah digelar di Pangandaran, Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu, jambore kali ini diikuti sekitar 400 anggota Pramuka dari 20 sekolah di Cirebon.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya S Poerwadi yang juga dihadiri Pembina Pramuka Kwarda Jawa Barat sekaligus anggota DPR Herman Khaeron serta jajaran Pemerintah Kota Cirebon.

Bramantya mengatakan tujuan dari Jambore Pesisir adalah untuk memberikan pendidikan, pembelajaran, dan pemahaman bagi generasi muda tentang ekosistem pesisir dan model pengelolaan laut serta pantai yang baik. “Kegiatan Jambore Pesisir di Kota Cirebon merupakan wahana bagi generasi muda dan masyarakat untuk belajar, meningkatkan keterampilan, berbagi pengalaman dan mempraktikan secara langsung kegiatan pelestarian ekositsem,” katanya saat membuka jambore.

Selain itu, peserta juga semakin memahami upaya menanggulangi pencemaran, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan laut dan pantai.

Herman yang memberikan sambutan dalam acara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan Pramuka tersebut patut didukung. Hal itu sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah negara maritim dan generasi muda harus semakin menyadari pentingnya potensi laut dan pantai Indonesia.

Mantan pimpinan Komisi IV DPR ini juga menjelaskan bahwa Jambore Pesisir ini sangat bagus dalam memadukan kegiatan kepanduan dengan aktivitas bahari. “Ini semakin menguatkan generasi muda yang sudah dibina dalam Pramuka semakin menyadari pentingnya laut dan maritim Indonesia,” tegasnya.

Dikatakan, tekad untuk mewujudkan Jambore Pesisir ini sudah dijajaki sejak tahun 2004 silam. Saat itu, kampanye dilakukan melalui Bina Cinta Laut Lestari yang diikuti generasi muda secara nasional. Dalam perkembangannya, kegiatan Bina Cinta Laut Lestari itu terus ditingkatkan dan puncaknya pada 2014 lalu digelar di Indramayu, Jawa Barat.

“KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti kembali menggalakkan Jambore Pesisir yang sangat sejalan dengan Bina Cinta Laut Lestari yag sudah diperjuangkan sejak lama,” tegasnya.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, Balok Budyanto menjelaskan bahwa Jambore Pesisir dilaksanakan mulai Jumat (27/10) hingga Minggu (29/10). Adapun rangkaian kegiatan meliputi perkemahan, pelatihan pengolahan buah mangrove, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan kerajinan berbahan cangkang kerang dan lomba pelestarian lingkungan dan pesisir.
“Ini merupakan sarana bagi generasi muda, khususnya Pramuka, untuk semakin memahami bahwa potensi laut dan pesisir sangat besar,” katanya.

Sebelumnya, Jambore Pesisir juga digelar di Pangandaran Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu. Selain jambore, rangkaian Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) juga dilanjutkan dengan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) yang diadakan pada Sabtu (28/10) di Pantai Kejawanan, Kota Cirebon.

sumber: beritasatu

Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Herman Khaeron selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, bahwa semua pembangunan harus perhatikan unsur lingkungannya, serta anggaran untuk Kementerian LHK baik yang ditetapkan komisi IV dan VII, keduanya harus ditetapkan secara seragam. 

Menurutnya, diantara kedua komisi tidak boleh ada perbedaan, karena akan menjadi satu kesatuan pada anggaran RKA-KL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan pembahasan bersama kemenLHK tentang pagu anggaran tahun 2018 yang disetujui komisi VII sebesar Rp. 8.025.646.692.000. 

“Tadi ada beberapa catatan dan sudah masuk dalam keputusan, karena pembahasan pada waktu penyusunan RKA-KL sebelum pembahasan di Badan Anggaran, sudah dilakukan. Bahkan, pendalaman untuk masing-masing per eselon I per program juga sudah dilakukan,” ucap Herman usai menggelar rapat kerja dengan MenLHK Siti Nurbaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ditulis Sabtu (14/10). 

Herman menjelaskan, bahwa perdebatan yang terjadi hanya bersifat normatif dan hanya lebih kepada saran-saran bagi peningkatan program di masa yang akan datang. Misalkan antara kehutanan sosial dan penataan lingkungan harus sinkron/seimbang. 

“Pada setiap eksploitasi sumber daya, pasti ada implikasi terhadap lingkungan. Sehingga, terhadap sektor-sektor yang memenuhi unsur eksploitatif harus juga ada perhatiannya kepada unsur lingkungan. Keseimbangan ini adalah dalam rangka menjaga terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu, dan keniscayaan pembangunan pasti menimbulkan dampak,” terangnya. 

Beliau juga mengungkapkan, secara umum seluruh kegiatan pasti sangat bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya Badan Restorasi Gambut. 

“Semuanya kental dengan nuansa lingkungan, hanya titik konsentrasi dan proporsi ini menjadi pembahasan lebih mendalam di Komisi VII, tentu yang sangat terkait dengan persoalan lingkungan hidup,” tutupnya. (HRN)

sumber: kabar3

Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

Benih dan bibit berperan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Ketersediaan benih dan bibit yang memenuhi standar hingga kini masih menjadi masalah utama dalam upaya swasembada pertanian.

Ketua Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron mengatakan, untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah perlu lebih serius mengembangkan usaha perbenihan dan pembibitan nasional. Karena kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan ada pada benih. 

“Bagi petani, benih adalah sumber kehidupan. Selain itu, bibit juga memegang peran penting dalam dunia pertanian. Oleh karena itu, membangun industri perbenihan dan pembibitan merupakan upaya mendasar dalam pembangunan sektor pertanian,” katanya kepada politikindonesia.com dalam sebuah lokakarya  di Jakarta. 

Oleh sebab itu, lanjut Herman, semua elemen harus bersatu sehingga Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan benih dan bibit. Benih dan bibit varietas unggul bermutu merupakan penentu produktivitas dan kualitas produk suatu usaha tani. 

“Untuk mencapai swasembada pangan seperti yang telah ditargetkan Kementan, semua pihak harus mau bekerjasama. Mulai dari akademisi, pemerintah, perusahaan dan pelaku usaha harus duduk bareng untuk mengembangkan benih dan bibit. Walaupun pengembangan benih dan bibit menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegasnya. 

Herman mengakui, kebutuhan benih dan bibit di Indonesia saat ini sangat tinggi. Secara konvensional, kebutuhan itu sulit dipenuhi secara cepat. Padahal, dampak langsung dari pengembangan agroindustri adalah kebutuhan bibit yang sangat tinggi. Karena dengan adanya benih dan bibit unggul bisa meningkatkan produktivitas 2 hingga 3 kali lipat.

“Untuk memenuhi kekurangan benih dan bibiit, diperlukan kerja sama antara lembaga riset dan teknologi dengan sektor pertanian di Indonesia. Saat ini kerja sama tersebut belum berjalan maksimal. Padahal kontribusi hasil riset dan teknologi terhadap kemajuan pertanian sangat berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia,” ulasnya. 

Menurutnya, di banyak negara, lembaga penelitian berperan besar terhadap pembangunan termasuk pertanian. Misalnya, hasil teknologi di NASA selalu dimanfaatkan untuk membaca agro klimat guna pembangunan sektor pertanian di Amerika Serikat. Sedangkan, di Indonesia kerjasama seperti itu masih lemah. 

“Saya bisa pastikan, kalau lembaga  teknologi dan pertanian digabungkan akan menghasilkan kekuatan besar di sektor pertanian Indonesia. Contohnya, riset teknologi menghasilkan varietas tumbuhan baru dengan tingkat produktivitas tinggi, akan berdampak terhadap produksi secara nasional. Semakin banyak produktivitas yang terciptakan akan menjamin ketahanan pangan suatu negara,” ungkapnya. 

Dijelaskan, di Indonesia banyak sekali lembaga riset teknologi yang bisa diajak bekerjasama. Di antaranya, LAPAN, BPPT dan LIPI. Lembaga tersebut sudah terbukti banyak menghasilkan riset terapan. Sayangnya, temuan itu belum secara optimal dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Padahal kalau diterapkan, mampu menjamin pertanian berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. 

“Semakin banyak produktivitas yang terciptakan akan menjamin ketahanan pangan suatu negara. Untuk itu perlu dikembangkan lagi kerja sama antar lembaga riset teknologi di Indonesia dengan sektor pertanian. Kedepannya, saya berharap sektor pertanian tak ragu lagi untuk menggandeng lembaga risat yang ada saat ini. Sehingga Indonesia tidak lagi kekurangan dan bergantung kepada negara lain dalam hal urusan produksi benih dan bibit hortikultura,” tandasnya. 

Dia memaparkan, untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, pihaknya bekerjasama dengan Kementan untuk memenuhi benih dan bibit. Karena pengembangan industri benih nasional perlu terus dikembangkan. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Benih yang berkualitas sangat menentukan produktivitas. Atrinya peran teknologi dalam perbenihan juga menjadi syarat untuk bisa menciptakan kedaulatan pangan. Contohnya teknologi rekayasa genetik. Melalui teknologi tersebut bisa menciptakan benih yang lebih toleran terhadap organisme pengganggu tanaman (opt) serta tahan kekeringan,” pungkas Herman.

sumber: politikindonesia

Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

hermankhaeron.info – Saat ini perekonomian dinilai belum bergerak menuju kata membaik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebabnya.

“Jangankan untuk membeli sandang dan papan, untuk pangan pun saja sulit. Dan tentu ada dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI, Kamis (5/10/2017).

Seperti contoh beras raskin yang harga tebusnya di masyarakat mencapai Rp 1.600 per kilogram. Tetapi karena adanya pendataan ulang, dari bulan Januari hingga Maret tak dapat tersalurkan.
Ternyata fakta yang ada di lapangan, walau sudah disubsidi tapi masyarakat banyak yang tak mendapatkan harga yang seharusnya. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai beli masyarakat, seperti contoh biasanya satu orang biasa membeli 5 kilogram beras, menjadi 2 kilogram saja.

Tak hanya itu, contoh lain daya beli secara faktual menurun terjadi pada pembelian sepeda motor yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, tetapi sekarang menunjukan grafik penurunan.
“Menurut data Gaikindo sepeda motor juga mengalami penurunan pembelian, dan diikuti oleh penutupan beberapa gerai maupun ritel,” pungkas Herman.

sumber: kabar3.com

Herman Khaeron Tinjau Langsung Kebakaran Hutan Lereng Gunung Ciremai

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meninjau kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai yang terjadi pada Kamis (21/09/2017) lalu. Kejadian tersebut menghanguskan lahan lebih dari 40 hektar.

Dengan ditemani Dirjen KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Wiratno, Herman Khaeron melihat langsung lokasi kebakaran hutan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Blok Batu Saeng, Dusun Bina Karya (Pekuncen) Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Herman Khaeron mengapresiasi peran serta masyarakat sekitar yang tanggap terhadap kebakaran hutan. Walaupun api berhasil di padamkan setelah delapan jam, kini belum sepenuhnya dinyatakan aman.

Karena, memasuki hari ke-3 setelah kebakaran masih banyak kepulan asap dan bereberapa titik api dibawah batu. Api dibalik batu, walaupun kecil tapi memiliki potensi bahaya yang besar.

“Setelah berbicara dengan petugas TNGC, katanya masyarakat disini ikut membantu pemadaman api. Ini kan luar biasa,” kata Herman saat ditemui saat kunjungannya ke awasan TNGC, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (24/9/2017).

Politisi Demokrat ini mengatakan, penanganan kebakaran hutan tidak hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi, tetapi tindakan pencegahan pun perlu ditingkatkan.

“Vegetasi di sekitar, rawan terbakar saat musim kemarau dan medannya berat sekali karena berbatu-batu, ini pasti mempersulit pemadaman api,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan sekitar dijadikan objek pariwisata sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

“Wisata Batu Luhur ini lingkungannya sangat terawat dengan baik. Padahal, objek wisata ini dekat sekali dengan lokasi kebakaran. Kita bisa lihat, pariwisata dapat mencegah kebakaran, karena masyarakat sekitar ikut mengelola, dan manfaat ekonominya pun cukup tinggi,” terangnya.

Ditempat yang sama, Petugas Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Darsono mengatakan, setelah kebakaran padam kini masih ada yang harus diwaspadai yakni kepulan asap dan api kecil dibawah batu.

“Masih ada asap, ternyata ketika kita cek ke lokasi di bawah batu itu masih ada api,” katanya, Minggu (24/05)

Ia melanjutkan, api lama yang tersisa di bawah batu itu tersebar di beberapa titik karena kebakaran yang terjadi pun tersebar kurang lebih di 4 titik.

“Di setiap titik kami temukan dan langsung dipadamkan, dan kalau ada asap sekecil apapun itu juga kita padamkan. Karena, kalau tidak cepat-cepat diamankan api-api kecil itu berpotensi menimbulkan kebakaran lagi,” ucapnya.

Namun, pemadaman sisa api itu bukan tanpa kendala, ia mengaku, keterbatasan alat sempat menyulitkan proses pemadaman.

“Api itu kan adanya dibawah batu, mengangkat batunya yang sulit. Karena kita hanya mengandalkan tangan dan peralatan yang ada,” tutupnya.(yn)

sumber : teropongsenayan

Kang Hero Mengapresiasi Peran Serta Masyarakat Sekitar Yang Tanggap Terhadap Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai yang terjadi pada Kamis (21/09) lalu menghanguskan lahan lebih dari 40 hektare.

Petugas Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Darsono mengatakan, setelah kebakaran padam kini masih ada yang harus diwaspadai yakni kepulan asap dan api kecil dibawah batu. Api di balik batu, walaupun kecil tapi memiliki potensi bahaya yang besar.

Walaupun api berhasil di padamkan setelah 8 jam, kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Karena memasuki hari ke-3 setelah kebakaran masih banyak kepulan asap dan bereberapa titik api di bawah batu.

“Masih ada asap, ternyata ketika kita cek ke lokasi di bawah batu itu masih ada api,” katanya, Minggu (24/05)

Ia melanjutkan, api lama yang tersisa di bawah batu itu tersebar di beberapa titik karena kebakaran yang terjadi pun tersebar kurang lebih di 4 titik.

“Di setiap titik kami temukan dan langsung dipadamkan, dan kalau ada asap sekecil apapun itu juga kita padamkan. Karena, kalau tidak cepat-cepat diamankan api-api kecil itu berpotensi menimbulkan kebakaran lagi,” ujarnya.

Namun, pemadaman sisa api itu bukan tanpa kendala, ia mengaku, keterbatasan alat sempat menyulitkan proses pemadaman.

“Api itu kan adanya di bawah batu, mengangkat batunya yang sulit. Karena kita hanya mengandalkan tangan dan peralatan yang ada,” katanya.

Kepala Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin mengatakan, api mulai terlihat sekitar pukul 15.00 Wib di Batu Saheng Dusun Binakarya Pakuncen Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

“Kebakaran menyebabkan sebagian tegakan semak belukar tegakan sonokeling dan beberapa bagian tanaman restorasi terbakar,” terangnya.

Sementara, Anggota DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi peran serta masyarakat sekitar yang tanggap terhadap kebakaran hutan.

“Setelah berbicara dengan petugas TNGC, katanya masyarakat disini ikut membantu pemadaman api. Ini kan luar biasa,” katanya, ditemui saat kunjungannya ke awasan TNGC.

Ia menyatakan, penanganan kebakaran hutan tidak hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi tetapi tindakan pencegahan pun perlu ditingkatkan.

“Vegetasi di sekitar, rawan terbakar saat musim kemarau dan medannya berat sekali karena berbatu-batu, ini pasti mempersulit pemadaman api,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan sekitar dijadikan objek patiwisata sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

“Wisata Batu Luhur ini lingkungannya sangat terawat dengan baik. Padahal, objek wisata ini dekat sekali dengan lokasi kebakaran. Kita bisa lihat, pariwisata dapat mencegah kebakaran, karena masyarakat sekitar ikut mengelola, dan manfaat ekonominya pun cukup tinggi,” katanya. (Johan)

sumber: cirebontrust

Keterlibatan TNI dalam Program Upsus Kementan Dinilai Sah-sah Saja

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron menegaskan program beras untuk rakyat pra sejahtera (rastra), dulu dikenal sebagai raskin harus tetap dilaksanakan pemerintah meskipun telah ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam Diskusi bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Pangan” di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9), dia mengatakan Raskin/Rastra tidak hanya berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi, namun juga sebagai stabilisator harga.

Raskin/Rastra juga merupakan “buffer stock” nasional sebagai antisipasi terjadi peningkatan kebutuhan pangan secara mendesak, diantaranya jika terjadi gagal panen dan bencana alam. “Oleh karenanya, program Raskin (Rastra ) tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan pangan yang cukup ketersediaannya, terjangkau (fisik dan ekonomi), dan aman di konsumsi,” katanya.

Menurut dia, Bulog telah memiliki sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga, dalam pelaksanaan program Raskin/Rastra, dapat dilakukan secara tepat waktu serta harga yang terjangkau dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Herman menjelaskan ada empat peranan dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.

Pertama, suatu kewajiban bagi pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Jadi mau di mana pun orangnya, mau di manapun beras dikirim, harganya harus stabil. Itu yang diinginkan UU nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan,” katanya.

Kedua, mengelola distribusi pangan pokok, tambahnya, pemerintah wajib mendistribusikan pangan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen. Untuk itu, dia mengapresiasi peran Perum Bulog yang bertugas mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia. “Kalau tidak ada Bulog siapa yang distribusikan? Pedagang? Harganya pasti mahal. Kalau tidak ada Bulog maka harga di Puncak Jaya pasti bisa sampai Rp30.000. Jadi mengelola distribusi tidak gampang,” imbuhnya.

Ketiga, mengelola cadangan pokok. Salah satu bukti pengelolaan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melebarkan tupoksi Bulog. Sehingga, Bulog tidak hanya mengurusi beras, namun juga beberapa pangan lainnya. Keempat, mewujudkan pangan yang bergizi bagi masyarakat. “Ini lah kenapa saya sering mengkritisi pergantian rastra terhadap BPNT. Karena keempat persoalan ini tidak bisa digantikan oleh kartu. Ini harus berwujud. Harus menjadi strategi pengelolaan pangan yang berwujud. Tidak bisa dalam bentuk kartu. Kartu kredit saja macet. Lalu siapa yang mendistribusikannya?” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Herman, pemerintah harus memperjelas posisi Bulog pasca implementasi program BPNT, serta harus ada jaminan outlet untuk menyalurkan serapan gabah petani. “Semua upaya dan program peningkatan ketahanan pangan nasional harus melibatkan Bulog yang memang sudah memiliki sistem dan mekanisme yang terintegrasi, serta infrastruktur yang lengkap hingga ke daerah-daerah terpencil,” kata politisi Partai Demokrat itu.

sumber: neraca.co.id

Selama 10 Tahun, Indonesia Kehilangan 5 Juta Petani

hermankhaeron.info – Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan profesi petani di Indonesia akan punah, sepertinya bukan mengada-ada.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, jumlah rumah tangga petani di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlahnya mencapai 31 juta.

Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan 10 tahun kemudian. Tahun 2010, jumlah rumah tangga petani tersisa 26 juta jiwa.

“Berarti dalam kurun waktu 10 tahun, petani di Indonesia berkurang 5 juta rumah tangga petani,” katanya kepada trubus.id, Kamis (21/9/2017).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, meningkatnya jumlah populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya sebesar 1,49 persen, tidak mampu menahan lanju penurunan jumlah petani.

Ia khawatir, penurunan jumlah petani akan semakin signifikan jika lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian, dialihfungsikan untuk hal lain.

Dia pun meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan jurus-jurus jitu agar kalangan pemuda tertarik menjadi petani. “Saya sudah sering teriak, agar dilakukan regenerasi petani,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, salah satu caranya dengan melakukan modernisasi bidang pertanian, sehingga menarik minat pemuda untuk menggeluti profesi petani.

Khusus untuk tenaga penyuluh pertanian kinerjanya harus ditingkatkan. Ia melihat, selama ini cara kerja penyuluh pertanian monoton dan tidak dapat menerjemahkan dengan tepat, sehingga anak muda enggan jadi petani.

Dia mencontohhkan, para penyuluh harus dapat menjelaskan kepada pemuda bahwa profesi petani dapat memberikan kesejahteraan bagi hidup, juga akan ditemukan hal-hal yang baru. “Misalnya, dengan membudidayakan jagung, bisa dibuat makanan ringan atau produk makanan lainnya. Kasih tahu pemuda bahwa profesi petani itu bergengsi, tidak seperti yang dibayangkan,” tukasnya. [AG/AS]

sumber: trubus