Diskusi Empat Pilar MPR RI

Diskusi Empat Pilar MPR RI – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan (kiri) bersama Anggota MPR RI dari F Demokrat Herman Khaeron (kedua kiri), Anggota MPR RI dari F PDIP Hendrawan Supratikno (kedua kanan) dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar tema “Optimalisasi

Baca Juga : Optimalisasi UMKM di Tengah Pandemi, Semua Pihak Harus Berperan

Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” di Media Center gedung Parlemen Senanyan Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Menurut Herman Khaeron, dalam Covid-19 ini kita selalu diberikan kekuatan dan tentu diberkahi dan ngalir terus, sebab yang terjadi bukan hanya krisis covid tetapi juga berimbas kepada krisi ekonomi

Sumber : https://www.beritasatu.com/

Demokrat: Program BLT Milik SBY Tapi Ditiru PDIP

Demokrat: Program BLT Milik SBY Tapi Ditiru PDIP – Program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah untuk pekerja di bawah gaji Rp 5 juta yang diluncurkan pada Kamis (27/8) mendapat sindiran dari Partai Demokrat.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa program bantuan langsung ini pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, Herman menyebut kalau program ini mendapat tentangan keras dari kelompok oposis terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan disebutkan bahwa program akan membuat rakyat menjadi malas karena mendapat gelontoran uang tunai.

Bantuan langsung tunai (BLT)/bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai program pro rakyat Presiden SBY yang dulu ditentang habis-habisan, kini dijalankan kembali oleh pemerintah,” kata Herman dalam cuitan akun twitter pribadinya, Jumat (28/08/2020).

Terlepas dari polemik itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut berharap kalau bantuan yang menyasar 2,5 juta pekerja itu bisa tepat sasaran.“Semoga tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat,” bebernya.

Diketahui Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan berupa subsidi upah sebesar Rp 600 ribu bagi karyawan swasta bergaji kurang dari Rp 5 juta.

Baca Juga :  Soroti Harga BBM dan Tarif Listrik, Herman Khaeron: Konsumen di Indonesia Selalu Dalam Posisi Lemah

Acara peluncuran tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2020) pagi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, pemerinah selama pandemi Covid-19 telah memberikan berbagai bantuan untuk masyarakat. Mulai dari bantuan tunai, subsidi listrik, sembako hingga kartu pra kerja.”Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya subsidi gaji, totalnya nanti yang akan diberikan 15,7 juta pekerja,” kata Jokowi, dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sumber : https://www.sumber.com/

Demokrat: Tatap Muka Bagian Penting Politisi Dan Konstituen

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron‏ mengatakan kasus perusakan baliho dan spanduk Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau sangat tak beretika dalam sistem demokrasi di Indonesia.

“Perusakan atribut Partai Demokrat di Riau sungguh tidak beretika ditengah atribut lainnya masih berdiri utuh,” ungkap Herman Khaeron melalui akun twitternya, Sabtu.

Kang Hero, biasa Herman Khaeron disapa, mengatakan, apa yang dilakukan Partai Demokrat dengan memasang spanduk dan baliho di jalan protokol tidak menyalahi aturan. Juga tidak menyinggung siapapun.

Karena kami bertarung di ruang demokrasi dengan menjunjung tinggi etika politik dan demokrasi yang bermartabat,” kata Herman dengan menempelkan hastag #DukungPD.

Begitupun dengan politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo‏ yang mengatakan perusakan baliho dan spanduk partai merusak demokrasi.

“Perusakan bendera dan baliho Partai Demokrat di Riau merobek nilai-nilai demokrasi. Tidak pernah terjadi selama 10 tahun SBY menjadi Presiden RI,” urainya. (ham)

sumber: telusur

Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat tersebut bertujuan membahas persetujuan atas beberapa Peraturan KPU (PKPU).

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018). Komisi II menyetujui semua rancangan PKPU, kecuali Pasal 8 dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara yang masih menjadi perdebatan.

Terkait pasal yang mengatur mekanisme pindah pemilih itu, Komisi II mengusulkan agar para pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di daerah asalnya diperbolehkan memilih melalui daerah tempat kerjanya, baik dalam pilpres maupun pileg.

“Tadi ada usulan bahwa pembatasannya adalah terhadap lingkungan kerjanya. Kalau lingkup kerjanya nasional, dia bisa dipilih di mana saja, bisa memilih di mana saja. Nah ini yang tentu kita usulkan agar yang kemudian diwajibkan dalam UU supaya tidak kehilangan hak memilih,” kata Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron seusai rapat di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12).

“Ini yang tadi kita pending dulu, sampai nanti dirumuskan pada Pasal 8 ayat 3 (PKPU Pungut dan Hitung Suara) itu secara tepat dan tentu didasarkan pada hak pilih yang diamanatkan UU,” imbuhnya.

Mekanisme pindah pemilih ini juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan, bagi pemilih yang pindah dari provinsi ke provinsi lainnya hanya bisa memilih surat suara presiden dan wakil presiden.

Sementara pemilih yang pindah tempat memilih, namun masih dalam provinsi yang sama, bisa memilih surat suara presiden-wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

Herman menjelaskan, usulan pemilih dapat memilih di daerah tempat bekerja bertujuan menjaga hak pemilih masyarakat. Dengan begitu, masyarakat yang terhambat dan tidak bisa memilih di daerahnya bisa memilih capres-cawapres dan calon anggota DPR di tempat lainnya.

“Kalau yang pindahnya antar-dapil di provinsi, maka dia kehilangan hak memilih untuk di dapil yang bersangkutan di DPRD Kabupaten kota. Jadi menurut saya ya aturannya memang harus begitu. Itu rasional,” kata Herman.

“Jadi semestinya (tetap) dapat (memilih) walaupun pindah provinsi. Konsekuensinya juga DPD harus dapat. DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang kehilangan hak suaranya,” sambungnya.

Kendati demikian, Herman mengaku usul ini masih bisa dibicarakan lebih lanjut bersama KPU dan Bawaslu. Diketahui DPR telah menyetujui beberapa rancangan PKPU, di antaranya:

1. Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Kecuali pada Pasal 8 terkait pindah pemilih.
2. Rancangan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
3. Rancangan Peraturan KPU tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
4. Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 lentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
7. Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemmhan Umum.

sumber: detik

Kunjungi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron Pantau Persiapan Pemilu Tahun 2019

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (14/12).

Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beserta jajarannya di Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Dalam sambutannya,  Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Barat akan mencoba naik kelas ke birokrasi 3.0 yaitu birokrasi yang menerapkan pola siapapun boleh ikut berpartisipasi dalam tujuan pembangunan.

Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat juga akan mempraktikkan konsep negara mendatangi warga.

“Nah ini akan membuat kami investasi besar di urusan digital, motor, mobil. Pola ini sudah launching di Cirebon, Bandung, Sumedang dalam bentuk dokter mendatangi warga,” ujar Ridwan Kamil.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar juga menyampaikan sedang memikirkan sebuah pola pikir baru bahwa siapapun akan dirangkul sebagai agen-agen pembangunan.

Ridwa Kamil juga menyampaikan bahwa Jawa Barat kondusif untuk urusan pilpres dan pileg 2019.  “Saya akan jaga betul urusan kondusivitas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sedangkan Pimpinan, Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan pada  kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI memfokuskan kepada beberapa hal diantaranya persoalan pelayanan publik, selain juga persiapan pemilu 2019 dan persoalan pertanahan.

“Hal terbesar di dalam pembangunan adalah keseimbangan antara  publik dan pelayanannya dan sebetulnya kami ingin tahu sebesar apa, kemudian inovasi apa yang bisa dilahirkan. Oleh karenanya mungkin garis besar, bisa disampaikan bagaimana cita-cita ke depan. Kemudian bagaimana mengantisipasi pelayanan-pelayanan publik yang tentu ini akan menjadi syarat mutlak dalam reformasi birokrasi,” ujar Herman Khaeron.

Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan gambaran rencana pembangunan Jawa Barat bagian selatan yang dirasa masih timpang dibanding Jawa Barat bagian Utara dan membangun pelayanan yang lebih baik di wilayah tersebut.

Selain bertemu dengan gubernur, Komisi II DPR RI juga berkunjung ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk memantau bagaimana persiapan dan kesiapan KPU dan bawaslu pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

“Kami ingin mengecek tentang keseragaman pengetahuan, penyeragaman pemahaman terhadap peraturan KPU maupun peraturan bawaslu. Saya khawatir jangan-jangan saya dan kawan-kawan Komisi II malah lebih hafal isi dari peraturan PKPU daripada orang KPU-nya, ” ujar Herman Khaeron.

Tak luput pula pada kunjungan ini Komisi II bertemu dengan BPN se-Provinsi Jawa Barat untuk membahas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan konflik pertanahan. Pada kesempatan tersebut Komisi II mengapresiasi hasil kinerja yang telah dicapai BPN wilayah Jawa Barat.

“Ke depan kami akan mencoba untuk memproporsionalitaskan, jadi kita coba PTSL ini jangan targetnya jor – joran tapi sesuau proporsinya saja. Kalau Kabupaten Bandung itu ada 100 ya targetnya kita selesaikan 20%, misalkan. Kita juga akan mereview terhadap HGB dan HGU,” ungkap Herman.

Herman juga berharap ke depan tata ruang wilayah baik di kabupaten/kota maupun di provinsi juga harus mendapatkan persetujuan dari para kepala BPN sehingga para Kepala BPN, baik di wilayah maupun kabupaten/kota perlu lebih diperkuat posisinya.

Selanjutnya pada hari Sabtu (15/12) Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kampus IPDN Jatinangor sekaligus memberikan kuliah umum.

Turut hadir pada kunjungan kerja ini yaitu mitra kerja Komisi II DPR RI dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kepala LAN, Kepala Pusat KP2 Jatinangor, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman. (*)

sumber: detak.co

Herman Khaeron Jadi Pimpinan Baru Komisi II DPR

Komisi II DPR RI melakukan penetapan pimpinan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Sebelumnya Herman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi di Komisi VII DPR RI.

“Tentu saya berterima kasih kepada pimpinan baik fraksi Partai Demokrat, terima kasih kepada pak SBY (ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono) yang mempercayakan di tahun politik ini saya menjadi pimpinan di komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan politik,” ujar Herman sebelum rapat pleno penetapan pimpinan komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Herman juga mengatakan, dirinya akan langsung tune in dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.

“Saya juga harus menyesuaikan dan tentu banyak senior di sini, banyak yang sudah lebih dulu. Saya juga ingin mengeksplor bagaimana sesungguhnya kebijakan komisi (Komisi II DPR RI),”kata dia. 

“Secara kepartaian tentu banyak PR karena di sini juga menyangkut kementerian dalam negeri, ini terkait dengan bagaimana evaluasi terhadap dana desa, bagaimana juga desa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan keberadaan payung Undang-Undang Desa,” sambung Herman.

Selain itu, lanjut Herman, pihaknya juga menyoroti bagaimana persiapan menuju pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres supaya berjalan dengan aman, jujur, dan adil. “Nah ini bagaimana membentuk situasi dan suasana pemilu yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa ke depan,” tutur dia.

Di sisi lain, Herman juga menaruh perhatian terhadap masalah konflik sosial atau masalah agraria. “Tentu tata ruang wilayah ini juga harus dirumuskan secara baik, secara benar, didudukkan kepada tahapan-tahapan sistematis untuk merumuskan bagaimana supaya di ujungnya tidak terjadi konflik,” tutur dia. “Ini juga harus betul-betul kita kawal, kita akan bermitra dan saya yakin pemerintah yang punya niat yang sama sehingga bagaimana menyelaraskan terhadap baik DPR maupun pemerintah,” Herman menambahkan.

Sumber: kompas

Demokrat Nilai AHY Dekat dengan Kiai hingga Nelayan

Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu kader Demokrat yang dijagokan tampil dalam pilpres 2019. Ketua DPP Demokrat Harman Khaeron menyebut AHY merupakan sosok yang juga dekat dengan kalangan ulama atau kiai.

“Saya juga kagum dengan AHY yang dengan kemampuan fisik, pikiran dan kecerdasan mampu untuk berkomunikasi. Bukan hanya kaum milenial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, petani,” kata Harman di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Harman menyebut AHY saat ini memang sengaja turun ke lapangan. Menurutnya hal itu dilakukan untuk berkontribusi.

“Kalaupun sekarang melihat AHY sangat rajin turun ke daerah, tentu itu adalah sebagai kontribusi anak bangsa. AHY setelah keluar dari TNI tentu ingin terus berjuang dan berkontribusi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Meski begitu Demokrat masih belum memutuskan apakah AHY akan diusung dalam kontestasi pilpres nanti. Saat ini Demokrat masih melakukan pertimbangan dan menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Presiden Joko Widodo.

“Semua partai politik, tentu dengan pak Jokowi, dengan seluruh pimpinan partai. Kemarin dengan pak Wiranto. itulah sebuah realitas politik, situasinya masih cair, masih dinamis,” pungkasnya.

Kata Demokrat soal AHY Disebut Rasional Pilih Jokowi

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Agus Harimurti Yudhoyono secara rasional lebih baik merapat ke kubu Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Demokrat menilai pilihan itu memang rasional.

“Tentu berbagai aspek menjadi pertimbangan, dan bagi Demokrat memang rasional. Artinya tadi saya mengatakan tentang pertimbangan presidential threshold, itu juga adalah rasionalitas, bagi kita juga ikut berhitung terhadap situasi politik saat ini,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat (22/4/2018).

Herman menyebut pertimbangan rasional Demokrat tak hanya secara matematis. Mereka juga akan mempertimbangkan sisi fragmatis dalam memposisikan diri pada pilpres nanti.

“Tidak bisa kemudian kita juga berhitung matematis, tetapi juga tidak bisa berhitung yang terlalu fragmatis. Tetapi harus proporsionalitas dikedepankan, bagaimana situasi politik ini. Sehingga mengambil keputusan ini tidak salah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Romahurmuziy menilai AHY lebih baik bersama Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Menurutnya, itu akan memberi keuntungan besar bagi AHY pada pilpres 2024 nanti.

“Kalau memilih pak Jokowi maka 2024 Pak Jokowi nggak maju lagi. Sehingga peluang untuk (AHY) maju ada. Kalau milih yang lain, mereka kalau menang pun 2019 masih bisa maju, apalagi kalau kalah,” ujarnya.

sumber: detik

Herman Khaeron Usul Satgas Pangan Dipermanenkan

hermankhaeron.info – PT Freeport Indonesia menyetujui skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan Pemerintah RI dengan jaminan perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, pasca status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kalangan anggota DPR mendukung tawaran pemerintah itu terhadap Freeport.

“Disvestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara, 51 persen harus menjadi kepemilikan negara supaya negara memiliki keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/10).

Selain itu demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa RPP. Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.

Herman mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan seluruh anggota Komisi VII. Langkah ini diambil agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.

“Kami belum bisa berbicara banyak ini harus di diskusikan dulu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. [rus]

sumber: rmol