Herman Khaeron: Badan Gizi Nasional Harus Fokus Urus Program Makan Gratis

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat badan baru untuk mengurus program makan bergizi gratis. Yakni, Badan Gizi Nasional.

Menurut Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, Badan Gizi Nasional akan menjadi badan penugasan untuk program makan bergizi gratis.

“Badan Gizi Nasional itu merupakan suatu badan yang baru,” kata Panangian, seperti dilansir detik.com.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Gizi ini akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga-lembaga desa lainnya.

“Jadi, tidak ada (vendor makanan dari) konglomerat-konglomerat di situ. Kalau ada koperasi, pasti diikutsertakan juga,” kata dia.

Menurutnya, implementasi program makan gratis ini, akan lebih diarahkan untuk makan pagi. Bukan makan siang. Namun, hal ini masih akan dibahas dan disesuaikan dengan sekolah-sekolah terkait.

“Makan pagi, kalau tidak salah. Pokoknya, dapat makanan gratis. Kan ada yang bilang pagi, ada yang siang, tergantung sekolahnya,” ucap Panangian.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyambut baik Badan Gizi. Menurutnya, Badan Gizi merupakan salah satu bukti kesungguhan Prabowo dalam mengoptimalkan program yang penting dan berefek positif terhadap kemajuan bangsa.

“Seharusnya, program ini disambut baik siapa pun. Badan Gizi merupakan bentuk kesungguhan Pak Prabowo untuk bisa menjalankan program ini. Bukti kesungguhan Prabowo,” katanya.

sumber: rakyatmerdeka

 

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir H Herman Khaeron MSI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Indramayu untuk terus berkembang dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron, saat kegiatan Sosialisasi Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022, di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Sabtu, 17 September 2022.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Tujuannya untuk mendorong UMKM dan perseorangan untuk mendaftarkan usahanya melalui pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

Herman Khaeron mengatakan, dalam kegiatan ini puluhan pelaku usaha UMKM dan perseorangan telah diberikan sosialisasi tentang informasi perizinan berusaha melalui OSS.

“Kitai ingin mendorong usaha skala ultra mikro untuk bisa meningkatkan skalanya. Caranya adalah dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB). Caranya sangat mudah dan gratis,” ujar Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini akan membuat pelaku usaha di daerah ini bisa memiliki legalitas usahanya. Melalui pelayanan perizinan OSS, bisa lebih mudah dan cepat,” kata Herman Khaeron.

Selain masalah perijinan, kata Hero, pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam masalah permodalan. Yaitu dengan ditunjuknya BRI sebagai holding bagi usaha ultra mikro, dengan anggota Pegadain dan PNM. Melalui dua lembaga ini maka akan lebih mudah dibandingkan kalau harus ke bank.

Ia juga secara pribadi akan mendukung pelaku usaha di Indramayu untuk tumbuh dan berkembang dengan berbagai program baik pendampingan, sosialisasi serta permodalan.

Hero berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Kementerian Investasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha di daerah untuk bisa mengurus NIB dengan cepat dan mudah. Jadi untuk legalitas usaha mereka bisa diperoleh dengan mudah.

Sementara itu, Direktur sistem layanan elektronik infrastruktur dan jaringan Kementerian investasi/BKPM RI, Mochamad Firdaus mengatakan layanan perizinan OSS ini sebenarnya sangat mudah. Di beberapa daerah, grafik penerbitan NIB melalui OSS juga terus meningkat.

Kemudahan dalam membuat perizinan terlihat dari grafik terbitkan nomor induk berusaha berdasarkan data dari Pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

“Kita terus dorong pelaku usaha di daerah untuk bisa memiliki NIB melalui OSS. Kita permudah caranya dan sistem dalam OSS juga dibuat dengan metode yang sederhana,” kata dia.

Di Kabupaten Indramayu sendiri, top bidang usaha yang melakukan perizinan masih didominasi oleh bidang usaha perdagangan eceran, perdagangan padi dan palawija.

Sementara itu di Kabupaten Indramayu, data pelaku usaha melalui OSS juga terintegrasi dengan pemerintah Kecamatan. Artinya, data pelaku usaha yang telah terdaftar melalui OSS dapat diakses oleh pemerintah Kecamatan, sehingga pemerintah Kecamatan bisa mengetahui jumlah pelaku usaha di wilayahnya masing-masing.

sumber: radarindramayu

KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

 Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), hari ini, Sabtu, 10 September 2022, menggelar lomba mancing antarwartawan, di Pemancingan Rumah Kabeda, Depok, Jawa Barat.

Lomba mancing yang pertama kalinya diselenggarakan KWP itu dibuka secara simbolis oleh Herman Khaeron Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ariawan Sekretaris KWP, dan Irandi Kasmara Ketua Panitia.

Pelepasan 25 ekor Burung Kutilang sebagai tanda kecintaan pada alam, dan memasukkan ratusan ekor Ikan Emas ke kolam pemancingan mengawali kegiatan.

Selain itu, ada juga pemberian santunan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok kepada anak yatim dan fakir miskin yang tinggal di sekitar lokasi acara.

Dalam pidato sambutannya, Herman Khaeron sangat mengapresiasi kegiatan Wartawan Parlemen. Dia pun berharap kegiatan positif seperti ini bisa terus terselenggara di tahun-tahun berikutnya.

Di tempat yang sama, Ariawan Sekretaris KWP menyebut lomba mancing merupakan hobi yang membutuhkan keahlian dan kesabaran.

Kegiatan lomba mancing dan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, dikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Wartawan Parlemen, karyawan/staf anggota DPR, serta perwakilan korporasi.

Panitia Lomba Mancing membagi dua kategori juara, masing-masing juara total (perolehan ikan terbanyak) pertama, kedua dan ketiga. Kategori kedua, berdasarkan berat timbangan ikan yang diperoleh peserta lomba.

Hadiah total Rp 6 juta untuk juara pertama, kedua, dan ketiga untuk kedua kategori tersebut. Dengan rincian, juara pertama untuk kategori terbanyak Rp3 juta, kedua Rp2 juta, dan ketiga Rp1 juta.

Besaran hadiah yang sama juga diberikan kepada peserta lomba yang meraih ikan terberat pertama, kedua dan ketiga.

Usai penyerahan hadiah para pemenang lomba, panitia juga menyediakan hadiah menarik (doorprize) yang pemenangnya ditentukan melalui pengundian.

Seluruh kegiatan Lomba Mancing dan Santunan terselenggara atas kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Anggota DPR secara pribadi maupun fraksi, dan korporasi di antaranya Bank BNI, Bank BTN, PT Telkom, Perum Bulog, PTSido Muncul, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT PLN.

“Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pemberian donasi dan lomba mancing antarwartawan KWP,” kata Irandi.

Legislator Minta Adhi Karya Kerja Sesuai SOP

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara terkait dengan insiden jebolnya tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Komisi VI DPR RI meminta agar PT Adhi Karya persero selaku kontraktor dapat berpegang teguh terhadap standar operational prosedur dan K3 yakni Keamanan Keselamatan Kerja.

“Harus berpegang teguh terhadap standar operasional prosedur dan K3 (Keamanan Keselamatan Kerja) serta penuhi segala kualifikasi pekerjaan sesuai speknya,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada awak media, Jumat,(1/7/2022).

Herman Khaeron juga mendukung agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian insiden jebolnya tandon air tersebut. Sebab, Herman Khaeron, setiap pekerjaan memiliki standarisasi.

“Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini, dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya,” pungkas Politikus Demokrat ini.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk buka suara merespons peristiwa tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said jebol. Selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek, Adhi Karya turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Melalui, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto, menjelaskan jika proses penyelidikan terhadap persitiwa itu masih sedang berlangsung.

Sumber: kedaipena

Diskusi Empat Pilar MPR RI

Diskusi Empat Pilar MPR RI – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan (kiri) bersama Anggota MPR RI dari F Demokrat Herman Khaeron (kedua kiri), Anggota MPR RI dari F PDIP Hendrawan Supratikno (kedua kanan) dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar tema “Optimalisasi

Baca Juga : Optimalisasi UMKM di Tengah Pandemi, Semua Pihak Harus Berperan

Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” di Media Center gedung Parlemen Senanyan Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Menurut Herman Khaeron, dalam Covid-19 ini kita selalu diberikan kekuatan dan tentu diberkahi dan ngalir terus, sebab yang terjadi bukan hanya krisis covid tetapi juga berimbas kepada krisi ekonomi

Sumber : https://www.beritasatu.com/

BADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Pemerintah diharapkan segera menyerahkan draf tersebut.

Kendati demikian, DPR juga tidak ingin mendesak pemerintah agar penyerahan dilakukan dengan cepat, namun isi tidak maksimal.

Anggota Baleg, Herman Khaeron, mengatakan pada dasarnya bukan persoalan cepat atau lambat penyerahan draft. Hal yang paling disoroti ialah isi dan substansi dari RUU yang akan menyelaraskan ratusan aturan tersebut.

“Jadi memang bukan masalah cepat atau lambat. Tetapi, harus memenuhi prosedur dan urgensinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Herman ketika dihubungi, Minggu (8/2).

Sebelum diserahkan kepada DPR, lanjut Herman, pemerintah sebaiknya juga memerhatikan berbagai hal terkait draft tersebut. Mulai dari kelengkapan naskah akademik, hingga sosialisasi di masyarakat.

“Omnibus Law selain draf dan naskah akademiknya harus siap, juga harus disosialisasikan dan ada konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dia menekankan pengguna undang-undang adalah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan informasi yang memadai, sebelum RUU dibahas dan ditetapkan di DPR bersama pemerintah.

“RUU ini penting juga untuk merespons terhadap gagasan dan masukan masyarakat,” tutup Herman.(OL-11)

sumber: mediaindonesia

Herman Khaeron Ungkap BUMN Pangan Sedang Menghadapi Masa Sulit

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron
mengungkapkan dari berbagai indikator yang diperoleh Komisi VI DPR RI, BUMN di bidang pangan saat ini sedang menghadapi masalah suli baik itu kesulitan keuangan, regulasi, serta kesulitan dalam meningkatkan performa mereka.

Menurut dia, saat ini BUMN pangan belum memiliki strategi yang mampu menjadikan mereka sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia.

Hal ini diungkapkan anggota Hero sapaan Herman Khaeron pada kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI bersama BUMN ke wilayah Jawa Barat di Cirebon, Jum’at, 7 Februari 2020.

” Pertama sulit financial, regulasi yang belum mendukung dan terutama bagaimana strategi dan cara untuk meningkatkan performance mereka (BUMN pangan) sehingga bisa menjadi penopang, ketahanan dan kedaulatan dan keamanan pangan kita,” ungkap Hero, Jum’at.

Meski tak menyebut secara rinci apa saja BUMN di bidang pangan, Hero mengatakan BUMN tidak hanya mencari untung namun kehadiran BUMN harus menjadi perwujudan ekonomi Pancasila.

“Kita adalah negara Pancasila yang ekonominya lun Pancasila,” jelas Hero.

Karena itu dia berharap negara harus hadir di tengah-tengah usaha apapun yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Komisi VI DPR RI, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya BUMN pangan ini.

sumber: inakoran

Herman Khaeron Dengarkan Curhat Petani Kopra Maluku Utara

Teknologi pertanian tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tapi juga untuk efisiensi atau menekan biaya produksi. Alhsil dengan peningkatan produktivitas dan menekan biaya produksi maka akan meningkatkan pendapatan petani.

“Melihat hal tersebut maka sudah saatnya mengedukasi SDM peretanian dalam hal ini seluruh penyuluh, petani ataupun pelaku usaha untuk mengarah kepada teknologi. Sebab dengan menggunakan teknologi tidak hanya lebih efektif dan efisien, tapi juga meningkatkan produktivitas per hektarnya yang otomatis ikut mendorong peningkatan ekonomi petani tersebut,” ucap Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Bandel Hartopo.

Namun, Bandel mengakui untuk mengedukasi petani mengarah kepada teknologi pertanian tidaklah semudah membalikan tangan. Sebab sebelum melakukan edukasi kepada petani, haruslah mengedukasi para penyulunya terlebih dahulu. Seperti diketahui saat ini penyuluhlah yang langsung bersentuhan dengan petani

“Kita selain mengedukai petani juga penyuluh. Tujuannya agar pada saat saat penyuluh mengedukasi petani, penyuluh sudah lebih menguasai teknologi yang akan diajarkan kepada petani,” harap Bandel.

Sebab, Bandel membenarkan diluar negeri pun saat ini sudah mengarah kepada teknologi pertanian. Alhasil, dengan keterbatasan lahan maka bisa memaksimalkan produktivitasnya. Dalam hal ini tidaklah heran jika pelatihan-pelatihan pertanian yang ada di luar negeri tidak hanya satu atau dua kali pelatihan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan di Indonesia yang minim pelatihan pertanian.

Melihat kondisi tersebut maka BBPP Lembang komitmen untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada masyarakat umum, petani, instansi pemerintah, hingga kepda para penyuluh itu sendiri.

“Kita ingin agar saat para penyuluh terjun ke lahan petani bisa mengedukasi menggunakan teknologi. Diantaranya mulai teknologi tanam, hingga pasca panen,” papar Bandel.

Meski begitu, Bandel menghimbau, BBPP Lembang tidak boleh mengeluh dan harus mampu membiayai dirinya sendiri. Maka BBPP Lembang, diperkenankan untuk menjual komoditas hasil dari penelitiannya melalui sumber pendapatan non paket.

“Sehingga melui teknologi itu jugalah BBPP Lembang pendapatnya bisa melebihi dari target, yaitu dari Rp 70 juta menjadi Rp 400 juta,” tutur Bandel.

Pertanian Wajib Melek Teknologi

Meski begitu, Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Herman Khaeron melihat belum semua pelaku pertanian memaksimalkan teknologi pertanian. Atas dasar itulah sektor pertanian wajib melek (membuka diri) teknologi menggadeng lembaga riset.

“Jadi saya rasa kerja sama antara lembaga riset dan teknologi dengan sektor pertanian di Indonesia belum berjalan maksimal,” kata Herman.

Padahal, Herman menambahkan bahwa kontribusi hasil riset dan teknologi terhadap kemajuan pertanian sangat berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan peran lembaga riset teknologi untuk menghasilkan kekuatan di sektor pertanian Indonesia.

Terbukti, dibeberapa negara maju, lembaga penelitian berperan besar terhadap pembangunan termasuk pertanian. Contohnya hasil teknologi di NASA, teknololgi tersebut dimanfaatkan untuk membaca agro klimat guna pembangunan sektor pertanian di AS.

“Namun sangat disayangkan di negara kita kerjasama-kerjasama seperti itu masih sangat lemah (minim),” keluh Herman.

Melihat kondisi tersebut, Herman berkomitmen untuk menggandeng lembaga riset dengan sektor pertanian. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghasilkan kekuatan di sektor pertanian Indonesia.

“Misalnya riset teknologi menghasilkan varietas tumbuhan baru dengan tingkat produktivitas tinggi yang akan berdampak terhadap produksi secara nasional,” tutur Herman.

Alhasil, Herman berharap, dengan semakin banyak produktivitas yang terciptakan akan menjamin ketahanan pangan suatu negara. Hal seperti itu masih lemah. Untuk itu perlu dikembangkan lagi kerja sama antar lembaga riset teknologi di Indonesia dengan sektor pertanian.

“Sebab bila kedua lembaga ini digabungkan bukan tidak mungkin akan kekuatan besar bagi sektor pertanian Indonesia,” ujar Herman.

Sehingga dalam hal ini, Herman menghimbu, agar sektor pertanian jangan ragu ulntuk menggandeng lembaga risat yang ada saat ini. Diantaranya ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang sudah banyak menghasilkan riset.

“Namun lembaga tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor pertanian sehingga mampu menjamin pertanian yang berkelanjutan,” risau Herman.

sumber: neraca

Konflik Kepemimpinan BP Batam Harus Segera Diakhiri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyatakan, konflik yang terjadi di tubuh kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulu dikenal dengan Otorita Batam, harus segera diakhiri. Jelas, bahwa jika Wali Kota Batam dipaksakan untuk ditetapkan sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam, maka berpotensi terjadinya maladministrasi.

“Tentu, didasarkan pada beberapa Undang-Undang (UU), bahwa tidak boleh ada terjadinya rangkap jabatan. Pemerintah dipersilahkan untuk menentukan, siapa yang dianggap layak menjadi Pimpinan BP Batam,” ujar Herman usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI beserta jajaran lembaga terkait, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI berpegang teguh kepada kajian dari Ombudsman, untuk meminta Presiden menentukan pilihannya yang terbaik bagi pengelolaan Batam, asal tidak bertentangan dengan UU yang ada. Herman mengingatkan, jangan sampai Batam sebagai salah satu etalase negeri ini, yang diandalkan untuk bisa menyaingi negara tetangga seperti Singapura, malah terombang-ambingkan hanya karena persoalan kepemimpinan.

“Kita letakkan bahwa penempatan siapapun di BP Batam itu memang jadi diskresinya Pemerintah, asal memang tidak bertentangan dengan UU yang ada. Oleh karena itu, kegaduhan yang terjadi di Batam harus segera diakhiri, dengan keputusan Pemerintah yang bijak, tepat dan tentu berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan,” tandas Herman.

Terkait pembentukan Pansus Batam, Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan Komisi II DPR RI ingin mengungkap, karena kasus tersebut sudah berjalan terlalu lama. Menurut Herman, dulu pada waktu BP Batam masih eksis, tidak pernah ada konflik. Lantas, mengapa kemudian justru di era ini terjadi konflik di tubuh kepemimpinan BP Batam.

“Situasi konflik ini harus diakhiri. Tentu, pilihannya adalah tempatkan orang yang tepat sebagai Pimpinan BP Batam sesuai perundang-undangan yang ada. Total sudah ada 29 Anggota Komisi II DPR yang menandatangani persetujuan pembentukan Pansus. Selanjutnya, tinggal dikirim ke Pimpinan DPR untuk segera dibentuk Pansus,” pungkas Herman. (pun/sf)

sumber: dpr