Herman Khaeron Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Motor Roda Tiga

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VIII, H. E Herman Khaeron memberikan bantuan berupa tiga unit motor roda tiga di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Herman Khaeron secara simbolis menyerahkan bantuan tiga unit motor roda tiga ini di Rumah Aspirasi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto, Sabtu (31/12/2022).

Pada kunjungan kali ini, Herman Khaeron didampingi istrinya, Hj Ratnawati serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto.

Herman Khaeron mengatakan, dirinya sengaja berkunjung ke Dukupuntang dan menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi.

“Alhamdulillah hari ini berkunjung ke Dukupuntang dan tentu seperti biasa saya menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi,” kata Hero, sapaan akrabnya.

Selain menyerahkan bantuan, Herman Khaeron juga menyerap aspirasi dari sejumlah kepala desa dan lurah yang hadir pada kegiatan ini. Banyak dari kepala desa dan lurah yang menginginkan adanya bantuan berupa mobil ambulance.

Keinginan mobil ambulance ini disampaikan salah satu lurah di Kecamatan Sumber. Menurutnya, mobil ambulance saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Kami juga sekaligus menyerap aspirasi apa yang semestinya ke depan kami siapkan, ini kan untuk tahun 2022 semua sudah jalan kegiatannya,” katanya.

Untuk menyongsong tahun 2023, menurutnya, aspirasi yang disampaikan sudah dicatat oleh calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati mengenai apa saja skala prioritas yang akan dilakukan untuk bisa memberikan dukungan yang efektif kepada desa dan kelurahan yang ada di wilayah Cirebon.

Hal itu menurutnya agar dirinya juga bisa mendukung terhadap berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat.

Ia menilai, masyarakat bisa terbantu dengan kehadiran sebagai anggota DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Cirebon dan seluruh entitas partai Demokrat yang ada di Cirebon.

“Kedua, kami juga menangkap aspirasi yang tidak bisa direalisasikan langsung oleh kami. Namun tentu aspirasi ini akan kami teruskan kepada pihak pihak tertentu, misalkan pembangunan embung, sarana olahraga yang membutuhkan biaya tinggi. Tetap itu kami pertanggungjawabkan sebagai anggota DPR RI,” tuturnya.

Hero nantinya akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait aspirasi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini agar nantinya bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Menurutnya, ini adalah esensi dirinya datang ke wilayah dan bertemu dengan masyarakat, lurah dan kepala desa agar bisa menangkap berbagai informasi yang pada akhirnya penting untuk meningkatkan mensejahterakan berbagai kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Yang penting harapan rakyat yang bisa direalisasikan ya kita realisasikan, yang tentu bisa kami fasilitasi ya kami fasilitasi, yang bisa kami kawal ya kami kawal supaya bisa memberikan rasa puas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain penyerahan tiga unit motor roda tiga di Dukupuntang, Hero juga meninjau dan menyerahkan bantuan pembangunan masjid di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sebesar Rp 80 juta.

Ia juga menyerahkan bantuan empat unit traktor di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon dan meninjau bantuan rutilahu di Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon. (Arif)

sumber: suaracirebon

DPR Beberkan Masalah Obat Palsu dan Penyakit Korengan

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, terkait dengan undang-undang pengawasan obat dan makanan, leading sektornya adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

“Ini yang tadi saya sedikit korelasikan terhadap undang-undang 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan, bahwa sesungguhnya, berbagai pangan yang harus dikonsumsi itu harus aman,” ujar Herman dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema : DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center Nusantara III yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari fraksi Partai Golkar, Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra dengan moderator Ijal Sikumbang, Selasa 15 November 2022.

“Bagaimana dengan obatnya, ada orang jadul (jaman dulu) nggak di sini, mungkin sekelas sayalah orang jadulnya, dulu pernah ada film Benyamin dengan Mansyur, filmnya jualan obat, obat palsu, obat palsu. Dulu menjadi kelakaran, bahwa sesuatu yang menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama obat gitu ya. Ini tidak menutup kemungkinan dari berbagai situasi yang merugikan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, “Mohon maaf, saya pernah berobat keluar (negeri) dan saya membawa obat-obat, saya pernah diskusi memang yang dikhawatirkan dari obat-obat di Indonesia itu salah satunya adalah obat palsu. Karena kalau orang penyakit koreng saja kalau obatnya palsu maka tidak akan sembuh-sembuh, apalagi penyakit yang kronis kalau obatnya salah, pasti akan salah,” beber Herman.

Dia menambahkan, BPOM itu diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan, mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan, bahwa kasus ini agak sulit ditangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.***

Sumber: goriau

Herman Khaeron Sebut BUMN Mesti Dukung Formula E Seperti MotoGP

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Dr.Ir HE Herman Khaeron merekomendasikan agar Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diberikan hak eksekutorial, hak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi oleh lembaga pemerintah itu.

Pernyataan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat itu didukung politisi Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Hak BPOM untuk melakukan tindakan atas pelanggaran tidak diberikan oleh Undang-Undang.

“Tidak ada hak eksekutorial, yang memungkinkan mereka bisa mengambil tindakan untuk mengeksekusi pada setiap pelanggaran,”ungkap Khaeron dalam diskusi Forum Legislasi DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut Khaeron, BPOM diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan. Mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kasus ini agak sulit tertangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.

“Persoalan mendasar, BPOM yang selama ini hanya punya hak untuk pengawasan tidak diberikan hak eksekutorial untk bisa mengeksekusi,”ujarnya.

Herman Khaeron menambahkan hak BPOM bisa mengeksekusi karena PPNS diatur di dalam tata peraturan penegakan hukum.

“Jadi PPNS bisa untuk melaporkan tindakan Kementerian Perdagangan. Semestinya bisa sampai ke penyelidikan. Jadi menurut saya bisa saja hak penyelidikan kita berikan namun hak penyidikannya serahkan kepada Alat Penegak Hukum,”kata Khaeron.

Dia mengatakan, kalaupun BPOM diberikan hak eksekutorial bisa saja haknya diberikan sampai kepada hak penyelidikan, sehingga betul-betul penyelidikannya sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun kemampuan profesionalitasnya BPOM.

Selain itu politisi Partai Demokrat itu menyatakan, pihaknya akan merekomendasikan pada pembahasan terhadap Undang-Undang perlindungan obat dan makanan dan perlindungan lainnya terhadap konsumen, kita memberikan bobot extraordinary crime. Supaya betul-betul memberikan efek jera.

“Jangan lagi ada orang jual obat tanpa izin. jangan lagi, apalagi kalau sekarang beli obat di online shop, beli di online shop itu gampang dan cepat datang. Kita mencari obat di toko-toko obat di apotek-apotek sulit dicari, di online ada, tapi datangnya belum tentu itu obat yang benar, obat yang asli, bisa jadi ini obat yang menyesatkan, bukan menyehatkan, tapi menyesatkan. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya bahwa dalam melindungi masyarakat memang harus pada pasal-pasal yang memberikan bobot ekstra ordinary crime,”tegas Herman Khaeron.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan pihaknya akan mendorong adanya penguatan terhadap sistem pengawasan obat, yang dilakukan oleh teman-teman PPNS yang berada di lingkungan badan POM pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan penindakan.
Harus diakui bahwa Balai POM itu kadang-kadang mereka ada bergeraknya tidak seperti yang kita bayangkan. BPOM yang ada di pusat dan daerah, fungsi dan pengawasan itu bukan berada di mereka.

Kalau KPK bisa mengawasi dan bertindak, namun balai POM ini harus bekerja sama dengan yang lain, baik di pusat maupun daerah ketika akan menindak.

“Ini harus kita atur bagaimana caranya karena ini bersifat khusus, mestinya ruang bagi Balai POM atau badan POM di pusat ini untuk menindak harus diberikan ruang. Kita mendorong agar RUU ini disempurnakan dan mempertimbangkan kemudian investasi dan kita tahu bahwa bisnis farmasi ini sangat kuat. Investasi industri farmasi, obat, makanan dan kosmetik bisa mencapai 1100 triliun rupiah dalam setahun,”ungkap Emanuel.(j04)

sumber: waspada

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Merintis karier sebagai seorang politisi, bagi Herman Khaeron hanyalah untuk satu tujuan, yakni agar ia bisa berkhidmat bagi rakyat. Untuk itulah ia setia bersama Partai Demokrat (PD) sejak didirikan 21 tahun lalu hingga saat ini.

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ini ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Kala ia terpilih di parlemen, gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untyk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Apa yang disampaikan Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014, jelas Herman telah menegaskan bahwa itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya, yakni dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pesan itu diakui Herman dipegang sebagai kompas agar kader Demokrat lebih sensitif, peka, peduli pada keadilan, kebebasan, dan ekonomi yang adil.

Di sisi lain, dalam berpolitik di Demokrat tidak ada lagi apa yang disebut konflik identitas, karena Partai Demokrat harus menghormati pluralisme serta berdiri di depan sebagai penjuru dan champions of democracy, sesuai namanya, yakni Partai Demokrat.

Itulah alasan kenapa Herman memilih partai tersebut sebagai alat perjuangannya. “Karena Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi champions of democracy,” tegas Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (24/10/2022).

Hal itu terbukti ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap menghormati demokrasi, menghormati HAM, serta memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu.

“Perjuangan kami harus tetap sama. Rakyat akan menilai partai politik mana yang paling konsisten, baik ketika berada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan,” katanya.

Politisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini bersyukur bisa berjuang dalam partai yang di dalamnya ada sosok demokrat sekelas SBY. Baginya, SBY adalah figur penting dan sentral yang terbukti berhasil dalam memimpin Partai Demokrat. Dia mengakui dan mengapresiasi kerja keras dan pengaruh kepemimpinan SBY, sehingga mendapat kepercayaan rakyat.

mengambil contoh pada Pemilu 2014, partai ini sempat diprediksi hanya mampu meraih suara sebesar 7 persen, namun kenyataannya mendapatkan 10,2 persen. Gaya kepemimpinan SBY yang tenang dan mengayomi juga menjadi magnet bagi Herman. Contohnya, ketika sejumlah kader memilih meninggalkan partai dalam kesulitan dan perpecahan beberapa waktu lalu, SBY tidak gusar dan gundah.

Padahal di tengah krisis dan delegitimasi, partai membutuhkan loyalitas dan perjuangan para kadernya. Namun SBY mampu menyelesaikan dan berhasil membawa partai keluar dari masa sulit dan membangun kembali kepercayaan diri kader serta merintis konsolidasi. Karena itu Herman meyakini kepercayaan rakyat akan dapat dipulihkan pada Pemilu 2024. Dalam soal regenerasi kepemimpinan di Demokrat, Herman adalah salah satu saksi bahwa SBY berhasil mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai modern yang berbasis pada meritokrasi. Sebuah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Oleh karena itulah tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini tak lepas dari faktor meritokrasi tersebut. AHY diakuinya telah memperlihatkan kepemimpinan yang tangguh dan mampu menjaga soliditas organisasi. Buktinya ketika terjadi upaya yang diistilahkan banyak media sebagai ‘pembegalan’ partai oleh pihak eksternal dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Partai Demokrat tetap kuat dan tak berpengaruh. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu meyakini partainya akan mendulang sukses dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan AHY yang visioner.

Tak Henti Berjuang

Memasuki tiga periode sudah Herman duduk di parlemen. Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Meski sudah tiga periode duduk di senayan namun Herman merasa PR nya masih panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah–masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

sumber : obsesionnews

Pererat Rasa Cinta Tanah Air, Kang Hero Keliling Desa Sosialisasi 4 Pilar MPR

Gencar sosialisasi 4 Pilar MPR, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, sambangi desa-desa di wilayah kerjanya.

Sosialiasi 4 Pilar MPR oleh Kang Hero dihadiri para ketua RT, RW dan petani di Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

“Teknologi informasi yang kian maju dan berkembang, juga mudah diakses semua kalangan membuat masyarakat lupa penopang dalam berkebangsaan,” katanya, Kamis 13 Oktober 2022.

Selain meningkatkan mutu wawasan berkebangsaan, 4 Pilar MPR sebagai kunci penopang kedaulatan negara.

“Saya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengingat kembali, terkait fungsi empat pilar yang harusnya dimiliki masyarakat,” ungkapnya.

Di era gencarnya informasi, 4 Pilar MPR ikut tergerus. Rasa cinta tanah air pun tidak terlihat di dalam bermasyarakat.

“Yaitu mengingat lagi mengenai NKRI, UUD, fungsi Pancasila, dan rasa Kebhinnekaan. Keempat pilar tersebut harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendedikasikan diri mengedekuasi masyarakat secara langsung pentingnya memahami 4 Pilar MPR.

“Setelah mengerti empat pilar, kedepan menjadi kewajiban bersama menyejahterakan masyarakat, cita-cita kemerdekaan bisa diwujudkan dengan empat pilar yang kokoh,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mensosialisasikan 4 Pilar MPR hingga ke pelosok desa-desa di wilayah kerja di daerah pilihan 8, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indrsmayu, untuk menjaga pilar-pilar yang menopang kehidupan bangsa dan negara.

“Kami melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR ke desa-desa, sekaligus kami menampung aspirasi masyarakat, mulai dari ketersediaan pupuk, harga bahan pokok dan masih banyak lagi,” tukasnya. ***

sumber: ayocirebon

Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya menguasai perekonomian sebesar 30-40 persen ketimbang pelaku usaha skala besar. Padahal, secara kuantitas, jumlah UMKM di Tanah Air mendominasi, yaitu mencapai 64 juta.

Sektor ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena menyumbang 61 persen atau setara Rp 574 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Bahkan, dalam menghadapi berbagai terpaan krisis, UMKM terbukti tangguh dan mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya, pada krisis ekonomi 1998. Karena itu, Herman menaruh kekhawatiran seiring tren perusahaan skala besar yang mulai merambah ke akar rumput. Hal ini dinilai dapat mempersempit peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Oleh sebab itu, saya berpikir bagaimana agar UMKM dapat naik kelas sehingga mereka mampu berdaya saing tanpa mengganggu keberlanjutan usaha besar,” ujar Herman kepada Kompas.com saat ditemui di Gedung Nusantara I, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Herman menuturkan, upaya penguatan kapasitas terhadap pelaku UMKM telah dilakukannya sejak 2009. Kala itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.

Pada waktu sama, Partai Demokrat yang menaunginya memiliki wadah guna meningkatkan kapasitas UMKM, yaitu melalui program Mitra Sehati. Program ini diinisiasi oleh Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD). Herman menjelaskan, program Mitra Sehati merupakan sumbangsih dirinya dalam mendukung dan mendorong UMKM agar naik kelas. Sejak 2009 hingga 2022, ia mendampingi 1.000 pelaku UMKM di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

“(Pelaku) UMKM yang kami damping mulai dari pedagang cilok, rengginang, keripik, jamur, bakso, petani, hingga nelayan,” terang Herman. Penguatan kapasitas UMKM agar berdaya saing Herman menambahkan, sejumlah upaya dilakukan agar 1.000 UMKM di dapilnya naik kelas dan berdaya saing. Pertama, memperluas cakupan pasar dengan mengoptimalkan teknologi digital.

Hal itu diwujudkan dengan memberikan pelatihan penguasaan teknologi digital kepada pelaku UMKM agar mampu menjangkau segmen pasar lebih luas, baik melalui media sosial (medsos) maupun e-commerce. “Mereka (pelaku UMKM) kini semakin andal (memasarkan produk secara digital).

Meski kedai offline mereka sepi, volume pesanan produk secara online mengalami peningkatan karena berhasil menjangkau konsumen yang lebih luas di luar daerah domisili,” ungkapnya. Pada waktu sama, guna menjangkau konsumen yang belum menguasai teknologi, pihaknya menghadirkan mobil pemasaran yang ditempatkan di pusat keramaian di tiga wilayah tersebut. Herman mengatakan, mobil pemasaran hadir untuk mengakomodasi produk-produk UMKM yang dipasarkan secara luring guna membangun awareness (kesadaran) konsumen terhadap produk mereka.

Kedua, penguatan kapasitas UMKM dalam menerapkan good processing practice. Dalam hal ini, setiap pelaku UMKM dibina agar dapat menghasilkan produk sesuai standar dengan mengutamakan aspek kesehatan.

Selain itu, imbuh Herman, pelaku UMKM juga diberikan pelatihan pengemasan yang baik, metode branding, strategi pemasaran efektif, dan produksi dengan mengutamakan prinsip higienitas. Hal itu dinilai penting guna meningkatkan mutu produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan begitu, kualitas produk UMKM mampu bersaing dengan produk usaha skala besar. Ketiga, pembiayaan dan akses permodalan. Hal ini penting guna mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

Bagi UMKM berskala rumahan, pihaknya menghubungkan mereka pada permodalan melalui program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). “Sementara, UMKM dengan skala usaha menengah, dihubungkan pada akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan lembaga perbankan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas Herman.

Formalisasi usaha tingkatkan daya saing Upaya berikutnya yang tak kalah penting bagi Herman adalah formalisasi usaha atau institusionalisasi. Formalisasi usaha mikro dianggap penting dan strategis sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).

“Kami memberikan pelatihan bagaimana mengisi formulir dan mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, mereka juga dibantu memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara gratis. Pasalnya, sertifikasi halal merupakan salah satu komponen biaya paling tinggi bagi UMKM,” tambahnya.

Menurut Herman, dengan memiliki NIB, legalitas UMKM pun terjamin. NIB dan sertifikasi halal MUI juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan. “Tahapan-tahapan tersebut hingga saat ini kami lakukan secara konsisten. Paling penting bagi kami adalah membangun moralitasnya. Jangan sampai merusak moralitas yang selama ini dibangun agar mereka tetap survive membangun dan mengembangkan UMKM,” kata Herman.

Sumber: kompas

Jadi Tumpuan Lifting Nasional, Blok Rokan Harus Mendapat Perhatian

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, Blok Rokan dulunya merupakan penghasil 40 persen lifting minyak nasional. Namun setelah alih kelola dari PT Chevron serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaannya oleh Pertamina Hulu Rokan, produktivitas dari Blok Rokan tinggal 20-25 persen dari target lifting nasional.

“Setelah peralihan, teknologi yang seharusnya diterapkan dan mendapatkan perhatian lebih khusus karena keunikan jenis kandungan minyak yang ada di Blok Rokan. Apalagi pengalihannya ini seperti yang saya katakan sangat politis, karena Chevron juga masih punya minat untuk melanjutkan operasi Blok ini,” ujar Herman kepada Parlementaria di Pekanbaru, Riau, Senin (26/9/2022).

Dari eksplorasi di Blok Rokan, Pertamina sendiri memasang target 160 ribu barel per hari, padahal sebelum alih kelola, produktivitas dari Blok Rokan bisa mencapai 200 ribu barel per hari. Hal inilah menurut Herman harus dikejar oleh Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream pengelolaan Blok Rokan.

“Menjadi tantangan ke depan, pengeborannya harus lebih banyak. Karena di sini sumurnya tidak terlalu dalam, sehingga penggaliannya harus lebih banyak apalagi karakteristiknya berada di sela-sela batuan yang terpisah-pisah. Meskipun potensinya besar, namun terpisah-pisah, sehingga pengeborannya harus lebih banyak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Diketahui, Blok Rokan selama ini menjadi tumpuan lifting minyak Indonesia. Meskipun saat produktivitasnya hanya 20-30 persen dari lifting minyak nasional, tetap akan mampu menopang target lifting nasional yang diatas 700 ribu barel per hari.

“Oleh karena itu ini yang saya kira harus menjadi perhatian khusus. Targetnya sekarang adalah 160 ribu barel per hari dan sekitar 500 sumur baru. Kemudian prognosanya di sekitar 430-460 sumur. Ini harus terus didorong oleh negara agar betul-betul dapat meningkatkan lifting minyak nasional,” pungkasnya. (es/aha)

sumber: dpr

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir H Herman Khaeron MSI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Indramayu untuk terus berkembang dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron, saat kegiatan Sosialisasi Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022, di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Sabtu, 17 September 2022.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Tujuannya untuk mendorong UMKM dan perseorangan untuk mendaftarkan usahanya melalui pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

Herman Khaeron mengatakan, dalam kegiatan ini puluhan pelaku usaha UMKM dan perseorangan telah diberikan sosialisasi tentang informasi perizinan berusaha melalui OSS.

“Kitai ingin mendorong usaha skala ultra mikro untuk bisa meningkatkan skalanya. Caranya adalah dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB). Caranya sangat mudah dan gratis,” ujar Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini akan membuat pelaku usaha di daerah ini bisa memiliki legalitas usahanya. Melalui pelayanan perizinan OSS, bisa lebih mudah dan cepat,” kata Herman Khaeron.

Selain masalah perijinan, kata Hero, pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam masalah permodalan. Yaitu dengan ditunjuknya BRI sebagai holding bagi usaha ultra mikro, dengan anggota Pegadain dan PNM. Melalui dua lembaga ini maka akan lebih mudah dibandingkan kalau harus ke bank.

Ia juga secara pribadi akan mendukung pelaku usaha di Indramayu untuk tumbuh dan berkembang dengan berbagai program baik pendampingan, sosialisasi serta permodalan.

Hero berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Kementerian Investasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha di daerah untuk bisa mengurus NIB dengan cepat dan mudah. Jadi untuk legalitas usaha mereka bisa diperoleh dengan mudah.

Sementara itu, Direktur sistem layanan elektronik infrastruktur dan jaringan Kementerian investasi/BKPM RI, Mochamad Firdaus mengatakan layanan perizinan OSS ini sebenarnya sangat mudah. Di beberapa daerah, grafik penerbitan NIB melalui OSS juga terus meningkat.

Kemudahan dalam membuat perizinan terlihat dari grafik terbitkan nomor induk berusaha berdasarkan data dari Pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

“Kita terus dorong pelaku usaha di daerah untuk bisa memiliki NIB melalui OSS. Kita permudah caranya dan sistem dalam OSS juga dibuat dengan metode yang sederhana,” kata dia.

Di Kabupaten Indramayu sendiri, top bidang usaha yang melakukan perizinan masih didominasi oleh bidang usaha perdagangan eceran, perdagangan padi dan palawija.

Sementara itu di Kabupaten Indramayu, data pelaku usaha melalui OSS juga terintegrasi dengan pemerintah Kecamatan. Artinya, data pelaku usaha yang telah terdaftar melalui OSS dapat diakses oleh pemerintah Kecamatan, sehingga pemerintah Kecamatan bisa mengetahui jumlah pelaku usaha di wilayahnya masing-masing.

sumber: radarindramayu

Hero Ingatkan Pelaku UMKM untuk Inovatif dan Tingkatkan Daya Saing'

Anggota DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membina pelaku UMKM di Kota Cirebon.

Pembinaan pelaku UMKM tersebut, melalui kegiatan pemasyarakatan ponsultasi bisnis bagi wirausaha, Minggu (11/9/2022).

Herman Khaeron mengatakan, ancaman usaha kecil dan menengah semakin kencang tantangannya. Selama tidak melakukan inovasi, maka bisa tersaingi orang lain dan tekananpun akan semakin berat.

“Tingkat persaingan akan terus semakin keras. Oleh sebab itu, regulasi nasional juga perlu memproteksi pelaku usaha UMKM agar bisa bertahan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut juga mengingatkan, pembinaan pelaku UMKM sangat penting supaya yang kecil dan menengah semakin tumbuh besar, serta bisa bersaing.

“UMKM merupakan jangkar perekonomian nasional. Makanya melalui pembinaan akan dibantu akses dan penyelesaian masalah. Terlebih sistem perekonomian nasional adalah ekonomi pancasila yang berbasis masyarakat,” jelas dia.

Secara regulasi, kata Herman, ini harus ada untuk memproteksi agar pelaku UMKM semakin tumbuh menjadi lebih besar.

“Kalau dibiarkan saja akan membunuh terhadap usaha-usaha kecil. Tengok saja, pisang goreng hingga bakso sudah ada di toko-toko besar,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Herman, inovasi bagi pelaku UMKM harus dilakukan. Karena ini menyangkut hajat banyak orang.

“Kebijakannya harus sesuai realitas sosial. Kita juga harus memperkuat posisi usaha kecil menengah ini agar semakin kuat dan tangguh,” tuturnya.

Pembina Yayasan Mitra Sehati, dr Ratnawati mengatakan, banyak yang harus dibenahi agar pelaku UMKM terus berkembang.

“Hal yang harus diperbaiki selain rasa adalah kemasan hingga akses untuk menjangkau para UMKM. Jika produk sudah baik tetapi akses sulit, juga akan menghambat pertumbuhan UMKM,” katanya. (Aming)

sumber: citrust