Herman Khaeron: Anggaran Kementerian ATR Perlu Perhatian Khusus

Pengelolaan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang saat ini ada di tangan Kementerian Sosial, diusulkan untuk dikembalikan lagi kepada Bulog. Dengan demikian, Bulog bisa mengeluarkan stok beras di gudangnya dan menjalankan semua fungsinya, termasuk menyerap gabah petani.

Usulan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Dia menilai, usulan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk menyelamatkan masa depan Bulog. “Sebaiknya kalau mau menyelamatkan Bulog, BPNT-nya dikembalikan dikelola oleh Bulog. Silakan regulatornya tetap ada di Kementerian Sosial, baik untuk penetapan KPM (keluarga penerima manfaat), jenis pangannya, kawasannya, dan sebagainya. Tapi eksekutornya diserahkan ke Bulog,” tukas Herman, saat meninjau Gudang Bulog Pekandangan di Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Sabtu (4/1).

Herman mengatakan, jika pengelolaan BPNT di tangan Bulog, maka Bulog memliki kepastian untuk penyaluran beras yang diserapnya. Hal itu seperti yang berlaku saat program raskin/rastra, dimana Bulog memiliki kepastian untuk masuk dan keluarnya beras.

Namun setelah BPNT dikelola Kementerian Sosial, lanjut Herman, Bulog kesulitan mengeluarkan stok beras di gudangnya. Akibatnya, beras menumpuk karena ketiadaan program. Kondisi tersebut akan berdampak negatif karena beras yang disimpan lama di dalam gudang akan membuat kualitasnya jadi menurun.

“Disposal juga pasti banyak karena kualitasnya akan turun. (Beras) ada jangka waktu penyimpanannya. Kalau outlet-nya tersumbat, sirkulasinya juga tersumbat,” kata Herman.

Herman menambahkan, kondisi tersebut juga akan membuat Bulog kesulitan untuk melaksanakan fungsinya. Dia menyatakan, Bulog tidak akan bisa melaksanakan penugasannya sebagai buffer stock nasional, maupun sebagai stabilisator harga dan mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia.

“Apalagi menyerap gabah masyarakat. Padahal Bulog diposisikan untuk bisa mempertahankan harga keekonomisan di tingkat petani. Kalau dilepas bebas, yang menderita tetap petani,” kata Herman.

Herman menyatakan, usulan tersebut secara normatif sudah disampaikan kepada BUMN. Namun, dia mengaku belum ada rapat khusus untuk menangani BUMN di bidang pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Sub Divre Indramayu Safarudin, mengatakan, saat ini Bulog ditugaskan selama tiga bulan ke depan untuk menyalurkan beras program BPNT “Rencananya Januari ini sampai Maret (Bulog) menyalurkan beras medium,” kata Safaruddin.

Kendati demikian, lanjut Safaruddin, pengeluaran beras dalam program BPNT dan Rastra jauh berbeda. Dalam Rastra, beras yang disalurkan sebulannya bisa mencapai 2.500 ton. Sedangkan dalam program BPNT, beras yang dikeluarkan rata-rata sebulannya hanya mencapai 450 ton.

Safaruddin mengungkapkan, penyaluran beras Bulog untuk program BPNT pada Januari – Maret sangat dibutuhkan. Hal itu untuk mengurangi stok beras yang tersimpan di gudang Bulog sehingga Bulog bisa menghadapi masa panen yang diperkirakan mulai terjadi pada April.

“Kalau tidak ada penyaluran melalui BPNT, stok kita masih tertahan di gudang,” terang Safaruddin.

Adapun stok beras yang dimiliki Bulog Indramayu per Jumat (27/12) mencapai 55.130 ton. Cadangan beras sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Indramayu dua tahun ke depan.

Stok tersebut tersimpan di delapan gudang Bulog yang ada di Kabupaten Indramayu. Stok yang dimiliki Bulog Indramayu itu merupakan salah satu stok terbanyak di Jabar. “Stok yang ada itu bisa memenuhi kebutuhan di Kabupaten Indramayu hingga dua tahun ke depan,” tandas Safaruddin.

sumber: republika

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron meminta wacana ekspor benih lobster dikaji kembali. Herman mengaku mengapresiasi sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menggulirkan wacana ini.

“Saya sebetulnya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri KKP Edhy Prabowo yang mengkaji kembali persoalan pelarangan terhadap pengambilan benih lobster,” ujar Herman saat dihubungi, Ahad (15/12).

Herman menilai dibukanya kembali ekspor benih lobster akan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang selama ini berusaha di sektor tersebut. “Begitu ekspor dibuka, memang jadi pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat,” ucap Herman.

Meski begitu, Herman juga meminta pemerintah mengkaji secara matang sebelum membuka kembali ekspor benih lobster. Herman mengaku sejak lama mengusulkan kajian yang mendalam mengenai benih lobster.

“Pelarangan semestinya dimanfaatkan. Kalau bisa dibudidayakan itu, semestinya ini bisa menjadi peluang,” kata Herman.

Herman mengatakan apabila kebijakan ekspor benih lobster hanya memberikan nilai tambah bagi negara lain, lebih baik dibudidayakan dalam negeri.

“Saya berpikir Pak Edhi mencabut larangan itu tetapi dibudidayakan dalam negeri sehingga bagi pengambil benih lobster bisa menjadi pendapatan. Bagi negara dan pengusaha bisa menjadi nilai tambah dalam negeri,” ungkap Herman.

Herman berharap adanya kajian mendalam tentang persoalan ini. Termasuk ketentuan yang ketat apabila kebijakan ekspor benih lobster kembali dibuka. Herman mengatakan DPR tentu akan melakukan pembicaraan dengan Menteri KKP mengenai hal ini.

“Harus dikaji ulang dulu apakah ekspor dengan ketentuan yang lebih ketat, ini kan masih wacana,” kata Herman menambahkan.

Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

sumber: republika

Komisi II Akan Perkuat Sisi Administratif dan Yuridis BPN

Komisi VI DPR RI merekomendasikan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus ( pansus) untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dilansir dari Antaranews, hal tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019). “Komisi VI merekomendasikan untuk membentuk panja atau pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima.

Sebelumnya, usulan pembentukan pansus atau panja dilontarkan beberapa anggota Komisi VI DPR seperti Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan dan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. “Kita harus membentuk panja karena tidak mungkin tidak membentuk panja dan itu bisa tertutup, namun pendalaman bisa lebih detail,” kata Rieke.

Rieke mengatakan pembentukan pansus tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Asuransi Jiwasraya namun juga secara otomatis menyelamatkan para nasabah yang menjadi korban. “Jika nasabah tidak diselamatkan, maka itu bukan menyelamatkan Jiwasraya namanya. Bagaimana menyelamatkan hak nasabah dan hak negara?” katanya.

Sedangkan, Herman Khaeron menuturkan pembentukan panitia tersebut sangat penting sebab kasus ini harus diselesaikan bersama. “Saya setuju dibentuk panja, jika memang ada keputusan politik, ayo kita putuskan bersama karena ini sudah salah sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Hexana Tri Sasongko menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan perusahaan BUMN itu sebesar Rp 32,89 triliun. Baca juga: Jiwasraya Pastikan Tak Bisa Lunasi Pembayaran hingga Desember Ini Hexana melanjutkan pihaknya juga tidak mampu membayar klaim jatuh tempo pada akhir 2019 yang senilai Rp 12,4 triliun karena saat ini Jiwasraya masih mengalami tekanan likuiditas dan belum terjadi perbaikan kondisi.

“Saya mohon maaf kepada nasabah karena tidak bisa memberi tanggal kepastian kapan pembayaran dilakukan sebab ini ada pada korporasi action-nya,” katanya. Selain itu, Komisi VI DPR turut menyarankan penyelesaian masalah Jiwasraya melalui jalur hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap Direksi PT Asuransi Jiwasraya periode 2013-2018 hingga ada kejelasan kasusnya. Kemudian, meminta kepada Asuransi Jiwasraya untuk membuat rencana strategis terkait penyelesaian masalah ini.

sumber: kompas

Akademisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat, pembangunan infrastruktur secara masif mengancam ketahanan pangan Indonesia. Hal itu terlihat dari lahan pertanian yang terus berkurang.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mencatat, ada banyak konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur. “Apalagi infrastruktur banyak (dilakukan) di Pantai Utara (Pantura) yang memiliki banyak lahan pertanian,” kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri’ di Jakarta, Senin (21/10).

 

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kata dia, akan menciptakan efek berganda. Keberadaan infrastruktur ini dapat mendorong pembangunan di kawasan tersebut. Di satu sisi, luas lahan padi menurun lantaran banyak perusahaan membangun pabrik.

Padahal, ia mencatat lahan pertanian di Indonesia hanya berfokus di Pulau Jawa. Sekitar 13% dari total luas lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian. Lalu, sekitar 5% di antaranya berada di Pulau Jawa. Karena itu, ia berharap konsentrasi lahan padi di Jawa dapat ditekan. Lagipula, menurutnya daratan di Sumatera dan Kalimantan lebih luas ketimbang Jawa. Selain itu, menurutnya penyebab luas lahan padi menyusut adalah fragmentasi lahan. Hal ini terjadi karena pemilik mewariskan sebidang tanahnya kepada lebih dari satu ahli waris saja. Di Jepang, hanya boleh diberikan kepada satu ahli waris.

Belum lagi, Indonesia berpotensi mengalami kekeringan lahan. Karena itu, ia usul agar lahan rawa dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menanam padi. Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR RI Herman Khaeron. “Ada infrastruktur jalan, jembatan, bandara, terminal, stasiun, rel kereta api, dan jalan tol yang menghabiskan kawasan pangan,” kata dia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luasnya sekitar 7,1 juta hektare. Luas itu turun dibandingkan 2017 yang masih 7,75 juta hektare. Kepala BPS Suhariyanto pun mengatakan, penurunan luas lahan tersebut dipengaruhi oleh konversi lahan sawah.

sumber: katadata

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI berpandangan, poin tentang Pengadilan Pertanahan urgen untuk dimasukkan dalam RUU Pertanahan. Namun, Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron memastikan, hal itu akan dilakukan dengan mengelaborasi berbagai pandangan yang diberikan Mahkamah Agung (MA).

“Tentu harus mengelaborasi dengan berbagai hal yang disampaikan oleh MA, agar tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,” ujar  Herman usai memimpin Rapat Konsultasi Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan jajaran Mahkamah Agung RI, di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Dalam Rapat Konsultasi yang membahas seputar pasal-pasal khusus tentang pembentukan Pengadilan Pertanahan itu, MA memberikan respon bahwa ada banyak pasal dan norma yang harus disinkronisasikan. Lebih lanjut, MA juga memberikan pandangan dari pasal dan norma yang sudah disepakati dalam Panja RUU Pertanahan, dimana ada banyak aspek yang jadi bahan pertimbangan.

Herman menambahkan, berbagai pasal dalam RUU Pertanahan itu harus ditempatkan dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “Tentunya, dalam rapat Panja selanjutnya akan kami tinjau kembali dan kemudian dielaborasi supaya betul-betul apa yang menjadi pandangan para hakim MA, akan menempatkan pasal-pasal yang tidak bertentangan dalam aplikasinya,” pungkas legislator Partai Demokrat ini. (pun/sf)

sumber: dpr

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah terlebih dahulu mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR RI. Sebab, meskipun sudah ramai diberitakan dan menjadi konsumsi publik, Herman menegaskan, DPR RI belum menerima selembar surat apapun terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta.

“Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR, lalu dibahas. Itu proses yang benar, karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang,” ujar Herman, sebagaimana dikutip Antara, Jumat (23/8/2019). Pembahasan bersama DPR, lanjut Herman, adalah demi kematangan konsep pemindahan itu sendiri.

Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sederhana. Bukan hanya kantor yang berpindah, namun juga manusia. Kesiapan infrastruktur beserta penunjangnya di ibu kota baru pun harus dipikirkan matang-matang.

Semisal keberadaan rumah sakit, sekolah, akses pangan hingga tempat tinggal. “Jadi tidak sederhana dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya harus diketok di DPR,” ujar Herman yang merupakan politikus Partai Demokrat itu.

Bahkan, kalau perlu diadakan jajak pendapat kepada masyarakat. Apakah masyarakat setuju dengan pemindahan ibu kota ini atau sebaliknya. Setelah matang serta disepakati, barulah dibahas rancangan undang-undang pemindahan ibu kota sebagai dasar hukum pemerintah melaksanakan programnya tersebut.

Di sisi lain, Herman menilai bahwa saat ini Indonesia sedang dihadapi masalah yang lebih penting, yakni stagnasi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Situasi ekonomi global pun sedang kurang baik. Diprediksi terjadi penurunan perekonomian global, khususnya Asia sehingga mau tidak mau Indonesia mesti waspada dan fokus di bidang ketahanan ekonomi nasional.

sumber: kompas

DPR Berikan Warning kepada Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR RI dari Komisi II, Herman Khaeron meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kalitim). Pasalnya, menurut anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat itu pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Apalagi, di tengah-tengah lesunya kondisi ekonomi dunia saat ini. “Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi,” kata Herman saat dihubungi, Kamis (22/8/2019).

Herman meminta pemerintah memikirkan juga ihwal pemindahan para staf pemerintah bilamana wacana pemindahan ibu kota jadi direalisasikan. Menurutnya, memindahkan begitu banyak staf pegawai pemerintahan bukanlah hal yang main-main. Dirinya mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan hunian para pegawai di ibu kota baru itu.

Belum lagi, lanjut Herman, masalah kesediaan pangan juga patut dipertanyakan. Apakah sudah mencukupi bila akan dilakukan pemindahan ibu kota.

“Dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya?” tanya Herman.

Dibahas Dulu di DPR

Herman meminta pemerintah jangan gegabah melakukan pemindahan ibu kota tersebut. Menurutnya, seharusnya wacana tersebut di bawa dulu ke DPR guna dirundingkan bersama.

“Sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya harus diketok di DPR,” tegas Herman.

Herman juga meminta supaya dilakukan jejak pendapat terkait wacana itu. Hal itu mengingat 70 persen penduduk Indonesia ada di Jawa. Menurutnya, jangan sampai pemindahan ibu kota ini akan membebani pelayanan publik di Jawa karena anggaran dialihkan ke pembangunan ibu kota baru.

“Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” pungkas Herman. [ded]

sumber merdeka

Komisi II Godok Perbaikan Sistem Pilkada Serentak 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sanggup mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pada September nanti sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan perumusan dan sinkronisasi RUU itu sudah rampung.

“Spiritnya sudah sama antara Presiden dan DPR untuk menyelesaikan RUU ini,” kata Herman kepada Tempo, Kamis, 15 Agustus 2019.

Herman mengatakan, RUU Pertanahan akan segera diputuskan di Panja, kemudian diambil keputusan di tingkat I (komisi) dan II (paripurna).

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui masih ada sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan yang dibahas secara intensif. Namun, dia pun mengaku optimistis RUU tersebut bisa rampung di masa sidang DPR yang akan datang.

“Apresiasi pada ketegasan Presiden terhadap RUU Pertanahan. Kami optimis bisa selesai masa sidang ini,” kata Mardani kepada Tempo, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi sebelumnya meminta agar RUU Pertanahan dapat rampung sebelum masa pemerintahan periode pertama berakhir. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil seusai rapat kabinet di Istana Merdeka pada Senin lalu, 12 Agustus 2019.

sumber : todayline