Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron prihatin dengan kesejahteraan petani yang kini terus merosot. Kontras dengan importir pangan yang terus meraup untung di tengah penurunan produksi pangan.

“Kasihan petani Indonesia. Di saat musim panen dan produksi bagus, harga jatuh. Harga komoditasnya dibatasi HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” katanya, kemarin.

Herman lalu menyoroti harga kedelai yang melonjak tinggi saat perajin tahu dan tempe butuh pasokan yang mayoritas diimpor dari Amerika Latin ini. Dia juga menyebut harga bahan pokok seperti bawang merah menurun drastis akibat produksi berlebih, karena banyak daerah tengah panen raya. Dia pun bertanya, di mana kehadiran negara saat dibutuhkan para petani.

“Nasib petani tidak sebaik importir yang setiap saat dapat meraup untung sebesar-besarnya. Saat ini harga bawang merah anjlok. Padahal, kedelai impor naik. Mendag (Menteri Perdagangan) ke mana,” heran politisi senior Partai Demokrat ini.

Sementara Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menilai, penyebab kenaikan harga kedelai saat ini karena permintaan di pasar dunia yang cukup tinggi. Kondisi ini pula yang menyebabkan harga kedelai melejit. Sehingga berdampak pada terhentinya produksi perajin tahu dan tempe.

“Sekarang harga kedelai 13 dolar AS per bushel (gantang-red). Harga ini harga tertinggi dalam enam tahun terakhir,” kata Lutfi.

Selain itu, tingginya harga kedelai juga akibat terganggunya produksi di negara-negara penghasil kedelai dunia. Negara-negara Amerika Latin yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai mengalami gangguan cuaca. Ditambah lagi aksi mogok kerja di sektor distribusi dan logistik. Sedangkan permintaan kedelai di pasar dunia juga melonjak tajam.

Negara yang memasok kedelai cukup besar, kata Lutfi, adalah China, untuk kebutuhan pakan ternak mereka. Lutfi mengungkapkan, pada 2019-2020 China mengalami wabah flu babi, yang menyebabkan banyak kematian hewan ternak mereka.

“Jadi hari ini mereka memulai ternak babi lagi dengan jumlah sekitar 470 juta. Yang tadinya makanannya tidak diatur, hari ini makanannya diatur. Karena makanannya diatur tiba-tiba karena babi yang besar ini hampir dua kali lipat, permintaan kedelai dari China kepada Amerika Serikat dalam kurun waktu yang singkat,” katanya.

Anggota DPR ke Risma: Jangan Bayangi Kerja Anies Baswedan di Jakarta

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menyoroti aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) yang menemukan tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Ia menilai ada intensi politik dari aksi blusukan Risma.

“Saya masih mengira bahwa cara Bu Risma di Surabaya akan diterapkan, karena ada tujuan politiknya,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (8/1/2021).

Herman mengatakan seharusnya Mensos Risma bisa membuat kebijakan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan sosial bangsa. Menurutnya, Risma semestinya tidak membayangi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sejatinya Mensos melahirkan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan sosial di seluruh Indonesia,” ucap Herman.

“Kesejahteraan, kesenjangan, hak-hak dasar masyarakat, apalagi besar sekali dampak COVID-19 terhadap sendi kehidupan sosial ke masyarakat, itu yang mestinya menjadi kerja pemerintahan Bu Risma, bukan membayangi kerja Anies Baswedan di Jakarta,” sambungnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PD itu menyebut tunawisma merupakan salah satu permasalahan sosial di kota besar. Ia mengatakan masyarakat akan menemukan tunawisma di mana saja.

“Terkait temuan tunawisma, di manapun akan ketemu, ya itulah salah satu permasalahan sosial saat ini, apalagi di kota-kota besar, meski masih ramai dipersoalkan kebenarannya,” ujarnya.

sumber: detik

BPOM Setujui Vaksin Sinovac, Anggota DPR Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan

Jakarta – BPOM telah memberikan izin edar emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin COVID-19 Sinovac. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, mewanti-wanti jangan sampai ada penyimpangan dalam proses vaksinasi.

“BUMN harus menjalankan tugas ini dengan baik, dan jangan ada penyimpangan,” ujar Herman, kepada wartawan, Senin (11/1/2021).

Herman mengatakan vaksin ini merupakan upaya pemerintah dalam memerangi COVID-19. Terlebih vaksin ini telah melalui tahapan pemeriksaan di MUI dan BPOM.

“Tentu jika semua tahapan sudah ditempuh dan pemerintah sudah yakin tidak ada masalah dengan vaksinnya, ini adalah upaya pemerintah, semoga efektif,” kata Herman.

Herman berharap vaksin dapat berjalan dengan efektif meski terdapat efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah harus tetap memantau masyarakat meski nantinya vaksin telah diberikan.

“Jika pemerintah sudah menjamin, kita lihat saja realitasnya, semoga efektif. Oleh karenanya, pemerintah harus memonitor masyarakat yang divaksin agar tetap terjamin kesehatannya,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, BPOM telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Hal itu mengingat situasi pandemi belum menunjukkan penurunan.

“Memperhatikan kondisi tersebut dan merespons kebutuhan percepatan penangan COVID-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan emergency use authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan emergency use authorization ini dilakukan oleh semua Otoritas Regulatori Obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19,” kata Penny dalam jumpa pers, Senin (11/1).

sumber: detik

Herman Khaeron : RUU Pancasila Harus Merujuk pada TAP MPRS XXV Tahun 1966

Anggota Komisi VI DPR RI, mengunjungi kantor PT Permodalan Nasional Madani Cabang Indramayu. Dalam kunjungannya, Herman Khaeron, mengapresiasi pelayanan PNM terhadap nasabah, terlebih saat masa pandemi covid-19. Bahkan, wakil rakyat dari fraksi Demokrat ini, mendorong PNM untuk memperluas sektor pelayanan UMKM.

 

sumber: radarcirebon

Komisi II Godok Perbaikan Sistem Pilkada Serentak 2020

Banyaknya investasi dari negeri China di Indonesia yang selama ini dibangga-banggakan sebagian elit politik nasional ternyata tak banyak faedahnya buat rakyat. Pasalnya, manfaat dari investasi itu tidak menyebar ke rakyat Indonesia, melainkan kembali kepada negeri tirai bambu itu.

Salah satu yang kritis menyoroti hal itu adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Untuk apa investasi China jika sumber daya alam disediakan Indonesia, mesin dan peralatan China, dan tenaga kerja China,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (10/8).

Selain itu, anggota Komisi VI DPR ini juga menekankan bahwa tak jarang nilai tambah dari investasi itu diambil oleh China. Begitu juga dengan keuntungan investasi yang mengalir ke negeri berhaluan komunis tersebut.

Sementara Indonesia, sambung, ketiban sial karena harus menanggung masalah kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali dijadikan pasar atas produk hasil investasi tersebut.

“Ruwet,” tutupnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Pada Sabtu (8/8) lalu, ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang.

Sebanyak 325 TKA China tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang. Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI.

Selanjutnya para TKA tersebut akan menjalani masa karantina selama 14 hari di Bintan untuk memastikan tidak terpapar Covid-19

sumber: rmol

Konflik Kepemimpinan BP Batam Harus Segera Diakhiri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menguji keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait prioritisasi pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pemerintah perlu memiliki pertimbangan matang dalam menentukan prioritas pembahasan SNI.

“Memang terkait SNI harus melalui pertimbangan yang memadai. Mana yang lebih penting, pemerintah harus menetapkannya secara terukur,” ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, dia menyatakan pembahasan SNI merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya seharusnya pembahan SNI dibahas dan diputuskan bersama DPR.

Namun, dia menyatakan bahwa hingga saat ini DPR belum dilibatkan dalam pembahasan SNI produk HTP tersebut. Menurutnya, DPR baru akan dilibatkan melalui Rapat Kerja dengan Kemenperin.

“Kami juga akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara. Kami akan tanyakan hal itu pada saat raker,” katanya.

Komisi VI, lanjutnya, juga telah meminta laporan atas penyusunan standarisasi dari Kemenperin maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan itu.

“Nanti pasti dilaporkan kalau sudah matang [pembahasan standarisasi], mungkin belum matang di pemerintah,” tandas Herman.

Sebelumnya, Kemenperin telah menetakan HTP sebagai salah satu pembahasan SNI prioritas. Padahal produk itu masih terbilang baru dan belum digunakan secara luas seperti vape.

Kemenperin menyatakan pembahasan SNI untuk HTP dinilai lebih mudah dibandingkan vape. Pembahasan itu ditargetkan rampung pada tahun ini, sementara pembahasan untuk vape baru akan dibahas pada 2021.

sumber: bisnis

Komisi II Akan Dalami Masalah Perlindungan Data Pribadi

DPR akan memanggil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan SNI produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengungkapkan, saat ini DPR belum dilibatkan dalam pembahasan SNI produk HTP tersebut. Rancangan standarisasi itu masih digodok di tingkat pemerintah.

“Memang terkait SNI harus melalui pertimbangan yang memadai. Mana yang lebih penting, pemerintah harus menetapkannya secara terukur,” ujar Herman saat dikontak wartawan, Selasa (7/7).

Kemenperin memprioritaskan pembahasan SNI HTP. Padahal, produk HTP masih terbilang baru dengan jumlah konsumen yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan vape. Malah vape yang dikesampingkan.

Alasan Kemenperin, pembahasan SNI untuk HTP dinilai lebih mudah dibandingkan vape. Rencananya, SNI untuk produk HTP bisa rampung pada tahun ini, dan pembahasan standarisasi untuk vape akan dibahas di tahun depan.

Herman menjelaskan, pembahasan SNI dalam persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang mendasar dan bernilai strategis, seharusnya dibahas dan diputuskan bersama DPR.

Kami juga akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara,” tuturnya.

Herman menambahkan, Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, UMKM dan standarisasi nasional ini akan meminta penjelasan Kemenperin itu saat ada agenda Rapat Kerja (Raker). “Nanti kami tanyakan pada waktu Raker,” beber politisi Demokrat ini.

Komisi VI akan terlebih dulu meminta laporan atas penyusunan standarisasi itu apabila sudah dirampungkan Kemenperin maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). “Nanti pasti dilaporkan kalau sudah matang (pembahasan standarisasi), mungkin belum matang di pemerintah,” tandas Herman. [OKT]

sumber: rmol

Partai Demokrat meluruskan anggapan publik yang seolah partai berlambang mercy absen dalam menyikapi keberadaan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Politisi Demokrat Herman Khaeron menegaskan sikap Demokrat sudah jelas, yaitu tidak akan menerima pembahasan RUU HIP lantaran ada upaya untuk menggeser ideologi Pancasila. “Demokrat bukan abstain tapi menolak RUU HIP menjadi inisiatif DPR,” tegas Herman singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).

Partai Demokrat, sambungnya, meminta anggota dewan untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang kontra terhadap RUU HIP tersebut. Terlebih sejumlah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tegas menyampaikan penolakannya. 

“Sangat diperlukan untuk melihat dan mendengarkan berbagai pndangan dan suara-suara yang muncul di tengah masyarakat. Karena ini menyangkut dasar, falsafah dan sendi-sendi kehidupan berbangsa,” katanya. Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, dalam RUU HIP terdapat pedoman bagi masyarakat berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggaraan menyusun perencanaan, rumusan, harmonisasi, sinkronisasi terhsdap kebijakan nasional Anggota Komisi VI ini mempertanyakan bahwa sebuah ideologi tidak memerlukan pedoman.

“Apakah sebuah ideologi, butuh haluan atau pedoman? Bukankah ideologi itu sumber utama dari haluan negara? Kalaupun harus ada haluan ideologi, apakah selama ini sejak NKRI merdeka tidak memiliki haluan tersebut?” tegas Herman menyudahi.

sumber: rmol


Terkait Kondisi UMKM Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19, Anggota Komisi Enam DPR RI Menilai Perlu Adanya Koordinasi Dari Hulu Ke Hilir Dengan Seluruh Pihak Terkait.

NARASUMBER : HERMAN KHAERON Anggota Komisi VI DPR RI / FP-D / Dapil JABAR VIII

 

(TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – SETJEN DPR RI) Live Streaming : www.dpr.go.id Twitter : @DPR_RI FB : DPR RI Youtube : DPR RI