Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron ikut menyoroti rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa tidak adil rasanya pemerintah memasukkan 500 TKA di tengah situasi seperti sekarang ini.

“Di tengah banyak PHK, tentu tidak adil rasanya. DPR harus bersuara terkait 500 TKA, dan mungkin masih banyak lagi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Herman menyampaikan pendapat saat Rapat Paripurna Ke -14 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2024, Selasa (5/5).

Herman mengajak DPR bersuara di tengah banyaknya PHK. Karena dia yakin bahwa banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan.

“Yang tentu harus didorong dan diberikan ruang cukup untuk bekerja lebih baik lagi dibandinh ruang pekerjaan yang diambil oleh tenaga kerja asing,” ujar Herman.

Sebelumnya, sejumlah kalangan juga mengkritik rencana kedatangan TKA asal Tiongkok itu. Salah satunya disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli secara tegas mendukung langkah Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulkarnain, yang akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari, untuk kunjungan tenaga kerja asing (TKA) selama masa pandemic covid-19.

Hal ini terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) di masa pandemi Covid-19.

sumber: jpnn

Kemenkop UKM Diminta Perkuat Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diminta untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam.

Hal ini untuk memperkecil kasus gagal bayar seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) tidak lagi terulang pada masa mendatang.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan, Kemenkop UKM seharusnya memiliki sistem data seperti halnya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

“Saya meminta, Kemenkop UKM membuat dasar hukum yang lebih kuat mengenai pengawasan eksternal yang jauh ini belum terakomodir. Selain itu, harus ditelurusi berkaitan dengan pihak mana afiliasi usaha Indosurya harus didalami. Lalu, kita bisa undang afiliasinya tersebut. Tujuannya, yang penting kita bisa memfasilitasi agar para nasabah ini hak-haknya bisa kembali,” ujar Herman, dikutip dpr.go.id, Sabtu, 9 Mei 2020.

Herman mendorong agar segera diadakannya rapat dengan pihak Kemenkop UKM serta jajaran pengurus KSP Indosurya atau Indosurya Simpan Pinjam. Salah satu tujuannya untuk melihat kondisi keuangan terbaru koperasi ini.

Dengan demikian bisa diukur kemampuan KSP Indosurya/Indosurya Simpan Pinjam untuk mengembalikan dana nasabah.

“Jika tidak ditemukan aset likuid senilai dana nasabah, maka bisa ada opsi penyitaan aset-aset milik koperasi. Hasilnya, bisa digunakan untuk mengembalikan dana nasabah. Kami menegaskan, kasus gagal bayar ini tetap akan dikawal,” kata Politikus Partai Demokrat itu.

sumber: medcom.id

Baca juga:

Hero Center Berikan Bantuan Sembako ke Keluarga Inah Warga Pesantren Kalijaga

Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Hero Center Berikan Bantuan Sembako ke Keluarga Inah Warga Pesantren Kalijaga

Anggota DPR RI Herman Khaeron pada Sabtu (25/4) melalui tim Hero Center Cirebon memberikan bantuan sembako kepada keluarga Inah warga RT/RW 02, Kampung Pesantren, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yang kurang mampu.

Tim Hero Center datang diantar ketua RT setempat dan melihat secara langsung kondisi Inah sekeluarga yang harus hidup berhimpitan dalam rumah kecil dengan 5 orang.

“Saat ini kita harus lebih peka lagi atas kondisi saudara-saudara kita yang kurang mampu dan membutuhkan. Saya pribadi dan Partai Demokrat akan selalu siap untuk membantu warga yang membutuhkan. Saya siap dan Demokrat pun siap untuk rakyat,” ujar Herman Khaeron.

Sementara itu, Akhmad Rifai, Ketua RT/RW 02, Kampung Pesantren, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon membantah bahwa warganya tersebut mengalami kelaparan.

“Berita di media massa yang mengatakan
bahwa ibu Inah sekeluarga kelaparan hingga makan nasi aking dan mandi menggunakan air hujan sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Diungkapkan Rifai, sehari-hari keluarga Inah makan diberi suaminya. Bahkan menurutnya, sering ada yang memberikan makanan.

“Ibu Inah punya keterbelakangan mental jadi susah diatur. Jadi saya tekankan lagi bahwa keluarga Ibu Inah tidak mengalami kelaparan,” pungkasnya. (rdh)

sumber: radarcirebon

Baca juga:

Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

 

Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Jakarta – Terkait masih mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR asal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut PT Pertamina (Persero) tengah dilanda dilema. Lho?

“Kalau merujuk pada formula, semestinya harga sudah turun. Tetapi memang kondisi pertamina sedang mengalami triple shocks, yaitu harga minyak mentah yang anjlok, permintaan BBM menurun, dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tegasnya, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Alhasil, lanjut Herman, penurunan harga BBM di tanah air menjadi terhambat. Padahal, daya beli rakyat saat ini, mengalami pelemahan sebagai dampak Pandemi COVID-19. Seharusnya, pemerintah memikirkan untuk menurunkan harga BBM. “Mungkin ini (triple shocks) menjadi penghambat diturunkanya harga BBM,” kata Herman.

Sebelumnya, Sekjen GNPF-Ulama, Edy Mulyadi merasa heran dengan masih mahalnya harga BBM di Indonesia, padahal harga minyak dunia sudah terjun bebas. “Harga minyak dunia sudah terjun. Sejumlah negara sudah berkali-kali menurunkan harga BBM. Di Amerika saja, harga BBM setara premium hanya Rp2.500 per liter. Sementara di malaysia, BBM selevel pertamax cuman Rp4.420 per liter. Indonesia kok masih mahal?” tegasnya, Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Kalau dilakukan perbandingan, lanjut mantan wartawan senior itu, harga BBM di Indonesia tergolong sangat mahal. Akibatnya, kantong rakyat Indonesia terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan BBM. “Dalam dua bulan, rakyat Indonesia kelebihan bayar Rp13,75 triliun dari BBM yang kemahalan,” paparnya.

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Tegas sekali Edy menyebut rezim Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. “Sampai kapan penguasa dan Pertamina terus menerus merampok rakyat. Kalau memang tidak bisa membantu, jangan menyusahkan apalagi mendzalimi,” tegas Edy.

Selanjutnya dia berpesan begini. “Jabatan dan kekuasaan yang kalian banggakan, pada saatnya akan berakhir. Takutlah kalian dengan azab Allah yang tak hanya di dunia tapi di akhirat,” pungkas Edy. [ipe]

sumber: inilah

Baca juga:

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa jantung ekonomi adalah perbankan. Oleh karenanya perbankan dilarang sakit atau kolaps. Menurutnya, kalau perbankannya sakit tentu sektor-sektor lainnya juga akan sangat terganggu.

Demikian dikatakan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat secara virtual antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut. PT. BRI (persero) Tbk, Dirut. PT. BNI (persero) Tbk, Dirut. PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dan Dirut. PT. BTN (persero) Tbk, Kamis (30/4/2020).

“Dari berbagai referensi yang coba saya rangkum, persoalannya memang bertumpu pada persoalan perbankan. Belum lagi kalau kita turun kedalam urusan yang lebih afirmatif yaitu masalah UMKM dan koperasi. Saat ini ada beberapa koperasi yang sudah kolaps dan para nasabahnya dalam posisi kebingungan,” ucap Herman.

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Dikatakannya, UMKM yang sebagian besar  dibinanya juga sudah tutup akibat daya beli masyarakat yang saat ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Persoalan dasarnya, sampai kapan Covid-19 ini akan berlangsung dan masa tanggap darurat ini bisa selesai. Kapan ekonomi dunia akan tumbuh, karena biar bagaimanapun sektor perbankan dipengaruhi oleh ekonomi dunia.

“Kalau seluruh sektor yang ada bertumpu pada perbankan, lantas bagaimana perbankan mempersiapkan diri, selain meminta pemenuhan kebutuhan likuiditas yang bertumpu pada dana pemerintah dan BUMN yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Herman juga menyoroti tentang berbagai penurunan ekonomi yang terjadi diberbagai sektor lainnya. “Ekonomi kita saat ini sedang mengalami penurunan dan persoalannya juga sangat kompleks, yang bukan hanya akibat dampak Covid-19. Oleh karenanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus memiliki strategi dan roadmap yang cukup untuk bisa menyongsong kedepan,” imbuhnya.

Misalnya, tambah Herman, dengan tren konsumsi rumah tangga yang menurun, maka artinya ada kemampuan produksi yang menurun akibat dari konsumsi rumah tangga yang menurun. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap sektor perbankan.

Selain itu impor juga meningkat sedangkan sisi ekspornya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu juga akan berpengaruh pada kemampuan produksi perusahaan yang membutuhkan kehadiran industri perbankan.

“Daya saing saat ini juga menunjukkan penurunan. Ketika daya saing menurun maka tingkat efektifitas pada setiap industri juga pasti menurun. Belum lagi persoalan di desa-desa yang diharapkan jadi triger terhadap pembangunan ekonomi di desa, saat ini juga tidak pernah jelas arah dan kebijakannya. Saya mengkritisi persoalan dana desa ini terkait dengan sektor perbankan,” tandas legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia juga mengatakan, kurangnya perlindungan pemerintah terhadap konsumen dapat menimbulkan beberapa ekses yang sangat berpengaruh pada sektor industri. “Saya melihat, antara sektor industri yang potensial loose dengan yang berpotensial winner berbanding berat terhadap potensial loose,” kata Herman.

Hampir seluruh BUMN meminta keringanan atau penundaan terhadap pembayaran bunga atau pokok. “Sehingga apabila perbankan meminta dukungan lanjutan yang dibutuhkan dalam mempertahankan industri perbankan, salah satunya adalah pemenuhan likuiditas, lalu bagaimana pengaruhnya pada situasi perusahaan yang sekarang ada,” ungkapnya. (dep/es)

sumber: dpr
Baca juga:

[Video] DPR Apresiasi Dan Dukung Penguatan TVR Parlemen

Dampak pandemi Corona (Covid-19) telah membebani perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. Pemerintah pun memberikan sejumlah insentif, salah satunya insentif tagihan listrik untuk pelanggan golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA subsidi.

Sekitar 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA mendapatkan gratis tarif listrik dan sekitar 7 juta pelanggan rumah tangga 900VA bersubsidi mendapatkan diskon tarif 50% untuk bulan April, Mei dan Juni.

Sejumlah kalangan meminta supaya insentif tersebut diperluas untuk golongan rumah tangga lainnya maupun untuk segmen binis dan industri.

Namun, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta supaya pemerintah berhati-hati jika ada perluasan insentif di sektor energi.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, dalam rapat kerja yang digelar Komisi VI, Kementerian Perindustrian menyampaikan 19 usulan paket stimulus dan kebijakan tambahan sektor industri. Herman bilang, stimulus tersebut memang menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menentukan prioritas dalam situasi krisis seperti sekarang.

Tapi, ia meminta supaya pemerintah tetap memperhatikan kondisi BUMN yang terkait dengan pemberian insentif seperti BUMN di sektor energi. Khususnya yang terkait dengan tarif listrik di PT PLN (Persero) dan harga gas di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN).

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor dan korporasi lainnya, semisal pembelian gas dari PGN yang minta dipatok pada nilai tukar Rp. 14.000 per dolar AS, keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN. Ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” terang Herman lewat pesan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (7/4).

Menurut Herman, insentif untuk golongan 450 VA dan 900 VA subsidi saat ini sudah tepat untuk meringankan masyarakat di tengah kondisi seperti ini. Mekanisme yang disiapkan pemerintah dinilai juga sudah tepat dengan mempersiapkan kompensasi kepada PLN.

Ia bilang, apabila ada perluasan insentif termasuk untuk segmen industri, pemerintah juga harus mempersiapkan mekanisme kompensasi. Hal itu berlaku baik untuk tarif listrik bagi PLN maupun harga gas bagi PGN.

“Insentif kepada industri gak ada masalah, selama ada kompensasi dari pemerintah. Kalau tidak ada, PLN dan PGN akan rugi karena saat ini pun mereka terdampak (Covid-19),” tandas Herman.

Menurutnya, jika ada insentif kepada pelanggan atas kebijakan pemerintah, maka hal itu berarti ada penugasan dari pemerintah kepada BUMN terkait. Hal itu harus dihitung dan idealnya ada penggantian dari pemerintah. Yang terpenting, sambungnya, pemerintah harus cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi Covid-19.

“Supaya dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh. Yang kita juga belum tahu sampai kapan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” tutup Herman.

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, mewabahnya virus corona di Indonesia telah berimbas ke kondisi perekonomian. Akibatnya, terjadi pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat. “Selain kehidupan sosial yang terdampak, sektor ekonomi tertekan, nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, dan sektor industri terganggu, situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam,” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

Atas dasar itu, lanjut Herman, pemerintah perlu memberikan stimulus yang menguntungkan semua pihak. Menurut dia, pilihan stimulus tak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya. Pasalnya, jika badan usaha dikorbankan, akan memperluas dampak ekonomi. Sebab, saat ini kondisi keuangan sebuah perusahaan ikut terkena imbas wabah corona.

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor/korporasi lainnya, semisal pembelian Gas dari PGN yang minta di patok pada rate nilai tukar Rp. 14.000/ dollar AS, keringanan pembayaran listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN, ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” kata Herman.

Herman pun mendorong pemerintah bisa cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi. Hal itu perlu dilakukan agar dapat mengantisipasi krisis yang lebih jauh. “Kita juga belum tahu sampai kapan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” ucap dia.

sumber: kompas

Penanganan Dampak Covid-19 Jangan Korbankan Badan Usaha – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah tidak mengorbankan badan usaha dalam penanganan dampak pandemi virus korona atau covid-19 yang mewabah di Indonesia. Pasalnya virus itu melemahkan berbagai sektor ekonomi tak terkecuali beberapa badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Herman, bila badan usaha kerap dikorbankan, justru pelemahan ekonomi akan semakin melebar dan akan menambah beban negara nantinya. Pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR mengusulkan 19 paket stimulus tambahan untuk sektor industri.

Penanganan Dampak Covid-19 Jangan Korbankan Badan Usaha

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya, semisal pembelian gas dari PGN yang minta dipatok pada rate nilai tukar Rp14.000 per US$1, keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN, ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, pemerintah menjadi kunci untuk mempertimbangkan apa yang akan diprioritaskan dalam situasi krisis seperti sekarang ini.

Selain kehidupan sosial, lanjut Herman, sektor ekonomi yang tertekan, pelemahan nilai tukar rupiah, melemahnya daya beli masyarakat dan terganggunya sektor industri, menjadikan pandemi covid-19 memiliki komplesiktas masalah yang besar.

“Situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam. Kita juga belum tahu sampai kapan wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” tuturnya.

Dia pun mendorong pemerintah bisa cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi, agar dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan kebijakan penurunan harga gas sebagai salah satu stimulus ekonomi akan memberikan konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab ada pengurangan subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. (E-3)

sumber: mediaindonesia

Baca juga:

Anggota Komisi VI DPR, E Herman Khaeron, merasakan betul, mewabahnya virus Corona berdampak terhadap ekonomi di seluruh negara. Termasuk bagi Indonesia. Gara-gara Corona, nilai tukar rupiah melemah, inflasi naik, dan potensi pertumbuhan ekonomi turun. Semuanya juga sangat berdampak terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“BUMN juga terdampak dengan situasi saat ini, meski sebelum ada wabah virus Corona kondisi dan performa beberapa BUMN sedang kurang baik,” ucap politisi Partai Demokrat ini, Senin (6/5).

Di awal sidang masa periode ini, lanjut Herman, Menteri BUMNErick Thohir, telah menyampaikan roadmap-nya di Komisi VI DPR. Di dalamnya Erick menargetkan dapat meningkatkan deviden 2020 sebesar 50 persen dari perolehan deviden 2019. Namun, dalam rapat pekan lalu, dengan situasi ekonomi global dan nasional seperti saat ini, deviden justru akan turun sebesar 50 persen dari perolehan 2019.  Yang berarti, hampir seluruh BUMN akan menurun pendapatannya.

Atas situasi ini, tambah politisi asal Cirebon itu, Kementerian BUMN melakukan pemetaan berdasarkan portofolio BUMN. Hasilnya, 9,1 persen dipertahankan dan dikembangkan, 6,3 persen dilakukan transformasi, 68 persen melakukan konsolidasi, 8,2 persen diutamakan untuk pelayanan publik, dan 8,2 persen divestasi dan bermitra.

“Artinya, akan ada perampingan BUMN agar lebih efisien dan efektif untuk menghasilkan laba, selain melaksanakan penugasan pemerintah,” terang salah satu orang dekat SBY dan AHY ini.

Sebagai contoh, kata Herman, Bulog yang dulu survive dan memperoleh laba dengan melaksanakan penugasan Raskin/rastra, setelah berubahnya penugasan terus menurun. Dalam situasi seperti sekarang, Bulog menghadapi tekanan utang jangka pendek karena kekurangan kas dan inventory yang menumpuk.

PLN, kata Herman, ikut akan terdampak dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan subsidi yang naik signifikan. BUMN karya juga demikian, akan menghadapi masalah.

“Memang berat, namun demikian kami tetap optimis dan mendorong agar Menteri BUMN melahirkan strategi dan cara menghadapinya. Serta mempersiapkan manajemen risiko dan mitigasi yang tepat agar bisa menjaga kinerka BUMN dan bahkan ke depan meningkatkannya,” pungkas Herman. [USU]

sumber: rmco
baca juga: