Herman Khaeron Minta RNI Buka Ruang Mediasi soal Lahan Tebu di Indramayu

Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr membatalkan kesepakatan pembangunan proyek infrastruktur kereta senilai US$4,9 miliar dengan China yang telah dinegosiasikan pendahulunya, Rodrigo Duterte.

Sebab, China tak kunjung menepati janjinya memberikan kucuran dana terhadap tiga proyek: Proyek Kereta Api Subic-Clark yang dikelola China Harbour Engineering Co, Proyek Jarak Jauh Selatan Kereta api Nasional Filipina yang dikelola perusahaan patungan China Railway Group Ltd, China Railway No. 3 Engineering Group Co. Ltd, dan China Railway Engineering Consulting Group Co. Ltd.

Proyek ketiga adalah Davao Digos dari Kereta Api Mindanao yang gagal dilanjutkan setelah China tidak dapat mengirimkan daftar pendek kontraktor untuk kontrak desain bangunnya.

“Kesepakatan itu (dengan China) ditarik,” kata Pejabat Kementerian Transportasi Filipina, Cesar Chavez dilansir dari dailymail pada 16 Juli 2022.

Selanjutnya, Filipina belum memastikan masa depan tiga proyek kereta api tersebut. Apakah akan bernegosiasi ulang dengan China, mencari investor negara lain, atau beralih ke modal swasta? Sejumlah pihak juga ragu, apakah China akan memberi tingkat bunga yang lebih rendah untuk pembangunan kereta api.

Bagaimana dengan Indonesia?

Proyek kerjasama pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta Bandung juga mengalami banyak kendala. Belum genap dua tahun terhitung sejak 2020, proyek sudah mengalami cost overrun dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun.

Melansir dari tempo.co, penyebab utama adalah konstruksi atau EPC dan pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk proyek sepur cepat sulit karena jalur yang dilalui sangat luas dan melewati daerah komersial.

Juga, karena biaya pendanaan atau financing cost. Keterlambatan proyek menyebabkan beban keuangan berupa bunga selama konstruksi membengkak. Biaya head office dan praoperasi pun melar.

“Misal pengadaan lahan, memakan cukup banyak waktu hingga membuat harga tanah yang dibebaskan turut naik. Lalu, soal geologis, pandemi COVID-19, penggunaan frekuensi GSM-R, dan instalasi listrik ” kata GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Rahadian Ratry pada April 2022.

China Development Bank (CBD) bahkan meminta Pemerintah Indonesia ikut menanggung cost overrun tersebut. Padahal, kesepakatan awal, China bersedia menanggung 75 persen pembiayaan. Anggaran tersebut akan dikucurkan oleh lembaga finansial China. Sementara 25 persen sisa pembiayaan akan dibebankan kepada perusahaan patungan antara China Railway Corporation dengan mitra lokal di Indonesia.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan pemilik proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B).

Audit Ulang

Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat, Herman Khaeron sempat geram dan meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, karena ada indikasi perubahan perjanjian di tengah jalan.

“Mestinya dari awal kalau perjanjian skema business to business, ya harus dijalankan, kok di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan. Apakah karena salah hitung atau karena perencanaan yang terlampau optimistik, atau apa?,” tutur Herman dilansir dari bbc.com pada Oktober 2021.

Terlebih, saat ini, pemerintah sudah menyanggupi penggunaan APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta Bandung lewat Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang menyebut, pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

“Awalnya disepakati PTPN mereka menyiapkan lahan. Sekarang mereka (China) enggak mau dengan sistem itu. China maunya konsorsium perusahaan Indonesia menyetorkan modal. Harus diaudit terlebih dahulu skema perjanjiannya seperti apa dan lainnya. Semua penggunaan keuangan negara ada mekanismenya,” tambah Herman.

Pengamat tata kota, Nirwono Yoga pun tidak sepakat bila pendanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada akhirnya harus membebani APBN. Toh, awalnya, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan uang rakyat.

Ada baiknya menggunakan pendanaan dari pihak swasta dalam dan luar negeri. Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak investor akan kepastian dukungan dan kemudahan dari pemerintah.

“Sekarang sudah kepalang tanggung, proyek kereta cepat Jakarta Bandung dengan terpaksa tetap harus berjalan. Melihat progress di lapangan tidak mungkin dibatalkan karena akan menjadi mangkrak dan lebih merugikan negara lebih banyak lagi,” katanya kepada VOI, Kamis (28/7).

Namun harus segera dievaluasi progress-nya, mencari solusi dan mempercepat penyelesaian, serta menyiapkan rencana pengelolaan yang mendatangkan keuntungan ke depan untuk menutup kerugian yg telah dialami saat ini.

“Kalau bisa selesai 2024, itu lebih baik sebelum berganti pemerintahan baru. Jika tidak, kemungkinan bisa mangkrak karena kemungkinan pemerintah selanjutnya belum tentu mau melanjutkan. Ini yang harus diwaspadai bersama,” sambung Nirwono Yoga.

Secara umum, efektivitas kereta cepat Jakarta Bandung masih diragukan. Sebab, sudah tersedia alternatif lain. Masyarakat bisa lewat Tol Cipularang, bisa naik pesawat ke Bandara Husein Sastranegara, atau bisa naik kereta api biasa.

“Memang jarak tempuh kereta cepat bisa cepat, tapi jarak tempuh ke stasiunnya bagaimana. Misal, warga Jakarta mau ke stasiun harus macet-macetan dulu. Tapi ya bisa saja kereta cepat lebih diminati kalau harganya make sense,” sambungnya.

Dalam studi awal kelayakan China, kereta cepat Jakarta Bandung direncanakan melewati delapan stasiun, dengan tiga di antaranya berada di Jakarta, yaitu Gambir di Jakarta Pusat, Manggarai di Jakarta Selatan, dan Halim di Jakarta Timur dengan total panjang rel 150 km.

Namun melansir dari situs KCIC, kereta cepat Jakarta Bandung memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Melewati empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.

sumber: voa

Aktif Kembangkan UMKM, Istri Herman Khaeron Diganjar Penghargaan

dr. Ratnawati menerima penghargaan sebagai pembina UMKM di Cirebon dan Indramayu. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap keberhasilan dalam mempromosikan, mendorong peningkatan kualitas produk, serta membangun ekosistem UMKM.

Penghargaan sebagai pembina UMKM di Cirebon dan indramayu, yang diberikan oleh salah satu media televisi lokal inj, didasarkan kiprahnya melalui Yayasan Mitra Sehati selama membina ratusan UMKM.

dr. Ratnawati mengatakan, penghargaan inj sebagai penyemangat untuk terus membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM.

“Kita tahu semenjak pandemi, roda perekonomian melambat, berbagai upaya kami lakukan untuk membantu masyarakat, melalui UMKM menciptakan inovasi mendorong laju ekonomi,” tutur wanita yang pernah menyandang dokter teladan pada tahun 1998.

dr. Ratnawati menambahkan, membangkitkan kembali perekonomian masyarakat setelah pandemi adalah melalui produk UMKM. Salah satunya dengan membantu pembiayaan, bantuan peralatan, perizinan, serta pelatihan.

“Ekonomi bangkit melalui UMKM, masyarakat dilatih untuk mampu mendesain dan branding, marketing digital, serta penguatan manajemen UMKM lainya. Sehingga mampu mengembangkan usaha,” kata Istri dari anggota DPR RI, Herman Khaeron itu.

Selain itu, dr. Ratnawati, juga mewujudkan mimpi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, dengan mengelar pameran-pameran tertentu di wilayah Cirebon maupun kota-kota besar, seperti Surabaya dan Jakarta.

“Kami selalu mengikutsertakan UMKM binaan untuk mengikuti pameran baik di wilayah Cirebon maupun di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dalam waktu dekat juga akan ikut serta dalam pameran di Cirebon,” ujarnya, Minggu (31/7).

Saat ini, UMKM selalu tertinggal, padahal UMKM adalah jangkar perekonomian bangsa dan perwujudan ekonomi kerakyatan. Ratnawati juga berencana melebarkan untuk membina UMKM se-Jawa Barat.

“Dengan penghargaan ini, tentu mencambuk saya agar lebih efektif dan lebih luas lagi membina UMKM, tentunya sepirit saya UMKM bisa lebih maju, omzetnya meningkat, dan berjaya di negerinya,” pungkasnya.  (Dede Adhitama)

sumber: rmol

 

Komisi VI DPR Tagih Pemerintah Segera Canangkan Gerakan Peningkatan Usaha Ultra Mikro

PT Pertamina (persero) memperkirakan rencana penerapan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022.

Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron menyebutkan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi menjadi penting agar lebih tetap sasaran melalui pendaftaran di MyPertamina, namun pengawasan dan evaluasi harus maksimal agar efektif sampai ke penerima.

seperti apa efektivitas penyaluran BBM subsidi lewat pembatasan pembelian? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron dalam Profit ,CNBCIndonesia (Jum’at, 08/07/2022)

Video selengkapnya : KLIK DISINI

Anggota DPR RI Herman Khaeron Salurkan Hewan Kurban, 11 Ekor Sapi, 9 Kambing

Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat DR H Herman Khaeron beserta istri dr Ratnawati menyalurkan hewan kurban pada Idul Adha 1443 H/2022.

Hari Raya Idul Adha jadi momen untuk berbagi, baik berbagi hewan dan daging kurban bagi pria yang juga Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat tersebut.

Adapun jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing.

Pemotongan dan pembagian hewan kurban disebar dibeberapa tempat di Cirebon dan Indramayu yang juga merupakan daerah pemilihanya, Minggu (10/7/2022).

“Alhamdulillah tahun ini kami berkurban 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Daging hewan kurban ini kami salurkan kepada masyarakat di Cirebon dan Indramayu,” ungkap Herman Khaeron kepada radarcirebon.com, Minggu (10/7/2022).

Politisi yang akrab disapa Kang Hero ini menuturkan, kegiatan pemotongan hewan kurban rutin setiap tahun saat hari raya Idul Adha.

“Ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan bentuk ketaatan kepada-Nya serta rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada kami, dan tentu diharapkan daging hewan kurban ini manfaatnya dapat dirasanakan oleh masyarakat Cirebon dan Indramayu,” tuturnya.

H Herman Khaeron sendiri menunaikan salat Idul Adha bersama keluarga besar istri dr. Ratnawati, MKKK di Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan pemotongan dan pembagian hewan qurban dilakukan oleh Tim Hero Center yang merupakan tim relawan H Herman Khaeron dan membagikan langsung ke rumah warga yang sudah didata sebelumnya.

Istri Kang Hero, dr. Ratnawati, MKKK yang juga Bandahara DPD Partai Demokrat Jawa Barat turut serta menyerahkan hewan qurban kepada warga Muhammadiyah di Masjid Al Furqon Jatibarang serta kepada Ketua PCNU Kabupaten Indramayu. (rdh)

sumber: radar

Legislator Minta Adhi Karya Kerja Sesuai SOP

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara terkait dengan insiden jebolnya tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Komisi VI DPR RI meminta agar PT Adhi Karya persero selaku kontraktor dapat berpegang teguh terhadap standar operational prosedur dan K3 yakni Keamanan Keselamatan Kerja.

“Harus berpegang teguh terhadap standar operasional prosedur dan K3 (Keamanan Keselamatan Kerja) serta penuhi segala kualifikasi pekerjaan sesuai speknya,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada awak media, Jumat,(1/7/2022).

Herman Khaeron juga mendukung agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian insiden jebolnya tandon air tersebut. Sebab, Herman Khaeron, setiap pekerjaan memiliki standarisasi.

“Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini, dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya,” pungkas Politikus Demokrat ini.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk buka suara merespons peristiwa tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said jebol. Selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek, Adhi Karya turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Melalui, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto, menjelaskan jika proses penyelidikan terhadap persitiwa itu masih sedang berlangsung.

Sumber: kedaipena

HERMAN KHAERON

Sosialisasi mengenai 4 Pilar Kebangsaan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika terus menerus digencarkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) Komisi VI Fraksi Partai Demokrat (PD), DR Ir H Herman Khaeron MSi.

Dalam kunjungannya kali ini, Hero –sapaan akrabnya- melaksanakan sosialisasi 4 pilar bersama dengan Komunitas Kicau Mania, Komunitas Pertanian, dan Perikanan yang berlokasi di GOR Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (2/7) yang lalu.

Hero mengatakan, kunjungan kali ini berbeda daripada kunjungan biasanya. Di mana, dahulu ia sering undang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi di hotel tertentu, kali ini ia datangi langsung masyarakat.

“Saya sekarang mengubah cara saya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar. Saya masuk ke daerah-daerah. Yang biasanya saya mengundang kegiatan di hotel. Sekarang saya ke daerah. Karena saya ingin mendekatkan program 4 pilar ini ke masyarakat,” ujar Hero.

Sebelumnya juga, ia telah melaksanakan kegiatan serupa di Perumahan Galunggung Regency dengan mengundang para milenial dan forum RW pada Jumat (1/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Hero juga turut didampingi Sekretaris DPD PD Jabar M Handarujati Kalamullah dan Anggota DPRD Kota Cirebon Dian Novitasari dan R Endah.

“Mudah-mudahan pola ini lebih efektif ke masyarakat. Dibandingkan harus masyarakat yang diundang. Jadi masyarakat yang kita datangi. Tentu konteksnya tetap 4 pilar kita tanamkan dalam pemikiran para anggota komunitas ini,” ungkapnya.

Menurutnya, 4 pilar yang terdiri dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tetap harus dijaga bersama, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dijaga tetap berdiri dan tegak. Bahkan, persatuan dan keadlian juga bisa dijaga.

“Pertanyaannya bagus-bagus. Kita harapkan penanaman 4 pilar itu bisa dilakukan dan diterapkan secara kuat oleh para anggota komunitas,” lanjutnya.

Terkait alasan pemilihan para komunitas tersebut, Hero menjawab bahwa satu per satu ia ingin ia jaring dan berikan pemahaman 4 pilar. Apalagi setelah sebelumnya komunitas seperti UMKM, Industri, LSM, hingga hotel telah terjaring.

“Komunitas lainnya juga kita akan jaring lebih lanjut. Saya kira entitas masyarakat harus kita jaring. Kita harapkan semua itu terjaring agar pemahamannya lebih merata,” tutupnya. (jrl/opl)

sumber: radarcirebon

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan proses legislasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus ditelusuri hambatannya.

Hambatan itu untuk memastikan apakah benar di Badan Legislasi, atau sebaliknya ada di Komisi V DPR yang mengusulkan pembahasan RUU LLAJ.

“Nanti akan kami cek sejauhmana RUU LLAJ  ini telah dibahas di internal Baleg, dan bisa saja Komisi V DPR kalau merasa ada kelambanan didalam pengambilan keputusan harmonisasi di Baleg, dapat menelusurinya,” kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022)

Fraksi Demokrat belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V pada Oktober 2021 lalu.

Sebab belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

“Apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan? Dan ini bisa dikomunikasikan dengan Baleg, selama memang urgensinya betul-betul dalam skala yang harus diselesaikan. Sebagai anggota Baleg, nanti saya cek lagi, saya harus tanyakan juga ke Baleg, nanti saya infokan kembali,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, dalam proses pembahasan legislasi ada proses yang harus dilalui.

Begitu masuk ke Baleg, akan masuk pada tahap harmonisasi.

Sambil menunggu harmonisasi, lanjut Herman, biasanya ada hal-hal yang harus diperbaiki.

sumber: tribun

Herman Khaeron Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat Industri

Anggota DPR RI Komisi VI Dr Ir HE Herman Khaeron MSi menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada Pelaku Industri yang akrab disapa masyarakat industri.

Diharapkan sosialisasi tersebut bisa membuka pikiran, inovasi, hingga ide untuk memajukan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Untuk itulah, pada 18 Juni 2022 yang lalu di Hotel Prima Kota Cirebon, Hero –sapaan akrabnya-, menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar itu yang bertujuan agar masyarakat Industri tidak perlu takut untuk berkarya, karena mereka dijamin oleh 4 pilar yang ada itu.

“Saya harus banyak membuka jalan pikiran. Bahwa gagasan, ide, inovasi itu bisa membangun spirit, bahwa 4 pilar tersebut bisa menjamin masa depan para pelaku industri di Kabupaten Cirebon ini,” ujar Hero kepada awak media, Sabtu (18/6).

Menurutnya, sesi ini memang sengaja dikhususkan kepada masyarakat industri, sehingga jalan pikiran para pelaku industri bisa diasah dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya melalui masyarakat yang adil dan sentosa.

“Kalau dulu berjuang kita melawan penjajahan dengan fisik dan air mata. Sekarang berjuang dengan fisik waktu dan tenaga untuk mengisi kemerdekaan,” kata Hero.

Untuk itulah, ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelaku industri dapat menyebarkan jalan pikiran yang baru. Dan bisa membangun Indonesia melalui jalan pikiran tersebut.

“Makanya kita undang. Ada yang dari Asosiasi Pengerajin Rotan, Himpunan Pengusaha Mebel, Paguyuban Pengusaha Batik, Asosiasi Pengusaha Garam, CIC dan Makanan,” jelasnya.

Sehingga, kolaborasi dan sinergitas yang dilandaskan dengan 4 pilar tersebut bisa dilakukan dan dibangun antar semua pihak yang terlibat. Misal saja, antara pengerajin dengan pengerajin, pengerajin industri dengan pemerintah, hingga pemerintah dengan stakeholder lainnya.

“Ini yang kita harap bisa diteruskan dan tidak berhenti di sini. Untuk sama-sama kolaborasi memajukan Indonesia dengan menerapkan prinsip 4 pilar kepada masyarakat Indonesia melalui apa yang kita kerjakan, yakni pelaku industri,” tutupnya. (rdh/rls

sumber: radar cirebon

Anggota Komisi VI Pertanyakan Alasan 49% Saham Kualanamu Dijual ke Asing

Pedagang pasar melalui Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran mengharapkan Mendag baru, Zulkifli Hasan mampu menjaga pasokan dan keamanan harga pangan utama. Dimana harga komoditas dari cabai hingga sayu-mayur tengah mencatatkan lonjakan harga.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron juga mendorong Mendag baru untuk memastikan pasokan dan harga pangan di tengah ancaman krisis pangan global.

Seperti apa PR Mendag baru terhadap pengendalian pasokan dan harga pangan? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran dan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Profit ,CNBCIndonesia (Senin, 20/06/2022)

video lengkap : Harga Pangan Naik Berjamaah, Ini PR Besar Mendag Zulhas