Akademisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat, pembangunan infrastruktur secara masif mengancam ketahanan pangan Indonesia. Hal itu terlihat dari lahan pertanian yang terus berkurang.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mencatat, ada banyak konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur. “Apalagi infrastruktur banyak (dilakukan) di Pantai Utara (Pantura) yang memiliki banyak lahan pertanian,” kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri’ di Jakarta, Senin (21/10).

 

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kata dia, akan menciptakan efek berganda. Keberadaan infrastruktur ini dapat mendorong pembangunan di kawasan tersebut. Di satu sisi, luas lahan padi menurun lantaran banyak perusahaan membangun pabrik.

Padahal, ia mencatat lahan pertanian di Indonesia hanya berfokus di Pulau Jawa. Sekitar 13% dari total luas lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian. Lalu, sekitar 5% di antaranya berada di Pulau Jawa. Karena itu, ia berharap konsentrasi lahan padi di Jawa dapat ditekan. Lagipula, menurutnya daratan di Sumatera dan Kalimantan lebih luas ketimbang Jawa. Selain itu, menurutnya penyebab luas lahan padi menyusut adalah fragmentasi lahan. Hal ini terjadi karena pemilik mewariskan sebidang tanahnya kepada lebih dari satu ahli waris saja. Di Jepang, hanya boleh diberikan kepada satu ahli waris.

Belum lagi, Indonesia berpotensi mengalami kekeringan lahan. Karena itu, ia usul agar lahan rawa dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menanam padi. Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR RI Herman Khaeron. “Ada infrastruktur jalan, jembatan, bandara, terminal, stasiun, rel kereta api, dan jalan tol yang menghabiskan kawasan pangan,” kata dia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luasnya sekitar 7,1 juta hektare. Luas itu turun dibandingkan 2017 yang masih 7,75 juta hektare. Kepala BPS Suhariyanto pun mengatakan, penurunan luas lahan tersebut dipengaruhi oleh konversi lahan sawah.

sumber: katadata

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI berpandangan, poin tentang Pengadilan Pertanahan urgen untuk dimasukkan dalam RUU Pertanahan. Namun, Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron memastikan, hal itu akan dilakukan dengan mengelaborasi berbagai pandangan yang diberikan Mahkamah Agung (MA).

“Tentu harus mengelaborasi dengan berbagai hal yang disampaikan oleh MA, agar tidak bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,” ujar  Herman usai memimpin Rapat Konsultasi Tim Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan jajaran Mahkamah Agung RI, di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Dalam Rapat Konsultasi yang membahas seputar pasal-pasal khusus tentang pembentukan Pengadilan Pertanahan itu, MA memberikan respon bahwa ada banyak pasal dan norma yang harus disinkronisasikan. Lebih lanjut, MA juga memberikan pandangan dari pasal dan norma yang sudah disepakati dalam Panja RUU Pertanahan, dimana ada banyak aspek yang jadi bahan pertimbangan.

Herman menambahkan, berbagai pasal dalam RUU Pertanahan itu harus ditempatkan dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “Tentunya, dalam rapat Panja selanjutnya akan kami tinjau kembali dan kemudian dielaborasi supaya betul-betul apa yang menjadi pandangan para hakim MA, akan menempatkan pasal-pasal yang tidak bertentangan dalam aplikasinya,” pungkas legislator Partai Demokrat ini. (pun/sf)

sumber: dpr

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah terlebih dahulu mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR RI. Sebab, meskipun sudah ramai diberitakan dan menjadi konsumsi publik, Herman menegaskan, DPR RI belum menerima selembar surat apapun terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta.

“Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR, lalu dibahas. Itu proses yang benar, karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang,” ujar Herman, sebagaimana dikutip Antara, Jumat (23/8/2019). Pembahasan bersama DPR, lanjut Herman, adalah demi kematangan konsep pemindahan itu sendiri.

Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sederhana. Bukan hanya kantor yang berpindah, namun juga manusia. Kesiapan infrastruktur beserta penunjangnya di ibu kota baru pun harus dipikirkan matang-matang.

Semisal keberadaan rumah sakit, sekolah, akses pangan hingga tempat tinggal. “Jadi tidak sederhana dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya harus diketok di DPR,” ujar Herman yang merupakan politikus Partai Demokrat itu.

Bahkan, kalau perlu diadakan jajak pendapat kepada masyarakat. Apakah masyarakat setuju dengan pemindahan ibu kota ini atau sebaliknya. Setelah matang serta disepakati, barulah dibahas rancangan undang-undang pemindahan ibu kota sebagai dasar hukum pemerintah melaksanakan programnya tersebut.

Di sisi lain, Herman menilai bahwa saat ini Indonesia sedang dihadapi masalah yang lebih penting, yakni stagnasi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Situasi ekonomi global pun sedang kurang baik. Diprediksi terjadi penurunan perekonomian global, khususnya Asia sehingga mau tidak mau Indonesia mesti waspada dan fokus di bidang ketahanan ekonomi nasional.

sumber: kompas

DPR Berikan Warning kepada Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR RI dari Komisi II, Herman Khaeron meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kalitim). Pasalnya, menurut anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat itu pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Apalagi, di tengah-tengah lesunya kondisi ekonomi dunia saat ini. “Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi,” kata Herman saat dihubungi, Kamis (22/8/2019).

Herman meminta pemerintah memikirkan juga ihwal pemindahan para staf pemerintah bilamana wacana pemindahan ibu kota jadi direalisasikan. Menurutnya, memindahkan begitu banyak staf pegawai pemerintahan bukanlah hal yang main-main. Dirinya mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan hunian para pegawai di ibu kota baru itu.

Belum lagi, lanjut Herman, masalah kesediaan pangan juga patut dipertanyakan. Apakah sudah mencukupi bila akan dilakukan pemindahan ibu kota.

“Dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya?” tanya Herman.

Dibahas Dulu di DPR

Herman meminta pemerintah jangan gegabah melakukan pemindahan ibu kota tersebut. Menurutnya, seharusnya wacana tersebut di bawa dulu ke DPR guna dirundingkan bersama.

“Sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya harus diketok di DPR,” tegas Herman.

Herman juga meminta supaya dilakukan jejak pendapat terkait wacana itu. Hal itu mengingat 70 persen penduduk Indonesia ada di Jawa. Menurutnya, jangan sampai pemindahan ibu kota ini akan membebani pelayanan publik di Jawa karena anggaran dialihkan ke pembangunan ibu kota baru.

“Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” pungkas Herman. [ded]

sumber merdeka

Komisi II Godok Perbaikan Sistem Pilkada Serentak 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sanggup mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pada September nanti sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan perumusan dan sinkronisasi RUU itu sudah rampung.

“Spiritnya sudah sama antara Presiden dan DPR untuk menyelesaikan RUU ini,” kata Herman kepada Tempo, Kamis, 15 Agustus 2019.

Herman mengatakan, RUU Pertanahan akan segera diputuskan di Panja, kemudian diambil keputusan di tingkat I (komisi) dan II (paripurna).

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengakui masih ada sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan yang dibahas secara intensif. Namun, dia pun mengaku optimistis RUU tersebut bisa rampung di masa sidang DPR yang akan datang.

“Apresiasi pada ketegasan Presiden terhadap RUU Pertanahan. Kami optimis bisa selesai masa sidang ini,” kata Mardani kepada Tempo, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi sebelumnya meminta agar RUU Pertanahan dapat rampung sebelum masa pemerintahan periode pertama berakhir. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil seusai rapat kabinet di Istana Merdeka pada Senin lalu, 12 Agustus 2019.

sumber : todayline

Rencana pembentukan bank tanah yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, dinilai sudah tepat. Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron menilai, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tanah tetap terkendali. Sebab, jumlah lahan yang ada kian terbatas, sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

“Jika tidak ada intervensi dari Negara maka Negara tidak dapat mengontrol harga tanah, sehingga laju inflasi tidak dapat ditekan dan ketimpangan penguasaan tanah semakin lebar,” dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8/2019). Tingginya permintaan itulah yang pada akhirnya mengakibatkan harga tanah semakin tinggi. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang menjadi pusat arus urbanisasi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan, secara de facto saat ini negara tidak memiliki tanah. Dampaknya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pun akan cukup sulit.

Dalam RUU Pertanahan, nantinya bank tanah akan dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan/investasi, dan pemerataan ekonomi.

“Sehingga apabila akan melakukan investasi kita dapat berikan melalui bank tanah, di Vietnam semua tanah merupakan tanah negara, sehingga kemudian Samsung melakukan investasi di sana, karena perolehan tanahnya mudah,” ungkapnya.

Akademisi IPB I Ketut Sunarminto menilai, pembentukan bank tanah dapat memberikan kepastian terhadap investasi. Sering kali investor yang telah mendapatkan izin usaha, masih butuh beberapa tahun untuk membebaskan lahan yang dibutuhkan.

Akibatnya, proyek yang seharusnya dapat mereka kerjakan terkesan mangkrak. “Saya sepakat jika ada Bank Tanah yang fungsinya adalah menyediakan tanah yang clean and clear karena baik untuk kepentingan investasi maupun kepentingan umum,” ujarnya.

sumber: kompas

Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan adalah penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, masih banyak konflik yang terjadi sehingga butuh sebuah kepastian hukum.

“Masih ada konflik agraria yang terjadi sehingga butuh sebuah kepastian hukum mengenai persoalan kepemilikan tanah. Lalu juga dalam RUU Pertanahan, program Tanah Reforma Objek Agraria (TORA) akan lebih diperkuat didalamnya mulai dari kriteria hingga lokasinya,” katanya saat ditemui di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara ATR/BPN Goes To Campus, Kamis (15/8).

Selanjutnya, urgensi lainnya terkait Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960 sudah terlalu lama digunakan dan melalui RUU Pertanahan ini adalah memperkuat bagian tertentu yang masih longgar dalam UU PA tersebut dimana salah satunya adalah program TORA tersebut.

“Untuk target penyelesaian dari RUU Pertanahan adalah akhir masa jabatan DPR 2014-2019. Semuanya berproses secara perlahan dimana kita mengelaborasikan seluruh pendapat yang diterima sehingga nantinya RUU dapat efektif menyelesaikan urgensi yang sebelumnya sudah disampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan, Herman Khaeron menuturkan bahwa RUU Pertanahan ini memberikan keadilan bagi masyarakat dan iklim investasi. Lanjutnya, melalui RUU ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat dalam kepemilikan dan ketersediaan tanah yang harganya akan semakin meningkat.

sumber : gatra

RUU Energi Baru Terbarukan Tak Akan Rampung Tahun Ini

Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan menegasakan aturan tersebut tidak tumpang tindih dengan sektor kehutanan. RUU tersebut hanya mengatur hak kepemilikan tanah yang berada di luar sektor kehutanan.

“RUU Pertanahan mengatur tentang kawasan tanah yang berada di luar area kehutanan,” tegas Ketua Panja RUU Pertanahan, Herman Khaeron saat ditemui usai acara ATR/BPN Goes To Campus di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (15/8).

Herman mengatakan apabila ada perizinan tanah di dalam kawasan hutan, maka prosesnya berada di kementerian terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Terkait wilayah tanah masyarakat adat akan mendapatkan sertifikat komunal. Selama masyarakat adat masih diakui oleh negara, maka mereka mendapatkan sertifikat tersebut.

Sertifikasi komunal adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam kepemilikan bersama atas pengelolaan tanah baik dari sisi pengusahaannya maupun produksinya.

“Di dalam RUU Pertanahan, masyarakat adat akan diberikan oleh negara berupa sertifikat komunal selama mereka diakui oleh negara selama masa wilayahnya masih dalam kondisi baik atau berlaku. Namun untuk mekanisme pemberian sertifikat, masih dirundingkan apakah berada di pemerintah daerah atau pusat untuk penataan tata ruang” ujarnya.]

 

sumber: gatra

Idul Adha 1440 H 2019 M, Hero Kurban Lima Sapi dan Sembilan Kambing

Anggota DPR/MPR,  Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si   berkurban lima ekor sapi dan  sembilan ekor kambing di Kabupaten Indramayu, Kota/Kabupaten Cirebon, Kuningan, Karawang dan Bekasi. Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Indramayu dipusatkan dikediamannya, di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Minggu (11/08/19).

Herman Khaeron mengatakan berkurban selaian sebagai momen untuk berbagi terhadap sesama juga momen berkumpul bersama sahabat, rekan, kader dan para pendukungnya. Pemotongan hewan kurban kata dia, selain di Indramayu juga dilakukan di Kabupaten/Kota Cirebon, dikampung ibu di Kuningan, tempat ayah berdinas di Kabupaten Karawang, di DPP Partai Demokrat, di  Bekasi, di tempat anak sekolah dan di tempat Abah di Jatibarang Lama serta tempat bapak mertua di Krasak Kecamatan Jatibarang.

“Pada Idul Adha 1440 H/2019 M, kami berkurban lima ekor sapi dan sembilan ekor kambing. Prosesi pemotongan hewan kurban disebar diberbagai titik. Alhamdulillah prosesi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Indramayu berjalan sukses. Memotong, membungkus dan membagi kepada yang berhak dikerjakan secara guyub dan bergotong royong,” beber Hero sapaan akrab Herman Khaeron disela-sela pembagian daging kurban.

Dengan berkurban kata Hero mudah-mudahan semakin mengeratkan tali persaudaraan dan mengikatkan diri untuk menjadi satu  keuatan agar kedepan lebih baik lagi.

“Daging kurban dibagikan kepada yang berhak terutama para tetangga, saudara, para kader dan jaringan Hero center. Hal serupa juga dilakukan di Cirebon,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Anggota DPR/MPR,  Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si   berkurban lima ekor sapi dan  sembilan ekor kambing di Kabupaten Indramayu, Kota/Kabupaten Cirebon, Kuningan, Karawang dan Bekasi. Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Indramayu dipusatkan dikediamannya, di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Minggu (11/08/19).

Herman Khaeron mengatakan berkurban selaian sebagai momen untuk berbagi terhadap sesama juga momen berkumpul bersama sahabat, rekan, kader dan para pendukungnya. Pemotongan hewan kurban kata dia, selain di Indramayu juga dilakukan di Kabupaten/Kota Cirebon, dikampung ibu di Kuningan, tempat ayah berdinas di Kabupaten Karawang, di DPP Partai Demokrat, di  Bekasi, di tempat anak sekolah dan di tempat Abah di Jatibarang Lama serta tempat bapak mertua di Krasak Kecamatan Jatibarang.

“Pada Idul Adha 1440 H/2019 M, kami berkurban lima ekor sapi dan sembilan ekor kambing. Prosesi pemotongan hewan kurban disebar diberbagai titik. Alhamdulillah prosesi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Indramayu berjalan sukses. Memotong, membungkus dan membagi kepada yang berhak dikerjakan secara guyub dan bergotong royong,” beber Hero sapaan akrab Herman Khaeron disela-sela pembagian daging kurban.

Dengan berkurban kata Hero mudah-mudahan semakin mengeratkan tali persaudaraan dan mengikatkan diri untuk menjadi satu  keuatan agar kedepan lebih baik lagi.

“Daging kurban dibagikan kepada yang berhak terutama para tetangga, saudara, para kader dan jaringan Hero center. Hal serupa juga dilakukan di Cirebon,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Dia rela dan ikhlas untuk disembelih. Alhasil saat prosesi penyembelihan Nabiyullah Ismail, dengan kuasa Allah, Allah telah mengantikan Nabiyallah Ismail dengan seekor domba.

“Prosesi itu kemudian dikenal dengan sebutan ibadah kurban dan berkurban disunahkan bagi umat muslim yang mampu  diseluruh dunia,” kata Hero mengutip kalimat jejak para rosul.

Berkurban sambung dia, merupakan makna yang sangat luhur. Momen berbagi dan bersilaturahmi dan bagi yang mampu agar menunaikan sunatullah berkurban.

“Bagi siapapun yang mampu ayu  berkurban dan dagingnya dibagikan kepada yang berhak,” kata dia sembari menambahkan ia mengaku pernah ketemu dengan salahsatu orang yang makan daging hanya setahun sekali itupun dari daging kurban.

Intinya, kalau Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menggunakan cara lain dengan mengumpulkan daging kurban kemudian dimasak oleh chef skala nasional/internasional  menjadi masakan yang luar biasa kemudian masakanya dibagikan kepada masyarakat.

“Itu sangat luar biasa. Sementara saya hanya mampu berkurban dengan cara memotong dan membagikannya langsung kepada masyarakat,” kata Hero. (safaro)

sumber: 86news