Partai Demokrat  dukung percepatan vaksinasi Covid-19 khususnya dosis kedua bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Diinisiasi oleh Anggota DPR-MPR RI Herman Khaeron dan Srikandi Demokrat, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Zamrud, Kota Cirebon, Senin-Selasa (11-12/10).

Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian Bulan Bakti 20 Tahun Partai Demokrat yang jatuh pada September. Tujuannya agar masyarakat memiliki imunitas tubuh yang lebih kuat dan bisa mencegah dari serangan virus Covid-19.

Ketua Panitia Herry Gushery mengatakan, vaksinasi tahap kedua tersebut sebagai upaya lanjutan dari vaksinasi pertama yang sudah digelar pada 13-14 September 2021. Total setidaknya ada 2.000 dosis yang disalurkan untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua.

“Ini salah satu bukti nyata dari Herman Khaeron untuk daerah pemilihannya. Beliau menurunkan 2.000 dosis, 1.000 dosis untuk vaksin pertama dan 1.000 dosis untuk vaksin kedua,” tutur Herry. “Kita adakan selama dua hari dan ini juga masih termasuk perayaan 20 tahun Partai Demokrat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herry mengatakan bahwa kegiatan tersebut mendapatkan respons yang positif dari masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Meskipun dalam pelaksanaan sempat terjadi kendala beberapa masyarakat tidak dapat divaksinasi karena tensi yang tinggi.

“Saya lihat alhamdulilah antusiasme masyarakat tinggi. Mudah-mudahan kita dapat membantu pemerintah Kota Cirebon dan sekitarnya untuk vaksin bisa tersebar dan memberikan kekuatan kepada masyarakat Kota Cirebon,” terangnya.

Selain itu juga, dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, proses pemeriksaan dan penyuntikan dilakukan di ruangan yang berbeda. Sehingga, tidak terlalu menimbulkan kerumunan warga yang signifikan. Serta dapat membuat lebih tertib antrian. Para warga juga disediakan makanan snack saat hendak divaksin.

Sementara itu, salah satu peserta vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Hotel Zamrud tersebut, Fitria Dewi mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah mengadakan vaksinasi tersebut. “Terima kasih untuk Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Herman Khaeron yang telah melakukan vaksinasi dosis 1 dan 2 di Kota Cirebon ini,” ucapnya. (jrl/opl)

sumber: radarcirebon

Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Wacana pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Cirebon Raya yang digagas Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) ditanggapi beragam sejumlah tokoh Wilayah III Cirebon.

Berbeda dengan Bupati Majalengka, Karna Sobahi dan Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis yang secara terang-terangan menolak wacana yang digulirkan KP3C, Bupati Cirebon, H Imron belum memberikan ketegasan sikap atas ide pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

Saat ditanya sejumlah wartawan, Imron hanya berikan senyum tipis menanggapi hal itu. Namun, ia menepis isu yang menyebut telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pernyatan dukungan bagi pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Imron menegaskan, belum pernah mengeluarkan SK apapun terkait hal itu.

Selaku kepala daerah, Imron mengatakan, masalah Provinsi Cirebon masih perlu kajian lebih dalam lagi. Pihaknya, belum berani menyatakan setuju atau tidak setuju terkait masalah itu.

“Kita belum keluarkan SK, masih perlu kajian lebih lagi,” kata Imron sembari memberikan senyum tipis pada awak media, Senin (4/10/2021).

Berbeda dengan Imron, di tempat lain, anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Ir. H. Herman Khaeron secara tegas mengaku setuju dan mendukung dengan adanya deklarasi Provinsi Cirebon Raya. Ia menyebut, Cirebon Raya sudah siap menjadi provinsi.

“Provinsi Cirebon sudah jadi perjuangan saya pada saat masih di periode pertama, sudah lama diperjuangkan untuk dapat dimasukkan sebagai Otda baru di tingkat provinsi, tapi keburu  dimorotarium. Kajiannya pun sudah komprehensif baik secara sarana dan prasarana kantor, besaran fiskal,” kata Herman Khaeron.

Pria yang akrab disapa Hero itu mengungkapkan, gagasan pembentukan Provinsi Cirebon sudah melalui kajian yang sangat mendalam, tapi karena morotarium jadi tertunda.

Diakui Hero, pembentukan provinsi baru tetap memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat.

“Bagaimana persetujuan Gubernur Jabar, terhadap rencana pembentukan ini, karena tanpa persetujuannya maka akan terhambat,” tuturnya.

Meski ada penolakan salah satu kepala daerah di Cirebon Raya, menurut Hero, bila sudah ada persetujuan di DPR dan pemerintah, maka kendala tersebut akan mudah.

“Kan syarat utama persetujuan DPRD dan bupati di wilayah yang dimekarkan, kemudian persetujuan provinsi induk. Selanjutnya masuk di dalam prolegnas pembentukan otonomi daerah baru. Ini juga sejalan harus dibukanya morotarium. Kajiannya pun masih ada dan relevan,” ujarnya.

Kajiannya sudah ada, sambungnya secara tegas, hanya perlu melengkapi dan menambahkan, sehingga dapat terbentuk Otda baru. (Sarrah)

sumber: suaracirebon

Herman Khaeron Minta RNI Buka Ruang Mediasi soal Lahan Tebu di Indramayu

Insiden bentrok petani tebu di wilayah hak guna usaha (HGU) PG Jatitujuh atau dibawah naungan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) disesalkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron.

“Saya turut berbela sungkawa atas korban jiwa petani tebu. Saya juga mengajak semua pihak untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa lahan ini dengan musyawarah dan mengedepankan kebersamaan,” kata dia.
Konflik di kawasan lahan tebu atau lahan HGU PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ini telah berlangsung lama. Herman Khaeron mengaku, ia beberapa kali memfasilitasi pertemuan dengan kementerian kehutanan sebagai pemilik lahan dan PT RNI (Persero) sebagai pemilik HGU kebun tebu ini.
“Namun sayangnya, tidak pernah selesai. Direksi RNI tidak pernah mendudukan persoalan ini dengan baik, bahkan selalu dengan cara-cara pendekatan aparat. Saya meyakini, jika RNI serius menangani konflik pertanahan ini, dapat selesai secara baik dan dibangun sinergi saling menguntungkan antara BUMN dan warga sekitar,” ujarnya.
Saat ini telah menelan korban jiwa dan jika tidak diselesaikan secara komprehensif, akan terus terjadi konflik yang berkepanjangan dan merugikan harmonisasi antar warga.
“Saya berharap polisi dapat menegakan hukum seadil-adilnya, memproses yang menyebabkan terjadinya 2 warga meninggal, dan membebaskan warga yang tidak bersalah. Aparat kepolisian tidak perlu represif, tegakkan saja hukum seadil-adilnya,” ujarnya.

Konflik Lahan Tebu

Terkait dengan Tar, salah seorang pimpinan F-Kamis dan juga anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi demokrat, Herman meminta semua pihak dapat menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
“saya yakin tidak terlibat bentrokan, dan saya tahu sejak menjabat kepala desa dulu, aktif membela warga. Beberapa kali saya memfasilitasi pertemuan dengan para pejabat negara terkait dengan kawasan hutan di wilayah selatan Indramayu, beliau selalu menyampaikan bahwa sejarahnya kawasan itu adalah kawasan hutan dan warga berkeinginan mengembalikanya menjadi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat,” ujarnya. ***
sumber: kumparan

Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan Pertamina harus melakukan restrukturisasi agar lebih lincah dan efisien dalam mengembangkan bisnisnya

Herman Khaeron menyatakan langkah itu diperlukan Pertamina agar tidak dilibas perusahaan lain dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

“Jika tidak melakukan restrukturisasi, Pertamina akan ditelan perusahaan swasta. Karena perusahaan harus kuat dan modalnya harus kuat. Kalau mau kuat harus melakukan hal-hal baru, seperti ekspansi melalui restrukturisasi. Terpenting saham holding 100 persen milik negara,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 30 September 2021.

Herman menjelaskan, korporasi yang tidak bergerak dan kurang modal, tentu tidak bisa melakukan ekspansi, meningkatkan laba, dan meningkatkan deviden. Hal sebaliknya dengan perusahaan yang terus bergerak dan memperbesar modal, antara lain melalui restrukturisasi.

“Melalui upaya tersebut, perusahaan bisa meningkatkan kemampuan dan berkontribusi kepada rakyat,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Aksi korporasi melalui restrukturisasi, menurut dia juga merupakan hal biasa, karena korporasi perlu terus berkembang dan harus selalu melakukan transformasi ke arah yang lebih ekspansif serta menguntungkan.

“BUMN hadir selain untuk menjaga hajat hidup orang banyak, Pertamina juga harus melakukan ekspansi menguntungkan dan kemampuan modal. Sehingga dilakukanlah model bisnis baru. Tentu ini jadi prioritas bagi korporasi dan kementerian yang membidanginya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika ada anak perusahaan melakukan akselerasi atau pengembangan melalui restrukturisasi merupakan cara dan strategi manajemen.

Menurut Herman, restrukturisasi Pertamina sebaiknya dikembalikan pada internal, para karyawan dan pegawai duduk bersama dengan pihak manajemen untuk mencari solusi terbaik.

sumber: tempo

PIA Fraksi Partai Demokrat DPR Berbagi

Masih dalam rangkaian peringatan dua dekade Partai Demokrat, Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR Fraksi Partai Demokrat kembali menggelar kepedulian dengan berbagi kepada masyarakat Indramayu, Selasa (28/9).

Bertempat di Desa Panyindangan Kulon Blok Gandok Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Ketua PIA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hj Ratnawati MKKK diwakili Azizah dari Srikandi Demokrat Indramayu membagikan paket sembako kepada ibu-ibu. Selain itu juga membagikan paket kuota internet bagi sejumlah pelajar.

Kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat dan siswa siswa yang terdampak Covid-19. Kegiatan Bulan Bakti Partai Demokrat ini merupakan kelanjutan dari “Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi” yang diluncurkan AHY pada 25 April 2020.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, mengapresiasi kegitan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang tergabung dalam PIA.

Menurutnya, peran perempuan untuk ikut bersama-sama membangun masyarakat memang harus terus ditingkatkan.

Apalagi, di era pandemi Covid-19 dimana banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang memang membutuhkan uluran tangan.

“Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh PIA ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Saya dukung seluruh kegiatan positif yang dilakukan oleh kaum perempuan ini,” ujar Hero. (oet)

sumber : radarcirebon

Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.

“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance,” tandas Herman dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (25/9/2021).

Kendati demikian, politisi Partai Demokrat ini menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan dan kendati target pembangunannya harus mundur. Herman berharap proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.

Herman menekankan segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara. “Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN. “Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat,” pungkas Herman. (sf)

sumber: dpr

Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co sebagai holding BUMN pabrik gula.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan pembentukan Sugar Co memiliki tujuan baik dalam menata kembali pengelolaan sektor gula. Namun begitu, Herman menyebut hal ini tidak akan mudah mengingat besarnya kebutuhan dana dalam menciptakan infrastruktur yang memadai.

“Keinginan swasembada gula dengan mensinergikan seluruh pabrik gula PTPN menurut saya niatnya bagus tapi kalau melihat 40 pabrik gula PTPN usianya sudah lebih dari 100 tahun, ini pasti tidak memenuhi standar,” ucap Herman.

Herman juga menyoroti persoalan kesejahteraan petani tebu. Herman menilai petani tebu akan beralih pada komoditi lain seperti padi atau jagung jika tidak mendapatkan harga tebu yang kompetitif. Herman mengatakan petani tebu juga sangat tergantung cuaca hujan agar dapat menanami tebu.

“Hari ini lebih banyak yang tanam padi, saat harga tinggi orientasi ya ke tebu, tapi kalau kemarau mereka tidak bisa tanam dan mereka menanam yang lain,” lanjut Herman.

sumber: republika

Herman Khaeron: Perbaiki Manajemen Pengelolaan PT Pertamina RU VI Balongan

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT Pertamina RU VI Balongan perlu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan akibat dampak dari kebakaran kilang minyak belum lama ini terjadi. Dirinya tidak menginginkan kejadian serupa terulang, apalagi hal tersebut menyangkut terhadap kedaulatan energi.

“Jangan sampai dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kebakaran yang sama, jangan pula pada waktu terjadinya kebakaran terlambat menanganinya. Karena akan berimbas dan berefek kebakaran pada kilang-kilang lainnya, tentu akan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri,” ujar Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

Sebagai BUMN, di samping Pertamina harus menunjukkan performanya dengan baik pada semua sisi, baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran dan tanggap darurat, Pertamina perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang ketat. Sehingga betul-betul memahami manajemen kilang untuk menerapkan safety environment dan security dengan baik.

“Kalau pengalaman saya dulu di perusahaan minyak, kita harus betul-betul siap dengan kondisi dan keadaan tertentu. Ini yang betul-betul dan harus dipegang. Sehingga produksi tidak terganggu, pengembangan dapat dilakukan dan aktifitas masyarakat juga tidak terganggu karena terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

Menurut Herman, perlu juga dibenahi manajemen cashflow untuk rencana pengembangan kawasan. Direncanakan pertamina akan mengembangkan kawasan industri chemical dan petrochemical, di samping membangun perluasan kilang tahap 2 dan 3. “Jika berkaca pada insiden kebakaran yang terus berulang, kalau menangani kawasan yang sudah ada saja kedodoran, bagaimana akan menangani sesuatu hal yang lebih besar,” ungkap legislator dapil Jabar VIII ini.

Ia meminta Pertamina antisipatif dengan dua kejadian sebelumnya. “Saya tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi. Maka saya juga harus memberikan ruang yang cukup kepada manajemen untuk memperbaiki, termasuk dalam hal penanganan tidak boleh lambat. Karena untuk industri yang sangat rentan risiko, kalau kita tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar akan sangat bahaya,” tutupnya. (jka/es)

sumber : dpr