Herman Khaeron : RUU Pancasila Harus Merujuk pada TAP MPRS XXV Tahun 1966

Anggota Komisi VI DPR RI, mengunjungi kantor PT Permodalan Nasional Madani Cabang Indramayu. Dalam kunjungannya, Herman Khaeron, mengapresiasi pelayanan PNM terhadap nasabah, terlebih saat masa pandemi covid-19. Bahkan, wakil rakyat dari fraksi Demokrat ini, mendorong PNM untuk memperluas sektor pelayanan UMKM.

 

sumber: radarcirebon

Komisi II Godok Perbaikan Sistem Pilkada Serentak 2020

Banyaknya investasi dari negeri China di Indonesia yang selama ini dibangga-banggakan sebagian elit politik nasional ternyata tak banyak faedahnya buat rakyat. Pasalnya, manfaat dari investasi itu tidak menyebar ke rakyat Indonesia, melainkan kembali kepada negeri tirai bambu itu.

Salah satu yang kritis menyoroti hal itu adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

“Untuk apa investasi China jika sumber daya alam disediakan Indonesia, mesin dan peralatan China, dan tenaga kerja China,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (10/8).

Selain itu, anggota Komisi VI DPR ini juga menekankan bahwa tak jarang nilai tambah dari investasi itu diambil oleh China. Begitu juga dengan keuntungan investasi yang mengalir ke negeri berhaluan komunis tersebut.

Sementara Indonesia, sambung, ketiban sial karena harus menanggung masalah kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali dijadikan pasar atas produk hasil investasi tersebut.

“Ruwet,” tutupnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Pada Sabtu (8/8) lalu, ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang.

Sebanyak 325 TKA China tersebut merupakan tenaga ahli konstruksi yang akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang. Mereka dikontrak selama enam bulan untuk menyelesaikan proyek konstruksi di PT BAI.

Selanjutnya para TKA tersebut akan menjalani masa karantina selama 14 hari di Bintan untuk memastikan tidak terpapar Covid-19

sumber: rmol

Konflik Kepemimpinan BP Batam Harus Segera Diakhiri

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menguji keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait prioritisasi pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pemerintah perlu memiliki pertimbangan matang dalam menentukan prioritas pembahasan SNI.

“Memang terkait SNI harus melalui pertimbangan yang memadai. Mana yang lebih penting, pemerintah harus menetapkannya secara terukur,” ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, dia menyatakan pembahasan SNI merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya seharusnya pembahan SNI dibahas dan diputuskan bersama DPR.

Namun, dia menyatakan bahwa hingga saat ini DPR belum dilibatkan dalam pembahasan SNI produk HTP tersebut. Menurutnya, DPR baru akan dilibatkan melalui Rapat Kerja dengan Kemenperin.

“Kami juga akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara. Kami akan tanyakan hal itu pada saat raker,” katanya.

Komisi VI, lanjutnya, juga telah meminta laporan atas penyusunan standarisasi dari Kemenperin maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan itu.

“Nanti pasti dilaporkan kalau sudah matang [pembahasan standarisasi], mungkin belum matang di pemerintah,” tandas Herman.

Sebelumnya, Kemenperin telah menetakan HTP sebagai salah satu pembahasan SNI prioritas. Padahal produk itu masih terbilang baru dan belum digunakan secara luas seperti vape.

Kemenperin menyatakan pembahasan SNI untuk HTP dinilai lebih mudah dibandingkan vape. Pembahasan itu ditargetkan rampung pada tahun ini, sementara pembahasan untuk vape baru akan dibahas pada 2021.

sumber: bisnis

Komisi II Akan Dalami Masalah Perlindungan Data Pribadi

DPR akan memanggil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan SNI produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengungkapkan, saat ini DPR belum dilibatkan dalam pembahasan SNI produk HTP tersebut. Rancangan standarisasi itu masih digodok di tingkat pemerintah.

“Memang terkait SNI harus melalui pertimbangan yang memadai. Mana yang lebih penting, pemerintah harus menetapkannya secara terukur,” ujar Herman saat dikontak wartawan, Selasa (7/7).

Kemenperin memprioritaskan pembahasan SNI HTP. Padahal, produk HTP masih terbilang baru dengan jumlah konsumen yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan vape. Malah vape yang dikesampingkan.

Alasan Kemenperin, pembahasan SNI untuk HTP dinilai lebih mudah dibandingkan vape. Rencananya, SNI untuk produk HTP bisa rampung pada tahun ini, dan pembahasan standarisasi untuk vape akan dibahas di tahun depan.

Herman menjelaskan, pembahasan SNI dalam persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang mendasar dan bernilai strategis, seharusnya dibahas dan diputuskan bersama DPR.

Kami juga akan menguji pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas SNI dan menguntungkan bagi negara,” tuturnya.

Herman menambahkan, Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, UMKM dan standarisasi nasional ini akan meminta penjelasan Kemenperin itu saat ada agenda Rapat Kerja (Raker). “Nanti kami tanyakan pada waktu Raker,” beber politisi Demokrat ini.

Komisi VI akan terlebih dulu meminta laporan atas penyusunan standarisasi itu apabila sudah dirampungkan Kemenperin maupun Badan Standarisasi Nasional (BSN). “Nanti pasti dilaporkan kalau sudah matang (pembahasan standarisasi), mungkin belum matang di pemerintah,” tandas Herman. [OKT]

sumber: rmol

Partai Demokrat meluruskan anggapan publik yang seolah partai berlambang mercy absen dalam menyikapi keberadaan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Politisi Demokrat Herman Khaeron menegaskan sikap Demokrat sudah jelas, yaitu tidak akan menerima pembahasan RUU HIP lantaran ada upaya untuk menggeser ideologi Pancasila. “Demokrat bukan abstain tapi menolak RUU HIP menjadi inisiatif DPR,” tegas Herman singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).

Partai Demokrat, sambungnya, meminta anggota dewan untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang kontra terhadap RUU HIP tersebut. Terlebih sejumlah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tegas menyampaikan penolakannya. 

“Sangat diperlukan untuk melihat dan mendengarkan berbagai pndangan dan suara-suara yang muncul di tengah masyarakat. Karena ini menyangkut dasar, falsafah dan sendi-sendi kehidupan berbangsa,” katanya. Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, dalam RUU HIP terdapat pedoman bagi masyarakat berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggaraan menyusun perencanaan, rumusan, harmonisasi, sinkronisasi terhsdap kebijakan nasional Anggota Komisi VI ini mempertanyakan bahwa sebuah ideologi tidak memerlukan pedoman.

“Apakah sebuah ideologi, butuh haluan atau pedoman? Bukankah ideologi itu sumber utama dari haluan negara? Kalaupun harus ada haluan ideologi, apakah selama ini sejak NKRI merdeka tidak memiliki haluan tersebut?” tegas Herman menyudahi.

sumber: rmol


Terkait Kondisi UMKM Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19, Anggota Komisi Enam DPR RI Menilai Perlu Adanya Koordinasi Dari Hulu Ke Hilir Dengan Seluruh Pihak Terkait.

NARASUMBER : HERMAN KHAERON Anggota Komisi VI DPR RI / FP-D / Dapil JABAR VIII

 

(TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – SETJEN DPR RI) Live Streaming : www.dpr.go.id Twitter : @DPR_RI FB : DPR RI Youtube : DPR RI

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA) PD Gratis di Kantor DPP PD, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Program ini diinisiasi Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat. Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, hari ini, tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.45 WIB, saya secara resmi mengoperasionalkan Kantor Pelayanan KTA Partai Demokrat,” kata AHY secara simbolis AHY menggunting pita tanda dimulainya pelayanan pembuatan KTA gratis tersebut seperti keterangan pers.

“Semangat dari pelayanan ini adalah untuk membesarkan Partai Demokrat. Selain itu kita juga ingin mempertahankan kader kita yang setia dan berkerja keras untuk Partai Demokrat karena kita memiliki perjuangan dan tujuan bersama,” tambah AHY.

AHY didampingi istri, Annisa Pohan kemudian meninjau fasilitas kantor pelayanan ini. Sembari meninjau fasilitas, AHY juga sempat membantu proses pembuatan KTA kader baru atas nama Jimmy Paskario Sianipar. “Mengapa Bang Jimmy ingin gabung Partai Demokrat?,” tanya AHY.

“Kalau secara kepartaian, saya sudah kenal Partai Demokrat sejak lama, partai yang menganut nilai nasionalis dan religius, dan dengan kehadiran Bapak Ketum, saya merasa Bapak juga telah membawa warna baru terhadap Partai ini menjadi lebih muda dan dinamis,” terang Jimmy.

“Selamat bergabung di Partai Demokrat, semoga Pak Jimmy dapat membawa kebaikan untuk kita semua,” kata AHY menyerahkan KTA baru untuk Jimmy.

Kepala BPOKK Herman Khaeron menjelaskan kemudahan dalam pembuatan KTA baru secara gratis tersebut. “Jadi ke depan, peserta yang ingin daftar dapat mengakses secara mudah. Kita menerapkan sistem elektronik smartphone yang bisa diakses dan di print-out oleh siapapun dan kapanpun, karena berbasis aplikasi,” terang Herman.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyerahkan KTA baru kepada lima perwakilan anggota Partai Demokrat. Perwakilan penerima KTA baru tersebut adalah, Siti Nur Azizah, Wasekjen PD yang juga calon Wali kota Tangsel; Laksamana Pertama M. Faisal, calon Bupati Rejang Lebong, Bengkulu; Andi Meryam, Wabup petahana Kolaka Timur, dan Cabup Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; AKBP Lismidianto, Cabup Kaur, Bengkulu, dan Devita Prihartini, Deputi Pembinaan Komunitas-BPJK

Siti Nur Azizah mengungkapkan rasa bangganya bergabung dalam Partai Demokrat. “Saya merasa bangga dan terhormat menjadi keluarga besar Partai Demokrat. Tentu saya melihat Partai Demokrat itu sebagai partai yang besar, bukan besar secara keanggotaan saja tapi juga besar spiritnya,” ujar Siti.

Hal yang juga menarik bagi Siti, PD memberikan peluang luas bagi generasi muda dalam melimpahkan kreatifitasnya untuk memajukan Indonesia. Selain itu Siti juga mengapresiasi para tokoh-tokoh PD yang telah menumbuhkan nilai dan semangat nasionalis dan religius diiringi dengan komitmen kebangsaan, dan Pancasila untuk Indonesia. “Tentu kita juga senang punya Ketua yang muda dan memiliki semangat. Indonesia membutuhkan pemimpin seperti ini,” tambah Siti.

Sementara Devita Prihartini menyampaikan keyakinannya terhadap AHY untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. “Saya meyakini Ketum kita ini adalah pemimpin masa depan Indonesia,” tutur Devita. “Selain itu, saya alhamdulillah cukup mengenal baik Ibu Ketum tercinta, Ibu Annisa dan seluruh kader Partai Demokrat yang menganggap saya seperti keluarga. Di situ saya merasa sangat nyaman dan bangga bekerja untuk Partai Demokrat,” lanjutnya.

Mendengarkan testimoni para perwakilan penerima KTA baru, AHY merasa terharu. AHY juga mensyukuri kebersamaan yang selama ini dibangun oleh Partai Demokrat dengan tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. AHY berharap pelayanan KTA ini, dapat menjadi kekuatan mesin partai untuk terus menyebarkan nilai-nilai yang dianut Partai Demokrat secara luas. “Kita berharap dengan adanya pelayanan ini, mereka punya identitas yang bisa dibanggakan, dan pada akhirnya itu semua akan berarti jika mereka punya dedikasi tinggi untuk Partai kita,” tutur AHY.

Di bawah naungan dan pengawasan Kepala BPOKK, Herman Khaeron beserta jajarannya, pendaftaran KTA ini dapat diakses menggunakan perangkat komputer maupun gadget. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun yang kemudian diverifikasi dan diintegrasi dalam sebuah sistem. Para peminat dapat mengunjungi www.sahabatdemokrat.id untuk melakukan pendaftaran secara online dan tidak dipungut biaya apapun.

 

sumber: beritasatu

Fraksi Demokrat meminta DPR untuk melakukan kajian mendalam dan tidak terburu-buru terkait pembahasan draf rancangan undang-undang (RUU) haluan ideologi pancasila (HIP). RUU yang kini menjadi polemik di publik ini dinilai memiliki banyak kejanggalan oleh beberapa pihak.

Anggota Badan Legislasi (Baleg (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai RUU HIP merupakan RUU yang sangat fundamental dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta agar konsideran RUU tersebut merujuk pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966.

“Ya itu pula yang kami suarakan, bahwa konsideran RUU ini harus merujuk pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966,” kata Herman kepadaTeropongSenayan, Rabu (17/6/2020).

Herman meminta agar RUU HIP didalami secara betul-betul dan tidak terburu-buru. Dan harus melibatkan banyak pihak. Hal ini lah yang menjadi dasar Fraksi Partai Demokrat menarik anggota panjanya dalam pembahasan RUU HIP. “Kami menolak dan meminta untuk didalami kembali,” ucapnya.

Herman juga menyampaikan Fraksi Demokrat tidak ingin jadi bagian dari lahirnya undang-undang haluan ideologi negara yang menyempitkan Pancasila menjadi trisila atau bahkan ekasila.

“Dalam UUD tahun 1945 tidak dikenal sila ketiga ‘Ketuhanan Yang Berkebudayaan’. Namun, sila pertama yang merupakan ruh dari sila-sila lainnya dari Pancasilaadalah‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Anggota Komisi VI DPR ini.

Herman juga menyampaikan RUU HIP seollah ingin menjadikan Pancasila sebagai undang-undang itu sendiri. Dengan demikian dalam RUU HIP ini, ada kekacauan logika berpikir.

“Pancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, karena mestinya seluruh produk hukum dan perundang-undangan kita menjadi implementasi dari Pancasila itu sudah final,” tegasnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya,” ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, Selasa (16/6/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah meminta DPR, sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, kata Mahfud, pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi Covid-19.

“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum HAM diminta menyampaikan ini (keputusan tunda pembahasan),” kata dia.

sumber: teropongsenayan

Komisi II DPR Setuju Tambah Anggaran Lima Lembaga

RUU Haluan Ideologi Pancasila terus menjadi polemik sekalipun pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan dan melakukan serap aspirasi rakyat terlebih dahulu.

Beragam kritik muncul dari masyarakat. Mulai dari kekhawatiran RUU HIP akan jadi pintu masuk paham komunisme, pemerintah pemegang kebenaran tunggal tafsir Pancasila, hingga ketakutan Pancasila akan diubah. 

Bagi Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kekhawatiran dari rakyat itu merupakan hal serius yang harus mendapat penanganan dengan seksama.

“Jika memang RUU HIP memiliki tujuan mulia, tidak mungkin rakyat bereaksi,” simpulnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (19/6).

Untuk itu, kepada pihak pendukung dan pengusul RUU HIP, anggota Komisi VI DPR ini meminta agar lebih mawas diri. Mereka hrus terbuka pada kritik yang kian masif dari masyarakat, utamanya kelompok Islam. “Jangan dikira pikiran dan isi kepala anda saja yang benar dan rakyat salah. Jika gelombang besar rakyat mengkritisi, sebaiknya pikiran dan isi kepala anda yang harus dievaluasi,” tutupnya.

sumber: rmol