Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi di Klaten menimbulkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha lokal.
Herman Khaeron Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan, koperasi itu justru akan menjadi pembangkit ekonomi desa, bukan ancaman bagi bisnis kecil.
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi sarana untuk bisa mengurangi tingkat kesenjangan,” ujarnya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dia menyebut, sejak awal kemerdekaan, konstitusi Indonesia telah mengamanatkan Ekonomi Kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.
“Sejak Indonesia Merdeka sudah diamanatkan untuk membangun ekonomi yang berbasis rakyat. Jadi, semestinya kita dukung bersama. Ini justru pembangkit ekonomi,” tambahnya.
Menurut Herman, Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan mandat langsung dari pemerintah untuk mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi berbagai sektor strategis. Mulai dari subsidi pupuk, benih, gas melon 3 kg, hingga penyaluran pangan dan pemutusan rantai distribusi komoditas lokal yang terlalu panjang.
“Ada penugasan-penugasan pemerintah yang sekarang dalam bentuk subsidi. Dan ini tentu sesuatu yang positif. Pada akhirnya akan terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang lebih sehat,” terangnya.
Mengenai kekhawatiran pelaku usaha lokal, Herman menjamin koperasi adalah entitas terbuka dan inklusif. Semakin banyak warga yang bergabung, kekuatan koperasi akan semakin besar.
“Koperasi itu tidak tertutup seperti perusahaan. Kalau perusahaan dibentuk lima orang, ya lima orang itu yang punya kuasa. Tapi koperasi semakin banyak anggota, semakin kuat. Keuntungannya pun dibagi kepada anggota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman berharap pelaku usaha lokal tidak merasa tersaingi, melainkan menjalin kolaborasi dengan koperasi.
“Usaha hulunya koperasi bisa diambil derivatifnya oleh para pengusaha lokal. Artinya, justru makin dinamis ekonomi desa. Silakan kolaborasi, karena tidak semua bisa dikelola koperasi sendiri,” imbuhnya.
Pemerintah, sambung Herman, tengah menyiapkan pembiayaan untuk koperasi dengan anggaran Rp1 hingga Rp3 miliar per unit, termasuk pendampingan dan skema pembiayaan dari bank-bank Himbara dan BSI.
“Negara hadir. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada ekonomi kerakyatan. Kita dorong bank-bank Himbara dan BSI untuk ikut mendampingi dan membiayai koperasi ini,” jelasnya.
Saat ini, menurut Herman, sudah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan.
“Insya Allah dengan campur tangan negara dalam program masif seperti ini, multiplier effect-nya akan kita rasakan bersama,” pungkas Herman.(faz/rid)
sumber: suarasurabaya
