Herman Khaeron Bagi-bagi Bantuan Kepada Warga Kabupaten Cirebon

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, melakukan kunjungan silaturahmi ke beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu Kecamatan Sedong, Susukan Lebak, serta Astanajapura.

Dalam kunjungan ini, Herman Khaeron sekaligus memberikan bantuan berupa anggaran Rp 100 juta untuk pembangunan di Desa Karangwuni, Kecamatan Sedong, bantuan traktor untuk Desa Ciawijapura di Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Winduhaji di Kecamatan Sedong.

Herman Khaeron juga memberikan bantuan berupa mesin pompa air untuk Desa Ciawijapura dan Desa Winduhaji. Serta memberikan sumbangan pembangunan kantor BKNU di Astanajapura senilai Rp100 juta dan sumbangan empat traktor untuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Menurutnya, sengaja dirinya datang untuk mempersiapkan kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke Cirebon, namun dirinya juga tak lupa untuk menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga serta kuwu di beberapa kecamatan tersebut.

“Saya paham betul pemerintahan desa merupakan institusi pemerintah formal yang paling dekat dengan masyarakat sehingga tentu harus banyak mendukung aktivitas warganya,” tuturnya.

Sosok yang karib disapa Hero itu mengatakan, sebagai anggota DPR RI dirinya harus bisa seperti lampu ajaib yang siap menerima setiap permintaan dari masyarakat yang memilikinya.

“Sebagai anggota DPR RI konsekuensinya harus bisa menerima keluhan apapun,” tuturnya.

sumber: rmoljabar

Menyambut tahun baru 2023 dan memberikan rasa optimis terhadap kaum milenial, Anggota DPR RI, Dr Ir Herman Khaeron MSi dan Dr Ratnawati MKKK hadir dalam talkshow bertemakan “Resolusi 2023”, Sabtu (31/12) malam.

“Malam ini saya bertemu dengan milenial, dalam pergantian tahun, kita memasuki tahun 2023,tentu harus memberikan rasa optmis,” ujar politisi yang kerap disapa Hero itu.

Hero menambahkan, bahwa pada diri kaum milenial, ada sebuah keinginan besar, untuk kedepannya lebih maju, memiliki sebuah keinginan menuju kepada usaha yang lebih mapan.

“Dalam menghadapi tahun 2023, untuk lebih bangkit lagi dalam segi perekonomian yang semakin pelik dengan tantangan,” lanjutnya.

Menurut Hero, Indonesia termasuk Negara yang bisa mempertahankan perekonomiannya melalui program UMKM, khususnya di kalangan muda yang inovatif.

Dalam kesempatannya itu, Herman berjanji akan membantu permasalahan secara langsung, apabila ada sebuah kesulitan UMKM di kalangan milenial, baik permodalan hingga pemasaran.

Salah satu peserta, yang juga Koordinator Kelompok Usaha Ayam potong dan Petani Milenial, Supriyadi menyampaikan bahwa sebuah permasalah yang dihadapi saat ini terkait mahal dan sulitnya mendapatkan sertifikat halal dan permodalan.

Menanggapi hal itu, Hero menyarankan agar para pelaku usaha bergabung bersama Yayasan Mitra Sehati untuk mendapatkan pelatihan.

“Agar usahanya bisa maju dan tepat sasaran ketika dipasarkan memalui media sosial,” sarannya.

sumber: klikaktual

Herman Khaeron Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Motor Roda Tiga

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VIII, H. E Herman Khaeron memberikan bantuan berupa tiga unit motor roda tiga di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Herman Khaeron secara simbolis menyerahkan bantuan tiga unit motor roda tiga ini di Rumah Aspirasi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto, Sabtu (31/12/2022).

Pada kunjungan kali ini, Herman Khaeron didampingi istrinya, Hj Ratnawati serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto.

Herman Khaeron mengatakan, dirinya sengaja berkunjung ke Dukupuntang dan menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi.

“Alhamdulillah hari ini berkunjung ke Dukupuntang dan tentu seperti biasa saya menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi,” kata Hero, sapaan akrabnya.

Selain menyerahkan bantuan, Herman Khaeron juga menyerap aspirasi dari sejumlah kepala desa dan lurah yang hadir pada kegiatan ini. Banyak dari kepala desa dan lurah yang menginginkan adanya bantuan berupa mobil ambulance.

Keinginan mobil ambulance ini disampaikan salah satu lurah di Kecamatan Sumber. Menurutnya, mobil ambulance saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Kami juga sekaligus menyerap aspirasi apa yang semestinya ke depan kami siapkan, ini kan untuk tahun 2022 semua sudah jalan kegiatannya,” katanya.

Untuk menyongsong tahun 2023, menurutnya, aspirasi yang disampaikan sudah dicatat oleh calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati mengenai apa saja skala prioritas yang akan dilakukan untuk bisa memberikan dukungan yang efektif kepada desa dan kelurahan yang ada di wilayah Cirebon.

Hal itu menurutnya agar dirinya juga bisa mendukung terhadap berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat.

Ia menilai, masyarakat bisa terbantu dengan kehadiran sebagai anggota DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Cirebon dan seluruh entitas partai Demokrat yang ada di Cirebon.

“Kedua, kami juga menangkap aspirasi yang tidak bisa direalisasikan langsung oleh kami. Namun tentu aspirasi ini akan kami teruskan kepada pihak pihak tertentu, misalkan pembangunan embung, sarana olahraga yang membutuhkan biaya tinggi. Tetap itu kami pertanggungjawabkan sebagai anggota DPR RI,” tuturnya.

Hero nantinya akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait aspirasi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini agar nantinya bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Menurutnya, ini adalah esensi dirinya datang ke wilayah dan bertemu dengan masyarakat, lurah dan kepala desa agar bisa menangkap berbagai informasi yang pada akhirnya penting untuk meningkatkan mensejahterakan berbagai kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Yang penting harapan rakyat yang bisa direalisasikan ya kita realisasikan, yang tentu bisa kami fasilitasi ya kami fasilitasi, yang bisa kami kawal ya kami kawal supaya bisa memberikan rasa puas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain penyerahan tiga unit motor roda tiga di Dukupuntang, Hero juga meninjau dan menyerahkan bantuan pembangunan masjid di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sebesar Rp 80 juta.

Ia juga menyerahkan bantuan empat unit traktor di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon dan meninjau bantuan rutilahu di Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon. (Arif)

sumber: suaracirebon

DPR Beberkan Masalah Obat Palsu dan Penyakit Korengan

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, terkait dengan undang-undang pengawasan obat dan makanan, leading sektornya adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

“Ini yang tadi saya sedikit korelasikan terhadap undang-undang 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan, bahwa sesungguhnya, berbagai pangan yang harus dikonsumsi itu harus aman,” ujar Herman dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema : DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center Nusantara III yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari fraksi Partai Golkar, Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra dengan moderator Ijal Sikumbang, Selasa 15 November 2022.

“Bagaimana dengan obatnya, ada orang jadul (jaman dulu) nggak di sini, mungkin sekelas sayalah orang jadulnya, dulu pernah ada film Benyamin dengan Mansyur, filmnya jualan obat, obat palsu, obat palsu. Dulu menjadi kelakaran, bahwa sesuatu yang menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama obat gitu ya. Ini tidak menutup kemungkinan dari berbagai situasi yang merugikan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, “Mohon maaf, saya pernah berobat keluar (negeri) dan saya membawa obat-obat, saya pernah diskusi memang yang dikhawatirkan dari obat-obat di Indonesia itu salah satunya adalah obat palsu. Karena kalau orang penyakit koreng saja kalau obatnya palsu maka tidak akan sembuh-sembuh, apalagi penyakit yang kronis kalau obatnya salah, pasti akan salah,” beber Herman.

Dia menambahkan, BPOM itu diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan, mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan, bahwa kasus ini agak sulit ditangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.***

Sumber: goriau

Herman Khaeron Sebut BUMN Mesti Dukung Formula E Seperti MotoGP

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Dr.Ir HE Herman Khaeron merekomendasikan agar Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diberikan hak eksekutorial, hak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi oleh lembaga pemerintah itu.

Pernyataan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat itu didukung politisi Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Hak BPOM untuk melakukan tindakan atas pelanggaran tidak diberikan oleh Undang-Undang.

“Tidak ada hak eksekutorial, yang memungkinkan mereka bisa mengambil tindakan untuk mengeksekusi pada setiap pelanggaran,”ungkap Khaeron dalam diskusi Forum Legislasi DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut Khaeron, BPOM diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan. Mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kasus ini agak sulit tertangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.

“Persoalan mendasar, BPOM yang selama ini hanya punya hak untuk pengawasan tidak diberikan hak eksekutorial untk bisa mengeksekusi,”ujarnya.

Herman Khaeron menambahkan hak BPOM bisa mengeksekusi karena PPNS diatur di dalam tata peraturan penegakan hukum.

“Jadi PPNS bisa untuk melaporkan tindakan Kementerian Perdagangan. Semestinya bisa sampai ke penyelidikan. Jadi menurut saya bisa saja hak penyelidikan kita berikan namun hak penyidikannya serahkan kepada Alat Penegak Hukum,”kata Khaeron.

Dia mengatakan, kalaupun BPOM diberikan hak eksekutorial bisa saja haknya diberikan sampai kepada hak penyelidikan, sehingga betul-betul penyelidikannya sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun kemampuan profesionalitasnya BPOM.

Selain itu politisi Partai Demokrat itu menyatakan, pihaknya akan merekomendasikan pada pembahasan terhadap Undang-Undang perlindungan obat dan makanan dan perlindungan lainnya terhadap konsumen, kita memberikan bobot extraordinary crime. Supaya betul-betul memberikan efek jera.

“Jangan lagi ada orang jual obat tanpa izin. jangan lagi, apalagi kalau sekarang beli obat di online shop, beli di online shop itu gampang dan cepat datang. Kita mencari obat di toko-toko obat di apotek-apotek sulit dicari, di online ada, tapi datangnya belum tentu itu obat yang benar, obat yang asli, bisa jadi ini obat yang menyesatkan, bukan menyehatkan, tapi menyesatkan. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya bahwa dalam melindungi masyarakat memang harus pada pasal-pasal yang memberikan bobot ekstra ordinary crime,”tegas Herman Khaeron.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan pihaknya akan mendorong adanya penguatan terhadap sistem pengawasan obat, yang dilakukan oleh teman-teman PPNS yang berada di lingkungan badan POM pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan penindakan.
Harus diakui bahwa Balai POM itu kadang-kadang mereka ada bergeraknya tidak seperti yang kita bayangkan. BPOM yang ada di pusat dan daerah, fungsi dan pengawasan itu bukan berada di mereka.

Kalau KPK bisa mengawasi dan bertindak, namun balai POM ini harus bekerja sama dengan yang lain, baik di pusat maupun daerah ketika akan menindak.

“Ini harus kita atur bagaimana caranya karena ini bersifat khusus, mestinya ruang bagi Balai POM atau badan POM di pusat ini untuk menindak harus diberikan ruang. Kita mendorong agar RUU ini disempurnakan dan mempertimbangkan kemudian investasi dan kita tahu bahwa bisnis farmasi ini sangat kuat. Investasi industri farmasi, obat, makanan dan kosmetik bisa mencapai 1100 triliun rupiah dalam setahun,”ungkap Emanuel.(j04)

sumber: waspada

Menjadi anggota DPR RI sampai tiga periode menjadi satu bukti bahwa Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si. tak main–main dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat. Melalui kendaraan Partai Demokrat yang ‘pro rakyat’ Herman mampu memperjuangkan serta mewujudkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat di dapilnya, Jawa Barat VIII (Cirebon, Indramayu).

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Merintis karier sebagai seorang politisi, bagi Herman Khaeron hanyalah untuk satu tujuan, yakni agar ia bisa berkhidmat bagi rakyat. Untuk itulah ia setia bersama Partai Demokrat (PD) sejak didirikan 21 tahun lalu hingga saat ini.

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ini ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Kala ia terpilih di parlemen, gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untyk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Apa yang disampaikan Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014, jelas Herman telah menegaskan bahwa itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya, yakni dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pesan itu diakui Herman dipegang sebagai kompas agar kader Demokrat lebih sensitif, peka, peduli pada keadilan, kebebasan, dan ekonomi yang adil.

Di sisi lain, dalam berpolitik di Demokrat tidak ada lagi apa yang disebut konflik identitas, karena Partai Demokrat harus menghormati pluralisme serta berdiri di depan sebagai penjuru dan champions of democracy, sesuai namanya, yakni Partai Demokrat.

Itulah alasan kenapa Herman memilih partai tersebut sebagai alat perjuangannya. “Karena Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi champions of democracy,” tegas Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (24/10/2022).

Hal itu terbukti ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap menghormati demokrasi, menghormati HAM, serta memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu.

“Perjuangan kami harus tetap sama. Rakyat akan menilai partai politik mana yang paling konsisten, baik ketika berada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan,” katanya.

Politisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini bersyukur bisa berjuang dalam partai yang di dalamnya ada sosok demokrat sekelas SBY. Baginya, SBY adalah figur penting dan sentral yang terbukti berhasil dalam memimpin Partai Demokrat. Dia mengakui dan mengapresiasi kerja keras dan pengaruh kepemimpinan SBY, sehingga mendapat kepercayaan rakyat.

mengambil contoh pada Pemilu 2014, partai ini sempat diprediksi hanya mampu meraih suara sebesar 7 persen, namun kenyataannya mendapatkan 10,2 persen. Gaya kepemimpinan SBY yang tenang dan mengayomi juga menjadi magnet bagi Herman. Contohnya, ketika sejumlah kader memilih meninggalkan partai dalam kesulitan dan perpecahan beberapa waktu lalu, SBY tidak gusar dan gundah.

Padahal di tengah krisis dan delegitimasi, partai membutuhkan loyalitas dan perjuangan para kadernya. Namun SBY mampu menyelesaikan dan berhasil membawa partai keluar dari masa sulit dan membangun kembali kepercayaan diri kader serta merintis konsolidasi. Karena itu Herman meyakini kepercayaan rakyat akan dapat dipulihkan pada Pemilu 2024. Dalam soal regenerasi kepemimpinan di Demokrat, Herman adalah salah satu saksi bahwa SBY berhasil mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai modern yang berbasis pada meritokrasi. Sebuah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Oleh karena itulah tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini tak lepas dari faktor meritokrasi tersebut. AHY diakuinya telah memperlihatkan kepemimpinan yang tangguh dan mampu menjaga soliditas organisasi. Buktinya ketika terjadi upaya yang diistilahkan banyak media sebagai ‘pembegalan’ partai oleh pihak eksternal dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Partai Demokrat tetap kuat dan tak berpengaruh. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu meyakini partainya akan mendulang sukses dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan AHY yang visioner.

Tak Henti Berjuang

Memasuki tiga periode sudah Herman duduk di parlemen. Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Meski sudah tiga periode duduk di senayan namun Herman merasa PR nya masih panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah–masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

sumber : obsesionnews

Pererat Rasa Cinta Tanah Air, Kang Hero Keliling Desa Sosialisasi 4 Pilar MPR

Gencar sosialisasi 4 Pilar MPR, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, sambangi desa-desa di wilayah kerjanya.

Sosialiasi 4 Pilar MPR oleh Kang Hero dihadiri para ketua RT, RW dan petani di Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

“Teknologi informasi yang kian maju dan berkembang, juga mudah diakses semua kalangan membuat masyarakat lupa penopang dalam berkebangsaan,” katanya, Kamis 13 Oktober 2022.

Selain meningkatkan mutu wawasan berkebangsaan, 4 Pilar MPR sebagai kunci penopang kedaulatan negara.

“Saya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengingat kembali, terkait fungsi empat pilar yang harusnya dimiliki masyarakat,” ungkapnya.

Di era gencarnya informasi, 4 Pilar MPR ikut tergerus. Rasa cinta tanah air pun tidak terlihat di dalam bermasyarakat.

“Yaitu mengingat lagi mengenai NKRI, UUD, fungsi Pancasila, dan rasa Kebhinnekaan. Keempat pilar tersebut harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendedikasikan diri mengedekuasi masyarakat secara langsung pentingnya memahami 4 Pilar MPR.

“Setelah mengerti empat pilar, kedepan menjadi kewajiban bersama menyejahterakan masyarakat, cita-cita kemerdekaan bisa diwujudkan dengan empat pilar yang kokoh,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mensosialisasikan 4 Pilar MPR hingga ke pelosok desa-desa di wilayah kerja di daerah pilihan 8, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indrsmayu, untuk menjaga pilar-pilar yang menopang kehidupan bangsa dan negara.

“Kami melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR ke desa-desa, sekaligus kami menampung aspirasi masyarakat, mulai dari ketersediaan pupuk, harga bahan pokok dan masih banyak lagi,” tukasnya. ***

sumber: ayocirebon

Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya menguasai perekonomian sebesar 30-40 persen ketimbang pelaku usaha skala besar. Padahal, secara kuantitas, jumlah UMKM di Tanah Air mendominasi, yaitu mencapai 64 juta.

Sektor ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena menyumbang 61 persen atau setara Rp 574 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Bahkan, dalam menghadapi berbagai terpaan krisis, UMKM terbukti tangguh dan mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya, pada krisis ekonomi 1998. Karena itu, Herman menaruh kekhawatiran seiring tren perusahaan skala besar yang mulai merambah ke akar rumput. Hal ini dinilai dapat mempersempit peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Oleh sebab itu, saya berpikir bagaimana agar UMKM dapat naik kelas sehingga mereka mampu berdaya saing tanpa mengganggu keberlanjutan usaha besar,” ujar Herman kepada Kompas.com saat ditemui di Gedung Nusantara I, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Herman menuturkan, upaya penguatan kapasitas terhadap pelaku UMKM telah dilakukannya sejak 2009. Kala itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.

Pada waktu sama, Partai Demokrat yang menaunginya memiliki wadah guna meningkatkan kapasitas UMKM, yaitu melalui program Mitra Sehati. Program ini diinisiasi oleh Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD). Herman menjelaskan, program Mitra Sehati merupakan sumbangsih dirinya dalam mendukung dan mendorong UMKM agar naik kelas. Sejak 2009 hingga 2022, ia mendampingi 1.000 pelaku UMKM di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

“(Pelaku) UMKM yang kami damping mulai dari pedagang cilok, rengginang, keripik, jamur, bakso, petani, hingga nelayan,” terang Herman. Penguatan kapasitas UMKM agar berdaya saing Herman menambahkan, sejumlah upaya dilakukan agar 1.000 UMKM di dapilnya naik kelas dan berdaya saing. Pertama, memperluas cakupan pasar dengan mengoptimalkan teknologi digital.

Hal itu diwujudkan dengan memberikan pelatihan penguasaan teknologi digital kepada pelaku UMKM agar mampu menjangkau segmen pasar lebih luas, baik melalui media sosial (medsos) maupun e-commerce. “Mereka (pelaku UMKM) kini semakin andal (memasarkan produk secara digital).

Meski kedai offline mereka sepi, volume pesanan produk secara online mengalami peningkatan karena berhasil menjangkau konsumen yang lebih luas di luar daerah domisili,” ungkapnya. Pada waktu sama, guna menjangkau konsumen yang belum menguasai teknologi, pihaknya menghadirkan mobil pemasaran yang ditempatkan di pusat keramaian di tiga wilayah tersebut. Herman mengatakan, mobil pemasaran hadir untuk mengakomodasi produk-produk UMKM yang dipasarkan secara luring guna membangun awareness (kesadaran) konsumen terhadap produk mereka.

Kedua, penguatan kapasitas UMKM dalam menerapkan good processing practice. Dalam hal ini, setiap pelaku UMKM dibina agar dapat menghasilkan produk sesuai standar dengan mengutamakan aspek kesehatan.

Selain itu, imbuh Herman, pelaku UMKM juga diberikan pelatihan pengemasan yang baik, metode branding, strategi pemasaran efektif, dan produksi dengan mengutamakan prinsip higienitas. Hal itu dinilai penting guna meningkatkan mutu produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan begitu, kualitas produk UMKM mampu bersaing dengan produk usaha skala besar. Ketiga, pembiayaan dan akses permodalan. Hal ini penting guna mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

Bagi UMKM berskala rumahan, pihaknya menghubungkan mereka pada permodalan melalui program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). “Sementara, UMKM dengan skala usaha menengah, dihubungkan pada akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan lembaga perbankan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas Herman.

Formalisasi usaha tingkatkan daya saing Upaya berikutnya yang tak kalah penting bagi Herman adalah formalisasi usaha atau institusionalisasi. Formalisasi usaha mikro dianggap penting dan strategis sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).

“Kami memberikan pelatihan bagaimana mengisi formulir dan mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, mereka juga dibantu memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara gratis. Pasalnya, sertifikasi halal merupakan salah satu komponen biaya paling tinggi bagi UMKM,” tambahnya.

Menurut Herman, dengan memiliki NIB, legalitas UMKM pun terjamin. NIB dan sertifikasi halal MUI juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan. “Tahapan-tahapan tersebut hingga saat ini kami lakukan secara konsisten. Paling penting bagi kami adalah membangun moralitasnya. Jangan sampai merusak moralitas yang selama ini dibangun agar mereka tetap survive membangun dan mengembangkan UMKM,” kata Herman.

Sumber: kompas