Pemerintah berencana untuk menggodok regulasi mengenai fleksibilitas kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan regulasi tersebut, PNS dimungkinkan untuk bekerja di luar kantor atau dari rumah.

Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Khaeron menilai regulasi tersebut tak akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Menurutnya, sistem PNS bekerja dari rumah lebih efektif dilakukan di negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang masih terkendali.

Selain itu, Herman menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh PNS saat ini masih jauh dari harapan publik. Alih-alih membuat regulasi agar PNS bisa bekerja dari rumah, ia menganggap peningkatan kinerja lebih dibutuhkan saat ini.

“Sekarang saja menuju pelayanan publik yang prima saja masih belum terwujud. Kalau saya boleh mengkritik, pelayanannya masih separuh dari sebuah pelayanan yang dianggap prima,” ,” katanya Saat On Air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Minggu (11/8/2019) malam.

Herman menambahkan, pola penilaian terhadap kinerja PNS masih bercermin pada kehadiran di kantor. Meskipun akhirnya dibangun sistem pelayanan publik secara online, PNS harus tetap melakukan pekerjaanya dari kantor yang sewaktu-waktu bisa ditangani oleh masyarakat.

“Sistem PNS itu dibangun dari sebuah sistem yang seragam. Mereka melayani masyarakat dengan jumlah yang banyak, tentu masih membutuhkan kantor,” tutup politikus Partai Demokrat tersebut.

sumber: prfmnews

Sistem E-Rekap Harus Didukung SDM Berintegritas

Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono mendukung upaya perbaikan penyelenggaraan Pemilu dari cara-cara konvensional, beralih memanfaatkan teknologi informasi yang tengah berkembang pesat saat ini. Hal ini sebagai upaya mengurangi kerja fisik para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga peristiwa jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan maupun penyakit kronis tidak terulang lagi.

“Perbaikan sistem konvensional dengan e-rekapitulasi butuh regulasi yang komprehensif serta sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas sehingga pada akhirnya menentukan cara kita bernegara,” ungkap Sutriyono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron.

Politisi PKS ini berharap pada Pilkada serentak 2020 mendatang di beberapa daerah penerapan e-rekapitulasi sudah bisa diuji coba sebagai upaya serius perbaikan dari sistem konvensional. Di sisi lain, pihaknya juga cukup prihatin masih banyaknya praktek money politic, namun pelakunya tidak menerima penegakan hukum yang tegas sesuai UU yang berlaku.

“Kepolisian cukup menentukan dalam pola pengamanan Pemilu serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Perbaikan sistem penyelenggaraan tanpa penegakan hukum yang adil akan menjadi dilematis,” papar legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Hal senada diungkapkan Herman Khaeron. Ia menyoroti masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus hilangnya suara dalam proses rekapitulasi dari TPS ke Kecamatan dan berjenjang ke atas. Ke depan perlu diterapkan penggunaan e-rekapitulasi dalam Pilkada 2020 untuk menghindari praktek penghitungan manual yang rentan kesalahan,” tandas Herman.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Kota Bekasi ini, Komisi II DPR RI juga mendatangkan para keluarga korban penyelenggara Pemilu di KPU Kota Bekasi yang meninggal dunia, karena beratnya beban kerja pada waktu pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi dilakukan.

Rata-rata para korban meninggal disebabkan keluhan sakit di perut dan serangan jantung juga indikasi terlalu beratnya beban kerja untuk bisa menyelesaikan sampai kepada rekapitulasi. Ini menjadi masukan bagi Komisi II DPR untuk dielaborasi dalam evaluasi secara menyeluruh dengan KPU RI, Bawaslu RI dan Kemendagri.

“Sistem yang harus dibangun yaitu e-rekapitulasi dan e-voting kita angkat ke permukaan, untuk memperoleh informasi awal terkait dengan kesiapan masyarakat, sumber daya manusia dan kesiapan sistemnya untuk membangun sebuah Kepemiluan yang lebih baik,” pungkas Herman. (oji/sf)

sumber: dpr

Komisi II DPR Setuju Tambah Anggaran Lima Lembaga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan hampir seluruh kementerian dan lembaga tidak mengalami kenaikan anggaran dalam pagu indikatif. Namun, Komisi II DPR RI setuju atas usulan lima mitra kerjanya untuk menambah anggaran. Kelimanya adalah Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombusman.

Kelima lembaga itu, menurut Herman, sangat berkontribusi besar terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR kelima mitra kerjanya tersebut di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

“Meski pemerintah menginginkan penghematan pada setiap kementerian dan lembaga, tetapi kami memandang para mitra kerja Komisi II selama ini sudah berhemat. Apalagi jika dilihat dari program kerja, para mitra kerja menyentuh langsung terhadap kemampuan negara untuk turut mengelola dan menjalankan pemerintahan ini dengan baik,” tandas Herman.

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, jika kemudian anggaran para mitra kerja Komisi II semakin ditekan, maka para mitra kerja tersebut akan semakin sulit untuk melakukan ekspansi kegiatan. Herman menuturkan, mitra-mitra kerja Komisi II DPR membutuhkan support tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan program kerja ke depan.

“Kemenpan RB dan BKN mengurusi kepegawaian negara. Kemudian, KASN sebagai pengawas para ASN, ANRI yang melayani kearsipan nasional, serta Ombsudman berperan menjaga agar pelayanan publik tetap berkualitas. Apalagi, Kemenpan RB dan BKN saat ini sedang mempersiapkan rekrutmen 250.000 pegawai baik CPNS maupun PPPK. Tentu, dibutuhkan support anggaran yang mencukupi untuk seluruh kegiatan tersebut,” ungkap Herman.

Pada kesempatan yang sama, Herman mencontohkan, mitra kerja lainnya seperti KPU dan Bawaslu juga anggarannya sangat jauh menurun. Padahal, tahun 2020 ada pelaksanaan Pilkada serentak. Herman mengimbau, otoritas pemerintahan yang membidangi penganggaran untuk kementerian dan lembaga agar memahami betul terhadap urgensinya dengan memberikan anggaran yang proporsional.

“Dibutuhkan anggaran yang mencukupi terhadap kementerian dan lembaga yang support terhadap berbagai kegiatan lainnya. Hal ini, tentu kami dorong mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Sehingga, Presiden dapat memberikan dorongan kepada mitra-mitra kerja di Komisi II DPR terkait dengan penambahan alokasi tahun anggaran 2020,” pungkas Herman. (pun/mh)

sumber: dpr

[Video] Komisi II DPR RI Minta Evaluasi Pileg Dan Pilpres 2019

Komisi 2 DPR RI Berpendapat Perlu Dilakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Secara Serentak, Karena Ternyata Sangat Rumit, Dan Bahkan Menimbulkan Korban Jiwa Yang Tidak Sedikit.

Narsum : Herman Khaeron / Wakil Ketua Komisi Ii DPR RI

(TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – Setjen DPR RI)

Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Komisi II DPR  meminta KPU untuk benar-benar merinci kurangnya surat suara akibat tambahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sehingga, langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan.

“KPU kan memiliki instrumen sampai tingkat bawah, dipastikan secara cermat berapa kebutuhan secara real. Kalau ada tambahan 2 persen kan dari jumlah DPT yang disempurnakan. Pastikan saja jangan diwacanakan,” kata Ketua Komisi II (Bidang Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu) DPR RI, Herman Khaeron saat dihubungi, Ahad (24/2).

Hingga 17 Februari 2019 jumlah DPTb tercatat sebanyak 275.923 orang. Jumlah ini tersebar di 87.483 TPS yang ada di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten/kota. KPU memperkirakan jumlah ini masih berpotensi bertambah.

Permasalahannya, KPU menemui kendala lantaran aturan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan produksi surat suara hanya bisa ditambah dua persen surat suara cadangan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) DI tiap TPS. Artinya, TPS dengan jumlah DPTb melebihi dua persen dari jumlah DPT, maka DPTb di TPS tersebut terancam tak bisa mencoblos.

Khaeron pun mengakui adanya kendala tersebut. Ia menuturkan, permasalahan itu terjadi karena pembatasan pindah memilih sesuai KTP yang dibatasi batas dapil dan provinsi.

“Kemungkinan yang akan membludak adalah kertas suara untuk pemilihan presiden di daerah tertentu khususnya di kota-kota besar,” kata Khaeron

Khaeron menegaskan, DPR berencana membahas perkara ini dengan KPU pada pekan kedua Maret 2019 mendatang. Khaeron pun menegaskan, KPU terlebih dahulu harus menghitung secara pasti di tiap TPS jumlah DPTb.

“DPT-nya yang harus dihitung secara pasti, 2 persen dari 191 juta itu berarti 3,82 juta kertas suara. Sudah sangat banyak,” kata politikus Demokrat itu.

sumber: republika

Kegiatan Herman Khaeron Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 2019 di Maluku Utara

Herman Khaeron bersama rombongan Komisi II DPR RI, melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018/2019 di Maluku Utara kali ini, diantaranya kegiatan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh Asisten III Setda Maluku Utara Salmin Janidi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate tersebut dibahas persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

“Kami ingin laporan persiapan pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu baik oleh Bawaslu, KPU, dan Dinas Dukcapil,” kata Herman Khaeron, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI.

Selain persiapan pemilu, dibahas juga isu seputar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi dana desa, penerimaan pegawai dan tenaga honorer, serta penanganan arsip daerah.

Selain rombongan Komisi II DPR RI, turut hadir juga perwakilan mitra kerja Komisi II DPR RI antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional RI, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KPU, Bawaslu, dan lain-lain. (*)

DPR: Penggajian PPPK Jangan Membebani Pemda

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menyatakan penerimaan Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) khusus untuk tiga formasi dari honorer K2, tidak boleh membebani keuangan pemerintah daerah.

Pasalnya, ada kewajiban kepala daerah menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam pengusulan rekruitmen PPPK. Hal itu jelas berdampak terhadap anggaran daerah untuk penggajiannya.

“Memang untuk PPPK ini, (pemerintah) jangan hanya mengambil popularitasnya saja, lantas memberatkan terhadap keuangan daerah,” kata Herman kepada JPNN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (21/1).

Untuk memastikan kebijakan penerimaan PPPK dari honorer K2 tidak membebani keuangan daerah, Komisi II DPR sudah mengagendakan pembahasan masalah itu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebab, kata Herman, setiap kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan fiskal, harus diikuti dengan penambahan alokasi dari APBN kepada daerah. Termasuk itu penerimaan CPNS naupun Calon PPPK.

“Ini baru akan dibahas besok, jam sepuluh rapat dengan KemenPAN-RB. Dalam pandangan saya, memang semestinya kebijakan-kebijakan pusat yang terkait dengan fiskal, disertai dengan penambahan anggaran ke daerah bersangkutan,” jelas politikus Demokrat itu.

Dia berharap pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran sebelum memutuskan penerimaan Calon PPPK. Soal mekanisme penyaluran anggarannya, pemerintah tinggal mengikuti ketentuan yang ada. Apakah lewat DAU (Dana Alokasi Umum) atau yang lainnya.

“Karena faktanya (APBD) sekarang kan, paling tidak 30-40 persen untuk pembangunan di daerah, selebihnya diserap anggaran rutin,” tandas legislator asal Jawa Barat ini.(fat/jpnn)

sumber: jpnn