BPKN Perluas Kanal Pengaduan Konsumen di Daerah

BPKN Perluas Kanal Pengaduan Konsumen di Daerah – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia mendorong penguatan perlindungan konsumen di era digital dan Pandemi Covid-19. Kondisi itu mengingat masih lemahnya penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha yang saat ini masih kurang di edukasi,” ungkap Ketua BPKN RI, Rizal E Halim usai mengelar Sosialisai terpadu BPKN yang bertemakan

“Perlindungan Konsumen di era Digital dan Pandemi COVID-19 di kampus STAI-Sayid Sabiq Indramayu, Selasa (29/9).

Dikatakan Rizal masih lemahnya penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai konsumsi produk yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L), maka diperlukan media komunikasi untuk membangun jejaring informasi dan kerja sama dengan para pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Untuk menguatkan penyebaran informasi tersebut, sambungnya, pihaknya menggandeng STAI Sayid Sabiq. Kerja sama itu selain untuk menyebarluaskan informasi, juga bertujuan menjadikan kampus Sayid Sabiq sebagai pilot tes untuk membuka satu kanal pengaduan.

Kanal pengaduan itu akan dikelola oleh mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dan sebelum menangani proses-proses pengaduan dari konsumen/masyarakat mahasiswa FH akan dibuatkan inkubasi bagaimana menangani pengaduan terkait pelanggaran hak-hak konsumen.

“Kalau ini bisa dikembangkan maka kanal pengaduan akan bisa dibuka di banyak tempat di Indramayu,” tegas Rizal.

Menurut Rizal, pihaknya ingin melakukan sosialisasi secara masif dan sosialisasi itu diharapkan sampai pada tingkatan masyarakat yang paling bawah agar informasi perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen atau masyarakat di Indramayu bisa disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui apa saja hak-haknya.

“Kami mengadakan kegiatan Sosialisasi Terpadu di Indramayu. Kegiatan Sosialisasi Terpadu ini bekerjasama dengam STAI-Sayid Sabiq Indramayu melalui penandatangan MOU dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Umum dan Klinik Pengaduan,” ujarnya

Baca Juga : DPR: yang jadi Kambing Hitam Pupuk Indonesia Terus, Padahal Stoknya Melimpah

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron akan mendorong penguatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia.

Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) BPKN, tegas sosok yang akrab disapa Hero itu mesti diperkuat.Sebabnya BPKN merupakan lembaga yang telah dipayungi oleh Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

“Penguatan BPKN ini di antaranya dengan peningkatan anggaran, peningkatan sarana prasarana dan penguatan di UU dan merevisi UUPK, utamanya pemberian tentang hak kekuatan eksekutorial aparatur di BPKN,” ujarnya

Sementara itu Rektor STAI Sayid Sabiq, Didin Kurniadin mengapresiasi kepercayaan dari BPKN yang diperoleh lembaganya sebagai tempat pertama untuk sosialisasi terpadu terkait hak-hak konsumen. Artinya keberadaan STAI Sayid Sabiq akan semakin lengkap memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan langkah selanjutnya bukan langkah awal dan Sayid Sabiq bisa berkontribusi kepada masyarakat. Sudah banyak kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dan di tahun pandemi COVID-19 ini menjadi jalan keluar apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” ungkapnya

Sumber : https://fajarcirebon.com/

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengungkapkan keprihatinannya terhadap kisah Rica (30), warga Desa Tanding Barat, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu, Riau. Ibu tiga anak itu dipolisikan lantaran mencuri tiga tandan sawit senilai Rp76 ribu milik PTPN V Sei Rokan.

“Saya prihatin dengan kejadian ini dan semestinya tidak terjadi di tengah perusahaan yang tentu meraup keuntungan,” kata dia, kepada merdeka.com, Rabu (3/6).

Menurut politikus Demokrat ini, sudah selaiknya perusahaan yang mencari untung di satu wilayah, memberikan kontribusi lewat pemberdayaan kepada masyarakat yang hidup di sekitar lokasi usahanya. “Tanggungjawab perusahaan juga harus memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” tegas dia.

“Aparat penegak hukum juga harus melihat kasusnya, sehingga rakyat kecil bisa mendapatkan keadilannya,” lanjut dia.

Demi alasan kemanusiaan, dia pun meminta agar pihak PTPN V untuk menghentikan kasus tersebut. Sehingga Rica tak perlu menghadapi ancaman konsekuensi pidana.

“Menurut saya demi kemanusiaan PTPN sebaiknya mencabut kasus ini,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Rica (31), ibu tiga anak harus menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Rokan Hulu, Riau pada Selasa siang (2/6) kemarin.

Wanita yang tidak memiliki pekerjaan itu harus menghadapi proses hukuman itu karena dituduh mencuri tiga tandan buah sawit di perusahaan milik negara, PTPN V Pekanbaru di Rokan Hulu.

Rica tak menyangka, pencurian sawit hanya 3 tandan itu berujung pengadilan. Perbuatan yang dilakukannya karena merasa kalut saat melihat anak-anaknya menangis kelaparan. Sementara beras di dapur tak lagi tersedia.

“Saat itu saya tidak ditahan, ditangguhkan oleh warga dan Pak RT selama ini. Saya juga terpaksa mengambil atau mencuri buah sawit itu untuk beli beras pak,” cerita Rica, Rabu (3/6).

Sidang perdana Rica digelar setelah kasus dugaan tindak pidana ringan pencurian buah kelapa sawit di Polsek Tandun pada tanggal 31 Mei 2020 lalu dilanjutkan penegak hukum. Nilai curiannya tidak lebih dari Rp76 ribu, sesuai berat tandan sawit tersebut.

Rica mengakui sudah mengambil atau mencuri buah kelapa sawit dari PTPN V di Sei Rokan tersebut. Niatnya hanya untuk beli bras. Sehingga dia mengaku terpaksa melakukan agar ketiga anaknya yang masih di bawah 5 tahun tidak kelaparan.

Sebab tak lagi ada beras di rumahnya, sementara usus dalam perut anak-anaknya sudah membelit karena kelaparan. Apalagi kondisi sedang wabah Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19.

Saat kejadian itu, Rica mengaku ditangkap oleh satpam PTPN V. Meski telah meminta ampun dan memelas, dia tetap dibawa Satpam PTPN V Sei Rokan ke Polsek Tandun.

Kepolisian pun dengan enteng menerima laporan tersebut. Karena laporan dari perusahaan milik pemerintah itu, akhirnya Rica duduk sebagai pesakitan di persidangan.

Rica yang tinggal di rumah kontrakan di Langgak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun ini, berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk memperhatikan warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tak banyak, dia hanya berharap diberikan beras untuk makan anak-anaknya.

Rica mengaku tidak pernah mendapat kan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama ini, begitu juga bantuan dari Covid-19. Suaminya tidak tinggal serumah dengan Rica, karena sedang pergi kerja di daerah lain dalam beberapa waktu yang lama di kebun orang lain.

“Saya terpaksa, supaya anak-anak saya tidak kelaparan. Suami saya mandah (pergi kerja). Makanya saya mengambil buah sawit PTPN V Sei Rokan itu, untuk beli beras kami. Saya pun kurang tahu akhirnya bisa jadi begini,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Rokan Hulu AKBP Dasmin Ginting saat dihubungi merdeka.com belum merespon. Begitu juga pihak PTPN Pekanbaru, belum menjawab konfirmasi dari wartawan. [gil]

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron ikut menyoroti rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa tidak adil rasanya pemerintah memasukkan 500 TKA di tengah situasi seperti sekarang ini.

“Di tengah banyak PHK, tentu tidak adil rasanya. DPR harus bersuara terkait 500 TKA, dan mungkin masih banyak lagi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Herman menyampaikan pendapat saat Rapat Paripurna Ke -14 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2024, Selasa (5/5).

Herman mengajak DPR bersuara di tengah banyaknya PHK. Karena dia yakin bahwa banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan.

“Yang tentu harus didorong dan diberikan ruang cukup untuk bekerja lebih baik lagi dibandinh ruang pekerjaan yang diambil oleh tenaga kerja asing,” ujar Herman.

Sebelumnya, sejumlah kalangan juga mengkritik rencana kedatangan TKA asal Tiongkok itu. Salah satunya disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli secara tegas mendukung langkah Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulkarnain, yang akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari, untuk kunjungan tenaga kerja asing (TKA) selama masa pandemic covid-19.

Hal ini terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) di masa pandemi Covid-19.

sumber: jpnn

Kemenkop UKM Diminta Perkuat Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diminta untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam.

Hal ini untuk memperkecil kasus gagal bayar seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) tidak lagi terulang pada masa mendatang.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan, Kemenkop UKM seharusnya memiliki sistem data seperti halnya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

“Saya meminta, Kemenkop UKM membuat dasar hukum yang lebih kuat mengenai pengawasan eksternal yang jauh ini belum terakomodir. Selain itu, harus ditelurusi berkaitan dengan pihak mana afiliasi usaha Indosurya harus didalami. Lalu, kita bisa undang afiliasinya tersebut. Tujuannya, yang penting kita bisa memfasilitasi agar para nasabah ini hak-haknya bisa kembali,” ujar Herman, dikutip dpr.go.id, Sabtu, 9 Mei 2020.

Herman mendorong agar segera diadakannya rapat dengan pihak Kemenkop UKM serta jajaran pengurus KSP Indosurya atau Indosurya Simpan Pinjam. Salah satu tujuannya untuk melihat kondisi keuangan terbaru koperasi ini.

Dengan demikian bisa diukur kemampuan KSP Indosurya/Indosurya Simpan Pinjam untuk mengembalikan dana nasabah.

“Jika tidak ditemukan aset likuid senilai dana nasabah, maka bisa ada opsi penyitaan aset-aset milik koperasi. Hasilnya, bisa digunakan untuk mengembalikan dana nasabah. Kami menegaskan, kasus gagal bayar ini tetap akan dikawal,” kata Politikus Partai Demokrat itu.

sumber: medcom.id

Baca juga:

Hero Center Berikan Bantuan Sembako ke Keluarga Inah Warga Pesantren Kalijaga

Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron meminta wacana ekspor benih lobster dikaji kembali. Herman mengaku mengapresiasi sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menggulirkan wacana ini.

“Saya sebetulnya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri KKP Edhy Prabowo yang mengkaji kembali persoalan pelarangan terhadap pengambilan benih lobster,” ujar Herman saat dihubungi, Ahad (15/12).

Herman menilai dibukanya kembali ekspor benih lobster akan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang selama ini berusaha di sektor tersebut. “Begitu ekspor dibuka, memang jadi pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat,” ucap Herman.

Meski begitu, Herman juga meminta pemerintah mengkaji secara matang sebelum membuka kembali ekspor benih lobster. Herman mengaku sejak lama mengusulkan kajian yang mendalam mengenai benih lobster.

“Pelarangan semestinya dimanfaatkan. Kalau bisa dibudidayakan itu, semestinya ini bisa menjadi peluang,” kata Herman.

Herman mengatakan apabila kebijakan ekspor benih lobster hanya memberikan nilai tambah bagi negara lain, lebih baik dibudidayakan dalam negeri.

“Saya berpikir Pak Edhi mencabut larangan itu tetapi dibudidayakan dalam negeri sehingga bagi pengambil benih lobster bisa menjadi pendapatan. Bagi negara dan pengusaha bisa menjadi nilai tambah dalam negeri,” ungkap Herman.

Herman berharap adanya kajian mendalam tentang persoalan ini. Termasuk ketentuan yang ketat apabila kebijakan ekspor benih lobster kembali dibuka. Herman mengatakan DPR tentu akan melakukan pembicaraan dengan Menteri KKP mengenai hal ini.

“Harus dikaji ulang dulu apakah ekspor dengan ketentuan yang lebih ketat, ini kan masih wacana,” kata Herman menambahkan.

Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

sumber: republika

Diskusi Taman Politik Demokrat S14P Menangkan Pemilu 2019

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DP-PD) kembali menggelar Diskusi Taman Politik. Kali ini diskusi mengambil topik “Caleg Demokrat S1AP Pileg 2019” digelar di Kantor Pusat Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta, Selasa petang, 17 Juli 2018.

Hadir sebagai pemateri: DR. Herman Khaeron (Anggota FPD DPR RI 2 periode), Neneng Hasanah (DPRD DKI, 2 Periode Berjalan), dan Jane Shalimar (caleg untuk Kota Depok). Acara dipandu Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan.

Diskusi ini bertujuan agar masyarakat memahami lika-liku pencalegan. Para narasumber membedah dan mengulas pengalaman dan upayanya merebut hati rakyat di Dapilnya. Narasumber berbagi pengalaman dan pengetahuan hingga bisa lolos menjadi legislator.

Herman Khaeron, yang akrab disapa Kang Hero, mengatakan ia terpilih sebagai Anggota DPR-RI faktor utamanya adalah ketetapan Allah SWT; Tuhan Yang Maha Kuasa.

Faktor lainnya adalah Demokrat memiliki figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politik adalah persepsi sehingga ketika masyarakat merasa kepemimpinan SBY sangat baik maka berimbas positif kepada partai yang didirikannya.

Hal lainnya, Kang Hero turun total ke lapangan. Terutama ketika Demokrat dihantam badai besar saat oknum-oknum kader utama terlibat kasus korupsi.

Di lapangan, Kang Hero menghabiskan waktu dengan para konstituennya. Ia juga menyebarkan alat peraga sangat banyak agar masyarakat lebih mengenal sosok dan programnya. Ia pun terus mengabarkan bahwa Pemerintahan SBY (penggagas-pendiri Demokrat) telah menjalankan begitu banyak program pro-rakyat. Mulai BPJS, Bantuan Operasional Sekolah, Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai hingga belasan program pro-rakyat lainnya.

Karenanya Kang Hero mengajak hadirin untuk menyosialisasikan figur brilian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini AHY adalah ikon Demokrat. Dengan segala prestasinya AHY telah sangat siap memimpin bangsa ini.

Para kader, anggota, simpatisan Demokrat dan masyarakat umum yang menghadiri diskusi tersebut terlihat sangat tertarik dengan topik tersebut. Hadirin tak henti bertanya dan berbagi pengalaman.

Di akhir diskusi hadirin optimistis jika para calon legislatif bekerja keras maka, atas izin Tuhan, bisa memenangkan kompetisi Pemilihan Langsung Legislator (Pileg) 2019.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Pembina DPP-PD Prof Dr Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP-PD Letjen (Purn) Cornel Simbolon, Caleg DPR dari Demokrat Laksdya (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, Wakil Ketua BPOKK DPP-PD Sarjan Thaher,
Ketua Departemen UKM DPP-PD Subur Sembiring, Sekdiv Diklat DPP-PD Agustinus Tamo Mbapa,  Ketua FPD Jakarta Taufiqurrahman dan para kader lainnya.

sumber: demokrat.or.id