Website Herman Khaeron
19Sep

Buka Peluang Investasi di Batam, Hero Gelar FGD di Indramayu Gandeng BP Batam

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Buka Peluang Investasi di Batam, Hero Gelar FGD di Indramayu Gandeng BP Batam

Batam merupakan kawasan khusus perdagangan bebas yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Bahkan Batam yang berada di Kepulauan Riau pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini sudah tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guna membuka wawasan masyarakat Indramayu tentang Batam, sekaligus membuka peluang investasi di Batam, anggota Komisi 6 DPR RI, Dr HE Herman Khaeron MSi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Semangat Ekspor Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional”, Jum’at 15 September 2023.

Kegiatan FGD dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh masyarakat Indramayu khususnya para pelaku UMKM. Sementara sesi kedua diikuti oleh kalangan mahasiswa di Indramayu

Kegiatan yang digelar di Aula Islamic Center Indramayu ini menghadirkan M Badrujamal Amirsyah,Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

“Hari ini saya sengaja menghadirkan perwakilan dari BP Batam sebagai mitra kerja Komisi 6 DPR RI, untuk menyampaikan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di Batam,” kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron, Jum’at 15 September 2023.

Dikatakan Hero, apa yang terjadi di Batam diharapkan bisa menjadi pembanding dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indramayu dan Cirebon.

Menurutnya, segala kemudahan ada di Batam. Mulai dari pengadaan tanah, tata perijinan, zona integritas, dan lain-lain. Jadi memudahkan orang mengurus apapun, dan orang menjadi nyaman berinvestasi.

Selain bisa menjadi percontohan, lanjut Hero, kawasan Batam juga bisa menjadi pintu masuk produk-produk lokal khas Indramayu yang kompetifif dan memiliki daya saing tinggi.

Seperti mangga gedong gincu Indramayu yang berkualitas, atau bahkan produk-produk UMKM Indramayu juga punya peluang untuk masuk ke Batam dengan segala kemudahannya.

“Jadi saya sengaja menggandeng dari BP Batam, agar pengusaha lokal Indramayu maupun Cirebon bisa bangkit. Ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Indramayu dan Cirebon,” ujar Hero.

Sementara itu dr Hj Ratnawati MKKK dari Yayasan Mitra Sehati, yang selama ini aktif membina UMKM diwilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon, mengatakan bahwa peluang investasi di Batam harus disambut positif para pelaku UMKM.

Menurutnya, banyak produk-produk UMKM dari Indramayu dan Cirebon yang sudah menembus negara lain. Terutama negara-negara dimana menjadi tujuan pekerja migran Indonesia (PMI), seperti Taiwan, Jepang, Arab Saudi, dan yang lainnya.

“Kita tentunya berharap ke depan produk UMKM Indramayu bukan hanya menembus Batam, namun juga negara-negara lain. Banyak warga Indramayu di luar negeri, mereka bisa menjadi pangsa pasar bahkan jadi agen,” kata Bendahara Partai Demokrat Jawa Barat ini.(oet)

sumber: radarindramayu

Tags:
10Jul

Politisi Demokrat Duga Ada Permainan Mafia dalam Izin Ekspor Bawang Putih

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron- Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Salah seorang anggota Komisi Vl DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menduga adanya mafia yang terlibat dalam izin impor bawang putih.

Hal ini ia sampaikan lantaran menurutnya, masih banyak hambatan dalam perolehan izin impor bawang putih, padahal Indonesia membutuhkan sekitar 400 ribu ton bawang putih.

Herman menyebutkan bahwa dari ratusan pelaku usaha yang mengajukan impor bawang putih, hanya 35 yang mendapatkan persetujuan.

Melalui rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Herman menyoroti dugaan adanya mafia terkait izin impor bawang putih. Pendapatnya tersebut diungkapkan dalam diskusi yang berjudul “Tata Niaga Impor Bawang Putih: Adakah Pelanggaran Regulasi/Hukum?” pada Jumat (16/6/2023) lalu, Herman mengungkapkan, ada mafia-mafia yang terlibat, baik sebagai perantara yang mendapatkan keuntungan maupun mafia sesungguhnya yang dapat mengendalikan harga di luar negeri dan harga distribusi di dalam negeri.

Sementara, secara terpisah, komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika berharap, Pusbarindo untuk melaporkan potensi kerugian akibat terhambatnya izin impor bawang putih kepada Ombudsman.

Yeka menyatakan bahwa Ombudsman akan menerima laporan dari siapa pun yang merasa dirugikan dalam pelayanan publik, tanpa memihak pihak tertentu. Ombudsman akan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dalam memproses laporan yang diterima dari Pusbarindo.

sumber: suara

 

Tags:
10Jul

Bersama Kemendag, Hero Sampaikan Urgensi Kebijakan Perdagangan Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Bersama Kemendag, Hero Sampaikan Urgensi Kebijakan Perdagangan Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi menyampaikan sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada ratusan mahasiswa Cirebon, Senin (19/6/2023), di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (BBC).

Herman Khaeron menjelaskan, bahwa semakin tinggi intensitas perdagangan maka semakin besar peluang adanya penyalahgunaan sistem mekanisme tata niaga.

“Dalam rangka menjaga perdagangan yang tata kelolanya benar, maka dibentuklah UU perlindungan konsumen oleh DPR RI. Namun karena perkembangan digitalisasi, UU tersebut harus direvisi dan menyesuaikan,” terangnya.

Kepada anak muda, pria yang akrab disapa Hero tersebut menyampaikan, sebagai anak muda harus paham dan mengetahui urgensi sistem perdagangan nasional. Termasuk perjanjian internasional atau economic agreement partnership.

“Makanya sudah saya terangkan sistem perdagangan makro serta pentingnya perjanjian bilateral antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya, seperti Indonesia dan Australia atau dengan berbagai negara lainnya. Tanpa perjanjian ini, Indonesia bisa ditinggalkan dalam berbagai hal,” papar Hero.

Hero melanjutkan, mahasiswa dan pemuda sebagai penerus bangsa harus memahami sistem ekonomi nasional ini sebagai pijakan dan langkah startegis untuk mewujudkan masyarakat adil makmur di masa mendatang.

“Karena dihadapan kita juga banyak tantangan seperti bonus demografi yang diimbangi dengan sumber daya alam yang melimpah,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI, Erika Sulistiyanti mengungkapkan, dalam sistem perdagangan nasional ini mahasiswa perlu memperhatikan dua poin, yakni preventif dan kuratif guna mewujudkan iklim perdagangan yang mengedepankan prinsip keadilan.

“Preventif artinya mencegah terjadi kecurangan sedangkan kuratif penyelesaian masalah antara konsumen dengan pelaku usaha,” paparnya. (Aming)

sumber: citrust

 

Tags:
7Apr

Kunjungi TBBM Sanggaran Bali, Komisi VI DPR Cek Stok BBM Selama Ramadan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memastikan ketersediaan stok serta penyaluran BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi. Pada Jumat 24 Maret 2023, Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sanggaran Provinsi Bali.

“Kunjungan ke TBBM PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sangaran dikarenakan depo ini salah satu obyek vital milik PT Pertamina Patra Niaga yang strategis dalam mengamankan stok dan distribusi BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Untuk itu kita melakukan kunjungan kerja ke sini,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunspik Komisi VI DPR ke Depo Pertamina Sanggaran Bali, di Provinsi Bali.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, di mana perekonomian semakin membaik dan tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, faktor tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan terus meningkat hingga saat mudik Idulfitri atau lebaran nanti. Menurutnya, prediksi puncak arus mudik libur Idulfitri akan terjadi pada 20 – 27 April 2023, di mana tanggal Lebaran jatuh pada hari Sabtu-Minggu tanggal 22-23 April 2023, dan Curi Bersama yang ditetapkan pemerintah adalah per tanggal 19 April 2023, dan 24-26 April 2023.

Menurut Herman guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Regional Jatimbalinus membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan instansi-instansi meliputi KESDM, Kemenhub, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini pun mengatakan bahwa Stok BBM dan LPG di wilayah Jatimbalinus menurut penjelasan dari Pertamina Sanggaran Bali dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Infrastruktur tersebut meliputi 19 Terminal BBM, 8 Terminal LPG, lebih dari 1.300 SPBU, 160 SPBE (PSO & NPSO), 1.030 Agen LPG (PSO & NPSO), dan 13 DPPU dengan melakukan build up stock di masing-masing lembaga penyalur serta memastikan kondisi pelayanan dalam kondisi prima.

Di sisi lain, guna memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tanki stand by dan fasilitas kesehatan. “Pertamina Patra Niaga juga diminta senantiasa memastikan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terutama di tiap-tiap SPBU agar BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada pihak yang berhak,” tutupnya.

sumber: sinpo

Tags:
13Feb

Herman Khaeron: RUU Kesehatan Harus Bisa Menjawab Persoalan Faktual Saat Ini

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Anggota Badan Legislasi Herman Khaeron mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang saat ini dibahas menggunakan metode omnibus harus bisa menjawab persoalan faktual tentang kesehatan saat ini. Menurutnya hal itu penting, pasalnya di daerah pemilihannya masih banyak anak yang mengalami stunting.

“Hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus dijamin sedini mungkin,” kata Herman saat mengikuti Rapat Pleno penyusunan RUU tentang Kesehatan yang diselenggarakan di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Ia bilang hal itu disebabkan, salah satunya, karena Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak efektif. “Posyandu di daerah itu hanya dibiayai ala kadarnya buka biaya yang secara khusu disiapkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyinggung tentang pelayanan yang diberikan BPJS bidang Kesehatan kurang optimal. “Masyarakat rawat inap hanya diberi pelayanan tiga hari setelah itu dipindahkan,” katanya. RUU ini bukan pernyataan tetapi jawaban atas situasi saat ini. Untuk itu, Ia menyarankan seluruh anggota Baleg memberikan catatan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing untuk dituangkan dalam UU.

Senada, Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebagaimana diamanatkan UU kepada Baleg bahwa Baleg memiliki tugas melakukan pemantauan pelaksanaan UU. “Dan faktanya memang kesehatan ini masih banyak masalah. Oleh karena itu sudah sangat lazim ketika hasil dari pemantauan itu menghasilkan output untuk penyempurnaan,” katanya.

Pelayanan kesehatan, lanjut Firman, masih banyak mengalami kekurangan. Ia mencontohkan kasus supirnya yang mengalami kecelakaan namun tidak mendapatkan pelayanan dari RS lantaran tidak ada rujukan. “Waktu itu, supir saya kecelakaan tapi terlantar karena tidak ada rujukan. Setelah diberitahu dia adalah supir saya  baru dapet kamar.  Ini persoalan serius yang perlu diselesaikan,” tegasnya.

Karena kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus ditegakkan secara maksimal. Sudah selayaknya DPR sebagai penanggung jawab pembuat UU harus ada suatu keberanian memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam pelayanan kesehatan. (rnm/aha)

sumber: dpr

Tags:
10Jan

Herman Khaeron Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Motor Roda Tiga

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Motor Roda Tiga

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VIII, H. E Herman Khaeron memberikan bantuan berupa tiga unit motor roda tiga di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Herman Khaeron secara simbolis menyerahkan bantuan tiga unit motor roda tiga ini di Rumah Aspirasi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto, Sabtu (31/12/2022).

Pada kunjungan kali ini, Herman Khaeron didampingi istrinya, Hj Ratnawati serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto.

Herman Khaeron mengatakan, dirinya sengaja berkunjung ke Dukupuntang dan menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi.

“Alhamdulillah hari ini berkunjung ke Dukupuntang dan tentu seperti biasa saya menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi,” kata Hero, sapaan akrabnya.

Selain menyerahkan bantuan, Herman Khaeron juga menyerap aspirasi dari sejumlah kepala desa dan lurah yang hadir pada kegiatan ini. Banyak dari kepala desa dan lurah yang menginginkan adanya bantuan berupa mobil ambulance.

Keinginan mobil ambulance ini disampaikan salah satu lurah di Kecamatan Sumber. Menurutnya, mobil ambulance saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Kami juga sekaligus menyerap aspirasi apa yang semestinya ke depan kami siapkan, ini kan untuk tahun 2022 semua sudah jalan kegiatannya,” katanya.

Untuk menyongsong tahun 2023, menurutnya, aspirasi yang disampaikan sudah dicatat oleh calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati mengenai apa saja skala prioritas yang akan dilakukan untuk bisa memberikan dukungan yang efektif kepada desa dan kelurahan yang ada di wilayah Cirebon.

Hal itu menurutnya agar dirinya juga bisa mendukung terhadap berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat.

Ia menilai, masyarakat bisa terbantu dengan kehadiran sebagai anggota DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Cirebon dan seluruh entitas partai Demokrat yang ada di Cirebon.

“Kedua, kami juga menangkap aspirasi yang tidak bisa direalisasikan langsung oleh kami. Namun tentu aspirasi ini akan kami teruskan kepada pihak pihak tertentu, misalkan pembangunan embung, sarana olahraga yang membutuhkan biaya tinggi. Tetap itu kami pertanggungjawabkan sebagai anggota DPR RI,” tuturnya.

Hero nantinya akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait aspirasi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini agar nantinya bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Menurutnya, ini adalah esensi dirinya datang ke wilayah dan bertemu dengan masyarakat, lurah dan kepala desa agar bisa menangkap berbagai informasi yang pada akhirnya penting untuk meningkatkan mensejahterakan berbagai kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Yang penting harapan rakyat yang bisa direalisasikan ya kita realisasikan, yang tentu bisa kami fasilitasi ya kami fasilitasi, yang bisa kami kawal ya kami kawal supaya bisa memberikan rasa puas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain penyerahan tiga unit motor roda tiga di Dukupuntang, Hero juga meninjau dan menyerahkan bantuan pembangunan masjid di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sebesar Rp 80 juta.

Ia juga menyerahkan bantuan empat unit traktor di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon dan meninjau bantuan rutilahu di Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon. (Arif)

sumber: suaracirebon

Tags:
7Oct

Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Dedikasikan Diri Dampingi 1.000 Pelaku UMKM Jabar agar Naik Kelas

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya menguasai perekonomian sebesar 30-40 persen ketimbang pelaku usaha skala besar. Padahal, secara kuantitas, jumlah UMKM di Tanah Air mendominasi, yaitu mencapai 64 juta.

Sektor ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena menyumbang 61 persen atau setara Rp 574 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Bahkan, dalam menghadapi berbagai terpaan krisis, UMKM terbukti tangguh dan mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya, pada krisis ekonomi 1998. Karena itu, Herman menaruh kekhawatiran seiring tren perusahaan skala besar yang mulai merambah ke akar rumput. Hal ini dinilai dapat mempersempit peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Oleh sebab itu, saya berpikir bagaimana agar UMKM dapat naik kelas sehingga mereka mampu berdaya saing tanpa mengganggu keberlanjutan usaha besar,” ujar Herman kepada Kompas.com saat ditemui di Gedung Nusantara I, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Herman menuturkan, upaya penguatan kapasitas terhadap pelaku UMKM telah dilakukannya sejak 2009. Kala itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan.

Pada waktu sama, Partai Demokrat yang menaunginya memiliki wadah guna meningkatkan kapasitas UMKM, yaitu melalui program Mitra Sehati. Program ini diinisiasi oleh Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD). Herman menjelaskan, program Mitra Sehati merupakan sumbangsih dirinya dalam mendukung dan mendorong UMKM agar naik kelas. Sejak 2009 hingga 2022, ia mendampingi 1.000 pelaku UMKM di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

“(Pelaku) UMKM yang kami damping mulai dari pedagang cilok, rengginang, keripik, jamur, bakso, petani, hingga nelayan,” terang Herman. Penguatan kapasitas UMKM agar berdaya saing Herman menambahkan, sejumlah upaya dilakukan agar 1.000 UMKM di dapilnya naik kelas dan berdaya saing. Pertama, memperluas cakupan pasar dengan mengoptimalkan teknologi digital.

Hal itu diwujudkan dengan memberikan pelatihan penguasaan teknologi digital kepada pelaku UMKM agar mampu menjangkau segmen pasar lebih luas, baik melalui media sosial (medsos) maupun e-commerce. “Mereka (pelaku UMKM) kini semakin andal (memasarkan produk secara digital).

Meski kedai offline mereka sepi, volume pesanan produk secara online mengalami peningkatan karena berhasil menjangkau konsumen yang lebih luas di luar daerah domisili,” ungkapnya. Pada waktu sama, guna menjangkau konsumen yang belum menguasai teknologi, pihaknya menghadirkan mobil pemasaran yang ditempatkan di pusat keramaian di tiga wilayah tersebut. Herman mengatakan, mobil pemasaran hadir untuk mengakomodasi produk-produk UMKM yang dipasarkan secara luring guna membangun awareness (kesadaran) konsumen terhadap produk mereka.

Kedua, penguatan kapasitas UMKM dalam menerapkan good processing practice. Dalam hal ini, setiap pelaku UMKM dibina agar dapat menghasilkan produk sesuai standar dengan mengutamakan aspek kesehatan.

Selain itu, imbuh Herman, pelaku UMKM juga diberikan pelatihan pengemasan yang baik, metode branding, strategi pemasaran efektif, dan produksi dengan mengutamakan prinsip higienitas. Hal itu dinilai penting guna meningkatkan mutu produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan begitu, kualitas produk UMKM mampu bersaing dengan produk usaha skala besar. Ketiga, pembiayaan dan akses permodalan. Hal ini penting guna mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.

Bagi UMKM berskala rumahan, pihaknya menghubungkan mereka pada permodalan melalui program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). “Sementara, UMKM dengan skala usaha menengah, dihubungkan pada akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan lembaga perbankan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas Herman.

Formalisasi usaha tingkatkan daya saing Upaya berikutnya yang tak kalah penting bagi Herman adalah formalisasi usaha atau institusionalisasi. Formalisasi usaha mikro dianggap penting dan strategis sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).

“Kami memberikan pelatihan bagaimana mengisi formulir dan mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, mereka juga dibantu memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara gratis. Pasalnya, sertifikasi halal merupakan salah satu komponen biaya paling tinggi bagi UMKM,” tambahnya.

Menurut Herman, dengan memiliki NIB, legalitas UMKM pun terjamin. NIB dan sertifikasi halal MUI juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan. “Tahapan-tahapan tersebut hingga saat ini kami lakukan secara konsisten. Paling penting bagi kami adalah membangun moralitasnya. Jangan sampai merusak moralitas yang selama ini dibangun agar mereka tetap survive membangun dan mengembangkan UMKM,” kata Herman.

Sumber: kompas

Tags:
20Sep

Herman Khaeron Siap Fasilitasi UMKM Untuk Naik Kelas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir H Herman Khaeron MSI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Indramayu untuk terus berkembang dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron, saat kegiatan Sosialisasi Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022, di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Sabtu, 17 September 2022.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Tujuannya untuk mendorong UMKM dan perseorangan untuk mendaftarkan usahanya melalui pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

Herman Khaeron mengatakan, dalam kegiatan ini puluhan pelaku usaha UMKM dan perseorangan telah diberikan sosialisasi tentang informasi perizinan berusaha melalui OSS.

“Kitai ingin mendorong usaha skala ultra mikro untuk bisa meningkatkan skalanya. Caranya adalah dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB). Caranya sangat mudah dan gratis,” ujar Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini akan membuat pelaku usaha di daerah ini bisa memiliki legalitas usahanya. Melalui pelayanan perizinan OSS, bisa lebih mudah dan cepat,” kata Herman Khaeron.

Selain masalah perijinan, kata Hero, pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam masalah permodalan. Yaitu dengan ditunjuknya BRI sebagai holding bagi usaha ultra mikro, dengan anggota Pegadain dan PNM. Melalui dua lembaga ini maka akan lebih mudah dibandingkan kalau harus ke bank.

Ia juga secara pribadi akan mendukung pelaku usaha di Indramayu untuk tumbuh dan berkembang dengan berbagai program baik pendampingan, sosialisasi serta permodalan.

Hero berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Kementerian Investasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha di daerah untuk bisa mengurus NIB dengan cepat dan mudah. Jadi untuk legalitas usaha mereka bisa diperoleh dengan mudah.

Sementara itu, Direktur sistem layanan elektronik infrastruktur dan jaringan Kementerian investasi/BKPM RI, Mochamad Firdaus mengatakan layanan perizinan OSS ini sebenarnya sangat mudah. Di beberapa daerah, grafik penerbitan NIB melalui OSS juga terus meningkat.

Kemudahan dalam membuat perizinan terlihat dari grafik terbitkan nomor induk berusaha berdasarkan data dari Pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

“Kita terus dorong pelaku usaha di daerah untuk bisa memiliki NIB melalui OSS. Kita permudah caranya dan sistem dalam OSS juga dibuat dengan metode yang sederhana,” kata dia.

Di Kabupaten Indramayu sendiri, top bidang usaha yang melakukan perizinan masih didominasi oleh bidang usaha perdagangan eceran, perdagangan padi dan palawija.

Sementara itu di Kabupaten Indramayu, data pelaku usaha melalui OSS juga terintegrasi dengan pemerintah Kecamatan. Artinya, data pelaku usaha yang telah terdaftar melalui OSS dapat diakses oleh pemerintah Kecamatan, sehingga pemerintah Kecamatan bisa mengetahui jumlah pelaku usaha di wilayahnya masing-masing.

sumber: radarindramayu

Tags:
12Sep

KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

 Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), hari ini, Sabtu, 10 September 2022, menggelar lomba mancing antarwartawan, di Pemancingan Rumah Kabeda, Depok, Jawa Barat.

Lomba mancing yang pertama kalinya diselenggarakan KWP itu dibuka secara simbolis oleh Herman Khaeron Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ariawan Sekretaris KWP, dan Irandi Kasmara Ketua Panitia.

Pelepasan 25 ekor Burung Kutilang sebagai tanda kecintaan pada alam, dan memasukkan ratusan ekor Ikan Emas ke kolam pemancingan mengawali kegiatan.

Selain itu, ada juga pemberian santunan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok kepada anak yatim dan fakir miskin yang tinggal di sekitar lokasi acara.

Dalam pidato sambutannya, Herman Khaeron sangat mengapresiasi kegiatan Wartawan Parlemen. Dia pun berharap kegiatan positif seperti ini bisa terus terselenggara di tahun-tahun berikutnya.

Di tempat yang sama, Ariawan Sekretaris KWP menyebut lomba mancing merupakan hobi yang membutuhkan keahlian dan kesabaran.

Kegiatan lomba mancing dan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, dikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Wartawan Parlemen, karyawan/staf anggota DPR, serta perwakilan korporasi.

Panitia Lomba Mancing membagi dua kategori juara, masing-masing juara total (perolehan ikan terbanyak) pertama, kedua dan ketiga. Kategori kedua, berdasarkan berat timbangan ikan yang diperoleh peserta lomba.

Hadiah total Rp 6 juta untuk juara pertama, kedua, dan ketiga untuk kedua kategori tersebut. Dengan rincian, juara pertama untuk kategori terbanyak Rp3 juta, kedua Rp2 juta, dan ketiga Rp1 juta.

Besaran hadiah yang sama juga diberikan kepada peserta lomba yang meraih ikan terberat pertama, kedua dan ketiga.

Usai penyerahan hadiah para pemenang lomba, panitia juga menyediakan hadiah menarik (doorprize) yang pemenangnya ditentukan melalui pengundian.

Seluruh kegiatan Lomba Mancing dan Santunan terselenggara atas kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Anggota DPR secara pribadi maupun fraksi, dan korporasi di antaranya Bank BNI, Bank BTN, PT Telkom, Perum Bulog, PTSido Muncul, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT PLN.

“Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pemberian donasi dan lomba mancing antarwartawan KWP,” kata Irandi.

Tags: