Digitalisasi dan Ekspansi BNI ke Luar Negeri Dapat Pujian Herman Khaeron

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengapresiasi transformasi yang berhasil dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terutama dalam hal digitalisasi. Upaya tersebut mampu mengukuhkan BNI sebagai representasi Indonesia di kancah global.

Herman yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR itu mengatakan, kritiknya terhadap digitalisasi BNI yang pernah disampaikan di masa lalu, berhasil ditindaklanjuti dengan baik sehingga bisa menopang kinerja BNI saat ini.

“BNI yang dulu saya kritik atas digitalisasi yang masih kurang memadai sebagai bank internasional, sekarang bisa menunjukkan kelasnya untuk ekspansi ke dunia internasional,” kata Herman di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI dan direksi Himpunan Bank Negara (Himbara) pekan lalu.

Herman menilai, sudah banyak perbaikan yang dilakukan BNI di bawah kepemimpinan Direktur Utama Royke Tumilaar. Transformasi digital hingga budaya kerja di lingkungan BNI telah berhasil membawa bank milik negara ini keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemi beberapa waktu lalu.

“Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan prestasi ini dapat dipertahankan ke depan,” ungkap Herman. Sebagai informasi, ekspansi digital BNI tahun ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI pada Juli 2024.

Tidak hanya memanjakan nasabah retail melalui wondr, BNI juga terus berinovasi dalam melayani nasabah bisnis dan korporasi melalui BNIdirect dengan berbagai fitur terbarunya.

wondr by BNI bahkan telah diperkenalkan di sejumlah negara dalam rangkaian kampanye internasional “wondr is everywhere.” Kegiatan yang berakhir di Hong Kong bulan ini telah menghadirkan solusi perbankan, pemberdayaan serta literasi keuangan di berbagai kota besar dunia.

Sebelumnya, wondr by BNI juga diperkenalkan hingga ke Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura. Langkah ini menjadikan BNI juga dekat dan melayani Diaspora Indonesia di berbagai negara. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam kesempatan RDP tersebut memaparkan sejumlah capaian kinerja hasil transformasi yang dilakukan perusahaan selama ini.

Dia memaparkan berbagai pencapaian positif kinerja keuangan BNI hingga kuartal III-2024. Aset BNI tembus Rp1.068 triliun, kredit yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan dengan kualitas aset yang terus terjaga. Royke juga menyampaikan bahwa BNI memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang sangat baik, yakni di level 21,8% yang mencerminkan kekuatan modal yang solid. Sebagai hasil dari kinerja yang positif ini, laba BNI tumbuh menjadi Rp16,3 triliun hingga kuartal III-2024.

“Dengan pencapaian-pencapaian tersebut, BNI terus menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia,” ungkap Royke.

sumber: beritamoneter

Herman Khaeron Dukung Pemberian PMN ke PT Pindad

Anggota komisi VI DPR, Herman Khaeron memberikan apresiasi atas kinerja PT Pindad yang terus meningkat sejalan dengan berbagai produk pertahanan yang dihasilkanya dan sudah berstandar Internasional.

“PT Pindad ini menjadi kebanggaan bangsa, dan harus terus dikembangkan agar bisa menjadi lebih maju di masa mendatang,” ujar Kang Hero saat melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad di Bandung pada Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut Kang Hero mengatakan, Pindad juga dapat melakukan diversifikasi produknya misal mobil taktis yang dapat ditingkatkan ke pasar mobil umum dan berbagai jenis senjata modern. Namun tentu kedepan membutuhkan peningkatan kemampuan keuanganya, sehingga mampu terus berkembang, yang salah satunya adalah dengan PMN.

“Kami dukung penuh untuk pemberian penyertaan modal negara (PMN), agar rencana pengembangan perusahaan dapat didukung oleh pembiayaan yang memadai, apalagi saat ini sudah terintegrasi dalam holding Defend Id dan bisa bersinergi dengan BUMN industri pertahanan lainya, yaitu PT LEN, PTDI, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia,” ucap Kang Hero.

PT Pindad sebagai anggota dari BUMN holding industri pertahanan Defend ID aktifmemproduksi berbagai alutsista untuk kebutuhan TNI, Polri dan juga telah menghasilkansejumlah produk unggulannya seperti senjata, amunisi dan kendaraan khusus.

PT Pindad jugamenghasilkan produk-produk Industrial seperti ekskavator, traktor, bahan peledak komersial,pengait rel kereta api, motor traksi hingga generator.

sumber: rri

Herman Khaeron: Badan Gizi Nasional Harus Fokus Urus Program Makan Gratis

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat badan baru untuk mengurus program makan bergizi gratis. Yakni, Badan Gizi Nasional.

Menurut Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, Badan Gizi Nasional akan menjadi badan penugasan untuk program makan bergizi gratis.

“Badan Gizi Nasional itu merupakan suatu badan yang baru,” kata Panangian, seperti dilansir detik.com.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Gizi ini akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga-lembaga desa lainnya.

“Jadi, tidak ada (vendor makanan dari) konglomerat-konglomerat di situ. Kalau ada koperasi, pasti diikutsertakan juga,” kata dia.

Menurutnya, implementasi program makan gratis ini, akan lebih diarahkan untuk makan pagi. Bukan makan siang. Namun, hal ini masih akan dibahas dan disesuaikan dengan sekolah-sekolah terkait.

“Makan pagi, kalau tidak salah. Pokoknya, dapat makanan gratis. Kan ada yang bilang pagi, ada yang siang, tergantung sekolahnya,” ucap Panangian.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyambut baik Badan Gizi. Menurutnya, Badan Gizi merupakan salah satu bukti kesungguhan Prabowo dalam mengoptimalkan program yang penting dan berefek positif terhadap kemajuan bangsa.

“Seharusnya, program ini disambut baik siapa pun. Badan Gizi merupakan bentuk kesungguhan Pak Prabowo untuk bisa menjalankan program ini. Bukti kesungguhan Prabowo,” katanya.

sumber: rakyatmerdeka

 

Polemik Tapera, Herman Khaeron Sebut DPR Akan Dengarkan Aspirasi Rakyat

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi polemik iuran tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

“Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Tahun 2024 ini, mewajibkan kepada baik kepada korporasi maupun yang mandiri. Tentu mirip-mirip BPJS lah,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dia menyebut aturan tersebut sejatinya dibuat dengan tujuan untuk kebaikan rakyat. Dia menyebut, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 mengamanatkan agar kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia terpenuhi.

Namun dengan polemik yang ada saat ini, kata dia, DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat. “DPR tidak akan menutup mata dan telinganya,” tutur Herman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, mengatur besaran Iuran Peserta Pekerja Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa hingga perusahaan swasta.

Dalam Pasal 15 ayat 1 beleid tersebut menyarakan, Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Sedangkan pada ayat 2 menyebut, Besaran Simpanan Peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Adapun Besaran Iuran Tapera untuk peserta pekerja dari ASN menurut Pasal 15 ayat 4b akan diatur oleh Menteri Keuangan yang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias Menpan RB.

Pemberi kerja juga wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera, paling lambat tujuh tahun sejak PP 25/2020 berlaku pada 20 Mei 2020. Dengan demikian, pemberi kerja diberikan tenggat waktu untuk mendaftarkan pekerjanya sampai 20 Mei 2027

sumber: tempo

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Seperti yang dilakukannya pada 8 April lalu di Kabupaten Indramayu yang juga dihadiri oleh jajaran pengurus Partai Demokrat dan Hero Center, serta Sedulur Ratnawati.

Menurutnya, sosialisasi 4 pilar kebangsaan terus dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945.
“Melalui sosialisasi, diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/4).
Politisi senior Demokrat yang akrab disapa Hero ini, menegaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan mempersatukan seluruh potensi untuk kepentingan bangsa dan negara, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta bagaimana menyongsong pemilu yang lebih kondusif dan aman,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, melalui sosialisasi ini, pihaknya juga melakukan evaluasi serta konsolidasi untuk menyatukan pikiran, langkah, dan satuan kekuatan menghadapi Pilkada 2024. Hero menekankan pentingnya pemahaman akan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan semboyan negara,
“Mungkin sebagian ada yang tidak tahu, sebagian tidak paham, tapi dengan sosialisasi tersebut bisa mengingatkan kembali tentang dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan semboyan negara,” katanya.
Terakhir, Hero menegaskan perlunya evaluasi terhadap kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu untuk menghadapi Pilkada 2024.(*)
sumber: kumparan

Denpasar – Proyek strategis nasional berupa Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Bali diharapkan mampu mengintegrasikan semua sektor. Tidak hanya sebagai pelabuhan penumpang kapal, namun bisa juga sebagai pusat pariwisata.

BMTH yang dibangun oleh PT. Pelindo sebagai leading sector, dinilai belum optimal dibangun sebagai pusat wisata. Dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan PT. Pelindo dan beberapa BUMN pendukung lainnya terungkap, konsep pembangunan MBTH mengintegrasikan semua sektor dari tranportasi laut, pariwisata, kuliner, dan pusat pertunjukan.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron yang ditemui di sela-sela pertemuan, Senin (22/4) di Denpasar, mengatakan, ia pernah terlibat langsung pada tahap awal perencanaan MBTH empat tahun lalu. “Dulu di sini kita ingin membangun satu kawasan terintegrasi antara kawasan yang bisa didarati oleh kapal pesiar maupun yang privat,” ungkapnya.

Selain itu, di MBTH juga bisa digelar banyak pertunjukan konser. Hanya saja, PT. Pelindo membangun kawasan konser hanya untuk kapasitas 10 ribu penonton. Itu dinilai Herman terlalu kecil. Luas areal konser harus diperluas, agar para wisatawan yang datang dengan kapal pesiar bisa berlama-lama tinggal di Bali untuk berwisata. Semua kebutuhan wisatwan juga harus terpenuhi di MBTH ini.

“Kita ingin membangun sebuah kawasan yang menjadi destinasi wisata baru, tempat orang datang. Nanti mereka bisa ke mana saja (di Bali). Bukan hanya untuk mengisi bahan bakar (kapal yang berlabuh), tapi mereka menikmati keindahan alam Bali yang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, mereka nanti bisa tinggal 10 hari atau sebulan di sini,” harap Anggota F-Partai Demokrat DPR itu.

Menurutnya, karena pembangunan proyek MBTH ini menggunakan uang negara, jadi tidak perlu tanggung-tanggung membangun kawasan ini. Apalagi, lahan yang tersedia masih sangat luas. Kelak, di kawasan ini, lanjut Herman, semua fasilitas pendukung bagi para wisatawan akan terbangun. Dari fasilitas kesehatan sampai kuliner UMKM juga tersedia. (mh/aha)

sumber: dpr

Buka Peluang Investasi di Batam, Hero Gelar FGD di Indramayu Gandeng BP Batam

Batam merupakan kawasan khusus perdagangan bebas yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Bahkan Batam yang berada di Kepulauan Riau pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini sudah tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guna membuka wawasan masyarakat Indramayu tentang Batam, sekaligus membuka peluang investasi di Batam, anggota Komisi 6 DPR RI, Dr HE Herman Khaeron MSi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Semangat Ekspor Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional”, Jum’at 15 September 2023.

Kegiatan FGD dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh masyarakat Indramayu khususnya para pelaku UMKM. Sementara sesi kedua diikuti oleh kalangan mahasiswa di Indramayu

Kegiatan yang digelar di Aula Islamic Center Indramayu ini menghadirkan M Badrujamal Amirsyah,Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

“Hari ini saya sengaja menghadirkan perwakilan dari BP Batam sebagai mitra kerja Komisi 6 DPR RI, untuk menyampaikan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di Batam,” kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron, Jum’at 15 September 2023.

Dikatakan Hero, apa yang terjadi di Batam diharapkan bisa menjadi pembanding dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indramayu dan Cirebon.

Menurutnya, segala kemudahan ada di Batam. Mulai dari pengadaan tanah, tata perijinan, zona integritas, dan lain-lain. Jadi memudahkan orang mengurus apapun, dan orang menjadi nyaman berinvestasi.

Selain bisa menjadi percontohan, lanjut Hero, kawasan Batam juga bisa menjadi pintu masuk produk-produk lokal khas Indramayu yang kompetifif dan memiliki daya saing tinggi.

Seperti mangga gedong gincu Indramayu yang berkualitas, atau bahkan produk-produk UMKM Indramayu juga punya peluang untuk masuk ke Batam dengan segala kemudahannya.

“Jadi saya sengaja menggandeng dari BP Batam, agar pengusaha lokal Indramayu maupun Cirebon bisa bangkit. Ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Indramayu dan Cirebon,” ujar Hero.

Sementara itu dr Hj Ratnawati MKKK dari Yayasan Mitra Sehati, yang selama ini aktif membina UMKM diwilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon, mengatakan bahwa peluang investasi di Batam harus disambut positif para pelaku UMKM.

Menurutnya, banyak produk-produk UMKM dari Indramayu dan Cirebon yang sudah menembus negara lain. Terutama negara-negara dimana menjadi tujuan pekerja migran Indonesia (PMI), seperti Taiwan, Jepang, Arab Saudi, dan yang lainnya.

“Kita tentunya berharap ke depan produk UMKM Indramayu bukan hanya menembus Batam, namun juga negara-negara lain. Banyak warga Indramayu di luar negeri, mereka bisa menjadi pangsa pasar bahkan jadi agen,” kata Bendahara Partai Demokrat Jawa Barat ini.(oet)

sumber: radarindramayu

Herman Khaeron- Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Salah seorang anggota Komisi Vl DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menduga adanya mafia yang terlibat dalam izin impor bawang putih.

Hal ini ia sampaikan lantaran menurutnya, masih banyak hambatan dalam perolehan izin impor bawang putih, padahal Indonesia membutuhkan sekitar 400 ribu ton bawang putih.

Herman menyebutkan bahwa dari ratusan pelaku usaha yang mengajukan impor bawang putih, hanya 35 yang mendapatkan persetujuan.

Melalui rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Herman menyoroti dugaan adanya mafia terkait izin impor bawang putih. Pendapatnya tersebut diungkapkan dalam diskusi yang berjudul “Tata Niaga Impor Bawang Putih: Adakah Pelanggaran Regulasi/Hukum?” pada Jumat (16/6/2023) lalu, Herman mengungkapkan, ada mafia-mafia yang terlibat, baik sebagai perantara yang mendapatkan keuntungan maupun mafia sesungguhnya yang dapat mengendalikan harga di luar negeri dan harga distribusi di dalam negeri.

Sementara, secara terpisah, komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika berharap, Pusbarindo untuk melaporkan potensi kerugian akibat terhambatnya izin impor bawang putih kepada Ombudsman.

Yeka menyatakan bahwa Ombudsman akan menerima laporan dari siapa pun yang merasa dirugikan dalam pelayanan publik, tanpa memihak pihak tertentu. Ombudsman akan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dalam memproses laporan yang diterima dari Pusbarindo.

sumber: suara

 

Bersama Kemendag, Hero Sampaikan Urgensi Kebijakan Perdagangan Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi menyampaikan sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada ratusan mahasiswa Cirebon, Senin (19/6/2023), di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (BBC).

Herman Khaeron menjelaskan, bahwa semakin tinggi intensitas perdagangan maka semakin besar peluang adanya penyalahgunaan sistem mekanisme tata niaga.

“Dalam rangka menjaga perdagangan yang tata kelolanya benar, maka dibentuklah UU perlindungan konsumen oleh DPR RI. Namun karena perkembangan digitalisasi, UU tersebut harus direvisi dan menyesuaikan,” terangnya.

Kepada anak muda, pria yang akrab disapa Hero tersebut menyampaikan, sebagai anak muda harus paham dan mengetahui urgensi sistem perdagangan nasional. Termasuk perjanjian internasional atau economic agreement partnership.

“Makanya sudah saya terangkan sistem perdagangan makro serta pentingnya perjanjian bilateral antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya, seperti Indonesia dan Australia atau dengan berbagai negara lainnya. Tanpa perjanjian ini, Indonesia bisa ditinggalkan dalam berbagai hal,” papar Hero.

Hero melanjutkan, mahasiswa dan pemuda sebagai penerus bangsa harus memahami sistem ekonomi nasional ini sebagai pijakan dan langkah startegis untuk mewujudkan masyarakat adil makmur di masa mendatang.

“Karena dihadapan kita juga banyak tantangan seperti bonus demografi yang diimbangi dengan sumber daya alam yang melimpah,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI, Erika Sulistiyanti mengungkapkan, dalam sistem perdagangan nasional ini mahasiswa perlu memperhatikan dua poin, yakni preventif dan kuratif guna mewujudkan iklim perdagangan yang mengedepankan prinsip keadilan.

“Preventif artinya mencegah terjadi kecurangan sedangkan kuratif penyelesaian masalah antara konsumen dengan pelaku usaha,” paparnya. (Aming)

sumber: citrust