Ini Cara Herman Khaeron dalam Menjaga Suara Konstituen

Wakil Komandan Kogasma Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa kegiatan tatap muka politikus dengan para pemilik suara atau konstituen memiliki nilai yang sangat signifikan.

“Saya yakin tatap muka merupakan bagian terpenting,” kata Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa, (17/7/2018).

Dengan tatap muka yang semakin sering, ujar Herman, sudah tentu akan menimbulkan kesan mendalam di hati konstituen.

“Semakin sering kita tatap muka, akan semakin ingat mereka dengan kita,” tuturnya.

Herman juga mengakui bahwa setiap kali tatap muka dengan konstituen harus diakhiri dengan sesuatu yang berkesan.

“Yang kita hadapi di lapangan juga terberat adalah pragmatisme. Jadi perlu ada yang kita berikan. Bisa kaos, bisa mug atau sesuatu yang berkesan dan membuat mereka teringat kepada kita,” ujarnya.

Hal lain yang juga menurut Herman agar dipilih konstituen adalah sikap saling memghormati sesama calon legislatif dari satu partai.

“Tetapi kita kan juga harus bersaing dengan caleg dari satu partai. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai kita bertarung dengan teman, sahabat kita di dalam partai. Karena kalau kita bertarung dengan teman sendiri, kondisi ini justeru akan dimanfaatkan oleh caleg dari partai lain,” jelas Herman.

Meski demikian, Herman memastikan bahwa dalam dua periode dirinya duduk di Senayan merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Menjadi Anggota DPR RI itu merupakan karena Allah. Itu faktor utama,” tandas Herman.

sumber: tribun

Ketegasan Menteri Jonan 'Ancam' Prancis Didukung Komisi VII DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar pemerintah segera menunjuk Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) secara definitif. Ini karena sejak Elia Massa Manik dicopot akhir April lalu, Pertamina hanya dipimpin seorang Pelaksana tugas (Plt). Padahal kewenangan Plt tidak cukup luas.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Kurtubi, penunjukan Direktur Utama secara definitif itu penting agar kinerja perusahaan tidak terhambat. Apalagi, ke depan, Pertamina memiliki beberapa penugasan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi. “Wewenang pelaksana tugas bersifat terbatas,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (17/5).

Jika pemerintah menilai Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina saat ini, yakni Nicke Widyawati sudah tepat, Kurtubi meminta agar segera dilantik menjadi definitif. Namun,  jika kurang cocok, pemerintah segera mengangkat direktur definitif lainnya.

Sementara itu, Kurtubi menilai Direktur Utama Pertamina yang baru sebaiknya mengerti sektor minyak dan gas bumi (migas) dan dari internal. “Sebaiknya bukan orang yang baru sama sekali yang butuh waktu untuk belajar. Sebaiknya orang dalam yang mengerti industri hulu dan hilir migas,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron juga meminta pemerintah segera menetapkan Direktur Utama Pertamina definitif. Ini penting untuk memberikan kepastian terlebih keputusan strategis seperti pengembangan investasi yang tidak bisa dilakukan Plt.

Menurutnya di aturan perusahaan BUMN telah diatur mengenai batas-batas deskripsi kerja yang bisa dilakukan Plt Direktur Utama. Alhasil, ruang gerak mereka juga tidak besar.

Khawatirnya, jika pengambilan keputusan Plt tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dapat berbuntut kasus hukum. “Bahkan jika tidak sesuai dengan job description-nya, bisa saja pengambilan keputusan berurusan dengan aparat penegak hukum, kecuali jika Plt saat ini diberi kewenangan penuh oleh dewan komisaris dan pemerintah,” kata Herman.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyerahkan keputusan penunjukan Direktur Utama definitif kepada pemegang saham. ” Mestinya tanya ke pemegang saham (Menteri BUMN),” kata dia.

Adapun, Menteri BUMN Rini Soemarno resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina 20 April 2018. Elia tercatat baru 13 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina itu. Posisi Elia kemudian ditempati Nicke Widyawati sebagai Pelaksana tugas dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

sumber: katadata

Jalan Sehat Nasional dan Silatnas Alumni HMI se-Indonesia di Bali

 Suasama Lapangan Timur Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Minggu (15/4/2018) tampak semarak dengan puluhan ribu alumni HMI se-Indonesia dalam  acara Jalan Sehat dan  Silaturahmi HMI dan KAHMI Internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Wilayah KAHMI Bali.

Dari pantauan terlihat beberapa tokoh nasional menghadiri acara tersebut, diantaranya. Selain itu, beberapa tokoh Bali juga hadir seperti, Anggota DPD RI yang juga Waketum DPP Hanura, Gede Pasek Suardika, Anggota DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih, Anggota DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra,  Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ketua KPU Denpasar, Gede John Darmawan.

Presidium MN KAHMI, E. Herman Khaeron mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KAHMI Bali dalam menyukseskan acara kaliber Internasional tersebut. “Saya kira ini langkah positif yang dilakukan secara insiatif oleh KAHMI Bali kami apresiasi untuk itu,” terangnya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang sudah pernah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Malang Gorontalo, dan Makassar. Tak hanya itu acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan temu kangen antara seluruh eksponen HMI di seluruh Nusantara.

“Ini juga saya lihat menjadi ajang silaturahmi para senior dan junior bersatu padu, ini kegiatan tahunan yang kita lakukan seperti sebelumnya di Bandung, Malang, Gorontalo, Sulsel, dan lainnya,” tegasnya.

Wakil Komandan KOGASMA DPP Demokrat ini juga menambahkan bahwa dari acara ini diharapkan akan menjadi pemacu semangat kepada seluruh warga kami untuk terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Apalagi KAHMI sendiri merupakan salah satu dari organisasi intelektual terbesar di Indonesia.

“Ini menjadi pemacu semangat untuk membangun dan terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk Indonesia yang lebih baik, menjadi KAHMI yang kontributif untuk bangsa,” paparnya.

Saat disinggung mengenai apakah berbagai kegiatan JSN yang dilakukan merupakan bagian dari konsolidasi politik KAHMI menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kang Hero sapaan akrabnya memilih menjawab diplomatis, ia mengaku tidak melihat adanya hal tersebut.

“Saya tidak melihat itu ya,” imbuhnya.

Justru, menurutnya ajang ini menjadi salah satu ajang untuk menyatukan warga kami yang memiliki pluralitas dalam sisi politik dan kepartaian untuk membangun bangsa. “Justru positifnya ialah KAHMI kan plural dari sisi politik dan warna partai juga sama. Dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menyatukan dalam Esprit de corps ke HMI-an,” paparnya.

Selain itu, ajang ini menjadi salah satu bagian untuk membantu recovery atau pemulihan pariwisata di Bali yang sempat terpuruk akibat adanya erupsi Gunung Agung. Menurutnya dengan adanya acara ini diharapkan akan membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional bahwa Bali aman untuk dikunjungi.

“Saya kira ini menjadi efek positif bagi pariwisata Bali ya yang sempat terpuruk akibat erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu, walau erupsi saat ini sudah menurun. Ini membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional percaya bahwa Bali tetap aman, apalagi ini mau IMF kan,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Presidium MW KAHMI Bali, Harry Sumarno mengatakan bahwa ajang tersebut merupakan ajang silaturahmi keluarga besar hijau-hitam yang ada di Indonesia. Bahkan menurutnya, peserta jalan sehat ini tembus hingga 10 ribu orang lebih.

“Alhamdulillah ini menjadi ajang silaturahmi keluarga hijau-hitam terbesar di Indonesia. Ini tembus sampai 10 ribu lebih,” katanya usai acara.

Ia juga mengatakan bahwa melalui JSN ini diharapkan semakin memperkuat ajang silaturahmi antar umat yang ada di pulau yang berjuluk seribu pura ini. KAHMI dan HMI sebagai salah satu organisasi tertua menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

“Dengan begitu kita ingin mempertegas bahwa Bali sebagai rumah Toleransi, kemajemukan serta rumah bagi semuanya. Kita ingin ini didengar oleh semua orang termasuk dunia,” paparnya.

Tidak hanya itu, selain mengadakan jalan sehat. KAHMI juga melakukan deklarasi untuk mendukung adanya Pilkada damai di Bali, dan menentang segala bentuk berita hoax, menentang hate speech (ujaran kebencian). Deklarasi ini sendiri dibacakan oleh seluruh peserta JSN KAHMI. Selain itu dilakukan acara lelang lukisan yang hasilnya akan digunakan untuk membangun Rumah Insan Cita Bali (RICB) atau sekretariat permanen HMI di Denpasar dari acara tersebut terkumpul dana sejumlah Rp. 99 juta. (Made Ariawan).

sumber: telusur

Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi menggangu daya beli masyarakat. Meski kenaikan sebesar Rp 200 per liter untuk pertalite namun, dengan kondisi kelangkaan premium di beberapa tempat membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli pertalite.

Herman mengatakan melihat dengan daya beli masyarakat saat ini yang belum membaik, keputusan pemerintah memperbolehkan Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses BBM. “Bagi Komisi VII daya beli masyarakat sedang tidak baik. Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman Senin (26/3).

Herman menjelaskan Komisi VII sudah sedari awal setuju dan memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga berlaku baik BBM subsidi dalam hal ini jenis premium dan solar dan juga BBM nonsubsidi jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo.

“Kami komisi VII sudah sejak awal meminta untuk tidak ada kenaikan BBM. Bahkan sangat menyetujui tidak ada kenaikan BBM,” ujar Herman.

Herman menilai kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sangat rentan dalam memengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan dampak ini.

“Harga daging sekarang sudah naik. Harga bawang putih naik. Pemerintah harus berfikir, ketika ini berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ini dampaknya akan berpengaruh pada komoditas lainnya. Tapi kalau ICP nya enggak berhenti, naik terus. Kenaikan ini kan akan terus naik. Dan masyarakat kecil kasian sekali,” ujar Herman.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter. Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter. Sedangkan harga pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.

sumber: detakriaunews

Komisi VII Terima Aspirasi Gubernur Babel Terkait Pertambangan

Setelah harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax pada 26 Februari 2018 lalu mengalami kenaikan sebesar Rp300 hingga Rp750, kali ini harga BBM jenis Pertalite juga mengalami kenaikan sebesar Rp200 sejak Sabtu, 24 Maret 2018.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengusulkan agar pemerintah menyiapkan APBN untuk mengintervensi kenaikan harga Pertalite.

“Pertama apakah pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi atau melepas ini menjadi tanggungjawab konsumen kepada masyarakat. Tetapi pertimbangan kami daya beli masyarakat sedang terganggu, sedang sulit sehingga lebih baik bahwa pemerintah menyiapkan APBN untuk mengintervensi terhadap kenaikan harga itu (Pertalite),” ujarnya.

Selain itu, menurutnya mewakili DPR, pihaknya memahami keputusan kenaikan BBM tersebut sebagai pilihan pemerintah karena sejak awal DPR khususnya Komisi VII menetapkan untuk tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi.

“Kalau kami kan sejak awal sudah memutuskan bahwa untuk tahun ini tidak ada kenaikan BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi sehingga alasan-alasan kenaikan ini lah yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat. DPR memahami itu sehingga berasumsi bahwa ini menjadi pilihan pemerintah,” tambahnya.

Sementara kenaikan harga BBM jenis Pertalite ini terjadi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter.
Sedangkan di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, harga Pertalite menjadi Rp 8.150 per liter, dan di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter. []

sumber: akurat

Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beserta jajarannya melakukan rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat ini berlangsung kurang lebih selama 7 jam dari pukul 14.30 hingga pukul 21.30.

Beberapa agenda yang dibahas dalam rapat rutin ini antara lain, evaluasi kinerja tahun 2017, rencana kegiatan tahun 2018, penjelasan kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) dan lain sebagainya.

Ketua Rapat Herman Khaeron menutup rapat kerja dengan membacakan 12 kesimpulan.

“Komisi Vll DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM RI pada tahun 2017, antara lain, capaian rasio elektirifikasi 95,35%, kontrak pengembangan kelistrikan yang bersumber pada energi baru dan terbarukan sebesar 1,214 GW, dan capaian PNBP sebesar 119%, serta pelaksanaan BBM satu harga,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (25/1/2018).

Herman melanjutkan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk memperbaiki kinerja anggaran tahun 2018, terutama anggaran belanja modal sebesar 55,31%, agar Iebih baik dibandingkan realisasi serapan Tahun Anggaran 2017 sebesar 74,80%.

Komisi Vll DPR RI juga sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk menetapkan kebijakan harga khusus untuk Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).

“Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan penyelesaian penataan IUP dan amandemen kontrak, memperbaiki database IUP, sehingga secara realtime dapat dipantau kinerja pemegang IUP,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan hilirisasi produk mineral dengan melakukan pemantauan terus menerus terhadap rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral agar memberikan nilai tambah produk mineral.

Selain itu, Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melaporkan setiap progres dari perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51% saham Freeport untuk Pemerintah Indonesia, termasuk perhitungan melalui pembelian participating interest dari Rio Tinto Plc.

“Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melakukan investigasi terkait dengan penurunan produksi gas Blok Petronas Muria yang tidak sesuai dengan perkiraan cadangan, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Vll DPR RI,” tambah dia.

Herman melanjutkan, Komisi VII DPR RI juga meminta Menteri ESDM RI agar mempercepat pembangunan insfrastruktur Gas/LNG dalam rangka mencapai ketahanan dan kecukupan gas rumah tangga dan industri/pembangkit tenaga Iistrik.

Terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga BBM sampai triwulan pertama 2018.

“Namun demikian Komisi Vll DPR RI meminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara financial dan dapat meningkatkan investasinya,” kata dia.

Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, baik yang bersifat tertutup maupun subsidi Iangsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi.

 Karenanya, mereka akan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. Selanjutnya perlu dibuat aturan jika terjadi kelebihan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dalam APBN.

Lalu, Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk membentuk tim investigasi oleh Dirjen Minerba dan berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, terhadap perusahaan/perseorangan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal) di wilayah kontrak karya PT Citra Palu Mineral Sulawesi Tengah.

Terakhir, Komisi Vll DPR Rl meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota KomlSl VII DPR RI disampaikan paling Iambat pada 5 Februari 2018.

Sumber : okezone

 

Herman Khaeron Tidak Menyangka Dapat Predikat Wakil Rakyat Terbaik 2017

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan holding yang telah dibentuk. Diharapkan, masalah yang muncul pada holding yang telah dibentuk sebelumnya tidak kembali terulang.

Herman mencontohkan, masalah pada holding semen yang masih kesulitan dalam hal konsolidasi, meskipun holding tersebut sudah dilangsungkan dari 2012. Dampaknya, kebijakan holding tidak mampu meningkatkan kemampuan keuangan hingga tujuan holding untuk ekspansi usaha tidak berjalan sesuai rencana.

“Holding harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu,” ungkap Herman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/1).

Sementara itu, lanjut dia, pada holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, ada anak usaha holding tambang memiliki saham dwiwarna sehingga tetap menjadikanya perusahaan BUMN.

“Ini menjadi kendala konsolidasi dari aspek akuntan,” tuturnya.

Karena jika dipaksakan, sambung Herman, maka akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan, PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS).

“Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti di-holding-kan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat,” ujar Herman.

sumber: jitunews

 

Komisi VII Setujui Pagu Anggaran KLHK Rp 8 Triliun

Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektifitas kebijakan holding BUMN yang telah dibentuk. Sehingga hal negatif yang terjadi pada perusahaan plat merah lain dapat contoh baik.

Menurut Herman sejauh ini melihat holdin Semen masih kesulitan dalam hal konsolidasi. Padahal realisasi holding kata Herman sudah dilangsungkan dari tahun 2012.

“Holding harus didasrkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu,” kata politisi Demokrat kepada Wartawan, ditulis Jumat (19/1/2018).

Adapun holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, bedanya dengan holding semen, pada anak usaha hoding tambang terdapat saham dwi warna yang menjadikannya tetap sebagai perusahaan BUMN.

 Hal inilah yang dikabarkan menjadi kendala tesendir sebagai ganjalan konsolidasi dari aspek akuntan.

Karena jika dipaksakan, akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi ke International Financial Reporting Standart (IFRS).

“Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti diholdingkan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat,” kata Herman.

sumber: tribun

Kelangkaan elpiji bersubsidi atau berukuran 3 kilogram (Kg) perlu disikapi serius, lantaran menyangkut nasib rakyat kecil. Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) perlu menciptakan skema yang tepat serta pengawasannya diperkatat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam rilis kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12/2017), mendesak Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) perlu menciptakan skema yang tepat serta pengawasannya diperketat.

Harus diakui, kata politisi Demokrat ini, ketersediaan elpiji bersubsidi, jauh di bawah kebutuhan. Sehingga, perlu pengaturan segmentasi yang mumpuni, kalau perlu dilakukan pembatasan. “Sampai hari ini penyaluran pertamina pun sudah melampaui quota subsidi, dan sampai desember kemungkinan bertambah,” papar Herman.

Untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah daerah, Herman mendukung upaya Pertamina dengan melakukan operasi pasar. Tidak tertutup peluang ada pihak-pihak yang ingin mengeruk untung besar dengan melakukan penimbunan. “Saya meminta pengawasan diperketat. Kalau ditemukan ada penimbunan, pelakunya diberi sangsi keras,” tegas Herman.

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sependapat bahwa pemerintah dan Pertamina perlu lebih fokus kepada pengawasan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangatlah diperlukan.

“Kita lihat penghuni apartemen menenteng elpiji melon (bersubsidi). Selain harganya murah, nentengnya juga mudah. Demikian pula, peluang industri menggunakan elpiji subsidi masih besar. Kan bisa saja elpiji subsidi dimasukkan atau dioplos dengan elpiji non subsidi. Artinya pengawasan masih kurang,” paparnya.

Maraknya ‘permainan’ yang menimbulkan kelangkaan LPG bersubsidi, kata Tulus, lantaran adanya perbedaan (disparitas) harga dengan LPG nonsubsidi yang menjulang. Alhasil, oknum-oknum nakal memanfaatkan kondisi ini untuk berbuat curang.

Khusus untuk distribusi LPG bersubsidi, disarankan untuk menggunakan mekanisme tertutup. Kalau tidak, LPG bersubidi akan dipergunakan kelompok menengah ke atas. Alhasil, wong cilik yang seharusnya berhak menikmati LPG murah, menjadi tidak kebagian. “Tidak kurang dari 20 persen pengguna elpiji 12 kilogram pindah ke 3 kilogram, karena perbedaan harganya cukup besar,” tegasnya. [tar]

sumber: inilah