-
Kang Hero Raih Penghargaan “Tokoh Peduli Daerah”
Herman Khaeron menerima penghargaan bergengsi sebagai “Tokoh Peduli Daerah”, dalam ajang Teropong Parlemen Award 2023
Read More -
-
-
Bekerja Dengan Hati
Herman Khaeron menerima penghargaan bergengsi sebagai “Tokoh Peduli Daerah”, dalam ajang Teropong Parlemen Award 2023
Read MoreSelamat datang di website Kang Hero
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap sejumlah kebijakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum konsisten. Misalnya, soal kebijakan kelautan, masalah pangan dan energi. Menurutnya, penerapan...
Pemerintah diminta untuk memberikan kekhususan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan agar dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tidak terlalu memberatkan dari sisi pembiayaan. Satu hari saja HGU tidak...
Komisi II Apresiasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak yang terus berupaya meningkatkan berbagai sisi kehidupan masyarakat adat Baduy dengan tetap mempertahankan kehidupan adatnya. Komisi II juga mengunjungi lokasi masyarakat Baduy...
![[Gallery] Kang Hero Dampingi Kunjungan SBY dan AHY di Cirebon](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2018/11/Gallery-Kang-Hero-Dampingi-Kunjungan-SBY-dan-AHY-di-Cirebon-1-300x200.jpg)
Pak SBY dan Ibu Ani terus berkeliling pelosok tanah air untuk menyerap aspirasi dan memberi solusi sekaligus memompa motivasi agar rakyat tetap optimis ditengah daya beli yang sedang tidak baik...
Sebanyak 13 tim akan bertanding dalam perhelatan turnamen Futsal bertajuk Kang Hero Cup 2018 yang akan dilangsungkan pada Kamis, 8 November 2018 mendatang di lapangan Futsal Impax Apita di Jalan...
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja, salah satunya yaitu Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 ke...
Sepak terjang Ketua Komisi II DPR RI asal Partai Demokrat memang unik, disela sela kesibukan nya yang super ketat. Herman Khaeron mampu membagi waktunya tidak hanya dengan konstituennya namun juga...
Agar tidak menjadi beban untuk melakukan akselarasi kegiatan, DPR RI menyarankan biaya dalam pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan milik negara (BUMN) dibebaskan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi...
Komisi II DPR RI menilai banyak konflik pertanahan yang timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian legalitas terhadap kepemilikan tanah. Konflik yang terjadi tersebut baik antara masyarakat dengan korporasi,...
