Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar. Agar dapat memanfaatkan potensi itu, Indonesia memerlukan payung hukum yang kuat. Atas hal itu, Fraksi Demokrat mendorong penyusunan RUU khusus...
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan kesempatan bagi BUMN (badan usaha milik negara) dan BUMD (badan usaha milik daerah) mengelola dan...
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan holding yang telah dibentuk. Diharapkan, masalah yang muncul pada holding yang telah dibentuk sebelumnya tidak kembali...
Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali sejauhmana efektifitas kebijakan holding yang telah dibentuk, Ia melanjutkan seperti holding migas yang dalam waktu dekat akan dibentuk. “Holding harus didasarkan pada...
Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektifitas kebijakan holding BUMN yang telah dibentuk. Sehingga hal negatif yang terjadi pada perusahaan plat merah lain dapat contoh baik....
Pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) yang cukup masif membutuhkan ketersediaan listrik yang cukup. Oleh karena itu PLN diminta menjaga pasokan listrik agar menambah kepercayaan investor untuk tetap membangun smelter. “Mendukung...
Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengatakan pihak PLN harus menjamin pasok listrik untuk pembangunan smelter guna menjaga kepercayaan investor. Menurutnya, pembangunan smelter yang cukup masif membutuhkan ketersediaan listrik...
Menyusul munculnya wacana Kementerian ESDM untuk penyederhanaan golongan tarif listrik, Ketua DPR Komisi VII Herman Khaeron memaparkan bahwa hal tersebut memerlukan kajian lagi. “Penyederhanaan golongan tarif ini kan berkonsekuensi juga...
Penyederhanaan daya listrik dikritisi kalangan dewan. Mereka kuatir penyederhaan itu justru menjadikan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Menurut Ketua Komisi VII Herman Khaeron dengan adanya penyederhanaan golongan tarif jangan sampai masyarakat...
