-
Kang Hero Raih Penghargaan “Tokoh Peduli Daerah”
Herman Khaeron menerima penghargaan bergengsi sebagai “Tokoh Peduli Daerah”, dalam ajang Teropong Parlemen Award 2023
Read More -
-
-
Bekerja Dengan Hati
Selamat datang di website Kang Hero
Ratusan kader Partai Demokrat dari anak cabang dan ranting menyatakan siap mendukung dr Hj Ratnawati MK KK maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indramayu 2020. Hal tersebut disampaikan saat rapat...
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si menyerap aspirasi masyarakat Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat, Selasa (03/03). Pada reses tersebut,...
Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang. Bersama China, Brasil, India, dan Afrika Selatan, Indonesia kini masuk jajaran negara maju dalam perdagangan internasional. Kebijakan yang dirilis...
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kesehatan perusahaan BUMN dalam menjalankan kebijakan pemerintah harus terus dijaga. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan pemerintah harus membedakan perusahaan BUMN yang bertugas melayani...
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan paparan roadmap yang disampaikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) tahun 2020-2024 yang berisikan indikator-indikator kuantitatif menjadi pegangan untuk dijadikan bahan evaluasi tahunan terhadap capaian...
Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Herman Khaeron menyatakan bahwa banyaknya respons yang beragam tentang Omnibus Law dari kalangan masyarakat merupakan hal yang baik untuk demokrasi nasional. “Luar...
Nama Ratnawati, istri anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron rupanya menjadi salah satu nama yang meramaikan bursa bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Indramayu 2020. Dalam konstentansinya pada Pilkada Kabupaten Indramayu tahun ini, Ratnawati mendaftar melalui Partai Demokrat. Ia...
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong agar otoritas kewenangan di pelabuhan sepenuhnya harus diberikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV Persero. Sehingga tidak ada lagi terjadinya tumpang tindih...
BADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Pemerintah diharapkan segera menyerahkan draf tersebut. Kendati demikian, DPR juga tidak ingin mendesak pemerintah agar penyerahan...