-
Kang Hero Raih Penghargaan “Tokoh Peduli Daerah”
Herman Khaeron menerima penghargaan bergengsi sebagai “Tokoh Peduli Daerah”, dalam ajang Teropong Parlemen Award 2023
Read More -
-
-
Bekerja Dengan Hati
Selamat datang di website Kang Hero
JAKARTA. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan restrukturisasi dan juga menerapkan konsep klasterisasi. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan kinerja BUMN sembari bersinergi berdasarkan rantai bisnis inti antar perusahaan plat...
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengungkapkan keprihatinannya terhadap kisah Rica (30), warga Desa Tanding Barat, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu, Riau. Ibu tiga anak itu dipolisikan lantaran mencuri tiga tandan...
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengungkapkan keprihatinannya terhadap kisah Rica (30), warga Desa Tanding Barat, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu, Riau. Ibu tiga anak itu dipolisikan lantaran mencuri tiga tandan sawit senilai...
Anggota Badan Legislasi (Baleg (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan RUU yang sangat fundamental dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Oleh...
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron membagikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kesehatan di wilayah Cirebon dan Indramayu. Tak hanya APD, bantuan sembako juga diberikan kepada warga...
Di tengah pandemik virus Corona atau Covid-19 yang entah kapan berakhir, Partai Demokrat kembali berbagi bantuan penanganan Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri (APD) dan sembako hasil aspirasi...
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum kunjung usai bahkan dirasakan terus meningkat, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah Anggota DPR RI. Anggota DPR RI Fraksi Parta Demokrat Dapil Cirebon-Indramayu, Herman...
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron ikut menyoroti rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Politikus Partai Demokrat...
Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diminta untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam. Hal ini untuk memperkecil kasus gagal...