hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron tak memungkiri masyarakat perbatasan masih bergantung pada negara tetangga Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Hal itu didasarkan pada keluhan warga perbatasan dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kalimantan Utara, beberapa hari lalu.
Pertimbangannya, selain karena jarak yang lebih dekat, tentu saja harga yang lebih murah dibandingkan mengambil barang dalam negeri, namun harus memesan ke sejumlah daerah di Tanah Air yang jaraknya cukup jauh.
Hal itu, menurut politisi Partai Demokrat ini, sebenarnya tidak masalah. Bahkan, pihaknya akan men-support melalui kebijakan khusus bagi daerah perbatasan seperti di Kalimantan Utara.
“Daerah perbatasan harus ada regulasi khusus supaya tidak mengekang kedua pihak melakukan transaksional dengan berbagai kebutuhan pokoknya. Saat ini kan tidak boleh, karena itu sebagai border nasional belum ada kebijakan khusus terhadap daerah perbatasan,” ujarnya, Selasa (9/8) lalu.
Ia mencontohkan, seperti stok beras yang saat ini masih dikendalikan oleh Perum Bulog. Ke depan agar lebih leluasa, bisa saja dengan kebijakan khusus nantinya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan membeli beras dari negara tetangga karena mudah dijangkau.
Begitupun sebaliknya, warga yang memiliki hasil pangan, bisa menjual ke luar negeri. Sebab, wilayah perbatasan seperti Kaltara sebenarnya memiliki potensi pangan yang cukup melimpah. Di antaranya beras lokal yang berasal dari Bulungan dan Malinau.
Warga Kalimantan Utara, terutama yang berada di Nunukan dan Tarakan, memang masih bergantung pada sebagian kebutuhan pangan dari negara tetangga seperti gula, serta aneka makanan dan minuman ringan yang biasanya dijadikan oleh-oleh keluarga.
Bahkan, demi mendapatkan barang-barang tersebut, masyarakat rela mengambil risiko berhadapan dengan hukum. Padahal, barang-barang tersebut nilainya tidak seberapa jika dibandingkan proses hukum yang harus dilaluinya jika kedapatan mengimpor barang secara ilegal
