Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah melonjak tajam. Bahkan, di Pasar Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), harga bawang putih menembus Rp 1 juta untuk satu karung berisikan 19 kg.
Kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, memang bawang putih harus dipantau. Sebab, bukan karena persoalan apakah bawang putih menjadi sebuah komoditas vital, tapi apakah komoditas tersebut akan menarik harga terhadap komoditas lainnya.
Apalagi, bawang putih kerap kali ditimbun para pedagang atau tengkulak karena komoditi itu bisa disimpan dalam waktu lama. “Tim pengawas yang salah satunya dari Kepolisian harus betul-betul lakukan operasi terhadap para penimbun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Satgas pangan katanya juga harus bergerak cepat. Mereka harus menggelar operasi terhadap daerah yang rawan menjadi area penarik harga sehingga ada kenaikan harga di daerah lain.
“Satgas harus lebih tegas. Undang-undang pangan sudah berikan amanah yang tegas bagi penimbun. Bisa dipidana tujuh tahun dan denda seratus miliar. Berikan sebuah sanksi hukum tegas hingga jadi efek jera,” tutur Herman.
Di sisi lain, dia meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian betul-betul mengkalkulasi suplai dan demand terhadap daerah tertentu. Begitu pula dengan dostribusinya. Sehingga, tidak akan menarik area lain yang terpenuhi stok komoditi tersebut.
“Ini harus jadi kerja sama antara menteri pertanian dan menter perdagangan. Mendag pun harus menyajikan data-data per satuan wilayah. Sehingga satuan wilayah lain tidak jadi faktor penentu yamg menaikan harga di wilayah lain,” jelas politikus Partai Demokrat itu.
Sementara Komisi IV DPR katanya akan tetap mengawasi ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di Bulan Ramdhan hingga jelang Idul Fitri. Minggu depan mereka akan turun langsung ke pasar guna mengeceknya.
“Secara jangka panjang kita akan lihat bebedapa kebutuhan yang potensi menjadi penyebab kenaikan komoditas lainnya,” tambah Herman.
Di samping itu, mereka juga akan menggelar rapat lintas kementerian untuk membicarakan ketersediaan dan harga pangan tersebut. “Kami juga undang dirjen perdagangan dalam negeri Kemendag dan pihak-pihak terkait. Besok, jam sepuluh,” pungkasnya.
sumber: jawapos
