Kebobrokan Pertamina Dibongkar Ahok, Herman Khaeron: Jangan-jangan Untuk Protek Kegagalan Dia – Sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Terkini, sang Komisaris Utama PT Pertamina ini justru membongkar kebobrokan perusahaan plat merah tersebut.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, sebagai komisaris utama, Ahok harusnya membenahi Pertamina. Bukan malah membeberkan aib kantornya sendiri. “Pertama sebetulnya, semestinya dia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai komisaris utama melakukan pembinaan dan pembenahan di tubuh Pertamina,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, Ahok yang dianggap ditakuti banyak pihak dan memiliki kewenangan besar di Pertamina seharusnya bisa membuat perubahan besar di tubuh perusahaan BUMN tersebut. “Yang kedua, tentu komisaris utama memiliki kewenangan dalam berbagai hal, apa yang disampaikan Pak Ahok menjadi kewenangannya juga di Pertamina sebagai komisaris utama.
Apalagi Ahok ditakuti gitu ya,” paparnya. Herman pun menduga Ahok melakukan hal tersebut untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menjaga Pertamina. Pasalnya, Pertamina justru merugi setelah Ahok masuk menjadi Komisaris Utama. “Dia merembet-rembet ke persoalan manajemen, dan jangan sampai dia melakukan semua ini adalah untuk memprotek kelemahan dia yang selama ini tidak mampu atau gagal untuk menjaga Pertamina agar tidak merugi,” bebernya.
Baca Juga : Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri
Kegagalan Pertamina di tangan Ahok pun menjadi preseden buruk bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ditegaskan Herman, Ahok tak perlu sesumbar dengan membongkar aib kantornya selama belum bisa memberikan yang terbaik bagi Pertamina. “Jadi atas kegagalan Pertamina merugi, dia cari jalan seolah-olah dia angkat tangan, cuci tangan, dan tidak terlibat dalam manajerial di Pertamina. Kan begitu konteksnya karena selama ini kehadiran Ahok tidak menjadikan pertamina lebih baik,” tandasnya
Sumber : https://politik.rmol.id/
