PD: Kami Sejak Awal Tolak UU Ciptaker, Bukan Gimik! – Partai Demokrat (PD) menampik tuduhan gimik saat menyatakan penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). PD menegaskan sejak awal menolak menolak UU ini.
“Jauh dari gimmick. Ini adalah bentuk pembelaan kepada rakyat,” kata Anggota Komisi VI DPR RI F-Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
“Alasan penolakan kami sejak awal jelas sejalan dengan aspirasi masyarakat, bahwa banyak aspek yang justru merugikan masyarakat, misal di klaster ketenagakerjaan, lingkungan hidup, impor pangan, dan mengarah kepada ekonomi liberal kapitalistik,” sambungnya.
Herman mengatakan pembahasan Omnibus Law Ciptaker tidak ada unsur yang mendesak untuk segera disahkan. Dia kemudian membandingkan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjalan tanpa adanya Omnibus Law.
“Situasi saat ini juga sedang pandemi COVID-19 yang terus naik dan belum dapat terkendali, sehingga tidak ada urgensinya. Sebagai perbandingan, di era Presiden SBY tidak ada Omnibus Law Ciptaker ekonomi tumbuh rata-rata 6,5% dan stabil,” katanya.
Lebih lanjut, Herman kemudian menyinggung UU Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) dan UU No 2 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Pada pemerintahan saat ini juga ada UU Tax Amnesty yang digaungkan sebagai solusi sumber APBN, tapi mana hasilnya. Kemudian lahir Perppu 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No 2 Tahun 2020, ini juga malah memperbesar devisit anggaran dan memperbesar hutang luar negeri. Kalau memang pemerintah dan para pendukungnya di DPR memaksakan dengan mengabaikan pendapat dan aspirasi rakyat, kita lihat saja implementasinya nanti,” ucapnya.
Untuk diketahui, pihak yang menuduh fraksi yang menolak omnibus law merupakan gimik adalah Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya. Wasekjend DPP Demokrat, Jansen Sitindaon juga menegaskan penolakan itu bukanlah gimik.
“Terserahlah sahabat saya Willy Aditya mau ngomong apa. Tapi dapat kami pastikan penolakan terhadap UU Ciptaker itu bukan gimik. Bagaimana ada jutaan pekerja di luar sana yang menjerit menolak UU ini dikatakan gimik? Belum lagi suara-suara penolakan dari kalangan civil society, akademisi, organisasi sosial, keagamaan dan banyak lagi. Beda hal kalau kita menutup telinga terhadap suara-suara itu,” kata Jansen saat dihubungi terpisah.
Jansen menilai UU Cipta Kerja bukan hanya sekedar Undang-Undang Biasa. Namun akan merubah sistem ekonomi hingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kami Partai Demokrat sendiri omnibus ini bukan sekedar UU biasa. UU ini telah merubah sistem ekonomi, kerangka bernegara dan falsafah kesejahteraan kita. Dan soal ini kami Demokrat tidak ingin berdiri salah di cermin sejarah. Itu maka sejak awal kami tolak. Bahkan diawal masa pembahasan dulu karena terus dipaksakan kami sempat tidak ikut,” jelasnya.
Jansen menegaskan pasar ekonomi harus sejalan dengan keadilan sosial. Jansen mengatakan harusnya negara hadir untuk melindungi kaum yang lemah.
“Mahzab kami Partai Demokrat, market economy itu penting tapi dia harus with social justice. Silakan berusaha, tapi rakyat, pekerja dan lingkungan dan lain-lain tidak boleh disuruh minggir demi sepenuhnya kepentingan dunia usaha. Dengan prinsip ini di masa kami faktanya ekonomi kita bisa terus tumbuh di atas 6 persen kok,” sebut Jansen.
“Artinya kedua kepentingan ini bisa jalan bareng. Darah kapitalisme itu yang kuat memakan yang lemah. Harusnya negara hadir jaga si lemah agar tidak dimakan lebih dalam. Karena capital tak pernah ramah dengan orang susah. Ini malah melegalkannya. Pikiran dasar pendiri bangsa ini keadilan sosial dan omnibus ini telah menyimpangi itu dengan vulgar. Itu maka bagi kami Partai Demokrat, menolak UU ini bukan sekedar perjuangan politik tapi perjuangan kebangsaan meluruskan kembali dasar nafas tujuan kita bernegara,” lanjutnya.
Sebelumnya, Media sosial diramaikan tagar bernada hinaan terhadap DPR terkait pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang salah satunya adalah tagar #DPRPengkhianatRakyat. Partai NasDem menegaskan tidak ada pihak yang berkhianat dalam penyusunan RUU itu.
Willy menyatakan pihak pekerja juga sempat bergabung dengan tim perumus UU Cipta Kerja bersama DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan fraksi-fraksi yang menolak omnibus law itu hanya menampilkan gimik.
Baca Juga : Demokrat Ungkap Rapat Pengesahan Omnibus Law Digelar Mendadak
“Seluruh perwakilan fraksi juga hadir dalam setiap rapat rapatnya. Perdebatan tentu terjadi, sebagaimana kesepakatan juga terwujud. Kalau sekarang ada yang tiba-tiba menyatakan tidak sepakat atau menyebut tidak urgen, itu gimik saja. Sebab selama rapat panja, bahkan tidak sekalipun voting. Ketika terjadi ketidaksepakatan, terjadi lobi-lobi hingga akhirnya lahir kesepakatan,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (6/10).
Sumber : https://news.detik.com/
