Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan kesempatan bagi BUMN (badan usaha milik negara) dan BUMD (badan usaha milik daerah) mengelola dan mengolah kekayaan alam Indonesia termasuk minyak dan gas bumi.
“Sudah cukuplah asing menikmati kekayaan alam Indonesia. Sekarang saatnya memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi BUMN dan BUMD untuk bisa mengelola dan mengolah minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya. Hal ini semata untuk menambah APBN serta memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara,” ujar Herman saat Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (19/1/2018).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Komisi VII DPR, Chevron, Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM dan Bupati PPU (Penajam Paser Utara), Direktur Hulu PT. Pertamina Syamsu Alam menegaskan kesediaannya menerima penugasan dari pemerintah untuk mengelola Blok East Timur yang pengelolaannya oleh Chevron akan habis kontraknya pada 24 Oktober 2018 mendatang.
Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Petrochina akan mengambil alih blok tersebut, menyusul rencana pemerintah yang akan melelangkan Blok Migas East Kalimantan tersebut. Konon hal tersebut dliatar belakangi hasil kajian yang disampaikan Pertamina bahwa blok tersebut tidak ekonomis dengan menggunakan skema “gross split”.
Namun Syamsul menjelaskan bahwa ketika itu, Pertamina meminta tambahan waktu untuk melakukan kajian keekonomian lapangan secara hati-hati untuk menganalisa dampak resiko kerugian terkait adanya biaya pemulihan lapangan (Abendonment Site Restoration/ASR) pasca produksi. Saat ini Pertamina dalam posisi menerima penugasan dari pemerintah.
“Setelah kunjungan ini kami akan rapat dengan Menteri ESDM, Pertamina, dan seluruh instansi terkait untuk mendengar laporan kelanjutan pengelolaan Blok East Kalimantan. Sejak awal dan sampai sekarang pun kami mendukung Pertamina selaku BUMN untuk bisa mengelola Blok East Kalimantan,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (ayu/sc)
sumber: dpr.go.id
