Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menegaskan elektrifikasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, perencanaan percepatan elektrifikasi harus terintegrasi dengan pembangunan transmisi dan distribusi untuk mendongkrak pemerataan elektrifikasi.
“Saya melihat masih banyak perencanaan yang sifatnya parsial, ini harus diintegrasikan. Tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi elektrifikasi di seluruh tanah air dengan interkoneksinya,” papar Herman di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII ke Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (23/2/2018).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerataan elektrifikasi belum sepenuhnya terjamin jika hanya mengandalkan pembangkit namun tidak diimbangi dengan transmisi maupun distribusinya. Menurutnya, rencana pembangunan pembangkit listrik harus sistematis dan terintegrasi antar sektor terkait.
“Misalnya, SKK Migas harus diajak bicara sebagai policy maker untuk energi primer, Dirjen Minerba dan Batubara diajak bicara karena terkait dengan resources, Direktorat EBT karena terkait energi yang berkelanjutan. Untuk itu saya kira para stakeholders harus lebih cermat dalam menentukan Purchase Power, Agreement,” paparnya.
Seperti yang ditemukan di Kaltara, lanjut Herman, supplynya surplus tetapi elektrifikasinya tidak merata, akibatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
“Jika berbicara pembangkit, mungkin hitungannya bisa, tapi faktanya Kaltara masih biarpet, dan kalau bicara terkait kemampuan trafo, yah trafonya yang bagus dong. Ke depan, saya ingin PLN semakin cermat membangun pembangkit dan perencanaan transmisi,” sambungnya.
Herman juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Jangan sampai terus mengejar program baru tetapi pembangunan yang lama justru terbengkalai, seperti PLTU Gunung Seriang. Padahal dengan beroperasinya PLTU tersebut, masalah biarpet di Kaltara bisa teratasi.
Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Bisnis PT PLN Persero Regional Kalimantan Machnizon memaparkan tentang progres kelistrikan dan pertumbuhan rasio elektrifikasi di Kaltara. Ia mengatakan, pada tahun 2018, rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 84 persen.
Berdasarkan data PT PLN Persero, rasio elektrifikasi Kaltara hingga 2017 mencapai 79,26 persen. Dimana rasio elektrifikasi tertinggi berada di Tarakan (99,99 persen). Disusul Kabupaten Bulungan (84,95 persen), Tana Tidung (83,94 persen), Nunukan (58,06 persen) dan Malinau (57,66 persen).
PLN menargetkan rasio elektrifikasi Kaltara akan mencapai 99 persen pada 2021 dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. Dalam RPUTL tersebut, ada 8 pembangkit akan dibangun di Kaltara, yakni PLTA Kaltara I 90 Megawatt (ditarget selesai 2025), PLTU Malinau 2 x 3 Megawatt (2018), PLTMG Nunukan II 10 Megawatt (2018), PLTG/MG/GU Sei Menggaris 2 x 20 Megawatt (2021), PLTMG Gunung Belah 2 x 18 Megawatt (2019), PLTMG Tarakan 40 Megawatt (2020), PLTU Tanjung Selor 2 x 7 Megawatt (2018, dan PLTMG Tanjung Selor 15 Megawatt (2018). (ann/sc)
sumber: dpr
