Komisi VII DPR RI meminta PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membantu meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Morowali karena daerah tersebut merupakan pusat operasi perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan tersebut.
Hal ini dikatakan ketua tim rombongan komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, saat berdialog dengan jajaran direksi PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (20/7).
Rombongan tim komisi VII DPR RI berjumlah delapan orang, siang hingga sore tadi mengunjungi kawasan PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Selain melihat langsung lokasi reklamasi di area tambang yang dikelola PT Bintang Delapan Mineral, rombongan komisi VII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, riset dan teknologi, juga mengunjungi salah satu pabrik (smelter) dan melihat langsung proses peleburan ore menjadi nickel pig Iron (NPI) dan stainless steel.
Dalam dialog itu, anggota Komisi VII lainnya, Ahmad HM Ali juga mempertanyakan komitmen PT IMIP untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal asal Morowali.
Selain itu, anggota dewan Dapil Sulawesi Tengah ini juga meminta PT IMIP untuk memberikan kuota khusus bagi siswa siswi asal Morowali untuk bisa diterima kuliah di kampus Politeknik Industri Logam Morowali (PILM).
Menjawab pertanyaan tersebut, Chief Eksekutif Offficer (CEO) PT IMIP, Alexander Barus menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen dan bersedia untuk membantu meningkatkan PAD Morowali. Namun hal itu terbentur undang undang.
Untuk tahun 2017 lalu, kata Alex, total pembayaran pajak dan royalti yang disetor PT IMIP ke kas negara kurang lebih sebanyak Rp2 triliun, naik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya Rp1 triliun lebih.
Mengenai penggunaan tenaga kerja, Alexander mengatakan, pihaknya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“Begitu komitmennya kami untuk menggunakan tenaga kerja lokal sampai-sampai semua jurusan di tingkat pendidikan strata satu kami terima. Bahkan, ijazah SMA pun kami terima,” kata Alexander.
Khusus penggunaan tenaga kerja lokal, pihak PT IMIP sejak delapan bulan terakhir membuka jalur khusus bagi calon karyawan yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) Morowali. Program itu dilakukan atas permintaan Pemda Morowali.
Terkait permintaan kuota khusus bagi warga Kabupaten morowali dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus PILM, Alexander mengatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mereka. Pasalnya, kampus politeknik tersebut merupakan milik Kementerian Perindustrian.
“PT IMIP hanya sebatas support saja. Misalnya kami membantu menyediakan peralatan di workshop dan tenaga pengajar di kampus politeknik itu. Selebihnya merupakan kewenangan dari kementerian perindustrian, ” kata Alexander.
Dalam kunjungan tersebut, anggota komisi VII DPR RI yang juga ikut hadir antara lain Adian Napitupulu, Peggy Patricia Pattipi, Bambang Riyanto, Mercy Chriesty Barends, Ichwan Datu Adam dan Joko Purwanto. (***/ptr)
sumber: kabarselebes
