Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa proyek pesawat perintis N219 ‘Nurtanio’ masih kekurangan anggaran Rp 81,6 miliar untuk serangkaian Flight Test (pengujian terbang) tahun 2018 agar mendapatkan sertifikasi laik terbang sehingga siap dipasarkan.
Dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII dengan Direksi PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, ia menjelaskan riset pesawat N219 dibawah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan pembuatan purwarupa pesawat N219 dikerjakan PT DI.
Sejauh ini, anggaran yang ada baru tersedia Rp 37 miliar dan masih kekurangan sekitar Rp 81 miliar. Padahal, proyek pesawat perintis N219 itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018.
“Anggaran ini akan dibahas di APBN Perubahan dan jika masih bisa dengan anggaran-anggaran lain maka kami berterima kasih kepada eksekutif, sehingga penyelesaian Project N219 tidak lagi terkendala oleh ketersediaan anggaran,” kata Herman.
Untuk komersialisasi pesawat, lanjut dia, nantinya menjadi tanggung jawab PT Dirgantara Indonesia. Sebagai karya anak bangsa, pesawat N219 seharusnya mendapat dukungan semua pihak dan tidak terhenti sebatas sebagai proyek riset, tetapi harus sampai kepada produksi komersialnya.
Menurutnya, Indonesia wajib memiliki industri kedirgantaraan sebagai negara kepulauan yang banyak jumlahnya, demi interkoneksi antar pulau yang lebih cepat, efisien dan efektif ya melalui angkutan udara. Kalau tidak memiliki pabriknya maka kita hanya akan menjadi market (pasar) bagi negara lain.
Herman juga mendorong PTDI menjadi industri kebanggaan nasional. Dengan kemampuan direksi dan engineernya ia meyakini akan melahirkan karya-karya yang lebih baik dan hebat. Pesawat N219 bobot tonasenya bisa mengangkat beban lebih berat dari pesawat sejenis yang dibuat negara lain. Semuanya sudah 55 persen komponen dalam negeri, hanya mesin saja masih tergantung dari negara lain.
“Tidak hanya Komisi VII tetapi DPR dan eksekutif harus memulai kesepakatan ke depan. Ini harus menjadi industri strategis yang dikembangkan, didorong dan didukung oleh fiskal yang memadai agar bisa melakukan aksi dan akselerasinya di bidang kedirgantaraan,” kata dia.
Dirut PTDI Budi Santoso mengakui kekurangan anggaran untuk serangkain tes N219 di tahun 2018 agar segera memperoleh sertifikat laik terbang. Kegunaan pesawat N219 ini selain untuk angkutan penumpang 19 orang juga bisa untuk kargo setara 2,3 ton barang. Seperti untuk distribusi logistik di Papua dan daerah pedalaman lainnya.
Budi mengatakan, keuntungan lain dari proyek pengembangan pesawat perintis ini, Indonesia memiliki satu siklus pengalaman mendesain pesawat dari nol. Kemampuan yang disebutnya tidak dimiliki semua negara, karena hanya negara tertentu yang punya kemampuan ini.
“Indonesia salah satunya. Kita punya pengalaman lengkap dari industri ini. PT DI melibatkan 108 engineer untuk merancang pesawat N291 di luar pekerja yang membangun pesawat. Proyek ini juga untuk regenerasi,” pungkasnya.
sumber: daulat.co
