hermankhaeron.info – Komisi IV DPR menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengajuan pemakaian anggaran negara untuk membeli kapal markas dan pesawat patroli, dikesampingkan saja.
“Perhatikan keluhan masyarakat. Sangat kontradiktif daya beli masyarakat sedang rendah, justru pemerintah mengalokasikan kegiatan yg bersifat mercusuar seperti pesawat baru,” kata Khaeron, dalam rapat dengan pendapat KKP dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan, KKP lahir untuk mensejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan yang ketika itu belum ada institusi yang dikhususkan untuk mengurusi hal itu. Sehingga kegiatan dan pemakaian anggaran negara yang bersifat mercusuar itu dialihkan mengingat kondisi fiskal anggaran negara saat ini.
Dokumentasi massa Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/4). Dalam demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional itu mereka meminta kesejahteraan nelayan di Indonesia lebih diperhatikan dan ditingkatkan.
Menurut anggota Komisi VII DPR, Edhy Prabowo, dengan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, Pudjiastuti dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu memilih memodernisasi pengawasan atau memperbaiki taraf kesejahteraan kalangan nelayan tradisional di daerah-daerah.
Sebelumnya Pudjiastuti yang berlatar pengusaha itu ingin KKP memiliki jajaran kapal komando dan pesawat patroli untuk meningkatkan pengawasan sementara sarana-sarana fisik seperti itu sudah dimiliki instansi lain, di antaranya TNI AL dan TNI AU.
Menurut Prabowo, saat ini KKP di bawah kepemimpinan Pudjiastuti tampaknya lebih memilih memodernisasi pengawasan tetapi tidak ada upaya mendongkrak perikehidupan nelayan, di antaranya memperjuangkan nelayan-nelayan korban penggusuran.
Tentang keinginan membeli sarana-sarana modern itu, Pudjiastuti berkilah telah berbicara dengan menteri keuangan untuk pembiayaan yang bersifat tahun jamak itu.
Sedangkan terkait pengadaan pesawat patroli, dia menyatakan, selama ini sudah bekerja sama dengan TNI AU, tetapi biaya BBM-nya sangat besar sehingga beban biaya itu bisa ditekan dengan memiliki pesawat patroli yang dimiliki KKP sendiri. Padahal harga BBM komersial dipastikan sama saja untuk siapapun.
KKP yang dia pimpin menyatakan analisisnya, dari sisi pemakaian BBM, menggelar pesawat terbang patroli dinilai efisien ketimbang menggunakan kapal patroli. “Dua-duanya (pesawat dan kapal patroli) kami butuhkan, tetapi dengan memakai pesawat patroli maka bisa mengurangi agar patroli kapal laut tidak bisa jalan terus-menerus,” kata dia.
Akan tetapi, analisis lain dari dia menyatakan, dari satu tahun penghematan dengan membeli pesawat terbang patroli itu bisa digunakan untuk membeli kapal laut yang kecil-kecil. “Kalo kami dipaksakan beli kapal laut banyak-banyak, biaya operasinya juga besar-besar,” kata perempuan yang juga pengusaha penerbangan sewa itu.
Sedangkan kapal markas, dia mengatakan, armada itu untuk memperkenalkan sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat digunakan antara lain untuk bakti sosial, aktivitas pengobatan seperti rumah sakit dalam kapal, dan menunjukkan demonstrasi prosesing atau pengolahan ikan.
“Kita harus mempunyai kapal yang menampilkan dan meyakinkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu besar. Akan ada rumah sakit di dalam kapal dan prosesing untuk sekolah pengolahan,” kata dia.
Dia berkilah, bila meminjam kapal perang dari tentara kerap kali fasilitasnya tidak sesuai seperti kegiatan untuk bakti sosial, atau kapal-kapal patroli yang dimiliki KKP tidak juga dapat digunakan untuk itu. Selama ini misi dan visi KKP yang dia pimpin banyak didukung instansi lain, di antaranya TNI AL, polisi, dan lain-lain.
