Website Herman Khaeron
20Jul

Herman Khaeron Menjadi Pembicara Utama Pada Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Menjadi Pembicara Utama Pada Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia

hermankhaeron.info – Rabu, 19 Juli 2017 di IPB International Convention Center Bogor, Herman Khaeron Menjadi Pembicara Utama Pada Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia.

Acara Seminar Nasional ini bertema: “Peran Teknologi Agronomi dalam mempercepat Penciptaa dan Hilirisasi Inovasi Pertanian”.

“Dengan Semnas ini, berharap bisa memecahkan masalah kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan saat ini dan dimasa yang akan datang”, ujar Kang Hero.

Bersama Menteri Pertanian, Rektor IPB, Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia, dan para tokoh agronomi.

Bersama Menteri Pertanian, Rektor IPB, Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia, dan para tokoh agronomi.

Mendapat Penghargaan Pin Emas dari Perhimpunan Agronomi Indonesia. Terimakasih Peragi.

Mendapat Penghargaan Pin Emas dari Perhimpunan Agronomi Indonesia

Turut mendampingi pembukaan Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia.

Turut mendampingi pembukaan Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia.

Tags:
28Feb

Turnamen Futsal HERO CUP 2017 Kembali Digelar di Indramayu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Turnamen Futsal HERO CUP 2017 Kembali Digelar di Indramayu

hermankhaeron.info – Turnamen Futsal HERO CUP 2017 Kembali Digelar di Indramayu pada Minggu, 26 Februari 2017. Herman Khaeron yang merupakan pendukung utama turnamen futsal ini menyampaikan, “Turnamen ini digelar untuk menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat silaturami antara elemen masyarakat melalui olahraga”

Futsal sendiri merupakan permainan bola mini yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan.

Terpilih 2 orang warga untuk menunaikan ibadah umroh. Hadiah secara simbolis diberikan langsung oleh Herman Khaeron.
“Semoga mas Dedi dan mas Imron mabrur”, ujang Kang Hero dalam akun Instagramnya @ehermankhaeron.

Turnamen Futsal HERO CUP 2017 Kembali Digelar di Indramayu

Turnamen Futsal HERO CUP 2017 Kembali Digelar di Indramayu

Tags:
24Feb

Komisi IV: Reklamasi adalah Salah Satu Penyumbang Banjir di Jakarta Kemarin

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengamini pernyataan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, bahwa banjir yang mengepung DKI Jakarta kemarin salah satunya tidak terlepas dari tata kelola yang tidak baik, salah satunya reklamasi di Teluk Jakarta.

“(Pembangunan Reklamasi) ya itu salah satu, tetapi Lainnya sungai sudah dangkal, serapan dan catment area sudah juga tidak efektif. Padahal debit air terus meningkat,” kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/2).

Sejak awal, Herman menolak adanya pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, selain menabrak aturan perundang- undangan juga mengeyampingkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang ada.

“Sejak awal juga komisi IV tidak setuju kalau reklamasi teluk jakarta menabtak peraturan perundang-undangan dan kaidah lingkungan hidup.”

Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banjir di Jakarta bukan hal yang aneh bila dilihat dari kacamata lingkungan hidup. Dengan gaya satire, Susi menyebut ada banjir dalam program rancang bangun Ibu Kota.

“Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Wong the way it’s designed and constructed right now, it’s a flood in program,” kata Susi dalam diskusi tentang reklamasi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/10)

Susi mencontohkan beberapa hal yang membuatnya berkata demikian. Menurutnya, air dari hulu dipercepat alirannya sementara hilirnya dijauhkan.[akt]

sumber

Tags:
23Feb

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

hermankhaeron.info – Kang Hero Melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Kepada Siswa dan guru SMA di Aula Gedung PUI Jatibarang, Indramayu.

Kang Hero mengungkapkan sosialisasi ini dilakukan guna mengingatkan kembali kepada para guru dan siswa tentang pentingnya Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Ia menjelaskan empat pilar kebangsaan tersebut harus terus dipegang erat agar bangsa ini tetap terjaga, berdaulat, adil dan makmur. Dijelaskan Pancasila merupakan falsafah atau dasar negara Indonesia. Dimana isinya terdiri dari lima sila yang harus bisa dihayati dan diamalkan.

Sedangkan UUD 45, terang Hero merupakan regulasi tertinggi dalam mengatur negeri ini. Semua itu harus dibingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika. Hal ini penting untuk dijaga, mengingat Indonesia terdiri dari bermacam –macam suku bangsa dan agama yang berbeda.

Pada kesempatan itu Hero juga mengingatkan bagaimana proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya kemerdekaan yang diraih saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan dan tidak diraih dengan mudah. Justru melalui jerih payah dengan pengorbanan yang luar biasa.

‘’Karena kemerdekaan diraih tidak dengan mudah, maka kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh yaitu dengan belajar dan bekerja,’’ ujar Hero.

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

Tags:
23Feb

DPR Minta Gubernur Kepri Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Rempang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Minta Gubernur Kepri Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Rempang

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung Tata Ruang Wilayah di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa(21/2/2017).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan, Komisi IV DPR RI mengungkapkan kekecewaannya karena kondisi lapangan memperlihatkan kawasan Rempang yang masih berstatus kawasan hutan digunakan sebagai Rumah liar bahkan ada lahan yang diklaim milik PT Tanah Airku.

“Tadi kami melihat ada plang PT Tanah Airku, memasuki kawasan tersebut melanggar KUHP 551 sedangkan kawasan itu adalah kawasan hutan lindung dan hutan buru,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI Sudin.

Sudin menambahkan bahwa sejak 2009, dirinya pernah berkunjung ke Rempang dan melihat banyak penggunaan lahan secara ilegal di kawasan hutan Rempang, termasuk diantaranya Ruli. Ia menyayangkan bahwa jumlahnya saat ini tidak berkurang bahkan kian bertambah.

“Kalau kita lihat disini, hampir sebagian besar lokasi itu sudah dijarah oleh oknum,” ungkap Sudin.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa siapapun yang menduduki kawasan tanpa izin akan dipidana maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Sedangkan bagi pejabat yang membiarkan akan dihukum minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun.

Komisi IV DPR RI meminta agar Gubernur Kepri dibantu aparat penegak hukum menertibkan bangunan liar yang berada di kawasan hutan Rempang.

“Kami minta kepada Bapak Gubernur dan seluruh aparat terkait agar menertibkan kawasan hutan supaya terbebas dari rumah liar, khususnya hunian rumah penduduk yang ilegal,” pinta Wakil Ketua Komisi IV dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI meminta jawaban legalitas keberadaan PT Tanah Airku yang secara terang-terangan memasang plang penguasaan lahan di Rempang kepada Gubernur Kepri.

Oleh karena kawasan Rempang tersebut masih berada di Kota Batam, maka Gubernur Kepri meminta BP Batam memberikan penjelasan langsung terkait perizinan PT Tanah Airku.

“Khusus PT Tanah Air ini memang belum memproses secara baik di BP Batam artinya adalah penggunaan lahan yang belum jelas statusnya, ilegal,” jelas Tjahjo Prijonggo selaku Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam.

sumber

Tags:
21Feb

Kang Hero Kritik Dana Voucher Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero Kritik Dana Voucher Pangan

hermankhaeron.info – Bila tak ada aral melintang, pemerintah akan mulai menggelontorkan subsidi pangan non tunai melalui voucer pada 23 Februari 2017. Untuk tahun ini, voucer pangan akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga penerima bantuan di 44 kota di Indonesia dari total.

Beberapa daerah yang akan menerima gelontoran voucer pangan tahun ini antara lain Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Anggaran untuk bantuan pangan non-tunai ini Rp 1,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan dalam program bantuan pangan non-tunai ini, pemerintah akan bekerjasama dengan warung-warung kelontong sebagai penyedia barang kebutuhan pokok yang bisa dibeli dengan voucer pangan.

Menurut Puan, kini sudah ada 9.000 unit warung kelontong yang sudah bekerjasama dengan bank pemerintah yang menyalurkan voucer pangan. “Agennya semua yang selama ini bekerjasama dengan bank. Untuk toko modern belum,” katanya, Kamis (16/2).

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung menambahkan, hingga kini, sudah 500.000 kartu voucher pangan yang dibagikan ke penerima. Jumlah subsidi dalam voucer pangan yang disalurkan bulan ini adalah Rp 220.000 untuk setiap keluarga sasaran. Jumlah ini merupakan akumulasi bantuan pangan selama dua bulan yakni Januari dan Februari. Maklum, subsidi pangan yang diberikan pemerintah adalah Rp 110.000 per bulan per rumah tangga sasaran.

Menurut Andi, 900.000 kartu sisanya kini sedang diproses untuk pembuatan rekening bank. “Bulan ini juga (900.000 kartu) sedang proses. Target 23 Februari semua selesai,” ujarnya.

Catatan saja, sebelumnya jumlah keluarga penerima bantuan beras di program beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan anggaran Rp 22,3 triliun.

Menuai kritik

Pemerintah berharap transformasi Rastra ke voucer pangan ini akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Maklum, dengan voucer, penerima bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan.

Namun, kebijakan voucer pangan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron bilang, DPR masih butuh penjelasan rinci dari pemerintah terkait program voucer pangan. “Dalam rapat kerja di komisi IV DPR, juga belum ada keputusan dari rencana penerapan voucer pangan,” jelasnya.

Menurut Herman, ada dua faktor yang masih menjadi ganjalan Komisi IV DPR. Antara lain lantaran belum disetujuinya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran Rastra yang sebagian dialihkan ke voucer pangan. Selain itu, implementasi voucer pangan dikhawatirkan akan membuat harga beras kualitas premium naik lantaran ada kemungkinan masyarakat penerima kartu membeli beras berkualitas premium.

Selama ini, masyarakat tidak mampu sudah dijamin dengan ketersediaan beras medium dari program Rastra. “Penerapan voucer pangan menimbulkan kerumitan. Lebih baik diberikan ke daerah-daerah yang tidak mengonsumsi beras sebagai makanan pokok,” kata Herman.

sumber

 

Tags:
19Oct

THL Penyuluh Perikanan Harus Jadi Prioritas Perekrutan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan bahwa masalah tenaga harian lepas (THL) penyuluh perikanan harus masuk dalam prioritas anggaran 2017. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

“Kita harus prioritaskan THL Penyuluh Perikanan ini, dan kita tetapkan sebagai bagian yang termasuk dalam anggaran 2017 ini, supaya tidak terjadi gejolak di daerah, mengingat pentingnya peran yang telah mereka lakukan,” ucap Hermanto disela-sela raker tersebut.

Terkait masalah tenaga penyuluh perikanan, menurut Hermanto substansinya adalah para penyuluh itu meminta kepada pemerintah agar mereka tetap diberdayakan seperti yang sudah ada sekarang. Berdasarkan data jumlah seluruh tenaga penyuluh itu ada sebanyak 2.400 orang, dan negara saat ini hanya bisa merekrut sebanyak 1.000 orang.

“Hal ini seakan terjadi perlakuan yang tidak sama terhadap orang yang telah bekerja cukup lama, yakni sejak tahun 2006. Saya pikir kebijakan kita kurang berpihak kepada mereka, oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah agar tetap dapat menyerap seluruhnya yaitu sebanyak 2.400 orang tersebut. 1.000 orang akan direkrut saat ini dan sisanya sebanyak 1.400 orang akan diprioritaskan dalam perekrutan  untuk dipekerjakan pada bagian E Nomorator,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron yang memimpin raker, mengatakan jangan sampai para THL Penyuluh Perikanan itu kehilangan pekerjaan, karena para penyuluh perikanan tersebut sudah mencintai pekerjaan di sektor perikanan.

“Kita tidak boleh skeptis memandang mereka, tetapi bagaimana memberdayakan mereka yang sudah menyukai sektor ini. Meski yang dibutuhkan saat ini 1.000 orang, tetapi yang 1.400 sisanya direkrut untuk bagian E Nomorator maka hal itu lebih baik,” tandas Herman.

Herman menyatakan, semua tergantung policy dan kebijakan dari Menteri Susi. Hal itulah yang harus bisa dipastikan pada raker tersebut.

sumber: dpr.go.id

Tags:
17Oct

Kedaulatan Pangan Harus Diperkuat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

hermankhaeron.info – Kedaulatan pangan saat ini dinilai hanya sebatas swasembada yang berfokus pada produktivitas untuk menjaga stabilitas harga tetapi mengesampingkan kepentingan produsen, yakni petani. Karenanya, pemerintah dipandang perlu membangun kembali kedaulatan pangan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani. 

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menilai pembiaran food estate (pengembangan lahan pertanian pangan dalam skala besar) dan alih fungsi lahan produktif yang kian masif telah mengancam upaya membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. Bahkan, koalisi tersebut menilai kebijakan pemerintah di sektor pangan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada produsen pangan dalam negeri alias petani. 

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi ini terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Solidaritas Perempuan, Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, WALHI, SERUNI, AGRA, KruHA, KNTI, SatuDunia, SafeNet.

Nanin dari Aliansi untuk Desa Sejahtera dan Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB) menilai upaya pemerintah membangun kedaulatan pangan di tengah krisis perubahan iklim dianggap tidak jelas. Indikasi tersebut terihat dari penurunan jumlah petani dan luas lahan pertanian pangan. 

“Meskipun anggaran pangan terus meningkat, aktor kunci yakni petani kecil, tetap tidak mendapat perhatian utama. Buktinya, jumlah petani terus turun dan menuanya usia mereka,” jelas Nanin saat menggelar aksi kampanye memperingati Hari Pangan Sedunia bertajuk Let’s Move for Food Sovereignty di Jakarta, Minggu (16/10/).

Selain itu, Nanin menyoroti luas lahan pertanian yang terus merosot dan benih tetap tidak dikuasai petani. Bahkan, menurut dia, budidaya pertanian saat ini terus didorong ke pertanian modern yang rakus sumberdaya dan mencemari lingkungan.

Tantangan Berat

Wakil Ketua Komisi IV, DPR Herman Khaeron. mengatakan, “Dari tahun ke tahun angka impor di Indonesia terus meningkat akibat tingginya nilai konsumsi masyarakat.”

Herman menilai tingginya nilai konsumsi pangan di Indonesia bukanlah kesalahan dari masyarakat sendiri melainkan kajian dari pemerintah yang selalu membiasakan pemenuhan pangan dengan impor tanpa dibarengi dengan solusi yang seimbang.

sumber: koran-jakarta.com

Tags:
14Oct

DPR Minta Regulasi Pangan di Perbatasan Diperkuat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Minta Regulasi Pangan di Perbatasan Diperkuat

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan untuk mengatasi masalah impor pangan ilegal di perbatasan, pemerintah perlu memperkuat regulasi di daerah perbatasan.

“Ini masalah yang sangat urgent dan harus ditangani secara cepat oleh pemerintah. Maka langkah cepatnya adalah adanya kejelasan regulasi dari pemerintah (Kemendag), sehingga bisa mengawasi proses importasi pangan ilegal tersebut,” demikian kata Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (7/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sampai saat ini dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah (Kemendag), tidak ada perbedaan regulasi antara masyarakat Indonesia yang ada di daerah perbatasan dengan masyarakat dari negara lain yang juga tinggal di daerah perbatasan.

“Sehingga dampaknya mereka dengan begitu mudahnya melakukan impor hasil pangan ke Indonesia,” demikian katanya.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada para masyarakat di perbatasan terkait dengan proses impor barang pangan.

Sementara terkait dengan gagasan, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman yang menginginkan daerah perbatasan sebagai daerah lumbung pangan, ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menurutnya proses untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai lumbung pangan tidaklah mudah, karena keterjangkauan akses yang sangat sulit serta proses yang cukup memakan waktu.

“Gagasan Mentan itu kan proses jangka panjangnya. Untuk bisa mencapai proses jangka panjang tersebut kita mulai dengan pengaturan regulasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Amran Sulaiman mengatakan bahwa untuk mengatasi maraknya impor pangan ilegal di daerah perbatasan, pihaknya akan membangun lumbung-lumbung pangan di daerah perbatasan, sehingga ke depan praktek impor pangan ilegal ini bisa diakhiri dan sebaliknya Indonesia justru yang akan menjadi penyuplay utama pangan dari negara-negara tetangga.

sumber : jitunews

Tags: