Website Herman Khaeron
15Jun

Mahasiswa Perlu Jadi Kader Empat Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Mahasiswa Perlu Jadi Kader Empat Pilar Kebangsaan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Herman Khaeron mengatakan para mahasiswa layak untuk diangkat sebagai kader Empat Pilar.

Ia mengatakan, tugas kader Empat Pilar itu, turut serta dalam menyampaikan makna dari Empat Pilar kepada masyarakat umum. Karenanya, ia pun getol melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, terutama kepada kalangan anak muda.

Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa akan melanjutkan cita-cita Indonesia di masa depan. Sehingga, Empat Pilar Kebangsaan sangat tepat disosialisasikan kepada generasi muda tersebut.

“Kalau untuk generasi tua kan sudah pernah mendapatkan materi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan juga materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP),” katanya kepada wartawan, Selasa (14/6/2016).

Meski, menurutnya, sasaran sosialisasi Empat Pilar lebih cocok kepada kalangan anak muda, namun generasi tua pun tetap harus diingatkan tentang wawasan dan makna dari keempat pilar tersebut. “Penggalangan pelaksanaan Eempat Pilar memang seyogyanya dilakukan diberbagai segmen,” katanya.

Menurutnya, dengan merekrut kader Empat Pilar dari kalangan anak muda, baik itu mahasiswa maupun pelajar merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan lebih meningkatnya antuasiasme para mahasiswa dan pelajar untuk mendalami Empat Pilar Kebangsaan.

Terlebih, ditengah derasnya perkembangan zaman dan budaya luar yang masuk, membuat generasi muda seakan lupa dengan jati diri bangsanya. “Ini kita harus jadikan sebuah memontum yang tepat, supaya pelajar atau mahasiwa lebih tertarik dengan pancasila dengan berbagai caranya,” tandasnya.

sumber: fokusjabar

Tags:
15Jun

Reklamasi di Pelabuhan Cirebon Akhirnya Disegel

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Proyek reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyegelan dilakukan, setelah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dan Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, melakukan inspeksi mendadak ke proyek tersebut, pada Jumat 27 Mei 2016 lalu. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan saat sidak yakni pengurusan dokumen UKL/UPL, baru ditempuh oleh PT Gamatara setelah reklamasi dilakukan.

Dugaan pelanggaran lain yakni perbedaan luas areal yang direklamasi. Reklamasi yang dilakukan tidak sesuai dengan areal yang diizinkan. Dari luas areal 4 hektare yang diajukan izinnya, namun kenyataannya areal yang direklamasi mencapai lebih dari 5 hektare.

Herman Khaeron menyatakan, pihaknya menempatkan tim pengawas di sana, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.

“Lokasi yang melanggar luasan yang dimintakan izinnya, sudah disegel. Begitu juga akses jalan yang semestinya tidak ada. Jadi ada dua segel di sana,” kata Hero yang ditemui seusai menghadiri sosialisasi empat pilar kebangsaaan di Cirebon, Senin 13 Juni 2016 malam.

Ia mengungkapkan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki PT Gamatara Trans Ocean Shipyard yang ada saat ini, merupakan izin amdal yang terintegrasi dengan Pelabuhan Cirebon. Namun, izin amdal reklamasi galangan kapalnya sendiri tidak ada.

“Seharusnya ada rencana kerja tindak lanjut dari reklamasi masing-masing blok itu yang harus dikaji, apakah berdampak terhadap lingkungan atau tidak, berdampak terhadap pendapatan masyarakat atau tidak. Itu yang harus dilakukan,” ujarnya.

Setelah penyegelan, pihaknya akan melakukan tindakan selanjutnya yakni melalui tim penyidik akan disusun mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan.

PROYEK reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi IV DPR RI menempatkan tim pengawas di lokasi tersebut, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.*

PROYEK reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi IV DPR RI menempatkan tim pengawas di lokasi tersebut, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.*

Menurut dia, akibat reklamasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan akan berpotensi terjadinya banjir rob di kampung pesisir. Pengurukan yang dilakukan akan menyebabkan naiknya air laut, arus pun berbelok mengarah ke pemukiman yang ada di sekitarnya.

Ia menegaskan, mendukung pembangunan, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan dan berdampak positif bagi masyarakat. “Reklamasi ini harusnya tidak merugikan dan berdampak baik terhadap lingkungan dan masyarakatnya,” ujarnya.***

sumber : pikiran-rakyat

Tags:
14Jun

Pak Jokowi, Ini Ada Tantangan dari Anak Buah SBY

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pak Jokowi, Ini Ada Tantangan dari Anak Buah SBY

hermankhaeron.info – Politikus Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menantang pemerintahan Joko Widodo untuk bisa berbuat lebih baik ketimbang 10 tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Herman, tak semestinya pemerintahan saat ini selalu menyalahkan era SBY.

Herman mengatakan, saat SBY naik sebagai presiden menggantikan Megawati Soekarnoputri, kondisi perekonomian Indonesia justru lebih parah dari saat ini. Namun, kata Herman, saat itu SBY tak pernah menyalahkan era Presiden Megawati.

“Tapi Pak SBY memperbaikinya selama sepuluh tahun dan tak pernah mau menyalahkan karena pemerintahan sebelumnya sudah melandaskan sesuatu yang menurut saya tidak ada yang bertujuan jelek. Semua tujuan pemerintah baik, tinggal bagaimana pengelolaan saat ini dan selanjutnya,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/6).

Sebaliknya, lanjut wakil ketua Komisi IV DPR itu, saat SBY menyerahkan kekuasaan kepada Jokowi -sapaan Joko Widodo- justru kondisi perekonomian sedang bagus. Buktinya,  pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mendekati USD 4 ribu per kapita per tahun.

Karenanya, anak buah SBY di Partai Demokrat itu mengingatkan pemerintahan saat ini agar tidak selalu menyalahkan pendahulunya. Sebab, kondisi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintahan sekaran.

“Kalau dipersoalkan masa lalu, apakah setelah menyalahkan SBY, terus menyalahkan menyalahkan Megawati lalu Gus Dur, Habibie dan terakhir menyalahkan Bung Karno dan Bung Hatta? Ini jangan jadi kebiasaan,” tegasnya.

Karenanya Herman mengharapkan pemerintah saat ini bisa menunjukkan kinerja dan prestasi. Ia menegaskan, tidak fair jika pemerintahan saat ini selalu menyalahkan masa lalu.

“Manusia punya kelebihan dan kekurangan, tapi jangan selalu menyalahkan. Justru tunjukkan bahwa pemerintahan ini mampu mengelola negara ini. Pemerintah sekarang ini kok kesannya selalu mengklaim sesuatu yang menjadi keberhasilannya tapi kemudian melempar pada setiap kesalahan. Tidak fair dan masa depan itu bergantung pada masa ini,” jelasnya.(fas/jpnn)

sumber : jpnn

Tags:
14Jun

Herman Khaeron: Harga Daging Liar, Salah Banget Kalau Salahkan SBY

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Sangat salah jika ada pihak yang menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (2004-2014) atas kenaikan harga daging sapi yang tidak terkendali saat ini .

Hal itu dikatakan politikus Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.  Dia mengklaim, justru pemerintahan SBY berhasil menata swasembada lima komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.

Roadmap swasembada pangan di era SBY, lanjut Herman, dievaluasi setiap tahun. Secara khusus untuk daging sapi dan kerbau, ada sensus yang dilakukan pada tahun 2011 sehingga kemampuan dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan juga berapa jumlah daging yang harus diimpor, sangat terukur. Hitungannya, setiap tahun pasar butuh pasokan daging sapi kurang lebih 500.000 ton.

“Kemajuannya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Itupun terbatas karena tujuannya swasembada,” kata dia, dalam pernyataan pers, Senin (13/6).

Menurut Herman, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan hanya terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar. Hal itu membuat para pedagang sapi sempat melakukan aksi mogok, bahkan memaksa Bareskrim Mabes Polri turun tangan.

“Justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan impor sangat terbuka bebas. Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi,” lanjut dia.

Karena itu dia tegaskan, pemerintahan Jokowi tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena berlakunya harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah Jokowi mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis.

“Sangat tergantung bagaimana pemerintah mengelola pangan pokok dan strategis dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada,” pungkasnya. [ald]

sumber : rmol

Tags:
14Jun

Mahasiswa Diajak Kontrol Pemerintahan Dipimpin Presiden Jokowi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Mahasiswa Diajak Kontrol Pemerintahan Dipimpin Presiden Jokowi

hermankhaeron.info – Puluhan mahasiswa Unswagati Cirebon, mengikuti seminar Nasioanal Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Repulik Indonesia (MPRI), Ir Herman Khaeron MSi di hotel Sapadia Kota Cirebon, senin, (13/06).

ACara tersebut, audien diajak langsung melakukan pengontrolan jalannya pemerintahan. Hal tersebut, diuatarakan oleh Ir H. Herman Khaeron MSi sebagai narasumber.

“Saya mengajak kepada seluruh civitas akademik untuk mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan,” kata Herman Khaeron.

Dirinya merasa heran, mengapa di saat Pemerintahan, Joko Widodo semuanya melemah daya kontrol terhadap pemerintah. Padahal saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono partai demokrat selalu dipermasalahkan.

“Saya heran, kenapa partai demokrat selalu diidentikan dengan korupsi. Padahal faktanya tidak demikian, coba dilihat dari hasil survei peringkat korupsi demokrat hanya cuma berada di peringkat tujuh,” tambahnya.

Dalam seminar Seminar Nasional Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan, beliau berpendapat civitas akademika sangat dibutuhkan masukan-masukanya untuk membangun negeri. Dirinya menampung setiap masukan yang dilontarkan dalam setiap kesempatan kegiatan yang dijalankannya. (Roy)

sumber :  cirebontrust

Tags:
10Jun

DPR Minta Pemerintah Terapkan Pola Penanganan Beras untuk Stabilkan Harga Komoditas Lainnya

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Minta Pemerintah Terapkan Pola Penanganan Beras untuk Stabilkan Harga Komoditas Lainnya

hermankhaeron.info –  Seolah menjadi siklus rutinitas, permintaan daging sapi pada bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri meningkat, sementara ketersedian daging tidak sesuai dengan permintaan. Alhasil, harga daging terus meroket.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan daging dengan harga terjangkau, pemerintah harus mencontoh pola seperti di komoditas beras.

Pemerintah memiliki stok beras mencapai 3 juta ton -3, 5 juta ton. Untuk menstabilkan harga beras, selain dengan operasi pasar, pemerintah menyalurkan beras miskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Setiap bulan didistribusikan 270 ribu ton beras raskin dengan harga murah. Nah pola seperti ini yang harus dilakukan untuk komoditas daging sapi, bawang merah, cabai dan telur serta daging ayam. 

“Ini pola bisa dilakukan di komoditas strategis lain seperti daging sapi, holtikultura, daging ayam, telur semestinya dikuasai oleh negara. Kita kan menganut sistem Pancasila. Negara hadir didalam hidup orang banyak terutama urusan pangan,” ujar Herman Khaeron, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Kamis (9/6/2016).

“Kalau beras dipersiapkan dengan baik. Bertahun-tahun raskin dipertahankan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkuan pangan,” ujar politisi Partai Demokrat.

Herman mengungkapkan, selama Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan daging sapi meningkat dua kali lipat, yakni 100 ribu ton-120 ribu ton. Padahal normalnya 50 ribu ton perbulan. Kebutuhan daging sapi setiap tahun 600 ribu ton. Jumlah itu dengan rincian 400 ribu ton dipenuhi dalam negeri dan 200 ribu ton di impor.

“Kalau 120 ribu ton kemudian diguyur 150 ribu ton daging sapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Teori pasar harus 20 persen pemerintah mampu mengontor pasar,” ujarnya. (Sgd/DS)

sumber : rri

Tags:
10Jun

Kang Hero: Jokowi Harus Berani Lawan Kartel dan Mafia Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Jokowi Harus Berani Lawan Kartel dan Mafia Pangan

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron mengatakan, negara harus kuat melawan kartel khususnya bidang pangan. “Negara harus punya lembaga yang kuat untuk melawan pasar, kartel dan mafia,” kata Herman, dikutip Kamis (9/6).

Tidak hanya itu, Herman juga sepakat jika negara menguasai sebagian dari bahan kebutuhan pokok warga negaranya. Sebab, dengan demikian negara akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan bagi rakyat republik ini.

“Bahan pangan itu harus dikuasai oleh negara. Karena bahan pangan itu harus tersedia dan terjangkau, itu amanat undang-undang pangan tahun 2015 lho,” lanjut Herman.

Salah satu bahan pangan yang belum mampu dikuasai negara adalah daging (daging sapi). Menurut Herman saat ini negara tidak memiliki persediaan daging sapi untuk dikonsumsi warga negaranya.

“Negara ini tidak punya stok daging, sehingga pemain dapat dengan mudah sekali melakukan spekulasi. Ini yang harus dipahami. Untuk itu Bulog harus diperkuat. Dengan demikian Bulog harus mempunyai persediaan semua bahan kebutuhan pokok,” jelas Herman.

“Tidak mungkin harga daging bisa diturunkan kalau hanya reaktif pada lokasi operasi pasar (OP) saja. Ini tinggal goodwill-nya presiden saja,” sambung Herman. ( Wawan | PR)

sumber : komoditas

Tags:
10Jun

Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, pentingnya menerapkan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut, kata dia, akan sangat bisa dirasakan khususnya saat situasi pasar mulai terpengaruh spekulasi.

Herman berharap, Badan Urusan Logistik (Bulog) karena itu bisa menjadi sejenis badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar yang makin bebas. Kondisi melambungnya harga-harga bahan pokok kerap merugikan masyarakat.

“Ke depan, harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya. minimal 40 persen itu negara harus menguasai pasar. Inilah esensi dari ekonomi Pancasila,” kata Herman, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan, praktik dari ekonomi Pancasila bisa dilakukan dengan kebijakan operasi pasar, sehingga kenaikan harga bahan-bahan pokok bisa dikendalikan. Namun, operasi harus bisa dilakukan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.  

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistem pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja ya itu ekonomi liberal dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

sumber : viva

Tags:
8Jun

Herman Khaeron: Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila.

Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu  telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Ke depan harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya minimal 40 persen negara harus menguasai pasar. Ini lah esensi daripada ekonomi Pancasila,” kata Herman di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/6/2016).

Lebih jauh, Herman mengungkapkan, kebijakan operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok tidak akan maksimal. Sebab, operasi pasar itu  tidak menyentuh seluruh daerah di Indonesia.

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistim pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja itu ekonomi liberal, dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujarnya. (plt)

sumber : teropongsenayan

Tags: