hermankhaeron.info – Komisi IV memutuskan menghentikan rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah berjalannya rapat. Hal itu disebabkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap menunjukkan sikap tak menghormati usulan anggota Komisi IV.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, Menteri Susi terkesan cuek dan melecehkan pendapat anggota dewan ketika menyinggung masalah pembelian enam pesawat seharga Rp900 miliar. Sehingga semua anggota sepakat untuk menskrosing sementara Raker yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut.

“Dia (Susi Pudjiastuti) melecehkan. Kita bicara, dia melecehkan. Kalau begitu, buat apa diteruskan rapat. Dan, semua anggota sepakat rapat ditunda,” kata Herman, ditemui di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Politikus Demokrat itu menyampaikan, mayoritas anggota komisi IV menolak rencana Menteri Susi tekait pengadaan sembilan pesawat yang diperuntukkan pengawasan wilayah laut Indonesia. Komisi IV menilai, pembelian tersebut tidak sesuai dengan anggaran dan kebutuhan.

‎Komisi IV, sebut Herman, menyarankan agar Menteri Susi mengalihkan anggaran pembelian kepada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas KKP yang lebih pro nelayan agar dapat lebih menyejahterakan nelayan Indonesia.

“Disarankan agar menyelesaikan yang jadi prioritas, seperti pembelian alat tangkap cantrang, perbaiki aturan-aturan yang selama ini menyengsarakan nelayan. Jangan beli-beli pesawat segala. Kan bisa sewa dulu, kerja sama dengan TNI AU, TNI AL. Toh, bukan tupoksi KKP juga,” ucap Herman menjelaskan.

Selain itu, rencana pembelian pesawat memperburuk citra KKP di hadapan Komisi IV dari segi kebijakan yang dikeluarkan.‎ Sebab, banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi dianggap mempersulit nelayan.

“Situasi rakyat seperti ini, mari kita berkomitmen untuk rakyat. Banyak program dan kebijakan Menteri Susi yang berdampak buruk terhadap nelayan. Itu yang harus diselesaikan,” kata politikus Partai Demokrat itu.

sumber : metro