hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menilai penetapan wilayah tanam terhadap komoditas tertentu sangat diperlukan untuk mencegah lonjakan harga komoditas itu sendiri. Seperti cabai, padi, bawang dan lainnya.
“Penetapan satuan wilayah tanam tertentu sampai saat ini belum ada,” ujar Herman dalam Diskusi DPR RI Dialektika Demokrasi “Memburu Kartel Cabai” di Media center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/3).
Menurutnya, dengan adanya penetapan wilayah itu, Pemerintah sebagai regulator akan mampu menyiapkan pasokan terhadap kebutuhan suatu komoditas pada wilayah yang dimaksud.
“Penetapan kawasan ini dapat memastikan berapa supply yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ini semestinya menjadi solusi jangka panjang,” kata Politikus partai Demokrat itu.
Sebab, sambung Herman, yang terjadi saat ini, pemenuhan suatu komoditas dilakukan oleh wilayah lainnya, bahkan mempunyai jarak yang sangat jauh.
“Jangan pula kemudian Jakarta yang komoditas cabainya sangat berpengaruh disupply dari Sulawesi Utara. Kondisi menjadikan Jakarta sangat tergantung produksi cabai dari Minahasa untuk bisa menyupply cabai di Jakarta,” jelas Herman.
“Mengakibatkan mahal ongkos produksinya karena dikirim pakai pesawat. Ini menjadi wajib kedepannya. Sebaran daerah produksi selama ini tidak merata,” tambahnya.
Ketidakmerataan penyebaran wilayah produk suatu komoditas, kata Herman, salah satunya disebabkan pemerintah saat ini tidak fokus. Itu sebabnya, Herman mendesak agar pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) yang sudah diperintahkan undang-undang.
“Kita belum ada institusi sebagai bukti hadirnya negara di pasar maupun tingkat petani. Kenapa beras sampai saat ini relatif stabil harganya? Bayangkan beras kalau tidak ada Bulog, saat panen pasti kocar-kacir harganya,” pungkas Herman.
