hermankhaeron.info – Anggota DPR RI Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, Senin (8/8) kemarin, melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus reses masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 ke Kaltara.
Rombongan tiba lebih dulu di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, pukul 08.00 Wita yang selanjutnya menuju Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan Kaltara. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron yang juga ketua tim kunker.
Turut mendampingi, Effendi Sianipar, Yadi Sri Mulyadi dan I Made Urip dari PDI Perjuangan, Siti Hediati Soeharto, Ichsan Firdaus dan Hj Saniatul Lativa dari Golkar, H Sjachrani Mataja dari Gerindra, H Guntur Sasono dan Visi Sumantri Jayabaya dari Demokrat, Jamaluddin dari PAN, H Acep Adang Ruhiat, H Taufiq R Abdullah dan H Andi Akmal Pasluddin dari PKB juga tidak ketinggalan dua delegasi asal Kaltim, Hj Kasriyah dari PPP dan Luther Kombong juga turut serta dalam kunker yang digelar selama tiga hari ke depan.
Herman Khaeron mengatakan, kunker ke Kaltara salah satu dari tiga kunjungan komisi IV di Indonesia selain Aceh dan Maluku Utara. Dengan tujuan ingin melihat langsung program-program pemerintah yang telah dijalankan sekaligus yang utama menjalankan fungsi pengawasan di ruang lingkup komisi IV. “Masing-masing delegasi punya gambaran dan bayangan apa yang akan menjadi bahan evaluasi saat kunjungan di lapangan,” katanya.
Untuk itu, lanjut Herman, kunjungan ini sangatlah mendasar untuk dimanfaatkan betul untuk bisa memotret apakah anggaran dan program sudah dilakukan dengan baik dan apakah ada hal yang harus didukung untuk pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu atau dua daerah, tetapi secara keseluruhan. ”Pemerataan pembangunan harus merata, terlebih Kaltara merupakan daerah otonomi baru di provinsi baru,” ungkapnya.
Terlebih lagi kata Herman, masalah pangan yang merupakan urusan universal yang harus diawasi terus, harus diestimasi secara baik supaya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan ke depan akan kebutuhan pangan nasional dan tentu sesuai UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Siti Hediati Soeharto menambahkan, kunker ini ingin mengetahui bagaimana program pemerintah yang sudah disetujui di pusat, apakah benar-benar dijalankan dengan baik. Contoh pelabuhan apakah sudah berfungsi, apa ada kendala atau tambahan dana yang nantinya diperjuangkan. “Kami bermaksud melihat langsung sejauh mana serapan anggaran di Kaltara dan juga mendengar masukan dan saran pembangunan dari Pemerintah Kaltara,” ungkapnya.
Sementara Hj Kasriyah menyatakan, kunker akan mengunjungi Tarakan dan Nunukan. Untuk mengetahui langsung program-program yang telah dilaksanakan seperti di Nunukan akan adanya pelabuhan yang mumpuni, dikarenakan sebagian besar warga berprofesi sebagai nelayan. “Intinya ketahanan pangan, pertanian dan kelautan jadi permasalahan yang ada di Nunukan. Dan harus ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga menambahkan, sebelumnya dirinya juga telah melakukan kunker ke PPU di mana dari hasil kunker, ada lahan di Babulu, tepatnya di Telaki seluas 18 ribu hektare yang perlu dibantu pengairannya. “Melalui APBN dari Menteri Pertanian, kami telah memberikan delapan mesin pompa air yang berfungsi mengairi pertanian warga untuk bisa menghasilkan panen secara berkesinambungan,” pungkasnya
