Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri

Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagainya komisaris utama PT Pertamina (Persero), menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal.

“Saya setuju bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan, tetapi dikala Pertamina rugi Rp 11,3 triliun dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan,” papar Herman saat dihubungi Tribun, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

“Kalaupun ada gagasan dibentuk superholding (Indonesia coorporation), buktikan dulu mengurusi Pertamina dengan baik dan menjadi hebat,” sambung Herman.

Herman mengaku khawatir serangan yang dilakukan Ahok sebagai bentuk pencitraannya saja, dikala citra negatif akibat kerugian Pertamina.

Baca Juga : Anggota DPR dari fraksi Demokrat ini sebut aturan staf ahli di perusahaan BUMN lebay

Apalagi, kata Herman, sejatinya perusahaan pelat merah seperti Pertamina mengemban tugas komersial dan penugasan. Sehingga, tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan negara di Singapura.

“Kehadiran BUMN sebagai wujud ekonomi Pancasila yang bukan liberal maupun sosialis. BUMN mengemban amanah UUD 45 pasal 33, cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, ini esensi BUMN yang di dalamnya ada penugasan-penugasan negara,” papar politikus Demokrat itu.

Sumber : https://www.tribunnews.com/

Herman Khaeron Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila.

Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu  telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Ke depan harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya minimal 40 persen negara harus menguasai pasar. Ini lah esensi daripada ekonomi Pancasila,” kata Herman di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/6/2016).

Lebih jauh, Herman mengungkapkan, kebijakan operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok tidak akan maksimal. Sebab, operasi pasar itu  tidak menyentuh seluruh daerah di Indonesia.

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistim pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja itu ekonomi liberal, dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujarnya. (plt)

sumber : teropongsenayan