Pertamina Rugi 11 Triliun Ahok Gak Bawa Hoki – Kabar tak mengenakkan datang dari Pertamina. Perusahaan minyak pelat merah itu rugi sampai Rp 11 triliun. Publik rame-rame arahkan jari telunjuk ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok, yang saat ini menjadi komisaris utama, dianggap tak membawa hoki bagi Pertamina.
Berdasarkan data dari situs resmi Pertamina, rugi bersih yang ditanggung Pertamina pada semester I-2020 terbilang besar. Mencapai 767,92 juta dolar AS, atau setara Rp 11,19 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun lalu, ketika Pertamina bisa meraup untung hingga 659,96 juta dolar AS atau setara Rp 9,61 triliun.
VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyebut, ada 3 biang kerok Pertamina tekor. Pertama, penurunan harga minyak mentah dunia. Kedua, penurunan konsumsi BBM dalam negeri. Ketiga, pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada rupiah. “Pandemi Covid-19 dampaknya sangat signifikan,” kata dia, lewat keterangan tertulis, Senin (24/8).
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengamini 3 biang kerok yang disampaikan Pihak Pertamina itu. Namun, tidak menutup kemungkinan ada masalah teknis lain. Tapi, tidak diungkapkan ke publik.
Politisi Demokrat itu menyebut beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi karena pembentukan sub-holding baru yang menambah beban keuangan. Hingga kabar masih menunggaknya utang bahan bakar avtur dari sejumlah maskapai, baik swasta maupun BUMN.
Banyak hal teknis yang tidak terungkap ke publik. Ini harus dibikin terang benderang,” kata Herman, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Mengenai keberadaan Ahok, Herman bilang, ekspektasi publik cukup besar. Publik mengharapkan, kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mendorong Pertamina melakukan efisiensi maupun ekspansi dengan benar. Sehingga untung Pertamina makin besar.
“Ini justru malah sebaliknya. Harus transparan. Sesungguhnya kerugian ini disebabkan oleh apa. Ini tanggung jawab bersama, baik direksi maupun komisaris,” lanjutnya. Komisi VI DPR pun berencana memanggil Pertamina untuk membuka akar masalahnya.
Pengamat perminyakan, Kurtubi punya pandangan lain. Dia tidak menyalahkan Ahok sepenuhnya. Politisi Nasdem ini cenderung menyalahkan sistem. Masalahnya, kata dia, dimulai pada 2001, ketika sistem tata kelola industri migas nasional diubah. UU Nomor 8/1971 tentang Pertamina diganti menjadi UU Nomor 22/2001 tentang Migas. “Dari pemegang kuasa pertambangan, menjadi perusahaan PT persero,” kata Kurtubi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Perubahan ini, membuat derajat Pertamina turun. Powernya berkurang. Jika sebelumnya, setiap perusahaan minyak, termasuk asing, ada di bawah Pertamina, karena harus izin Pertamina sebelum eksplorasi, sekarang tidak lagi. Semua diserahkan ke SKK Migas, sebelumnya bernama BP Migas.
Sekarang, kata Kurtubi, Pertamina hanya mengandalkan sumur-sumur tua. Karena kesulitan membangun kilang baru. Untuk mengambil Blok Rokan saja, Pertamina harus melalui proses birokrasi rumit dan harus membayar signature bonus serta komitmen hingga 1,2 miliar dolar AS. Hingga harus mengeluarkan global bond di pasar modal Singapura. Hal itu tidak perlu terjadi jika Pertamina adalah pemegang kuasa pertambangan.
Baca Juga : Anggota Komisi VI: Selain Harga Minyak Dunia, Banyak Faktor yang Sebabkan Pertamina Merugi
Atas hal itu, lanjut Kurtubi, produksi minyak Pertamina anjlok. Dari 1,7 juta barel per hari menjadi hanya 700 ribu barel saja. Padahal, dulu, 80 persen pendapatan negara berasal dari Migas. “Sekarang, mau bangun kilang saja sulit untuk pinjam uang. Dulu keroyokan itu bank-bank dunia, karena Pertamina punya wewenang,” ucapnya.
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies itu mengusulkan agar Pertamina kembali ke khittah awalnya. Tanpa itu, Pertamina akan tetap kesulitan. Meski ada sosok Ahok yang saat ini menjadi Komut. “Siapa pun yang jadi komisaris, dirut, nggak bisa. Karena sistemnya salah. Kembalikan ke sistem lama. Tidak lagi PT Persero, tapi kembali ke pemegang kuasa pertambangan,” usulnya.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut angkat suara. Ia menyebut, salah satu penyebab tekornya perusahaan minyak itu karena pemerintah tidak membayar utang ke Pertamina. “Kalau turunkan BBM ruginya makin besar,” cuit Didu di akun Twitternya @msaid_didu
Sumber : https://rmco.id/baca-berita
