hermankhaeron.info – Kedaulatan pangan saat ini dinilai hanya sebatas swasembada yang berfokus pada produktivitas untuk menjaga stabilitas harga tetapi mengesampingkan kepentingan produsen, yakni petani. Karenanya, pemerintah dipandang perlu membangun kembali kedaulatan pangan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani.
Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menilai pembiaran food estate (pengembangan lahan pertanian pangan dalam skala besar) dan alih fungsi lahan produktif yang kian masif telah mengancam upaya membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. Bahkan, koalisi tersebut menilai kebijakan pemerintah di sektor pangan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada produsen pangan dalam negeri alias petani.
Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi ini terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Solidaritas Perempuan, Aliansi Petani Indonesia (API), Bina Desa, WALHI, SERUNI, AGRA, KruHA, KNTI, SatuDunia, SafeNet.
Nanin dari Aliansi untuk Desa Sejahtera dan Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB) menilai upaya pemerintah membangun kedaulatan pangan di tengah krisis perubahan iklim dianggap tidak jelas. Indikasi tersebut terihat dari penurunan jumlah petani dan luas lahan pertanian pangan.
“Meskipun anggaran pangan terus meningkat, aktor kunci yakni petani kecil, tetap tidak mendapat perhatian utama. Buktinya, jumlah petani terus turun dan menuanya usia mereka,” jelas Nanin saat menggelar aksi kampanye memperingati Hari Pangan Sedunia bertajuk Let’s Move for Food Sovereignty di Jakarta, Minggu (16/10/).
Selain itu, Nanin menyoroti luas lahan pertanian yang terus merosot dan benih tetap tidak dikuasai petani. Bahkan, menurut dia, budidaya pertanian saat ini terus didorong ke pertanian modern yang rakus sumberdaya dan mencemari lingkungan.
Tantangan Berat
Wakil Ketua Komisi IV, DPR Herman Khaeron. mengatakan, “Dari tahun ke tahun angka impor di Indonesia terus meningkat akibat tingginya nilai konsumsi masyarakat.”
Herman menilai tingginya nilai konsumsi pangan di Indonesia bukanlah kesalahan dari masyarakat sendiri melainkan kajian dari pemerintah yang selalu membiasakan pemenuhan pangan dengan impor tanpa dibarengi dengan solusi yang seimbang.
sumber: koran-jakarta.com
