DPR Minta Regulasi Pangan di Perbatasan Diperkuat

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan untuk mengatasi masalah impor pangan ilegal di perbatasan, pemerintah perlu memperkuat regulasi di daerah perbatasan.

“Ini masalah yang sangat urgent dan harus ditangani secara cepat oleh pemerintah. Maka langkah cepatnya adalah adanya kejelasan regulasi dari pemerintah (Kemendag), sehingga bisa mengawasi proses importasi pangan ilegal tersebut,” demikian kata Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (7/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sampai saat ini dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah (Kemendag), tidak ada perbedaan regulasi antara masyarakat Indonesia yang ada di daerah perbatasan dengan masyarakat dari negara lain yang juga tinggal di daerah perbatasan.

“Sehingga dampaknya mereka dengan begitu mudahnya melakukan impor hasil pangan ke Indonesia,” demikian katanya.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada para masyarakat di perbatasan terkait dengan proses impor barang pangan.

Sementara terkait dengan gagasan, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman yang menginginkan daerah perbatasan sebagai daerah lumbung pangan, ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menurutnya proses untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai lumbung pangan tidaklah mudah, karena keterjangkauan akses yang sangat sulit serta proses yang cukup memakan waktu.

“Gagasan Mentan itu kan proses jangka panjangnya. Untuk bisa mencapai proses jangka panjang tersebut kita mulai dengan pengaturan regulasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Amran Sulaiman mengatakan bahwa untuk mengatasi maraknya impor pangan ilegal di daerah perbatasan, pihaknya akan membangun lumbung-lumbung pangan di daerah perbatasan, sehingga ke depan praktek impor pangan ilegal ini bisa diakhiri dan sebaliknya Indonesia justru yang akan menjadi penyuplay utama pangan dari negara-negara tetangga.

sumber : jitunews