hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa jawaban pemerintah atas isu penurunan daya beli masyarakat seharusnya dijelaskan oleh institusi resmi sehingga tidak menjadi isu politik.
Menurutnya, melalui penjelasan dari institusi resmi maka persoalan penurunan daya beli bisa dipahami masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi sehingga menghindari salah persepsi terkait isu tersebut.
“Tentu kalau pun ada bantahan semestinya BPS memberi penjelasan pula,” ujar Herman dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli Masyarakat, di Gedung DPR, Kamis (5/10/2017).
Dia mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke onlinesebagaimana dikatakan Presiden Jokowi merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja. Padahal, ujarnya, pergeseran itu seharusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga menyebutkan bahwa isu daya beli yang tengah menjadi wacana bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.
Penurunan daya beli itu sendiri, lanjut Herman, memang benar-benar terjadi. Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu.
Herman mengatakan saat ini rakyat memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
“Jangankan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja agak sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” ujar Herman.
sumber: bisnis.com
