Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Butuh Keputusan Politik yang Kuat

Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat.

“Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras,” ujar Herman Khaeron di acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri”, Senin, 21 Oktober 2019, di Swisbel Hotel, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Namun, lanjut Herman, berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Oleh karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah supaya lahan pertanian yang ada saat ini tidak terus menyusut. Berkurangnya lahan pertanian itu di antaranya disebabkan karena gencarnya pembangunan infrastruktur, industri dan perumahan.

“Jadi, butuh keputusan politik yang kuat untuk melindungi lahan pertanian,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung. Selain itu, memaksimalkan potensi perikanan, di mana luas lautan Indonesia dua pertiga dari daratan.

Sementara itu, FGD menghadirkan pembicara lainnya seperti Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Rachmi Widiriani, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar, dan Pengamat Pertanian, Khudori.

Rachmi Widiriani mengatakan sejak 2012 ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan. Menurutnya, ada dua hal yang penting diperhatikan terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama, kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya, tapi juga bagaimana pangan men-support untuk kesehatan. Kedua, bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi.

Lebih lanjut, Rachmi mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektivitas ketahanan pangan dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.

“Seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi kita. Pada 2015-2018 ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global food security index kita juga naik dari 74 ke 65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis terdapat peningkatan, seperti produksi padi, jagung, cabai, dan sebagainya,” ujarnya.

“Dari sisi ketersediaan energi juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu,” ucapnya.

Sementara itu, Hermanto Siregar mengatakan bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Misalnya, GDP pertanian masih berkontribusi sebesar 13 persen ke PDB, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa. “Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya. Padi lebih dari separuh dari Jawa,” ujarnya.

Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktrur, perumahan industri juga fragmentasi lahan.

“Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian lima hektare pertanian, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya,” ujarnya. Karena itu, dia sepakat perlunya perlindungan lahan pertanian serta dilakukan diversifikasi pangan.

Sementara itu, Khudori mengatakan kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada. “Sekarang apa yang dilakukan, satu-satunya beras, instrumen stabilisasi pasar yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar,” ujar Khudori.

Walaupun kata dia, ada aturan dari Kemendag terkait sembilan produk komoditas. “Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Khudori mengatakan pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama beras, setelah itu baru komoditas lainnya. Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output.“Perlu dilakukan juga peningkatan produksi, memanfaatkan inovasi dan teknologi, meningkatkan produksi, harus perhatikan juga pelaku. NTP (Nilai Tukar Petani) bergerak di situ-situ aja. Petani harus sejahtera,” katanya. (*)

sumber: tempo