Komisi IV Minta Pemerintah Selesaikan Kurang Bayar Pupuk Subsidi

hermankhaeron.info – Komisi IV meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Tercatat, total kurang bayar yang belum dilunasi oleh pemerintah hampir 15 triliun rupiah. Dimana pada tahun 2014 sebesar Rp7.445.858.967.320 dan tahun 2015 sebesar Rp. 7.549.959.000.000.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, pemerintah sebaiknya harus membuat mekanisme baru dalam proses pembayaran pupuk bersubsidi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang setiap tahunya.

“Saya kira memang harus ada mekanisme baru terhadap pembayaran subsidi pupuk, karena ini sangat membebani terhadap subsidi,” kata Herman saat ditemui di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Rabu (22/6/2016).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, banyak implikasi yang akan dirasakan oleh pihak pemerintah dan pihak pabrik pupuk terhadap kurang bayar tersebut. Pertama dari segi pemerintah, di mana akan ada penumpukan bunga yang berakibat terhadap penambahan nilai pembayaran yang dilakukan. 

Sehingga, kelebihan nilai tersebut dapat disalurkan kepada kegiatan yang lebih produktif yang tentunya dapat menguntungkan seluruh pihak.‎ “Ke depan, Kementan juga harus memiliki cara bagaimana supaya lebih efektif dan efisien supaya beban sekarang yang menjadi beban bunga, beban penyaluran atas keterlambatan dan kurang bayar ini lebih bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif,” ungkap dia.

Selain terjadi penambahan nilai, kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk‎ juga akan berdampak terhadap produktifitas pabrik pupuk. Herman menilai, pabrik pupuk nasional bisa lebih berkembang untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mengintervensi pasar pupuk ke depannya.

“Artinya, peluang untuk pengembangan itu besar, jangan sampai karena beban subsidi, beban kurang bayar, mekanisme pembayaran yang selalu terlambat kemudian juga pertumbuhan produksi pupuk dan pengembangan pabrik pupuk kita untuk mensuplay kebutuhan pupuk dalam negeri terhambat,” ujar Herman.

sumber: metrotvnews