Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan hampir seluruh kementerian dan lembaga tidak mengalami kenaikan anggaran dalam pagu indikatif. Namun, Komisi II DPR RI setuju atas usulan lima mitra kerjanya untuk menambah anggaran. Kelimanya adalah Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombusman.
Kelima lembaga itu, menurut Herman, sangat berkontribusi besar terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR kelima mitra kerjanya tersebut di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
“Meski pemerintah menginginkan penghematan pada setiap kementerian dan lembaga, tetapi kami memandang para mitra kerja Komisi II selama ini sudah berhemat. Apalagi jika dilihat dari program kerja, para mitra kerja menyentuh langsung terhadap kemampuan negara untuk turut mengelola dan menjalankan pemerintahan ini dengan baik,” tandas Herman.
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, jika kemudian anggaran para mitra kerja Komisi II semakin ditekan, maka para mitra kerja tersebut akan semakin sulit untuk melakukan ekspansi kegiatan. Herman menuturkan, mitra-mitra kerja Komisi II DPR membutuhkan support tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan program kerja ke depan.
“Kemenpan RB dan BKN mengurusi kepegawaian negara. Kemudian, KASN sebagai pengawas para ASN, ANRI yang melayani kearsipan nasional, serta Ombsudman berperan menjaga agar pelayanan publik tetap berkualitas. Apalagi, Kemenpan RB dan BKN saat ini sedang mempersiapkan rekrutmen 250.000 pegawai baik CPNS maupun PPPK. Tentu, dibutuhkan support anggaran yang mencukupi untuk seluruh kegiatan tersebut,” ungkap Herman.
Pada kesempatan yang sama, Herman mencontohkan, mitra kerja lainnya seperti KPU dan Bawaslu juga anggarannya sangat jauh menurun. Padahal, tahun 2020 ada pelaksanaan Pilkada serentak. Herman mengimbau, otoritas pemerintahan yang membidangi penganggaran untuk kementerian dan lembaga agar memahami betul terhadap urgensinya dengan memberikan anggaran yang proporsional.
“Dibutuhkan anggaran yang mencukupi terhadap kementerian dan lembaga yang support terhadap berbagai kegiatan lainnya. Hal ini, tentu kami dorong mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Sehingga, Presiden dapat memberikan dorongan kepada mitra-mitra kerja di Komisi II DPR terkait dengan penambahan alokasi tahun anggaran 2020,” pungkas Herman. (pun/mh)
sumber: dpr
