Pengembangan berbagai potensi ekonomi di Aceh, khususnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, dinilai membutuhkan dukungan investasi yang lebih kuat dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dalam hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan dana yang berasal dari dividen BUMN diharapkan dapat kembali diinvestasikan untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan perusahaan-perusahaan negara, termasuk yang beroperasi di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, kehadiran Danantara semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat investasi BUMN, bukan sekadar melakukan restrukturisasi perusahaan.
“Danantara datang ke sini adalah untuk merespons setiap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh BUMN. Kalau sudah ada, ya diinvestasikan. Karena dividen yang dikumpulkan dari seluruh BUMN dikelola oleh Danantara, semestinya dari Danantara diinvestasikan lagi kepada BUMN sehingga BUMN bisa melakukan pengembangan,” ujar Herman.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai pengembangan Sabang membutuhkan keterlibatan berbagai BUMN yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pelabuhan, perikanan, maupun pariwisata. Menurutnya, Danantara dapat mengambil peran strategis dengan mendorong investasi kepada BUMN yang mampu mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
“Kalau itu bagus, salah satu BUMN karya bisa diberikan investasi dari Danantara untuk membangun Pelabuhan Sabang, membangun pelabuhan perikanan Sabang. Dorong Pelindo dari situ. Dorong InJourney masuk ke Sabang untuk mengembangkan pariwisata,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan Danantara seharusnya berorientasi pada penguatan kemampuan BUMN dan peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, hasil pengelolaan dividen BUMN sebaiknya dikembalikan untuk memperbesar kapasitas investasi perusahaan-perusahaan negara.
“Kalau kemudian investasinya ke sektor yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan BUMN, ya Danantara di mana? Harusnya yang dibicarakan adalah bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan BUMN dan memperkuat daya saing nasional,” tegasnya.
Menurut Herman, pembangunan Aceh membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah pusat agar berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat Aceh, kami dorong supaya hal-hal yang bisa menjadi potensi kesejahteraan rakyat dan peningkatan pembangunan di Aceh ini dapat diwujudkan. Insyaallah aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat-rapat berikutnya agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” pungkasnya. (fa/we)
sumber: dpr
