Website Herman Khaeron
9Sep

Tuntutan Rakyat 17+8 Diserahkan, Demokrat: DPR Harus Lebih Terbuka

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tuntutan Rakyat 17+8 Diserahkan, Demokrat: DPR Harus Lebih Terbuka

DPR RI menerima tuntutan rakyat ’17+8′ yang sempat menggema di media sosial (medsos). Partai Demokrat menyebut DPR seharusnya memang lebih terbuka kepada masyarakat ke depannya.

“DPR harus terbuka atas aspirasi masyarakat karena DPR adalah wakil rakyat, bahkan sejatinya dalam rapat-rapat pun harus membawa kepentingan rakyat,” kata Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Herman lalu menyebut DPR sebenarnya telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Yang fungsinya sebagai sarana untuk menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat.

“Pembentukan badan baru ini sebagai keseriusan DPR dalam menjalankan tugasnya termasuk merespons banyaknya aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Herman berharap DPR lebih bisa memiliki waktu lebih banyak berdialog dengan masyarakat. Dia juga ingin pemerintah proaktif dalam meneruskan aspirasi dari DPR.

“Ke depan, kami harus lebih terbuka dalam ruang dialog, waktunya harus lebih banyak dengan masyarakat, dan tentu harus sensitif dengan kepentingan rakyat. Bahkan jika perlu rumah aspirasi diperbanyak dengan melibatkan tim pendukung dalam menampung dan menyerap aspirasi yang berkembang,” katanya.

“Pada sisi lain, pemerintah juga sebagai pelaksana anggaran dan regulator diwajibkan untuk menjalankan berbagai rekomendasi DPR sesuai aspirasinya masyarakat,” tambahnya.

Tuntutan Rakyat 17+8 Diserahkan ke DPR

Sebelumnya, para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

Selaku perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yakni Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez.

Penyerahan dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila gedung DPR RI siang ini, Kamis (4/9/2025). Tuntutan 17+8 ini diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025.

Penyerahan 17+8 tuntutan warga ini langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

Seperti diketahui, tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial (medsos), disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer di Tanah Air. Tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.

Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

sumber: detik

 

Tags:
9Sep

HUT Demokrat ke-24: Komitmen Kawal Pembangunan Indonesia Maju dan Sejahtera

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Syukuran HUT KE-22, Demokrat Gelar Acara Serentak Se-Indonesia, Dibuka Langsung AHY

Partai Demokrat hari ini, Senin (09/09/2025), genap berusia 24 tahun. Dengan mengusung tema “Demokrat Berbagi, Mengawal Pembangunan untuk Indonesia Maju & Sejahtera”, partai berlambang bintang mercy ini menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah rakyat dan memperjuangkan kepentingan bangsa.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menegaskan bahwa usia 24 tahun bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti konsistensi Demokrat dalam berjuang bersama rakyat.

“Demokrat akan terus berada di garis depan, mengawal pembangunan, memperjuangkan kesejahteraan, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat,” ujar AHY.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menambahkan bahwa momentum ulang tahun ini menjadi refleksi sekaligus semangat baru bagi seluruh kader Demokrat di pusat maupun daerah.Kita ingin Demokrat selalu relevan dengan kebutuhan rakyat, hadir dengan solusi, dan menjadi rumah politik yang menyejukkan,” tegasnya.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Halsel, Rustam Djalil, mengajak seluruh kader untuk terus bekerja nyata, mendengar suara rakyat, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“HUT ke-24 ini menjadi energi baru bagi kami di daerah untuk semakin solid dan bergerak bersama rakyat Halsel,” ujarnya.

Sebagai wujud nyata kepedulian, Rustam Djalil bersama kader Demokrat Halsel membagikan paket sembako kepada ibu-ibu janda di tiga desa, yakni Loit, Sumae, dan Nondang.

Aksi sosial ini menjadi simbol bahwa Demokrat hadir tidak hanya dalam perayaan seremonial, tetapi juga lewat kepedulian langsung terhadap masyarakat kecil.

Sejak didirikan pada 9 September 2001, Partai Demokrat telah menjadi salah satu partai politik besar di Indonesia dengan sejarah panjang dalam pemerintahan maupun oposisi. Di usia ke-24, Demokrat bertekad melanjutkan langkah politik yang bersih, modern, dan berakar pada kepentingan rakyat.

Perayaan HUT ke-24 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan politik bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian. Demokrat ingin terus berbagi, hadir di tengah rakyat, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

sumber: jarumsatu

Tags:
9Sep

Sekjen Partai Demokrat Ajak Kader Peka Terhadap Aspirasi Masyarakat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Sekjen Partai Demokrat Ajak Kader Peka Terhadap Aspirasi Masyarakat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengunjungi kantor DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta dalam rangka konsolidasi dan silaturahmi dengan para kader.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Khaeron memberikan pesan penting agar seluruh kader Demokrat selalu peka dan sensitif terhadap situasi serta kondisi masyarakat. Ia menegaskan, kader Demokrat harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat.

“Partai Demokrat hadir untuk rakyat. Karena itu, kita harus selalu siap mendengar, menampung, dan mencarikan solusi bagi setiap aspirasi masyarakat,” tegas Herman.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Partai Demokrat memperkuat struktur organisasi di daerah sekaligus memastikan semangat perjuangan partai tetap berakar pada kebutuhan rakyat.

sumber: demokrat

Tags:
25Jul

Komisi VI DPR Optimistis Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pembangkit Ekonomi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI DPR Optimistis Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pembangkit Ekonomi

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi di Klaten menimbulkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha lokal.

Herman Khaeron Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan, koperasi itu justru akan menjadi pembangkit ekonomi desa, bukan ancaman bagi bisnis kecil.

“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi sarana untuk bisa mengurangi tingkat kesenjangan,” ujarnya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dia menyebut, sejak awal kemerdekaan, konstitusi Indonesia telah mengamanatkan Ekonomi Kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.

“Sejak Indonesia Merdeka sudah diamanatkan untuk membangun ekonomi yang berbasis rakyat. Jadi, semestinya kita dukung bersama. Ini justru pembangkit ekonomi,” tambahnya.

Menurut Herman, Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan mandat langsung dari pemerintah untuk mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi berbagai sektor strategis. Mulai dari subsidi pupuk, benih, gas melon 3 kg, hingga penyaluran pangan dan pemutusan rantai distribusi komoditas lokal yang terlalu panjang.

“Ada penugasan-penugasan pemerintah yang sekarang dalam bentuk subsidi. Dan ini tentu sesuatu yang positif. Pada akhirnya akan terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang lebih sehat,” terangnya.

Mengenai kekhawatiran pelaku usaha lokal, Herman menjamin koperasi adalah entitas terbuka dan inklusif. Semakin banyak warga yang bergabung, kekuatan koperasi akan semakin besar.

“Koperasi itu tidak tertutup seperti perusahaan. Kalau perusahaan dibentuk lima orang, ya lima orang itu yang punya kuasa. Tapi koperasi semakin banyak anggota, semakin kuat. Keuntungannya pun dibagi kepada anggota,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman berharap pelaku usaha lokal tidak merasa tersaingi, melainkan menjalin kolaborasi dengan koperasi.

“Usaha hulunya koperasi bisa diambil derivatifnya oleh para pengusaha lokal. Artinya, justru makin dinamis ekonomi desa. Silakan kolaborasi, karena tidak semua bisa dikelola koperasi sendiri,” imbuhnya.

Pemerintah, sambung Herman, tengah menyiapkan pembiayaan untuk koperasi dengan anggaran Rp1 hingga Rp3 miliar per unit, termasuk pendampingan dan skema pembiayaan dari bank-bank Himbara dan BSI.

“Negara hadir. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada ekonomi kerakyatan. Kita dorong bank-bank Himbara dan BSI untuk ikut mendampingi dan membiayai koperasi ini,” jelasnya.

Saat ini, menurut Herman, sudah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan.

“Insya Allah dengan campur tangan negara dalam program masif seperti ini, multiplier effect-nya akan kita rasakan bersama,” pungkas Herman.(faz/rid)

sumber: suarasurabaya

Tags:
25Jul

Herman Khaeron Pastikan BPI Danatara Tetap dalam Pengawasan DPR

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Pastikan BPI Danatara Tetap dalam Pengawasan DPR

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khoeron, menegaskan bahwa DPR tetap akan memiliki fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan BPI Danantara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini disampaikan Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN dan Kepala BPI Danantara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini sekaligus menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya anggapan bahwa Danantara tidak dapat diawasi oleh DPR. Menurutnya, hampir seluruh norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bagian dari lingkup pengawasan parlemen.

“Jadi menurut saya tidak benar kalau kemudian banyak beredar bahwa Danantara tidak bisa diawasi. Itu keliru. Justru sebagian besar norma dalam Undang-Undang ini masuk dalam pengawasan DPR,” tegas Herman dalam rapat tersebut.

Disamping itu, Herman juga mencermati penyusunan Rencana Anggaran dan Kinerja Perusahaan (RAKP) Danantara, termasuk 21 program utama yang telah diidentifikasi meskipun belum seluruhnya dilaksanakan. Menurutnya, dalam paparan yang disampaikan pihak pemerintah dalam rapat tersebut sudah secara baik mengidentifikasi masalah-masalah utama yang berpotensi hadir.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini pun menyatakan dukungan terhadap keberadaan Danantara, namun juga menekankan bahwa keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi perusahaan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

“Kalau ke depan Danantara menunjukkan kinerja baik, tentu itu juga merupakan keberhasilan bersama, termasuk Komisi VI DPR RI. Namun jika muncul banyak persoalan, maka penyempurnaan terhadap undang-undang ini akan menjadi kebutuhan yang harus dibahas kembali,” pungkasnya.

sumber: suarapemerintah

Tags:
25Jul

Herman Khaeron Ungkap Kondisi Terbaru SBY

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Ungkap Kondisi Terbaru SBY

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron membeberkan kondisi terkini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat menjalani perawatan akibat kelelahan.

Menurut Herman, saat ini SBY telah kembali ke kediamannya di Cikeas dan dalam kondisi yang semakin membaik.

“Alhamdulillah Pak SBY sudah kembali ke Cikeas. Saya berkesempatan dua hari lalu, Sabtu malam, menjenguk beliau. Beliau sudah segar, sudah sehat, dan tinggal memulihkan stamina untuk kembali ke aktivitas seperti biasa,” ujar Herman, Selasa, 22 Juli 2025

Ia menjelaskan bahwa kelelahan SBY disebabkan oleh rangkaian kegiatan yang cukup padat dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai dari peluncuran lagu “Save Our World” yang melibatkan banyak musisi, perjalanan darat ke Pacitan untuk melakukan retret selama tiga hari, hingga perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengisi materi di sekolah kepemimpinan setingkat Lemhannas di sana.

“Di sana juga ada jamuan dan berbagai aktivitas lainnya. Ya, karena kelelahan itu akhirnya harus dirawat. Tapi Alhamdulillah, sekarang kondisinya sudah pulih,” ungkapnya.

Herman juga menyampaikan rasa terima kasih SBY kepada masyarakat yang telah mendoakan kesembuhannya.

“Beliau membaca di beberapa media, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas doa dan perhatiannya,” kata dia

Selain itu, Herman juga membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menjenguk SBY. Ia mengetahui hal itu saat bertemu Gibran dalam acara Musyawarah Nasional PSI di Surakarta.

“Saya tahu Mas Gibran akan menjenguk ketika saya hadir di Munas PSI di Solo. Saya sempat bersalaman dengan Mas Gibran, dan beliau menyampaikan akan menjenguk Bapak keesokan harinya. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya,” ujar Herman.

sumber: tvri

Tags:
9Jul

Demokrat Jabar Gelar Rakerda, Putusan MK Soal Pemilu Terpisah Ikut Dibahas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Syukuran HUT KE-22, Demokrat Gelar Acara Serentak Se-Indonesia, Dibuka Langsung AHY

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (7/7/2025).

Rakerda diikuti 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Jawa Barat. Selain itu, turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Herman Khaeron mengatakan Rakerda DPD Partai Demokrat menjadi momen strategis untuk membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.

Menurutnya, Demokrat  akan mengkaji secara serius keputusan MK yang menyatakan pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional dipisah dari pemilu daerah.

“Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Namun kita juga harus melihat implikasinya, termasuk potensi kekosongan jabatan di tingkat DPRD selama dua tahun. Ini perlu dirumuskan langkah antisipasinya, termasuk apa yang harus dikerjakan, ” kata Herman.

Editor : Abdul Basir

sumber: bandungrayainews

Tags:
9Jul

Retreat Demokrat di Pacitan Serap Ilmu SBY, Perkuat Barisan Jelang 2029

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Retreat Demokrat di Pacitan Serap Ilmu SBY, Perkuat Barisan Jelang 2029

Selama tiga hari berturut-turut, 4–6 Juli 2025, Partai Demokrat melaksanakan Retreat Nasional di Kabupaten Pacitan. Agenda internal partai ini dipusatkan di Museum dan Galeri Seni SBY*ANI, kawasan Ploso, yang sekaligus menjadi simbol jejak perjalanan politik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut. Selain SBY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung rangkaian kegiatan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron, sejumlah menteri dari jajaran Kabinet, kepala daerah, dan para anggota DPR RI dari fraksi Demokrat.

Rangkaian kegiatan yang digelar secara tertutup itu berfokus pada penguatan internal partai. Baik SBY maupun AHY memberikan pengarahan langsung kepada kepala daerah dan perwakilan legislatif Demokrat dari seluruh Indonesia.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, menyebut bahwa kegiatan retreat ini menjadi ajang pembekalan yang berharga bagi para kader. Materi pembekalan banyak bersumber dari pengalaman langsung para tokoh senior, terutama SBY.

“Pak SBY adalah presiden yang kami anggap berhasil memimpin negara ini. Pengalaman beliau sangat bernilai dan kami bersyukur dapat menyerap itu dalam kegiatan retreat ini,” ungkap Indrata pada Sabtu (5/7/2025) malam.

Disinggung mengenai kemungkinan pembahasan program pembangunan daerah bersama para menteri yang hadir, Indrata menegaskan bahwa retreat ini murni bersifat internal partai.

“Pertemuan ini memang fokus pada penguatan internal. Jadi tidak membahas program-program lain di luar itu, meskipun beliau-beliau yang hadir tentu memiliki agenda masing-masing di luar retreat ini,” jelasnya.

Meski begitu, Indrata menilai kehadiran para menteri di Pacitan membawa angin segar, terutama dalam menjalin komunikasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita tentu berharap, kunjungan seperti ini bisa terus berlanjut. Semoga menteri-menteri lainnya juga berkesempatan datang ke Pacitan. Ini sangat baik untuk memperkuat sinergi,” pungkasnya. (Edwin Adji)

sumber: portaljtv

Tags:
20May

Partai Demokrat Berkomitmen Kawal Revisi UU Pemilu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Partai Demokrat Berkomitmen Kawal Revisi UU Pemilu

Partai Demokrat berkomitmen mengawal revisi UU Pemilu. Maka itu, Partai Demokrat menggelar forum diskusi bertajuk “Revisi Paket RUU Pemilu” di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025). Rencananya akan dibuka oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pandangan untuk merespon berbagai isu terkait penyempurnaan sistem pemilu nasional.

“Forum diskusi ini adalah bukti bahwa Partai Demokrat berperan sebagai katalis dialog publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap gagasan memiliki ruang untuk berkembang secara sehat dan produktif. Semoga diskusi ini dapat memperkuat sinergi dan membangun pemahaman bersama dalam menyusun regulasi pemilu yang lebih adil, terbuka, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Herman dikutip dari siaran pers pada Senin (19/5/2025).

Beberapa isu yang akan dibahas adalah evaluasi sistem proporsional terbuka, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan presidential threshold, hingga peninjauan kembali ambang batas parlemen sebesar empat persen. Diskusi juga mencakup penyesuaian metode konversi suara dan alokasi kursi, serta desain keserentakan antara pemilu dan pilkada demi efisiensi dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Beberapa topik lain adalah mengenai reformasi kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Seperti wacana menjadikan KPU sebagai lembaga ad hoc dan penguatan independensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar tidak berada di bawah pengaruh Kementerian Dalam Negeri.

Forum diskusi ini juga membahas penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada agar tidak memakan waktu panjang serta membuka kembali wacana pelaksanaan pilkada oleh DPRD yang sempat menjadi sorotan publik, khususnya dari sisi efisiensi anggaran dan implikasi demokratisasi.

Salah satu gagasan besar yang mengemuka dalam diskusi adalah dorongan terhadap kodifikasi undang-undang politik. Penggabungan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik dalam satu paket regulasi terpadu dinilai penting untuk menciptakan sistem hukum politik yang lebih konsisten, terintegrasi, dan mudah diterapkan.

sumber: beritanasional

Tags: