Demokrat Gelar Peringatan HUT ke-25 di Indonesia Arena Besok, Dihadiri 12.000 Kader

Partai Demokrat dijadwalkan menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) besok. “Perlu saya laporkan kepada Ketua Umum bahwa besok para peserta akan bergerak seluruhnya mungkin jam 14.00,” kata Ketua Panitia Besar HUT ke-25 sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam sambutannya di pembukaan Bimbingan Teknis Nasional Anggota Fraksi Partai Demokrat di Pecenongan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Herman mengatakan, acara tersebut bakal dihadiri anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia.

Rencananya, HUT ke-25 Partai Demokrat akan dihadiri 12.000 kader Partai Demokrat. “Semua bersiap diri untuk sama-sama kita menuju ke Indonesia Arena,” ujar Herman.

Adapun Bimteknas Anggota Fraksi Partai Demokrat dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Herman mengatakan, kegiatan Bimteknas tersebut ini merupakan bagian rangkaian dari HUT Partai Demokrat ke-25.

“Bimtek ini menjadi sangat penting pada hari ini dan kita berharap nanti Ketua Umum akan memberikan pencerahan kepada kita semua, apa ke depan yang harus kita lakukan,” tuturnya. Selain konsolidasi ribuan kader di Indonesia Arena, rangkaian puncak HUT ke-25 Partai Demokrat besok juga bakal diwarnai dengan peresmian gedung baru DPP Partai Demokrat.

sumber: kompas

Herman Khaeron: KPPU Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan restrukturisasi dan perampingan 300 entitas anak serta cucu BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN.

“Kebijakan ini sangat krusial untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat antar BUMN, sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN,” kata anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron  di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dijelaskan, penataan ulang struktur BUMN bertujuan untuk mengembalikan fokus entitas bisnis perusahaan negara, agar lebih efisien dan memiliki kapitalisasi modal yang kuat.

Melalui program efisiensi ini, lanjut Politikus Partai Demokrat itu, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai ribuan unit, dipangkas secara bertahap hingga tersisa 250 hingga 300 entitas bisnis.

“Kita ingin BUMN sehat dan fokus kepada kompetensi intinya. Selama ini, banyak anak usaha BUMN memperebutkan dan saling makan proyek yang sama (kanibalisme). Dengan streamlining, struktur BUMN diperamping untuk meningkatkan kontribusi dividen ke fiskal negara,” kata Kang Hero, sapaan akrabnya.

Terkait efisiensi perusahaan pelat merah, lanjut Khaeron, Komisi VI DPR memastikan, kebijakannya hanya menyasar pos direksi dan komisaris yang komposisinya terlalu gemuk. “Sedangkan tenaga kerja operasional tetap dilindungi hak dan pekerjaannya tanpa ada PHK massal,” ujar Khaeron.

Komisi VI DPR Pasang Syarat Mutlak

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Ida Fauziyah menegaskan pentingnya ketaatan terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan. Baik BPI Danantara maupun BP BUMN perlu memastikan bahwa perampingan organisasi BUMN, tidak sampai merugikan pekerja di tingkat operasional.

“Langkah efisiensi, sesuai arahan Presiden memang harus menjadikan BUMN lebih ramping, lincah, dan produktif. Namun, syarat mutlak dari Komisi VI DPR adalah efisiensi tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja BUMN. Hak atas pesangon, kepastian status kerja, dan perlindungan sosial harus dijamin penuh sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Ida Fauziyah.

Berdasarkan perkembangan terkini di Komisi VI DPR, proses pemetaan (mapping) portofolio BUMN oleh BP BUMN dan BPI Danantara, kini memasuki tahap finalisasi klasterisasi operasional.

Komisi VI DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) tentang evaluasi berkala, bersama jajaran BUMN di masa persidangan mendatang. Penting untuk mengawal agar proses streamlining 300 entitas anak usaha ini, berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari dampak risiko pemutusan hubungan kerja di tingkat pekerja operasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap sejumlah langkah pemerintah dalam melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah. Hal itu disampaikan Prabowo saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penutupan 290 BUMN dalam kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak terhadap efisiensi anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

“Kurang dari dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak berkinerja baik. Yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebut langkah tersebut membuat pemerintah dapat menghemat sekitar Rp50 triliun. “Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun, ya sebesar Rp50 triliun,” ujar Prabowo.

sumber: inilah

Kontribusi Dunia Usaha 92,5% ke PDB, DPR Dorong RUU Kadin Segera Direvisi

Peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai harus diperkuat secara fundamental melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Desakan ini muncul karena kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional sangat dominan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa 92,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini disumbang oleh dunia usaha.

“Angka 92,5 persen itu sangat besar. Ini sangat menentukan masa depan Indonesia. Kalau didorong lebih maksimal, kontribusinya pasti akan jauh lebih besar,” ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kadin bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, revisi UU Kadin tidak boleh hanya bersifat administratif. Regulasi baru harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan dan menjadi jembatan antara pengusaha dan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pembahasan harus masuk ke sektor-sektor penopang PDB secara rinci. Bukan hanya bicara Kadin secara umum, tapi apa masalah di perdagangan, apa kendala di industri manufaktur, pertanian, hingga kelautan dan perikanan.

“Indonesia butuh lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita butuh UMKM naik kelas. Itu idealisme yang harus ada di revisi undang-undang ini,” katanya.

Herman juga menekankan pentingnya sinkronisasi RUU Kadin dengan regulasi lain, seperti UU BUMN, UU Investasi, dan UU Persaingan Usaha. Ia menyebut pengusaha sebagai pahlawan fiskal karena berkontribusi langsung pada peningkatan APBN.

Selain itu, ia menyoroti program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum melibatkan Kadin secara optimal di daerah.

“Pemerintah punya keinginan KDMP sebagai motor ekonomi desa, tapi di sisi lain ingin membangun dunia usaha non-government. Ini harus disinkronkan agar tidak bertabrakan. Padahal Kadin yang paling tahu jenis usaha yang bagus di tiap daerah, tapi faktanya di daerah Kadin tidak dilibatkan,” ungkap Herman.

Untuk itu, ia menilai revisi UU Kadin menjadi momentum strategis untuk mendorong investasi, ekspor, pengembangan UMKM, dan daya saing nasional.

“Memang layak undang-undang ini untuk segera direvisi,” pungkasnya.

sumber: belarakyat

Legislator Dorong Percepatan Restrukturisasi dan Perampingan Anak Usaha BUMN

SinPo.id – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak serta cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat (kanibalisme) antar-BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi laba dan dividen terhadap APBN.

“Kita ingin BUMN ini sehat dan fokus pada kompetensi intinya. Selama ini banyak anak usaha BUMN memperebutkan dan memakan proyek yang sama (kanibalisme),” kata Herman, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 6 September 2026.

“Dengan streamlining, struktur BUMN diperamping untuk meningkatkan kontribusi dividen ke fiskal negara. Mengenai efisiensi, Komisi VI memastikan kebijakan ini hanya menyasar pos direksi dan komisaris yang berlebih, sedangkan tenaga kerja operasional tetap dilindungi hak dan pekerjaannya tanpa ada PHK massal,” imbuhnya.

Adapun penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus bisnis entitas plat merah agar lebih efisien dan memiliki kapitalisasi modal yang kuat, dan jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai ribuan unit anak usaha akan dipangkas secara bertahap hingga tersisa sekitar 250 hingga 300 entitas bisnis.

sumber: sinpo

Herman Khaeron Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak dan cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat atau “kanibalisme” antar-BUMN, sekaligus meningkatkan efisiensi, kekuatan modal, serta kontribusi laba dan dividen BUMN terhadap APBN.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus setiap entitas pada kompetensi bisnis utamanya.

Menurutnya, struktur BUMN yang terlalu gemuk selama ini berpotensi membuat sejumlah anak usaha saling berebut proyek yang sama.

“Kita ingin BUMN ini sehat dan fokus pada kompetensi intinya. Selama ini banyak anak usaha BUMN memperebutkan dan memakan proyek yang sama (kanibalisme). Dengan streamlining, struktur BUMN diperamping untuk meningkatkan kontribusi dividen ke fiskal negara,” kata Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026).
Target 250-300 Entitas Utama

Herman menjelaskan, program efisiensi dilakukan secara bertahap dengan menata ribuan unit anak usaha yang selama ini berada dalam ekosistem BUMN. Melalui proses tersebut, jumlah entitas bisnis diharapkan dapat dipangkas dan difokuskan menjadi sekitar 250 hingga 300 entitas utama yang memiliki fungsi serta kompetensi bisnis lebih jelas.

Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu bergerak lebih lincah, efisien, dan memiliki kapitalisasi modal yang lebih kuat.

Efisiensi Bukan PHK Massal

Herman menegaskan, kebijakan perampingan tidak diarahkan untuk mengorbankan tenaga kerja operasional. Efisiensi terutama menyasar struktur organisasi yang dinilai berlebihan, khususnya pada posisi direksi dan komisaris.

“Mengenai efisiensi, Komisi VI memastikan kebijakan ini hanya menyasar pos direksi dan komisaris yang berlebih, sedangkan tenaga kerja operasional tetap dilindungi hak dan pekerjaannya tanpa ada PHK massal,” tegasnya.

Musda Demokrat Jatim, Herman Khaeron: Saatnya Bangkit, Makin Solid dan Rebut Kemenangan

Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang digelar melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) tidak boleh berhenti sebagai agenda administratif maupun seremonial.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan forum tersebut harus menjadi momentum konsolidasi sekaligus kebangkitan Demokrat di Jawa Timur untuk menghadapi berbagai agenda politik ke depan.

Musda VII Demokrat Jatim mengusung tema konsolidasi partai, yakni merapatkan barisan, membangun kekuatan, dan merebut kemenangan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengikuti pembukaan Musda secara daring melalui Zoom.

“Musda ini jangan hanya dijadikan momentum administrasi, momentum seremonial, dan hanya fokus untuk memilih seseorang. Tetapi justru kita ingin ini dijadikan momentum untuk bangkit kembali,” kata Herman kepada awak media seusai pembukaan Musda VII di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Herman, Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis bagi Partai Demokrat. Selain menjadi salah satu basis suara terbesar, Jatim merupakan provinsi dengan jumlah pemilih Demokrat terbesar kedua setelah Jawa Barat.

Ia mengingatkan bahwa Demokrat pernah mencatatkan capaian politik cukup signifikan di Jawa Timur, dengan meraih 27 kursi DPR RI dan 22 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Capaian tersebut, kata Herman, bukan sesuatu yang mustahil untuk kembali diraih. Namun, kuncinya terletak pada soliditas dan konsolidasi organisasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Ini adalah sebuah prestasi yang apakah bisa kita capai ke depan sangat tergantung terhadap konsolidasi organisasi, baik yang hari ini dilaksanakan di tingkat DPD maupun ke depannya untuk pelaksanaan musyawarah cabang di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

sumber: rmoljatim

Partai Demokrat Berkomitmen Kawal Revisi UU Pemilu

Partai Demokrat Jawa Barat memperkuat konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu 2029. Penguatan kapasitas kader dan evaluasi kinerja anggota legislatif menjadi fokus utama melalui Pendidikan Politik (Dikpol) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar secara berkala.

Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk memperkuat soliditas organisasi, tetapi juga memastikan kader Demokrat semakin memahami kebutuhan masyarakat dan mampu menjalankan peran politik secara efektif.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengapresiasi konsistensi DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang terus menggelar pendidikan politik hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Jawa Barat termasuk yang melaksanakan Dikpol secara berkala dan intensitasnya banyak. Bahkan Dikpol bukan hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi provinsi melakukan di daerah-daerah,” kata Herman Khaeron kepada awak media di sela kegiatan Dikpol di Bandung, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Herman, pendidikan politik menjadi ruang penting untuk meningkatkan kapasitas kader sekaligus memperkuat kedekatan Partai Demokrat dengan masyarakat.

“Ini adalah sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kader Partai Demokrat, bukan hanya untuk meningkatkan konsolidasi dan solidaritas kader, tetapi juga memberikan kontribusi serta solusi nyata bagi persoalan masyarakat,” ujarnya.

Herman menilai kekompakan kader menjadi salah satu modal penting Demokrat dalam menghadapi agenda politik mendatang. Terlebih, DPD Partai Demokrat Jawa Barat akan memasuki Musyawarah Daerah (Musda) ke-6.

Ia pun menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader agar menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pandangan.

Demokrat Jabar Intensifkan Dikpol dan Bimtek Kader, Tatap Kemenangan Pemilu 2029

DPD Partai Demokrat Jawa Barat terus mematangkan langkah strategis guna memperkuat kapasitas kader serta anggota dewan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga soliditas internal sekaligus menyusun strategi pemenangan menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Jawa Barat dalam menyelenggarakan Pendidikan Politik (Dikpol) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala dan berkesinambungan hingga ke tingkat DPC kabupaten/kota.

“Jawa Barat termasuk yang melaksanakan Dikpol secara berkala dan intensitasnya banyak. Bahkan Dikpol bukan hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi provinsi melakukan di daerah-daerah,” kata Herman Khaeron disela sela Dikpol di Bandung, Senin 24 Agustus 2026.

Herman menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan semata-mata instrumen konsolidasi internal, melainkan wadah untuk membentuk kader yang responsif terhadap persoalan riil masyarakat, seperti dinamika ekonomi global yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa.

“Ini adalah sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kader Partai Demokrat, bukan hanya untuk meningkatkan konsolidasi dan solidaritas kader, tetapi juga memberikan kontribusi serta solusi nyata bagi persoalan masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 Partai Demokrat Jawa Barat, Herman juga menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar seluruh kader tetap menjaga persatuan dan soliditas jaringan organisasi di seluruh wilayah.

“Pesan Mas AHY tetap menjaga solidaritas. Modal utama untuk memenangkan Pemilu 2029 adalah persatuan seluruh kader yang ada di Jawa Barat. Boleh berbeda pandangan atau masukan, tetapi jangan sampai menjadi perpecahan. Terlalu banyak orang membuat masalah, maka kader Demokrat harus membuat solusi,” tegas Sekjen DPP Demokrat tersebut.

Terkait tren elektabilitas AHY yang terus menunjukkan grafik positif dalam sejumlah lembaga survei nasional, Herman menilai dinamika tersebut menjadi spirit tambahan bagi partai untuk terus bekerja optimal mendampingi rakyat, meski fokus utama saat ini tetap pada pengabdian masyarakat.

“Hasil survei ini kami jadikan motivasi dan spirit untuk tetap bekerja yang terbaik untuk rakyat. Mas AHY sebagai pemimpin muda memiliki prospek besar ke depan, meski sampai saat ini kami belum membicarakan persoalan capres dan cawapres,” tuturnya.

sumber: rri

Herman Khaeron Minta Kader Demokrat Jabar Jadi Pemberi Solusi Terhadap Persoalan Masyarakat

DPD Demokrat Jawa Barat menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di eL Royale Hotel, Kota Bandung, Senin (24/8/2026) kemarin.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan seluruh kader untuk menjaga kekompakan, sekaligus memperkuat peran partai sebagai penyedia solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.

Menurutnya, pendidikan politik harus melahirkan kader yang tidak hanya solid secara organisasi, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Sudah terlalu banyak orang membuat masalah, sehingga bagi kader Demokrat, marilah kita membuat solusi,” ujar Herman.

Ia menilai, Dikpol menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami persoalan publik sekaligus merumuskan langkah penyelesaiannya. Sebab itu, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada agenda konsolidasi internal semata.

“Bagaimana cara memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, bagaimana cara memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini yang menurut saya sangat bagus dan tematik,” ucapnya.

Herman mengapresiasi konsistensi Demokrat Jawa Barat, dalam menyelenggarakan pendidikan politik secara berkelanjutan. Menurutnya, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang paling aktif menjalankan program peningkatan kapasitas kader hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Jawa Barat termasuk yang melaksanakan pendidikan politik secara berkala dan intensitasnya banyak. Bahkan dikpol bukan hanya dilakukan di tingkat provinsi, provinsi melakukan di daerah-daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Herman menegaskan pendekatan dalam pendidikan politik harus menyesuaikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Isu yang dibahas tidak harus selalu berkaitan dengan politik praktis, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, hingga budaya.

“Pendekatannya tidak harus pendekatan politis. Tapi bisa pendekatan ekonomi, sosial, budaya, dan tentu semuanya ini adalah kebaikan untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan, situasi ekonomi global yang berdampak pada kenaikan biaya hidup masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kader partai memiliki kemampuan analisis dan solusi yang relevan dengan kebutuhan publik.

“Situasi ini tentu tidak mudah, dan Demokrat dengan kesempatannya, dengan kemampuannya, DPD Partai Demokrat Jawa Barat, saya kira ke depan bisa mengadakan hal serupa, pendidikan politik, bimbingan teknis,” katanya.

Di tengah persiapan Musda VI Demokrat Jawa Barat, Herman juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam organisasi, namun tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak soliditas partai.

“Pesan saya tetap menjaga soliditas. Karena kita menjelang Musda juga, nanti malam ada Musda ke-6 Partai Demokrat Jawa Barat. Pentingnya soliditas, pentingnya kebersamaan. Jangan ada pertentangan. Perbedaan boleh, cara pandang boleh, masukan juga berbeda boleh, tetapi jangan sampai ini menjadi perpecahan,” tegasnya.

Menurut Herman, kekuatan utama Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2029 terletak pada persatuan seluruh kader di Jawa Barat.

“Untuk memenangkan Pemilu 2029, modal utamanya adalah persatuan seluruh kader yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto mengatakan, Dikpol juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi terhadap kinerja kader yang duduk di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Anton, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan politik kepada masyarakat.

“Intinya apa sih yang mereka kerjakan selama ini, dan apa kesalahannya, dan bagaimana kita memperbaikinya. Dengan adanya dikpol ini kita pelajari satu-satu, kita bedah satu-satu, apa sih yang kurang dari anggota dewan kita,” kata Anton.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan anggota dewan, dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi publik yang efektif.

“Intinya kita perbaiki semua sehingga 2029 kita bisa menambah kursi dan Demokrat kembali menjadi juara di Jawa Barat,” ucapnya.

Anton menambahkan, pendidikan politik menjadi agenda rutin yang terus dilakukan Demokrat Jawa Barat dengan materi yang disesuaikan kebutuhan kader. Pada Dikpol kali ini, fokus pembahasan diarahkan pada pemahaman dan pemanfaatan survei politik.  Editor : Ahmad Sayuti

sumber: inilahkoran