Herman Khaeron Pegang Teguh Amanat yang Diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat

Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).  Dalam paparannya, Telkom menyampaikan capaian kinerja sepanjang 2024, serta roadmap pengembangan bisnis ke depan.

Anggota Komisi VI Herman Khaeron mengapresiasi capaian kinerja Telkom Indonesia terutama kenaikan pendapatan.

“Atas hasil laporan tersebut, saya akan mencoba menyebutkan tentu memberikan apresiasi atas naiknya pendapatan dari Rp112,21 triliun yang sebelumnya tahun lalu Rp111,23 triliun atau naik 0,80%,” kata Herman dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan Telkom Indonesia di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Herman juga memberi catatan kecil bagi Telkom Indonesia. Dia mendorong Ririek Adriansyah selaku pucuk pimpinan Telkom Indonesia menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mendobrak nilai saham dari perusahaannya yang stagnan.

“Harga saham sekarang relatif stagnan saya kira itu juga mohon apa cara Pak Dirut untuk bisa mendobrak kembali supaya saham kembali kepada nilai harapan,” kata dia.

Herman menekankan Komisi VI DPR mendukung penuh langkah-langkah Telkom Indonesia dalam mengembalikan kepercayaan publik. Dia memastikan pihaknya berada di garis terdepan mendukung perusahaan milik pemerintah tersebut.

“Kami di Komisi VI tentu mendukung penuh terhadap langkah-langkah korporasi yang dilakukan Telkom supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kami juga mengumumkan kepada publik bahwa kami DPR mendukung penuh Telkom,” pungkas Herman.

Dalam rapat ini, Dirut Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memaparkan capaian kerja perusahaan di hadapan Komisi VI DPR RI. Salah satu yang dipaparkan ialah capaian pendapatan usaha Telkom Indonesia yang naik dari Rp111,2 triliun pada 2023 menjadi Rp112,2 triliun pada 2024.

Sumber: investor

 

Anggota DPR RI Herman Khaeron menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI untuk meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tak mengalihkan fokus DPR RI terhadap program prioritas pemerintah.
Menurut dia, ada program-program vital berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang harus segera dijalankan. Dia mengatakan program-program tersebut harus segera dibahas mengingat fiskal negara yang terbatas.
“Terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti implementasi makan bergizi gratis ini penting bagi masyarakat banyak,” kata Herman Khaeron saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program prioritas memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pembahasan RUU DKJ harus tetap memperhatikan kebutuhan yang mendesak dan harus segera dituntaskan. Pembahasan RUU tersebut pun, menurut dia, harus lebih transparan dan memberikan hal yang terbaik bagi rakyat.
Walaupun begitu, dia pun menyambut baik atas adanya pembahasan RUU DKJ untuk memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan status Provinsi Jakarta.

Perubahan itu, kata dia, sangat penting untuk menghilangkan kekosongan hukum bagi jabatan strategis seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, DPRD, DPR RI, hingga DPD RI dari Daerah Pemilihan Jakarta.

“Kami percaya dengan pengaturan yang lebih jelas, RUU DKJ akan menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien sekaligus menjamin kesinambungan pemerintahan,” kata dia.
Adapun, Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Badan Legislasi DPR RI menyatakan perubahan dalam UU DKJ itu akan memuat tentang kepastian nomenklatur DKJ, salah satunya terkait penamaan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi DKJ.
sumber: antara

Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM, Herman Khaeron- Jadi Pembangkit Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron (Hero), mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Herman menyebut Presiden telah mengambil langkah yang cepat dan tepat.

“Alhamdulillah untuk Pak Prabowo sebagai Presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan utang bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan,” kata Hero kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Hero berkaca pada masyarakat yang terdapat COVID-19. Hero menilai tak sedikit petani-nelayan tersandera dengan utang yang belum dilunasi.

“Di periode lalu ya, misalkan saya sering ke Dapil dan kemudian bertemu dengan masyarakat para pelaku UMKM, ketemu dengan petani, ketemu dengan nelayan, bahwa memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandera oleh utang yang belum bisa dilunasi,” kata dia.

Hero merespons positif penghapusan utang UMKM pertanian. Ia berharap bisa menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depannya.

“Nah saya kira ini penting sekali, dan dampaknya akan sangat baik ya dengan penghapusan utang ini kemudian terbuka kembali untuk permodalan dan ini bisa menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

sumber: detik