Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa kunjungan kerja BAKN ke PT Pupuk Indonesia merupakan bagian dari upaya telahan menyeluruh terhadap kebijakan subsidi pupuk nasional yang terus meningkat anggarannya dari tahun ke tahun.
“Subsidi pupuk ini sangat penting karena menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada pangan, sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Herman kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Pupuk Indonesia beserta jajaran, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Herman menegaskan, BAKN saat ini tengah mendalami sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas subsidi, potensi efisiensi anggaran tanpa mengurangi kuantum pupuk, hingga validasi data penerima melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Kami ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan benar-benar menjangkau petani yang berhak,” katanya.
Menurutnya, ketidaktepatan dalam pendataan dan distribusi bisa menyebabkan subsidi menjadi mubazir dan target peningkatan produktivitas pertanian gagal tercapai. “Kalau pupuk tidak sampai ke petani tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai, produktivitas gagal, dan anggaran negara terbuang,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Herman juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan berbasis digital. Ia mengapresiasi langkah PT Pupuk Indonesia yang membangun Command Center untuk memantau distribusi pupuk dari lini pertama hingga ke kios pengecer. Namun ia mengingatkan bahwa sistem ini harus terus dioptimalkan untuk menghindari kelangkaan pupuk dan permainan harga di lapangan.
Tak hanya soal distribusi, Herman juga mengangkat urgensi revitalisasi pabrik pupuk yang mayoritas telah berusia tua. “Pabrik-pabrik ini sudah ada yang 30 tahun. Teknologinya usang, tidak efisien, dan berpotensi bocor,” katanya.
Ia menyebut, pengembangan dan peremajaan pabrik pupuk membutuhkan investasi besar, sekitar Rp116 triliun, dengan proyeksi efisiensi jangka panjang hingga Rp11 triliun. Pemerintah diminta hadir memberikan dukungan pembiayaan agar pabrik pupuk bisa diremajakan dan terus menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah, DPR, dan BUMN harus bahu-membahu. Pupuk ini menyangkut kedaulatan pangan, produktivitas petani, dan keberlangsungan usaha pabrik itu sendiri,” tutupnya.
sumber: suarapemerintah
