Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti persoalan ketersediaan air bersih dan terbatasnya jaringan irigasi pertanian saat menggelar reses di Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, legislator yang akrab disapa Kang Hero itu menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan air bersih, kendala pengairan lahan pertanian, serta dukungan bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati, M.K.K.K., yang juga istri Kang Hero. Herman Khaeron mengatakan, persoalan ketersediaan air masih menjadi tantangan serius di wilayah Cirebon dan Indramayu yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kebutuhan air untuk mengairi sawah, tetapi juga pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat sehari-hari. “Problematikanya hampir sama, karena wilayah Indramayu dan Cirebon adalah wilayah pertanian. Persoalan hari ini adalah ketersediaan air, baik untuk pertanian maupun air minum masyarakat,” ujar Kang Hero.
Sebagai salah satu langkah cepat, ia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki mobil tangki air bersih yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berencana mengupayakan pengiriman air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Kang Hero mengungkapkan, sebagian kawasan pertanian di daerah pemilihannya, meliputi Cirebon dan Indramayu, masih mengandalkan curah hujan karena belum didukung jaringan irigasi teknis yang memadai. Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang memiliki sekitar 18.000 hektare lahan baku sawah yang menurut pemaparannya belum terjangkau jaringan irigasi.
Kondisi tersebut membuat petani sangat bergantung pada musim hujan untuk memulai kegiatan tanam. Padahal, menurut Herman, sejumlah sumber air sebenarnya tersedia sehingga perlu dilakukan kajian mengenai penyebab sumber air yang berpotensi mendukung pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kawasan daerah pemilihan saya, Cirebon dan Indramayu, sebagian besar masih tadah hujan. Padahal, sumber airnya ada. Ini yang harus kita cari solusinya agar lahan pertanian bisa mendapatkan pengairan,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan jaringan irigasi perlu dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah, serta mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Menurutnya, komunikasi itu mendapat respons untuk merencanakan penanganan kebutuhan irigasi di kawasan pertanian yang belum terlayani, termasuk perkiraan 4.000 hingga 5.000 hektare lahan yang berpotensi mendapat dukungan pengairan dari Waduk Sidawarna.
“Pembangunannya bisa direncanakan dan dilakukan secara bertahap. Tidak harus seluruhnya selesai sekaligus, tetapi harus ada langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang sudah bertahun-tahun dihadapi petani,” ucapnya.
Selain pembangunan jaringan irigasi, Herman Khaeron mendorong pemanfaatan teknologi pompanisasi sebagai alternatif untuk membantu pengairan sawah, terutama di wilayah yang berada di sekitar sungai atau sumber air lainnya. Dalam kunjungannya, ia menemukan adanya petani yang memodifikasi sistem penggerak pompa dengan menggunakan gas LPG tiga kilogram untuk menekan biaya operasional harian dari sekitar Rp200.000 menjadi Rp60.000.
Herman menegaskan, petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan berkelanjutan karena penghasilan mereka sangat dipengaruhi kondisi alam dan perubahan musim. Ia berharap pembangunan infrastruktur pengairan, pemanfaatan teknologi pertanian, serta perhatian dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai bergantian paceklik antara petani dan nelayan. Dua kelompok ini, menurut saya, harus mendapatkan perhatian dan bantuan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati, mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan untuk menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus mengidentifikasi program yang dapat disinergikan dengan pemerintah provinsi. Ia menyebut sejumlah aspirasi masyarakat berkaitan dengan pengembangan UMKM melalui Yayasan Mitra Sehati, penyelenggaraan pasar murah, serta kebutuhan fasilitas gedung dan peralatan posyandu.
“Yang diinginkan masyarakat dan program yang sudah ada, seperti UMKM melalui Yayasan Mitra Sehati, bisa kita gulirkan. Tadi juga ada permintaan terkait posyandu, tidak hanya peralatannya, tetapi juga gedungnya. Itu akan kita respons,” kata Ratnawati.
Ia menjelaskan, penyaluran program pemerintah provinsi harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Di samping itu, Pemprov Jawa Barat tengah membahas perubahan anggaran 2026 serta penyusunan anggaran 2027 untuk mendorong program kelompok tani dan kegiatan pembersihan sungai melalui skema padat karya.
sumber: rri
