Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang, DPR: Siapapun yang Mengelola Harus Ikuti Kaidah

Pemilu 2024 tercatat 17,3 juta suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi setelah pembagian kursi di setiap dapil. Partai Demokrat mengusulkan penerapan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pemilihan anggota DPR untuk mengatasi persoalan suara sah pemilih yang terbuang (wasted votes). Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan usulan tersebut muncul karena masih terdapat jutaan suara […]

Herman Khaeron Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menjelaskan wacana syarat dukungan dua fraksi DPR mengusung pasangan capres dan cawapres. Yang menurutnya masih dinamis dan terbuka untuk dibahas. Herman mengatakan, setiap partai politik saat ini melakukan simulasi terkait kemungkinan format Pemilu. Termasuk dalam menentukan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pembatasan jumlah pasangan calon diperlukan […]

Pemerintah Diminta Perjelas Aturan Barang Mewah yang Dikenai PPN 12 Persen

Partai Demokrat mendorong adanya skema daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pemilihan anggota DPR RI. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mengakomodasi suara sah pemilih yang belum terkonversi menjadi kursi parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan persoalan tersebut muncul karena mekanisme pembagian kursi berdasarkan dapil masih menyisakan suara partai  politik yang tidak cukup untuk memperoleh […]

Kang Hero: 4 Pilar Kebangsaan, Pedoman Hidup Bermasyarakat

Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Jabar 8 (Kota, Kabupaten Cirebon dan Indramayu) yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Minggu (13/9/2026) Sosialisasi 4 pilar kebangsaan kali ini diikuti puluhan masyarakat yang datang dari wilayah Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ada di wilayah 3 Cirebon. Mereka dibekali pemahaman mengenai 4 pilar […]

Anggota Komisi VI Ini Sebut DPR Dukung Rencana Pemprov Jabar Bentuk Badan Pengelola Investasi

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sedang mengkaji pembentukan badan pengelola investasi, atau sovereign wealth fund seperti layaknya Danantara Indonesia. Pembentukan badan pengelola investasi tersebut, kata Herman, bagian dari upaya Pemprov Jabar menjadikan badan usaha daerah sebagai sumber fiskal. DPR pun mendukung rencana tersebut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Milik Daerah (BUMD). […]

HUT ke-25, Demokrat Gelar Turnamen Padel dengan 24 Pasangan dan Hadiah Rp36 Juta

DPP Partai Demokrat menggelar turnamen 25 Tahun Demokrat Padel Championship, Demokrat Bersama Rakyat di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat. Turnamen tersebut diikuti sekitar 80 hingga 85 peserta dari internal Partai Demokrat maupun kalangan eksternal, termasuk masyarakat dan komunitas olahraga. Panitia memperkirakan jumlah peserta […]

Partai Demokrat Gelar Kompetisi Padel 2026, Puluhan Peserta Unjuk Skill

Beberapa cabang olahraga di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, olahraga yang cukup digandrungi semua kalangan adalah padel. Perkembangan minat masyarakat terhadap berbagai jenis olahraga, turut menjadi perhatian Partai Demokrat, karena cabang olahraga yang sedang diminati publik dapat menjadi sarana membangun interaksi dan kebersamaan. “Demokrat selalu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, hobi, dan kecenderungan publik […]

Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Demokrat merespons usulan agar parliamentary threshold (PT) sebesar naik jadi 5% dalam Revisi UU Pemilu.  Sekjen Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya akan mengikuti bagaimana pembahasan RUU Pemilu di DPR. “Untuk kepastian Revisi UU Pemilu tunggu saja sampai nanti dalam pembahasan di DPR,,” kata Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9). Namun ketika ditanya apakah angka 5% yang […]

Herman Khaeron: Business Judgment Rule Bukan Kekebalan Hukum bagi Direksi BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai penerapan business judgment rule (BJR) dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperlukan untuk memberikan kepastian bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan hukum ketika terjadi kesalahan, kelalaian, benturan kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat itu , BUMN merupakan […]