![[Video] Herman Khaeron Pada Acara OPSI - Gara Gara Jiwasraya - MetroTV News](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2020/01/herman-khaeron-opsi-gara-gara-jiwasraya-300x169.png)
[Video] Herman Khaeron pada acara OPSI – Gara Gara Jiwasraya – MetroTV News
hermankhaeron.info – Komisi IV DPR menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengajuan pemakaian anggaran negara untuk membeli kapal markas dan pesawat patroli, dikesampingkan saja.
“Perhatikan keluhan masyarakat. Sangat kontradiktif daya beli masyarakat sedang rendah, justru pemerintah mengalokasikan kegiatan yg bersifat mercusuar seperti pesawat baru,” kata Khaeron, dalam rapat dengan pendapat KKP dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan, KKP lahir untuk mensejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan yang ketika itu belum ada institusi yang dikhususkan untuk mengurusi hal itu. Sehingga kegiatan dan pemakaian anggaran negara yang bersifat mercusuar itu dialihkan mengingat kondisi fiskal anggaran negara saat ini.
Dokumentasi massa Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/4). Dalam demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional itu mereka meminta kesejahteraan nelayan di Indonesia lebih diperhatikan dan ditingkatkan.
Menurut anggota Komisi VII DPR, Edhy Prabowo, dengan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, Pudjiastuti dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu memilih memodernisasi pengawasan atau memperbaiki taraf kesejahteraan kalangan nelayan tradisional di daerah-daerah.
Sebelumnya Pudjiastuti yang berlatar pengusaha itu ingin KKP memiliki jajaran kapal komando dan pesawat patroli untuk meningkatkan pengawasan sementara sarana-sarana fisik seperti itu sudah dimiliki instansi lain, di antaranya TNI AL dan TNI AU.
Menurut Prabowo, saat ini KKP di bawah kepemimpinan Pudjiastuti tampaknya lebih memilih memodernisasi pengawasan tetapi tidak ada upaya mendongkrak perikehidupan nelayan, di antaranya memperjuangkan nelayan-nelayan korban penggusuran.
Tentang keinginan membeli sarana-sarana modern itu, Pudjiastuti berkilah telah berbicara dengan menteri keuangan untuk pembiayaan yang bersifat tahun jamak itu.
Sedangkan terkait pengadaan pesawat patroli, dia menyatakan, selama ini sudah bekerja sama dengan TNI AU, tetapi biaya BBM-nya sangat besar sehingga beban biaya itu bisa ditekan dengan memiliki pesawat patroli yang dimiliki KKP sendiri. Padahal harga BBM komersial dipastikan sama saja untuk siapapun.
KKP yang dia pimpin menyatakan analisisnya, dari sisi pemakaian BBM, menggelar pesawat terbang patroli dinilai efisien ketimbang menggunakan kapal patroli. “Dua-duanya (pesawat dan kapal patroli) kami butuhkan, tetapi dengan memakai pesawat patroli maka bisa mengurangi agar patroli kapal laut tidak bisa jalan terus-menerus,” kata dia.
Akan tetapi, analisis lain dari dia menyatakan, dari satu tahun penghematan dengan membeli pesawat terbang patroli itu bisa digunakan untuk membeli kapal laut yang kecil-kecil. “Kalo kami dipaksakan beli kapal laut banyak-banyak, biaya operasinya juga besar-besar,” kata perempuan yang juga pengusaha penerbangan sewa itu.
Sedangkan kapal markas, dia mengatakan, armada itu untuk memperkenalkan sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat digunakan antara lain untuk bakti sosial, aktivitas pengobatan seperti rumah sakit dalam kapal, dan menunjukkan demonstrasi prosesing atau pengolahan ikan.
“Kita harus mempunyai kapal yang menampilkan dan meyakinkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu besar. Akan ada rumah sakit di dalam kapal dan prosesing untuk sekolah pengolahan,” kata dia.
Dia berkilah, bila meminjam kapal perang dari tentara kerap kali fasilitasnya tidak sesuai seperti kegiatan untuk bakti sosial, atau kapal-kapal patroli yang dimiliki KKP tidak juga dapat digunakan untuk itu. Selama ini misi dan visi KKP yang dia pimpin banyak didukung instansi lain, di antaranya TNI AL, polisi, dan lain-lain.
hermankhaeron.info – Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintah tidak menyalahkan pemerintahan SBY terkait kenaikan harga daging sapi yang sulit dikendalikan jelang puasa dan lebaran.
“Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya,” ujar Herman dalam pernyataannya, Senin (13/6/2016).
kata dia, dalam pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada lima komoditas pangan pokok beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmapnya.
Setiap tahun kata Herman semuanya dievaluasi.
Khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya, sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton dan berapa harus di import.
“Progresnya jelas, setiap tahun import turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan import, itu pun terbatas karena tujuannya swasembada,”ujarnya.
Lebih jauh Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menjelaskan justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai.
Sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan import sangat terbuka bebas.
Namun, ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.
Hal tersebut, kata dia, mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi dan tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Harga yang ada saat ini tergantung bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis dengan baik dan tidak mengabaikan spirit swasembada.
sumber : tribunnews
hermankhaeron.info – Sangat salah jika ada pihak yang menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (2004-2014) atas kenaikan harga daging sapi yang tidak terkendali saat ini .
Hal itu dikatakan politikus Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron. Dia mengklaim, justru pemerintahan SBY berhasil menata swasembada lima komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.
Roadmap swasembada pangan di era SBY, lanjut Herman, dievaluasi setiap tahun. Secara khusus untuk daging sapi dan kerbau, ada sensus yang dilakukan pada tahun 2011 sehingga kemampuan dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan juga berapa jumlah daging yang harus diimpor, sangat terukur. Hitungannya, setiap tahun pasar butuh pasokan daging sapi kurang lebih 500.000 ton.
“Kemajuannya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Itupun terbatas karena tujuannya swasembada,” kata dia, dalam pernyataan pers, Senin (13/6).
Menurut Herman, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan hanya terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar. Hal itu membuat para pedagang sapi sempat melakukan aksi mogok, bahkan memaksa Bareskrim Mabes Polri turun tangan.
“Justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan impor sangat terbuka bebas. Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi,” lanjut dia.
Karena itu dia tegaskan, pemerintahan Jokowi tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena berlakunya harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah Jokowi mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis.
“Sangat tergantung bagaimana pemerintah mengelola pangan pokok dan strategis dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada,” pungkasnya. [ald]
sumber : rmol
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila.
Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
“Ke depan harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya minimal 40 persen negara harus menguasai pasar. Ini lah esensi daripada ekonomi Pancasila,” kata Herman di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/6/2016).
Lebih jauh, Herman mengungkapkan, kebijakan operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok tidak akan maksimal. Sebab, operasi pasar itu tidak menyentuh seluruh daerah di Indonesia.
“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistim pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja itu ekonomi liberal, dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujarnya. (plt)
sumber : teropongsenayan
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron mengatakan, negara harus kuat melawan kartel khususnya bidang pangan. “Negara harus punya lembaga yang kuat untuk melawan pasar, kartel dan mafia,” kata Herman di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016, saat sidak bersama pimpinn DPR, melihat gudang (kesiapan) Bulog regional Jakarta Raya dan Pasar Induk Beras Cipinang dalam menyediakan bahan pokok pangan (beras).
Tidak hanya itu, Herman juga sepakat jika negara menguasai sebagian dari bahan kebutuhan pokok warga negaranya. Sebab, dengan demikian negara akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan bagi rakyat republik ini. “Bahan pangan itu harus dikuasai oleh negara. Karena bahan pangan itu harus tersedia dan terjangkau, itu amanat undang-undang pangan tahun 2015 lho,” lanjut Herman.
Salah satu bahan pangan yang belum mampu dikuasai negara adalah daging (daging sapi). Menurut Herman saat ini negara tidak memiliki persediaan daging sapi untuk dikonsumsi warga negaranya. “Negara ini tidak punya stok daging, sehingga pemain dapat dengan mudah sekali melakukan spekulasi. Ini yang harus dipahami. Untuk itu Bulog harus diperkuat. Dengan demikian Bulog harus mempunyai persediaan semua bahan kebutuhan pokok,” jelas Herman.
“Tidak mungkin harga daging bisa diturunkan kalau hanya reaktif pada lokasi operasi pasar (OP) saja. Ini tinggal goodwill-nya presiden saja,” sambung Herman.
Terkait simpang siurnya data persediaan bahan kebutuhan pokok, Herman mendesak pemerintah mau memperbaiki sumber informasi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak itu. “Harus ada keinginan kuat dari pemerintah untuk merevisi data. Kondisinya ini sangat berat. Kita sering bilang surplus, tetapi impor jalan terus,” tegas Herman.***
sumber : pikiran rakyat
hermankhaeron.info – Proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Cirebon untuk galangan kapal milik PT. Gamatara Trans Ocean Shipyar diduga telah melanggar sejumlah izin yang harus ditempuh.
Luas areal yang direklamasi Gamatara Trans Ocean Shipyar seluas 4 ha dengan nilai investasi proyek sekitar Rp100 miliar yang telah dimulai sejak 2013 lalu dan ditargetkan bisa mulai beroperasi tahun depan.
Ketika Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron dan Dirjen Peneggakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani ke lokasi proyek, terungkap sejumlah pelanggaran perizinan yang dilakukan Gamatara yang salah satunya adalah izin lingkungan hidup, proyek tidak memiliki detail engineering desain (DED) dan luas areal yang direklamasi melebihi izin.
“Pendekatan kepada masyarakat sekitar juga tidak dilakukan Gamatara dan izin belum rampung sudah dimulai reklamasi,” kata Herman Khaeron, Jumat (27/5/2016).
Herman atau yang lebih akrab disapa Hero ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek reklamasi Gamatara di Pelabuhan Cirebon.
Direktur Gamatara Trans Ocean Shipyar, Muarif ketika dikonfirmasi mengungkapkan proyek reklamasi yang dilakukan perusahaannya telah mengantongi sejumlah izin yang diantaranya adalah izin reklamasi dan terminal untuk keperluan sendiri (TUKS) dari Kementerian Perhubungan, UKL/UPL dari Kantor LH Kota Cirebon dan izin lingkungan.
“Pelabuhan Cirebon diuntungkan dengan adanya proyek ini, kalau menunggu harus tuntas semua izin tentu butuh waktu lama,” ujarnya. (k3)
sumber : bisnis.com
hermankhaeron.info – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat memastikan prioritas lebih penting saat ini untuk masyarakat miskin, apakah tetap menggunakan beras miskin (raskin) atau voucher pangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, jika voucher pangan diberlakukan belum tentu menjadi kepentingan utama masyarakat kurang mampu. Mengingat, sejak raskin diberlakukan, raskin telah menjadi salah satu komponen dalam kestabilan pangan Indonesia.
“Presiden harus berani menentukan. Saya berikan bahan pertimbangan kalau raskin saat ini adalah bagian dari integral sistem ketahanan pangan nasional,” katanya, Kamis (19/5).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, saat ini stok nasional raskin mencapai 2,7 juta ton. Saat ini ibarat outlet bagi masyarakat miskin.
“Kalau tidak ada outletnya mereka akan menyimpan di mana dan kalau berasnya rusak bagaimana. Masyarakat mau makan apa, siapa yang akan mau tanggung jawab,” tegas Herman.
sumber : suararakyat
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mewanti-wanti pemerintah soal ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan. Politikus asal Partai Demokrat ini, meminta pemerintah melakukan dua hal terkait pasokan pangan.
Pertama yakni peningkatan produksi yang harus disiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah.
“Jadi peningkatan produksi untuk semua produksi komoditas yang sangat terkait dengan persiapan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Harus disiapkan sebaik mungkin,” kata Herman, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Kedua adalah distribusi. Menurut dia, distribusi tak kalah penting tentang bagaimana menyampaikan dari petani kepada pasar untuk kemudian disampaikan ke masyarakat.
Kemudian kata pria asal Kuningan, Jawa Barat itu adalah pengaturan bahan pokok di H minus 7 dan H plus 7. Karena biasanya di rentang ini semuanya dalam kondisi off alias tidak ada kegiatan.
“Distribusi berhenti, para pelaku usaha berhenti. Ini sedang dipikirkan bagaimana pola distribusinya. Apakah Bulog diberi kewenangan penuh untuk tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehingga baik dari sisi fisik pangan maupun harga dapat dijangkau masyarakat,”pungkasnya.
sumber : sindo
