hermankhaeron.info – Komisi IV bersama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan sejumlah daerah bersepakat membangun pusat distribusi di tiap daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan.
Hal ini disampaikan dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Surabaya, Makasar, serta Perum Bulog.
Pusat distribusi di tiap daerah akan menyuplai kebutuhan pangan bagi outlet Rumah Pangan Kita yang digagas Bulog, Toko Tani Indonesia yang digagas Kementerian Pertanian, dan E-Warung yang digagas Kementerian Sosial, di daerah tersebut. Dengan demikian rantai pasok kebutuhan pangan akan lebih efisien.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyampaikan selama ini sejumlah kebutuhan pangan untuk mengisi Rumah Pangan Kita masih dipasok dari gudang Bulog di beberapa wilayah, sehingga tidak efisien. “Bulog hanya gudang penyimpanan. Pusat Distribusi sebagai tempat suplai bagi outlet yang ada. Selama ini RPK dari gudang langsung, sehingga tidak efisien dan tidak fokus. Dengan pusat distribusi ini, jadi lebih fokus,” tuturnya usai rapat dengar pendapat.
Kehadiran pusat distribusi di tiap daerah, imbuhnya, menyempurnakan langkah Bulog yang tengah gencar menambah outlet Rumah Pangan Kita. Pusat Distribusi itu akan menyiapkan 11 kebutuhan pangan pokok untuk daerah tersebut, yang dipasok dari gudang Bulog. Adapun, pemerintah daerah dapat berkontribusi berupa penyediaan lokasi maupun modal kerja.
“Ini menyempurnakan langkah kami dalam pembuatan outlet. Jujur, kemarin kami sendirian agak kesulitan,” imbuhnya.
Saat ini sudah ada 13.000 RPK tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Tanah Air. Adapun, tahun ini Perum Bulog menargetkan pembentukan 50.000 rumah pangan kita (RPK) di seluruh Indonesia guna menangani 11 komoditas pangan pokok yang ditugaskan pemerintah.
Sementara, jumlah TTI ada di 543 titik dari target 1.000 TTI dengan dana bantuan pemerintah Rp15 miliar sepanjang tahun ini.
TTI mendapat pasokan kebutuhan pangan dari Gapoktan yang memperoleh dana bantuan pemerintah masing-masing Rp160 juta. Jumlah Gapoktan pada 2016 sebanyak 493 unit dan tahun ini ditargetkan 406 unit.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono menyampaikan akan menyiapkan kajian kesiapan proyek percontohan tersebut dalam jangka waktu satu bulan.
Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan kehadiran pusat distribusi di tiap daerah dapat menjadi solusi ketahanan pangan di 2018.
“Kalau sudah ada Perusahaan Daerah nya, tinggal koordinasi dengan Bulog, untuk kemudian dibangun distribution center,” katanya.
Dia melihat kondisi TTI saat ini ‘limbung’ dengan stok terbatas, sebab tidak memiliki induk Gapoktan yang pasti. Dengan kehadiran pusat distribusi, maka masing-masing outlet memiliki induk pemasok yang jelas.
sumber: bisnis.com
