Legislator: Pembentukan Holding Pertamina Berpotensi Hambat Fleksibilitas Penetapan Harga BBM

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengkhawatirkan realisasi mega proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Lantaran konsumsi listrik mengalami penurunan.

Kader Partai Demokrat ini menyatakan, penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%, harus menjadi tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW.

“Membangun 35 ribu Mw juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya enggak ada. Sekarang saja, pertumbuhan konsumsi listrik turun kok,” papar Herman di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Ya, Herman benar. Tahun lalu, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%. Ternyata, penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%. Artinya memang ada penurunan konsumsi.

Kalau sudah begitu, kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi lagi mega proyek setrum 35 ribu MW senilai Rp1.350 triliun ini. Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN.

Saat ini, kata Herman, produksi listrik di Pulau Jawa mencapai 60 ribu MW. Angka ini lebih tinggi 30% dari konsumsi (surplus). “Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN,” paparnya.

Herman juga mempertanyakan soal rasio elektrifikasi yang saat ini sudah mencapai 95%. Dalam konteks ini, masalah yang krusial adalah keberlanjutan pasokan listrik. “Karena, persentase elektrifikasi saat ini bukan saja berasal dari pembangkit PLN. Namun juga dari sewa pembangkit marine vesel dari swasta. Hal inilah yang perlu dipikirkan keberlanjutannya,” kata Herman. [ipe]

sumber: inilah

Herman Khaeron Mendengar Keluhan Warga Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI bidang Energi dan Lingkungan, Herman Khaeron mengaku bisa merasakan jeritan rakyat kecil terkait kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM, Listrik dan gas serta program pro rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program beras untuk warga miskin (raskin).

“Jangan kaget kalau harga BBM tiba-tiba naik. Karena pemerintah menerapkan kebijakan floating price dimana harga menyesuaikan harga minyak dunia. Sementara semua subsidi bahan bakar akan dihapus,” terang politisi partai Demokrat dalam kunjungan resesnya di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Jumat (2/3/2018).

Dihadapan puluhan konstituennya, pria yang akrab dipanggil Hero ini mengaku akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya kurang pro rakyat. Dia pun mempertanyakan media massa yang dulu bersuara keras, namun kini dinilainya kurang lantang menyuarakan jeritan rakyat yang susah akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak program pro rakyat seperti penghapusan subsidi, penghapusan program BLT dan Raskin.

“Yang dicuplik jangan yang baik-baiknya saja. Media harus berani menyuarakan kondisi rakyat yang sebenarnya dan ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpotensi menyusahkan rakyat,” tegas Hero usai mendengar keluh kesah warga Galagamba.

Kalau rakyat saat ini merasakan kondisi yang serba susah, sambung dia, itu dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang berpihak pada rakyat kecil.

“Saya perihatin mendengar jeritan rakyat yang saat ini hidup serba susah, kebebasan juga dikekang. Padahal adanya program BLT dan Raskin sejak zaman Pak SBY dulu cukup membantu ekonomi rakyat kecil. Lha, sekarang semua subsidi mau dihapus, subsidi BBM, Listrik, Gas dan komoditas lainnya mau dicabut,” ujar Hero menyayangkan.

Hero mencontohkan pada era Presiden SBY subsidi BBM tetap dipertahankan meski harga minyak dunia melambung sangat tinggi. Namun, di era kepemimpinan sekarang meski harga minyak dunia sangat rendah harga BBM malah dinaikkan.

“Pada era SBY hutang indonesia pada IMF juga bisa dilunasi. Tapi di era sekarang saat semua subsidi dihapus utang negara justru membengkak,” tandas Hero seraya memberi solusi untuk memperbaiki kondisi karut marut ini melalui Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Dalam kesempatan reses tersebut Hero menyalurkan bantuan CSR dari Perusahaan Gas Nasional (PGN) untuk Musholah Al-Alawiyah berupa uang sebesar Rp30 juta rupiah. Hero juga memberikan bantuan kostum tim Sepak Bola dan bantuan untuk kelompok budidaya jamur merang (amar)

sumber: jurnalcirebon

Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan tarif listrik bisa dicegah apabila harga batu bara bisa ditekan melalui pemberian sejumlah insentif ke pengusaha tambang.
tirto.id – Pimpinan Komisi VII DPR menilai peluang Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik sampai 2019 akan bergantung pada upaya pemerintah dalam menekan harga batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron pesimistis tarif listrik tidak naik jika harga batu bara terus melambung.

“Yang penting harga energi primernya, (yakni) batu bara bisa ditekan. (Sumber energi) Listrik kan 60-65 persen dari batu bara,” kata Herman di Jakarta pada Senin (26/2/2018).

Sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM, pada Februari 2018, Harga Batu Bara Acuan (HBA) mencapai 100,69 dolar AS per ton. Angka ini naik 11 persen dari bulan sebelumnya. Harga batu bara pada sebulan sebelumnya hanya 95,54 dolar AS per ton.

HBA adalah harga yang didapatkan dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platss 5900 pada bulan sebelumnya.

Menurut Herman, harga batu bara ideal untuk membuat tarif listrik tidak naik hingga 2019, ialah sekitar 70 dolar AS per ton.

“Pemotongan (harga batu bara) misalkan (bisa) dari insentif pajak dan sebagainya. (Agar) Tidak semua menjadi beban para pengusaha pertambangan. Yang penting, para pengusaha batu bara tidak rugi, PLN enggak rugi, dan masyarakat tidak dibebankan kenaikan TDL,” kata Herman.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menentukan harga baru batu bara dalam skema domestic market obligation (DMO) atau yang harus disuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Penetapan harga itu akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang direncanakan akan segera terbit.

Kementerian ESDM sudah menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) pada 2018 adalah sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun ini.

PT PLN sudah mengusulkan harga batu bara dalam skema DMO sebaiknya 60 dolar AS per ton untuk batas bawah dan 70 dolar AS per ton sebagai batas atas. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) mengusulkan harga batu bara untuk PLN sebesar 85 dolar AS per ton.

Sejak periode 1 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan subsidi dan nonsubsidi.

Pada pekan kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik tidak terkait dengan momentum tahun politik. Dia mengklaim kebijakan ini cuma untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jika anda bertanya kepada saya apakah karena pemilihan presiden yang akan datang? Saya tidak berpikir begitu,” kata Jonan pada Kamis (22/2/2018).

sumber: tirto

Kaget Melihat Ada Bentol di Depan SPBU, Legislator Senayan Sarankan Pola Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, tiba-tiba secara mendadak melakukan sidak langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan yang ada di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol).

Bukan itu saja, bentol ini pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi dicarikan solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh saja, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin ecean. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan untuk pengelolaan seperti ini,” ucapnya, usai melakukan pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerja sama memberikan solusi bagi penjual bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual oleh penjual bensin eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah satu upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya yakin pertamina bisa melakukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah.

“Harga pertalite Rp 7.800.00 per liter. Daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manager Marketing Operation Regional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerja samanya dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana, jadi kita kerja sama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah di bangun pertamini-pertamini dan tentunya
kita tetap bekerja sama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Ada Bentol Depan SPBU Tarakan, Herman Sarankan Pertamina dan Pemkot Bangun Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, mendadak melakukan sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan tepatnya di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Di SPBU ini Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol). Bukan itu saja bentol pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan, tapi dicari solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin eceran. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan,” ucapnya, usai pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerjasama memberikan solusi bagi bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah sau upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran BBM. “Saya yakin pertamina bisa menemukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah. “Harga pertalite Rp 7.800 perliter, daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manajer (GM) Marketing OperationRegional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerjasama dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana jadi kita kerjasama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah dibangun pertamini-pertamini dan tentunya kita tetap bekerjasama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Panja Migas Dukung Pertamina Agar Jadi BUMN yang Kuat

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR, yang dipimpin langsung oleh Herman Khaeron, baru-baru ini meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta.

Adapun, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya, Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat

“Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” tukas Herman kepada wartawan, Jakarta, Minggu (18/2).

Lebih jauh, Herman pun menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki.

“Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” sarannya.

Dalam kunjungan tersebut juga, Panja Migas ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman pun memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas.

“Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan, rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” tuntasnya.

sumber: jitunews

[Gallery] Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh

Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh ke tanah suci.

 

Alhamdulillah dapat beribadah kembali di Masjid Nabawi Madina Al Munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Alhamdulillah sudah sampai di madina al munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Tiga Langkah Hadapi Potensi Ancaman Arus Barang Produk Pertanian

Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja Komisi VII DPR Herman Khaeron meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta. Kunjungan ini guna melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Tim Komisi VII melakukan pengecekan di control room semuanya berjalan dengan baik. Menurut Herman stok masih cukup aman, bahkan ada yang samapi 67 hari.
Dalam kunjungannya Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat. “Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” ungkap Herman di Kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (13/2).

Dia juga menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki. “Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” ujar Herman.

Dalam kunjungan ini juga Komisi VII DPR ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru, terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Herman juga memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas. “Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” ungkap Herman. (rom)

sumber: wartatransparansi

Molor, DPR Bakal Sidak Pembangunan Smelter

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR, Herman Khaeron, menyambangi kantor pusat PT Pertamina (Perseo) untuk melihat dan mengontrol seperti apa sistem kerja Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) jelang dibentuknya holding BUMN sektor migas. Ia mengatakan, Komisi VII DPR ingin mengetahui seperti apa konsep tata kelola migas yang saat ini sedang dilakukan oleh kedua perusahaan pelat merah ini.

Herman menjelaskan, selain melihat terkait tata kelola migas, pihaknya juga hendak melihat persiapan kedua BUMN tersebut dalam pembentukan holding migas.

“Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh indonesia. Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan,” ujar Herman di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (13/2).

Namun, Herman enggan berkomentar banyak terkait apa yang ia dapatkan dari kunjungan ke kantor Pertamina dan PGN tersebut. Ia hanya menjelaskan, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah terkait pembentukan holding tersebut.

“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah karena itu menjadi domain pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujar Herman.

Sumber: republika