hermankhaeron.info – Pada Minggu, 21 Mei 2017, Kang Hero melakukan Orasi Budaya pada Milad Ke 53 Keluarga Mahasiswa Gunung Djati (KMSGD) di Taman Mini Indonesia Indah anjungan Jawa Barat, dengan tema “Melestarikan Seni Budaya Tradisional”.
Mendapat piagam penghargaan dari sesepuh KMSGD setelah memberikan orasi budaya pada Milad ke-53 Keluarga Mahasiswa Gunung Djati (KMSGD) di TMII Anjungan Jawa Barat.
hermankhaeron.info – Herman Khaeron, atau yang akrab dipanggil Kang Hero, berkesempatan menjadi Pemateri pada Latihan Kader HMI Karawang pada 20 Mei 2017. Kang Hero kebagian mengisi materi Internalisasi SDA terkait UUD 45 Pasal 33 ayat 3.
Dengan kegiatan ini, Kang Hero berharap, peserta pelatihan bisa meningkatkan semangat mengabdi untuk negeri.
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menghadiri acara puncak Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu yang digelar di Pangandaran Jawa Barat, pada 18 Mei 2017.
“Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu KKP adalah institusi penting di negeri ini, bertugas menjaga kedaulatan sumberdaya perikanan dan mencegah pemasukan ikan yg membahayakan”, ujar Kang Hero.
“Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Ikan selain berbakti pada negara sesuai tupoksinya, juga melakukan kegiatan bulan bakti yang menyentuh langsung masyarakat”, Kang Hero menambahkan.
hermankhaeron.info – Komisi IV DPR terus memantau pergerakan harga pangan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Mereka pun akan melakukan sidak ke pasar, guna menjaga stabilisasi harga.
“Dua kali kami akan melakukan kunjungan ke lapangan memantau sebelum dilaksanakannya Ramadhan dan Idul Fitri, ” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Selasa (23/5).
Khusus menjelang Idul Fitri, Komisi IV DPR menurutnya, tak hanya memantau, tapi mengevaluasi terhadap bagaimana harga di tingkat pasar. Sebab, pergerakan harga jelang hari raya dipengaruhi oleh beberapa aspek. Baik dari para spekulan atau penimbun, konsumsi, dan distribusi.
Namun yang paling penting saat ini katanya, adalah memastikan stok pangan jelang Ramadhan cukup. “Kalau dari sisi stok semuanya memang sudah mencukupi,” jelasnya.
Untuk bahan pangan pokok seperti beras, menurutnya pemerintah sudah menggenjot ketersediaannya menyambut Ramadhan. Bahkan, cukup hingga Idul Fitri nanti. “Saya kira cukup dan untuk komoditas lainnya juga cukup,” papar Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan.
Hal ini juga termasuk ketersediaan daging. Pemerintah katanya sudah memutuskan menambah impor daging kerbau. ‘’Jadi untuk seluruh kebutuhan yang sifatnya menjadi kebutuhan sehari-hari, sudah dinyatakan secara cukup,” pungkas legislator asal Jawa Barat itu.
sumber: jawapos
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, menginginkan penimbun bahan pangan dibikin jera.
Khaeron dalam pernyataannya, di Jakarta, Selasa, mengemukakan, UU Nomor 18/2012 tentang Pangan sebenarnya sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik sehingga menyusahkan masyarakat.
“Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah tujuh tahun penjara dan dan dendanya Rp100 miliar,” katanya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, hukuman yang keras itu semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan.
Seharusnya, ujar dia, keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, apalagi mengingat setiap jelang Ramadhan dan Idul Fitri, harga kebutuhan pangan kerap mengalami lonjakan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR, Andi Pasluddinl, menghendaki pemerintah agar meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran karena masih banyak yang mesti dibenahi.
Editor: Ade Marboen
sumber : antara
hermankhaeron.info – Jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, harga berbagai kebutuhan pangan di pasaran mengalami lonjakan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa Komisi IV DPR akan terus memantau pergerakan harga yang ada, karena dari sisi stok yang tersedia semuanya sudah mencukupi.
“Untuk pangan pokok beras memang semuanya digenjot untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri, dan saya kira stoknya sudah cukup. Komoditas lainnya juga mencukupi, sementara untuk ketersediaan daging, pemerintah sudah memutuskan menambah impor daging kerbau guna memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari,” ujar Herman.
Herman juga mengatakan, untuk bisa memberikan efek jera terhadap para penimbun, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik dan menyusahkan masyarakat.
“Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara dan dan dendanya 100 miliar. Sehingga hukuman yang keras ini semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan,” tegasnya.
Seharusnya keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, lanjutnya.
“Karena undang-undang tersebut sudah memberikan satu rujukan atau pendelegasian untuk menindak siapapun yang diduga sebagai pelaku penimbun dan pelaku usaha pangan yang melakukan spekulasi harga sehingga harga naik dan membuat susah masyarakat,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI)
sumber : tribun
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan, perlu adanya efek jera bagi para penimbun bahan pangan khususnya dalam rangka menstabilkan harga pangan menjelang datangnya bulan puasa hingga lebaran.
Herman Khaeron menilai, UU Pangan No 18/2012 sebenarnya sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik sehingga menyusahkan masyarakat.
“Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah tujuh tahun penjara dan dan dendanya Rp100 miliar,” katanya, Selasa (24/5).
Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, hukuman yang keras itu semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan.
Seharusnya, ujar dia, keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, apalagi mengingat setiap jelang Ramadhan dan Idul Fitri, harga kebutuhan pangan kerap mengalami lonjakan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menghendaki pemerintah agar meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran karena masih banyak yang mesti dibenahi.
“Bukan hanya stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga di mana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan,” kata Andi Akmal Pasluddin.
Menurut politikus PKS itu, target pemerintah dinilai baru pada tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun pada bulan puasa. Akmal mengatakan Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya keras pada stabilisasi harga pangan, baik di pusat hingga ke daerah.
“Banyak daerah besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya,” jelasnya.
Namun, ujar dia, tidak ada satupun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan Lebaran seperti pada bulan-bulan lain.
Padahal, Akmal juga mengingatkan bahwa inflasi sangat rentan pada komoditas pangan. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo merekomendasikan diversifikasi pangan sebagai jawaban utama yang perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi ketersediaan pangan yang memadai dan berkesinambungan di dalam negeri, seperti dalam menghadapi bulan puasa.
Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra tersebut, diharapkan berbagai pihak terkait dalam membangkitkan semangat pertanian Indonesia yang inklusif dari seluruh kalangan.
sumber: republika
hermankhaeron.info – DPR siap membantu Asosiasi Aren Indonesia untuk mendorong produk aren sebagai komoditas andalan dalam negeri.
“Produk aren mempunyai potensi yang besar, apabila dikembangkan dengan maksimal. Kita ingin aren berjaya kembali,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Aren Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/5).
Maka dari itu menurutnya, diperlukan partisipasi dari banyak komunitas yang memiliki ketertarikan dalam pengelolaan komoditas tersebut.
“Prospek aren potensial, kita sedang mencari komunitas-komunitas untuk mendukung hal tersebut,” ujar Herman.
Herman mengungkapkan, tantangan dalam mengembangkan produk aren sejauh ini karena masyarakat belum tertarik melakukan budi daya. Aren yang ada saat ini lebih didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlu ada sosialisasi yang dilakukan oleh instansi negara untuk membuat masyarakat tertarik melakukan budi daya aren. “Sejauh ini masih tumbuh alami, belum ada budi daya. Adanya budi daya adalah pertanda baik,” katanya.
Herman berharap, instansi yang terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membuat program sosialisasi produk aren di masyarakat. Kemudian DPR akan mengalokasikan dana khusus untuk sosialisasi, demi mendorong pengembangan produk aren.
“Kami tidak keberatan mengalokasikan anggaran dan program selama untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Herman.
sumber : infopublik.id
hermankhaeron.info – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan, Komisi IV berkomitmen memantau pergerakan harga dan ketersediaan stok sembako untuk persiapan bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Herman menuturkan, Komisi IV yang mewadahi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan akan serius menggenjot pemerintah untuk selalu menjaga stok ketersediaan pangan di pasar.
“Untuk ketersediaan pangan pokok seperti beras memang digenjot untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri. Dari sisi stok, sementara ini sudah mencukupi,” kata Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2017).
Lebih lanjut, politisi Demokrat itu menyatakan, selain sembako, Komisi IV juga memantau ketersediaan daging. Sementara ini, menurutnya, stoknya sudah mencukupi, ditambah dengan keputusan pemerintah yang akan mengimpor daging.
“Untuk ketersediaan daging, pemerintah sudah memutuskan menambah impor daging kerbau. Jadi yang sifatnya menjadi kebutuhan sehari-hari sudah dinyatakan cukup,” ujar Herman.
Namun, Herman mengutuk keras perilaku para penimbun pangan dan daging yang terus menyusahkan masyarakat. Untuk itu, ia mengusulkan agar mereka (penimbuan/spekulan) yang tertangkap dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
“Untuk memberikan efek jera terhadap para penimbun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun, kemudian para spekulan,” ucap politisi kelahiran kuningan Jawa Barat tersebut.
Ia menjelaskan, hukuman yang menjerat para penimbun atau para spekulan pasar adalah 7 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Hukuman yang keras ini, tegasnya, semestinya bisa dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dengan institusinya untuk menindak para pelaku penimbunan dan spekulan harga pangan, sehingga harga naik dan membuat susah masyarakat.
sumber: rilis.id
