Komisi IV DPR Temui Aksi Massa Tolak Reklamasi Pantai Losari, Makassar

hermankhaeron.info – Kunjungan Komsi IV DPR di lokasi reklamasi kawasan Pantai Losari Makassar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Pulau Lae-lae dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai, Jumat (31/03/2017). Dalam tuntutannya mereka meminta agar reklamasi di kawasan Pantai Losari dihentikan karena telah merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

“Jangan menyebut pengerukan di Takalar saja. Pulau Gusung sudah hampir habis pasir putihnya kalian keruk, di sana tinggal batu semua. Jangan bohongi publik,” teriak Agus, Ketua Karang Taruna Pulau Lae-lae.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel Muhammad Al Amin menyampaikan agar proyek reklamasi kawasan Pantai Losari disegel dan dihentikan karena telah merusak ekositem laut dikawasan tersebut dan sekitarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron sampaikan bahwa Komisi IV DPR akan menunggu hasil kajian Tim teknis dari KKP dan KLH terkait reklamasi di kawasan Pantai Losari tersebut.

“Kita akan tunggu hasil analisis Tim Teknis KKP dan LHK terkait dengan reklamasi di kawasan Pantai Losari, apakah sudah sesuai dengan perundangan, amdalnya sudah terpenuhi serta aspek ekosistem, hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan,” ungkap Herman.

Lebih lanjut, Herman jelaskan bahwa Komisi IV DPR telah membentuk Panja Pengawasan untuk mengawasi 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional, salah satunya reklamasi di kawasan Pantai Losari.

“Kunjungan kita kesini untuk meluruskan tata laksana proyek reklamasi kawasan Pantai Losari sudah sesuai aturan atau belum, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Proyek CPI Suprapto Budisantoso sampaikan bahwa  semua dokumen perizinan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Perkara hukum CPI juga telah diputuskan pengadilan, sehingga reklamasi bisa dilanjutkan. (skr,mp), foto : skr/hr.

sumber: dpr.go.id

Megaproyek CPI Makassar, DPR Bentuk Tim Terpadu Usut Perizinan

hermankhaeron.info – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim terpadu untuk mengusut perizinan pembangunan megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. Pasalnya, banyak laporan masuk yang diduga pembangunan ini melanggar aturan.

“Tim terpadu ini yang dibentuk untuk mendalami dan melakukan audit lingkungan serta investigasi terhadap amdalnya. Termasuk inventarisasi masalah berkaitan dengan masyarakat sekitar,” ucap Ketua Tim Panitia Kerja Komisi IV DPR, Herman Khaeron, saat inspeksi mendadak reklamasi di Makassar, Jumat, 31 Maret 2017.

Menurut dia, yang diusut tim ini bagaimana izin materialnya yang diambil dari darat dan laut. “Saya kira waktu sebulan cukup untuk dibicarakan kembali.” Ia akan memadukan antara pembangunan reklamasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

“Semua proses reklamasi harus menjamin tidak ada yang ditinggalkan, baik ekosistem laut, sosial-ekonomi, maupun cagar budaya. Karena ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan,” ucap dia.

“Kami tak ingin pembangunan ini sengsarakan rakyat, kehidupan di pulau susah terus di sini (lokasi reklamasi) berlebihan itu tak memberi rasa keadilan.” Sehingga, dia melanjutkan, perizinannya ini masih menjadi pertanyaan sehingga harus dikaji ulang.

sumber : tempo

Herman Khaeron Sidak Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

hermankhaeron.info – Pada Jumat, 24 Maret 2017, Herman Khaeron melakukan sidak pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Dari hasil sidak ini, Pulau C, D dan G dihentikan aktivitasnya karena tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menuturkan, panja Reklamasi Teluk Jakarta sudah disetujui seluruh fraksi. Lihat Berita DISINI

“Komisi IV memandang perlu membentuk panja reklamasi pantai. Apalagi jika mendalami sumber urugannya dari mana? Dan apakah sudah memenuhi kriteria lingkungan hidup?” kata Politikus Demokrat itu.

Menurut Herman Khaeron, “Rencananya, pulau reklamasi lainnya juga akan dihentikan”.

Herman Khaeron Dampingi Ketua DPR untuk Menerima Kunjungan Duta Besar Maroko Yang Baru

hermankhaeron.info – Herman Khaeron mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai Ketua Group Kerjasama Bilateral Parlemen Indonesia – Maroko, menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia yang baru, HE. Mr. Ouadia Benabdellah, Kamis, (23/03/2017) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan diplomasi kedua negara, terutama di sektor ekonomi.

Setya Novanto menyebutkan Indonesia dan Maroko punya ikatan sejarah yang sangat kuat. Terbukti dengan, terdapat jalan besar di Maroko yang mengambil nama Presiden RI pertama, Soekarno.  Sebaliknya, di Jakarta terdapat jalan utama yang dinamakan Casablanca, yang merupakan salah satu kota terbesar di Maroko. “Ini menunjukkan hubungan yang besar antara Maroko dan Indonesia,” ungkap Setya Novanto.

Ketua DPR berharap hubungan diplomasi yang telah terjalin sejak lama untuk dapat dikembangkan, khususnya di bidang perekonomian. 

Catatan Kementerian Perdagangan RI mencatat total perdagangan kedua negara hingga 2016 tercatat sebesar US$ 152 juta. Angka ini masih terbilang rendah,  jika dibandingkan dengan volume perdagangan Indonesia dengan negara lainnya. 

Hal senada diungkapkan oleh Duta Besar Maroko H.E. Quadia Benabdellah,  penguatan hubungan Indonesia – Maroko bukan statement belaka melainkan sebuah upaya dari kedua pemerintah.  Mengingat,  Presiden Jokowi berkeinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Afrika. 

Lebih lanjut Quadia Benabdellah mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki beberapa kemiripan,  yaitu Indonesia merupakan negara perlintasan di Asia Tenggara. Sementara, letak geografis Maroko yang berbatasan dengan daratan Eropa, merupakan pintu masuk investasi di negara Afrika. 

Menurutnya,  posisi kedua negara yang sangat strategis itu, sebagai lalu lintas barang merupakan fondasi kerja sama ekonomi yang kuat bagi Indonesia – Maroko.  

“Yang terpenting adalah komitmen kita bersama-sama untuk meningkatkan perdagangan ekonomi diantara kedua negara dan sektor lainnya,” tutur mantan anggota Parlemen Kasablanka – Afna ini yang menggantikan Dubes Muhammad Majdi. 

Di akhir acara, Dubes Quadia Benabdellah mengundang Indonesia untuk berkunjung ke Maroko guna membicarakan tindaklanjut pembahasan tersebut. Turut mendampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha, Anggota BKSAP Herman Khaeron, Dwi Aroem Hadiatie, Dave Akbarshah Fikarno dan Alfia Reziani.

Herman Khaeron Dampingi Ketua DPR untuk Menerima Kunjungan Duta Besar Maroko Yang Baru

Herman Khaeron Dampingi Ketua DPR untuk Menerima Kunjungan Duta Besar Maroko

Dalam akun instagram @ehermankhaeron , Herman Khaeron mengucapkan selamat bertugas kepada H.E. Quadia Benabdellah, atas amanah yang baru.

Sumber : dpr.go.id

hermankhaeron.info – Pada Rabu, 22 Maret 2017, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dr.Ir.E.Herman Khaeron,M.Si atau lebih akrab dipanggil Kang Hero, menghadiri dan menjadi pembicara di Musda Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur.

Selain itu, Kang Hero meninjau pabrik garam di Manyar Gresik.
“Para petambak garam rakyat terbuka peluang untuk langsung jual kepada pabrik garam dengan harga yang lebih baik.”, ujar Kang Hero dalam akun instagramnya @ehermankhaeron

Kang Hero Menjadi Pembicara Pada Musda Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur

Meninjau Pabrik garam di Manyar Gresik. Jawa Timur

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Patmi (48 tahun), seorang peserta aksi memasung kaki sendiri dengan semen di depan Istana Negara, sebagai aksi protes penolakan pembangunan pabrik semen Rembang, Jawa Tengah.

Patmi meninggal dunia pada Selasa dini hari, setelah sebelumnya dilarikan ke RS Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, karena serangan jantung.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini, jika pembangunan ini mendapat penolakan dari masyarakat, tentu belum menyentuh kerakyatan. Kami akan berkunjung (ke Rembang) dalam waktu dekat ini,” ujar Herman saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 21 Maret 2017.

Herman menyarankan agar operasional PT Semen Indonesia di kawasan Kendeng ini dihentikan dulu. Mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat.

“Kami minta untuk dihentikan sampai masa depan masyarakat jelas. Harusnya pembangunan mematuhi perundang-undangan yang ada, baik itu konsultasi publik dan lainnya,” kata Politisi Demokrat ini.

Herman menambahkan, pembangunan semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengorbankan masyarakat. “Aksi Patmi tentu bentuk heroid, sebuah perjuangan hakiki,” ujar Herman.

“Masih ada cara lain, bisa duduk bersama, pembangunan ini bagaimana menghidupi masyarakat lebih baik,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin, 13 Maret 2017, warga pedesaan di kawasan bentang alam karst Kendeng memulai aksi kolektif untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggapi penolakan warga kawasan Kendeng terhadap rencana pendirian dan pengoperasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang dan semen lainnya di Pegunungan Kendeng. (one)

sumber: vivanews

Herman Khaeron Data Pertanian Harus Dibenahi

hermankhaeron.info – Berbagai pihak mempertanyakan produksi sejumlah komoditas pertanian yang naik, tidak berimplikasi positif terhadap kesejahteraan petani. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

“Jika produktivitas naik, ada input produksi seperti subsidi pupuk, benih, bantuan traktor, dan memutus mata rantai melalui serapan Bulog, seharusnya ada nilai tambah bagi petani. Namun, yang terjadi kesejahteraan petani semakin menurun. Ini ada apa?,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam diskusi Kebijakan Pertanian: Membenahi Data Pertanian dan Pangan Nasional yang diselenggarakan HKTI dan Forum Wartawan Pertanian.

Herman sekaligus mempertanyakan data pertanian yang dikeluarkan pemerintah. Dia mencontohkan capaian produksi gabah kering panen sebesar 79,1 juta ton atau setara 47 ton beras, seharusnya dapat menutup kebutuhan beras nasional sebesar 33 juta ton, dihitung dari kebutuhan 124 kg per kapita per tahun. Namun, data di lapangan menunjukkan harga beras terus naik dan tertinggi dari harga internasional.

“Hakekatnya pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga saatnya pemerintah melakukan reorientasi yakni kesejahteraan petani, dari sebelumnya mengejar tingkat produksi,” imbuhnya.

Dia meyakini kesejahteraan petani yang meningkat, maka dengan serta merta akan mendorong produksi. Dalam masa sidang baru ini, Herman akan memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menjelaskan kondisi yang terjadi.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyampaikan disparitas harga menunjukkan adanya persoalan pasokan dan pemintaan. Dia tidak sepakat jika tingginya harga suatu komoditas karena ulah mafia semata, seperti yang disampaikan pemerintah belakangan ini. Tingginya harga sejumlah komoditas, imbuh Faisal, tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani yang tercermin melalui NTP.

“Harga adalah datang yang paling bisa dipercaya. Karena harga adalah hasil interaksi antara supply and demand,” imbuhnya.

Bagi Sekjen HKTI Sadar Subagyo, anggaran pertanian terhitung salah satu yang paling besar seharusnya linier dengan hasil pertanian. Namun, carut-marutnya data pertanian berakibat pada perencanaan yang tak matang.

“Tanpa ada data yang benar, perencanaan apapun akan melesat,” katanya.

Keresahan yang sama juga dirasakan Ketua Bidang Data Non Komoditas Pudatin Kementan Dewa Cakrabawa yang ingin memperoleh data akurat. Dengan anggaran terbatas, laporan pandangan mata masih menjadi andalan pemerintah untuk memperoleh data pertanian.

“Metode yang kami miliki dengan anggaran yang ada, itu masih lebih baik. Sementara pengumpulan data dengan sampling maupun survey membutuhkan anggaran cukup besar. Sementara pandangan mata hanya Rp200.000 per bulan per petugas,” tuturnya.

Sumber: bisnis.com

PAN Dukung Kang Emil, Ini Kata Demokrat

hermankhaeron.info – Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan akan mendukung Walikota Bandung Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 mendatang.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, dukungan Cagub dalam Pilkada merupakan hak setiap partai, termasuk dukungan yang diberikan PAN kepada Kang Emil di Pilgub Jabar 2018.

“Saya kira menjadi otoritas masing-masing partai mengajukan calonnya,” kata Herman yang kini akrab disapa Hero itu kepada INILAHCOM, Senin (20/3/2017).

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menambahkan, dirinya berharap Pilgub Jabar 2018 nanti dapat melahirkan pemimpin yang amanah.

“Saya sebagai warga Jabar pun berharap lahir pemimpin yang visioner dan mempu menjalankan amanah,” ujarnya. [fad]

sumber: inilah

Dalami Persoalan Lingkungan, Komisi IV Bentuk Panja Reklamasi

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Reklamasi Teluk Jakarta. Panja tersebut untuk memastikan reklamasi tidak melanggar peraturan dan menimbulkan bencana sosial sertal ingkungan. “Dibentuk sebelum reses,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan melalui pesan singkat, Minggu (19/3/2017).

Daniel mengatakan seluruh fraksi di DPR memiliki perwakilan dalam Panja Reklamasi. Politikus PKB itu menuturkan pihaknya akan mulai memanggil pihak terkait untuk pengawasan reklamasi.
“Mulai minggu depan panja akan rapat dan menentukan. Tentu nelayan, ahli lingkungan, dan pengembangnya,” ujar Daniel.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. Ia menuturkan panja tersebut sudah disetujui seluruh fraksi.

“Komisi IV memandang perlu membentuk panja reklamasi pantai. Apalagi jika mendalami sumber urugannya dari mana? Dan apakah sudah memenuhi kriteria lingkungan hidup?” kata Politikus Demokrat itu.

Herman mengakui Panja Reklamasi ini dikuatkan dengan keputusan PTUN yang memenangkan gugatan WALHI.
“Maka itu kami (Komisi IV) akan mendalami persoalan ini, apakah ada kerugian bagi lingkungan dan nelayan Jakarta,”kata Herman.

sumber: tribun